Data E-Walidata SIPD RI Kabupaten Sragen

*Sumber: E-Walidata SIPD RI

NO	KODE	BIDANG URUSAN	VARIABEL	SATUAN	TAHUN 2023
1	1.01.000001	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Asrama sekolah	Unit	19
2	1.01.000002	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Asrama sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	NA
3	1.01.000003	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Asrama sekolah yang layak	Unit	NA
4	1.01.000004	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Asrama sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	NA
5	1.01.000005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun	Dokumen	NA
6	1.01.000007	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi	Bahasa	1
7	1.01.000008	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi	Bahasa	1
8	1.01.000009	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkaji Vitalitasnya	Bahasa	1
9	1.01.000013	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Unit	NA
10	1.01.000014	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	NA
11	1.01.000015	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Bangunan Gedung Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	NA
12	1.01.000020	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia dan terdistribusi	Buku	200
13	1.01.000022	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Buah	NA
14	1.01.000023	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang dibutuhkan	Buah	NA
15	1.01.000024	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia	Buah	NA
16	1.01.000028	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dayah yang memiliki tempat ibadah	Dayah	487
17	1.01.000029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dayah yang meningkat kualitas dan pengembangan kelembagaannya	Satuan Pendidikan	1214
18	1.01.000036	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	3
19	1.01.000037	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	3
20	1.01.000040	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	NA
21	1.01.000042	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	NA
22	1.01.000043	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	4
23	1.01.000046	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Dokumen	NA
24	1.01.000049	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	fasilitas bermain	Unit	NA
25	1.01.000050	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Fasilitas Parkir	Unit	NA
26	1.01.000051	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Fasilitas Parkir yang perlu direhabilitasi	Unit	NA
27	1.01.000052	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi	Ruang	8
28	1.01.000053	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	Ruang	NA
29	1.01.000054	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	gedung PAUD	Unit	7754
30	1.01.000055	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	gedung PAUD yang layak	Unit	NA
31	1.01.000056	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Gedung PAUD yang perlu direhabilitasi	Ruang	NA
32	1.01.000057	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	gedung PAUD yang rusak sedang/berat	Unit	NA
33	1.01.000058	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Gedung PAUD yang telah direhabilitasi	Ruang	NA
34	1.01.000059	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	gedung PKBM	Unit	18
35	1.01.000060	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	gedung PKBM yang layak	Unit	130
36	1.01.000061	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	gedung PKBM yang rusak sedang/berat	Unit	130
37	1.01.000062	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Gedung Sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	NA
38	1.01.000063	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Gedung Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	NA
39	1.01.000064	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Gudang	Unit	NA
40	1.01.000065	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Guru yang memiliki rumah dinas	Orang	NA
41	1.01.000067	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kamus Bahasa daerah yang tersusun	Kamus	NA
42	1.01.000068	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kantin Sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	NA
43	1.01.000069	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kantin Sekolah yang telah dibangun	Unit	NA
44	1.01.000070	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kantin Sekolah yang telah direhabilitasi	Unit	NA
45	1.01.000071	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kekurangan pendidik	Orang	NA
46	1.01.000072	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kepala sekolah yang memiliki rumah dinas	Orang	NA
47	1.01.000073	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kitab/Buku Pendidikan Dayah tersedia	Buku	NA
48	1.01.000074	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dokumen	NA
49	1.01.000075	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Dasar	Dokumen	NA
50	1.01.000079	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang tersusun	Dokumen	NA
51	1.01.000082	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Laboratorium yang perlu direhabilitasi	Ruang	111
52	1.01.000083	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Media pendidikan	Paket	NA
53	1.01.000084	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Modul Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun	Dokumen	NA
54	1.01.000086	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen	NA
55	1.01.000089	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	4662
56	1.01.000090	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi	Orang	2267
57	1.01.000093	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama	Orang	1954
58	1.01.000094	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi	Orang	1055
59	1.01.000096	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan	Orang	NA
60	1.01.000097	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi	Orang	NA
61	1.01.000098	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi	Orang	NA
62	1.01.000111	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Orang	113
63	1.01.000112	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	113
64	1.01.000113	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi	Orang	NA
65	1.01.000114	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada satuan PAUD	Orang	1522
66	1.01.000115	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	1008
67	1.01.000116	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi	Orang	458
68	1.01.000117	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	3681
69	1.01.000119	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	1506
70	1.01.000120	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi	Orang	NA
71	1.01.000123	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pendidikan Menengah yang telah dilakukan Penilaian terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal	Satuan Pendidikan	NA
72	1.01.000125	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Penjaga sekolah yang memiliki rumah dinas	Orang	NA
73	1.01.000133	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Peserta Didik Sekolah Dasar yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	NA
74	1.01.000137	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	NA
75	1.01.000497	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Sekolah Dasar negeri	Unit	515
76	1.01.000498	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Sekolah Dasar swasta	Unit	41
77	1.01.000499	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Sekolah Dasar	Unit	556
78	1.01.000500	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri	Orang	54306
79	1.01.000501	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta	Orang	11931
80	1.01.000502	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar	Orang	66237
81	1.01.000503	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki negeri	Orang	28166
82	1.01.000504	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki swasta	Orang	6232
83	1.01.000505	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki	Orang	34398
84	1.01.000506	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan negeri	Orang	26140
85	1.01.000507	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan swasta	Orang	5699
86	1.01.000508	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan	Orang	31839
87	1.01.000509	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 negeri	Orang	8736
88	1.01.000510	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 swasta	Orang	1912
89	1.01.000511	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1	Orang	10648
90	1.01.000512	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 negeri	Orang	9104
91	1.01.000513	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 swasta	Orang	2103
92	1.01.000514	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2	Orang	11207
93	1.01.000515	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 negeri	Orang	8839
94	1.01.000516	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 swasta	Orang	1890
95	1.01.000517	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3	Orang	10729
96	1.01.000518	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 negeri	Orang	8778
97	1.01.000519	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 swasta	Orang	2072
98	1.01.000520	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4	Orang	10850
99	1.01.000521	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 negeri	Orang	9155
100	1.01.000522	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 swasta	Orang	2024
101	1.01.000523	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5	Orang	11179
102	1.01.000524	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 negeri	Orang	9694
103	1.01.000525	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 swasta	Orang	1930
104	1.01.000526	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6	Orang	11624
105	1.01.000527	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun negeri	Orang	2366
106	1.01.000528	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun swasta	Orang	590
107	1.01.000529	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun	Orang	2956
108	1.01.000530	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7-12 tahun negeri	Orang	51654
109	1.01.000531	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7-12 tahun swasta	Orang	11318
110	1.01.000532	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7-12 tahun	Orang	62972
111	1.01.000533	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun negeri	Orang	286
112	1.01.000534	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun swasta	Orang	23
113	1.01.000535	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun	Orang	309
114	1.01.000536	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang negeri	Orang	53
115	1.01.000537	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang swasta	Orang	3
116	1.01.000538	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang	Orang	56
117	1.01.000539	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus negeri	Orang	74
118	1.01.000540	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus swasta	Orang	3
119	1.01.000541	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Dasar putus	Orang	77
120	1.01.000542	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru negeri	Orang	4055
121	1.01.000543	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru swasta	Orang	589
122	1.01.000544	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru	Orang	4644
123	1.01.000545	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki negeri	Orang	1228
124	1.01.000546	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki swasta	Orang	154
125	1.01.000547	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki	Orang	1382
126	1.01.000548	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan negeri	Orang	2827
127	1.01.000549	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan swasta	Orang	435
128	1.01.000550	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan	Orang	3262
129	1.01.000551	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 negeri	Orang	35
130	1.01.000552	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 swasta	Orang	32
131	1.01.000553	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1	Orang	67
132	1.01.000554	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas negeri	Orang	4500
133	1.01.000555	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas swasta	Orang	597
134	1.01.000556	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas	Orang	5097
135	1.01.000557	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki negeri	Orang	192
136	1.01.000558	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki swasta	Orang	54
137	1.01.000559	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki	Orang	246
138	1.01.000560	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan negeri	Orang	106
139	1.01.000561	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan swasta	Orang	64
140	1.01.000562	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan	Orang	170
141	1.01.000563	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA negeri	Orang	273
142	1.01.000564	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA swasta	Orang	105
143	1.01.000565	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA	Orang	378
144	1.01.000566	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA negeri	Orang	25
145	1.01.000567	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA swasta	Orang	13
146	1.01.000568	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA	Orang	38
147	1.01.000569	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar negeri	Orang	3240
148	1.01.000570	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar swasta	Orang	484
149	1.01.000571	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar	Orang	3724
150	1.01.000572	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar negeri	Unit	3350
151	1.01.000573	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar swasta	Unit	501
152	1.01.000574	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar	Unit	3851
153	1.01.000575	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik negeri	Unit	1132
154	1.01.000576	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik swasta	Unit	410
155	1.01.000577	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik	Unit	1542
156	1.01.000578	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan negeri	Unit	1177
157	1.01.000579	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan swasta	Unit	82
158	1.01.000580	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan	Unit	1259
159	1.01.000581	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang negeri	Unit	668
160	1.01.000582	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang swasta	Unit	7
161	1.01.000583	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang	Unit	675
162	1.01.000584	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat negeri	Unit	373
163	1.01.000585	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat swasta	Unit	2
164	1.01.000586	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat	Unit	375
165	1.01.000587	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total negeri	Unit	0
166	1.01.000588	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total swasta	Unit	0
167	1.01.000589	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total	Unit	0
168	1.01.000590	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 negeri	Orang	298
169	1.01.000591	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 swasta	Orang	118
170	1.01.000592	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1	Orang	416
171	1.01.000593	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri	Unit	49
172	1.01.000594	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta	Unit	43
173	1.01.000595	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Sekolah Menengah Pertama	Unit	92
174	1.01.000596	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri	Orang	26953
175	1.01.000597	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama swasta	Orang	7654
176	1.01.000598	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama	Orang	34607
177	1.01.000599	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri	Orang	13880
178	1.01.000600	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta	Orang	3908
179	1.01.000601	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki	Orang	17788
180	1.01.000602	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri	Orang	13073
181	1.01.000603	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta	Orang	3746
182	1.01.000604	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan	Orang	16819
183	1.01.000605	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 negeri	Orang	8917
184	1.01.000606	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 swasta	Orang	2478
185	1.01.000607	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1	Orang	11395
186	1.01.000608	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 negeri	Orang	9092
187	1.01.000609	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 swasta	Orang	2679
188	1.01.000610	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2	Orang	11771
189	1.01.000611	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 negeri	Orang	8944
190	1.01.000612	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 swasta	Orang	2497
191	1.01.000613	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3	Orang	11441
192	1.01.000614	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri	Orang	0
193	1.01.000615	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta	Orang	0
194	1.01.000616	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat	Orang	0
195	1.01.000617	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri	Orang	0
196	1.01.000618	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta	Orang	0
197	1.01.000619	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat	Orang	0
198	1.01.000620	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri	Orang	0
199	1.01.000621	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta	Orang	0
200	1.01.000622	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat	Orang	0
201	1.01.000623	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia dibawah 7 tahun negeri	Orang	4670
202	1.01.000624	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia dibawah 7 tahun swasta	Orang	1266
203	1.01.000625	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia dibawah 7 tahun	Orang	5936
204	1.01.000626	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia dibawah 7-12 tahun negeri	Orang	22062
205	1.01.000627	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia dibawah 7-12 tahun swasta	Orang	6262
206	1.01.000628	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia dibawah 7-12 tahun	Orang	28324
207	1.01.000629	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun negeri	Orang	221
208	1.01.000630	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun swasta	Orang	126
209	1.01.000631	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun	Orang	347
210	1.01.000632	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang negeri	Orang	25
211	1.01.000633	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang swasta	Orang	0
212	1.01.000634	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang	Orang	25
213	1.01.000635	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus negeri	Orang	14
214	1.01.000636	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus swasta	Orang	73
215	1.01.000637	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus	Orang	87
216	1.01.000638	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru negeri	Orang	1445
217	1.01.000639	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru swasta	Orang	487
218	1.01.000640	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru	Orang	1932
219	1.01.000641	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki negeri	Orang	586
220	1.01.000642	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki swasta	Orang	193
221	1.01.000643	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki	Orang	779
222	1.01.000644	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan negeri	Orang	859
223	1.01.000645	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan swasta	Orang	294
224	1.01.000646	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan	Orang	1153
225	1.01.000647	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 negeri	Orang	8
226	1.01.000648	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 swasta	Orang	27
227	1.01.000649	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1	Orang	35
228	1.01.000650	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas negeri	Orang	1482
229	1.01.000651	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas swasta	Orang	498
230	1.01.000652	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas	Orang	1980
231	1.01.000653	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri	Orang	224
232	1.01.000654	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta	Orang	62
233	1.01.000655	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki	Orang	286
234	1.01.000656	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri	Orang	240
235	1.01.000657	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta	Orang	104
236	1.01.000658	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan	Orang	344
237	1.01.000659	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA negeri	Orang	419
238	1.01.000660	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA swasta	Orang	152
239	1.01.000661	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA	Orang	571
240	1.01.000662	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA negeri	Orang	45
241	1.01.000663	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA swasta	Orang	14
242	1.01.000664	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA	Orang	59
243	1.01.000665	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama negeri	Orang	879
244	1.01.000666	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama swasta	Orang	292
245	1.01.000667	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama	Orang	1171
246	1.01.000668	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama negeri	Unit	904
247	1.01.000669	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama swasta	Unit	395
248	1.01.000670	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama	Unit	1299
249	1.01.000671	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik negeri	Unit	505
250	1.01.000672	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik swasta	Unit	243
251	1.01.000673	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik	Unit	748
252	1.01.000674	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan negeri	Unit	224
253	1.01.000675	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan swasta	Unit	110
254	1.01.000676	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan	Unit	334
255	1.01.000677	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang negeri	Unit	121
256	1.01.000678	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang swasta	Unit	38
257	1.01.000679	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang	Unit	159
258	1.01.000680	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat negeri	Unit	54
259	1.01.000681	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat swasta	Unit	4
260	1.01.000682	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat	Unit	58
261	1.01.000683	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total negeri	Unit	0
262	1.01.000684	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total swasta	Unit	0
263	1.01.000685	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total	Unit	0
264	1.01.000686	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 negeri	Orang	464
265	1.01.000687	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 swasta	Orang	166
266	1.01.000688	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1	Orang	630
267	1.01.000689	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Sekolah Menengah Atas negeri	Unit	10
268	1.01.000690	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Sekolah Menengah Atas swasta	Unit	14
269	1.01.000691	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Sekolah Menengah Atas	Unit	24
270	1.01.000692	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas negeri	Orang	9088
271	1.01.000693	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas swasta	Orang	2357
272	1.01.000694	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas	Orang	11445
273	1.01.000695	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki negeri	Orang	3137
274	1.01.000696	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki swasta	Orang	1052
275	1.01.000697	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki	Orang	4189
276	1.01.000698	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan negeri	Orang	5951
277	1.01.000699	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan swasta	Orang	1305
278	1.01.000700	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan	Orang	7256
279	1.01.000701	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 negeri	Orang	3095
280	1.01.000702	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 swasta	Orang	843
281	1.01.000703	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 1	Orang	3938
282	1.01.000704	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 negeri	Orang	3081
283	1.01.000705	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 swasta	Orang	763
284	1.01.000706	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 2	Orang	3844
285	1.01.000707	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 negeri	Orang	2912
286	1.01.000708	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 swasta	Orang	751
287	1.01.000709	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 3	Orang	3663
288	1.01.000710	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	Orang	0
289	1.01.000711	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	Orang	0
290	1.01.000712	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat	Orang	0
291	1.01.000713	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	Orang	0
292	1.01.000714	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	Orang	0
293	1.01.000715	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat	Orang	0
294	1.01.000716	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	Orang	0
295	1.01.000717	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	Orang	0
296	1.01.000718	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat	Orang	0
297	1.01.000719	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia dibawah 7 tahun negeri	Orang	1947
298	1.01.000720	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia dibawah 7 tahun swasta	Orang	485
299	1.01.000721	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia dibawah 7 tahun	Orang	2432
300	1.01.000722	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia dibawah 7-12 tahun negeri	Orang	7085
301	1.01.000723	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia dibawah 7-12 tahun swasta	Orang	1817
302	1.01.000724	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia dibawah 7-12 tahun	Orang	8902
303	1.01.000725	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun negeri	Orang	56
304	1.01.000726	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun swasta	Orang	55
305	1.01.000727	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun	Orang	111
306	1.01.000728	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang negeri	Orang	0
307	1.01.000729	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang swasta	Orang	2
308	1.01.000730	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang	Orang	2
309	1.01.000731	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus negeri	Orang	0
310	1.01.000732	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus swasta	Orang	2
311	1.01.000733	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus	Orang	2
312	1.01.000734	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru negeri	Orang	486
313	1.01.000735	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru swasta	Orang	180
314	1.01.000736	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru	Orang	666
315	1.01.000737	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki negeri	Orang	217
316	1.01.000738	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki swasta	Orang	78
317	1.01.000739	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki	Orang	295
318	1.01.000740	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan negeri	Orang	269
319	1.01.000741	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan swasta	Orang	102
320	1.01.000742	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan	Orang	371
321	1.01.000743	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 negeri	Orang	0
322	1.01.000744	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 swasta	Orang	6
323	1.01.000745	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1	Orang	6
324	1.01.000746	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas negeri	Orang	495
325	1.01.000747	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas swasta	Orang	187
326	1.01.000748	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas	Orang	682
327	1.01.000749	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki negeri	Orang	78
328	1.01.000750	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki swasta	Orang	38
329	1.01.000751	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki	Orang	116
330	1.01.000752	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan negeri	Orang	70
331	1.01.000753	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan swasta	Orang	26
332	1.01.000754	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan	Orang	96
333	1.01.000755	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA negeri	Orang	134
334	1.01.000756	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA swasta	Orang	57
335	1.01.000757	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA	Orang	191
336	1.01.000758	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA negeri	Orang	14
337	1.01.000759	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA swasta	Orang	7
338	1.01.000760	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA	Orang	21
339	1.01.000761	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas negeri	Orang	259
340	1.01.000762	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas swasta	Orang	86
341	1.01.000763	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas	Orang	345
342	1.01.000764	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas negeri	Unit	255
343	1.01.000765	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas swasta	Unit	138
344	1.01.000766	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas	Unit	393
345	1.01.000767	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik negeri	Unit	185
346	1.01.000768	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik swasta	Unit	114
347	1.01.000769	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik	Unit	299
348	1.01.000770	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan negeri	Unit	30
349	1.01.000771	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan swasta	Unit	16
350	1.01.000772	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan	Unit	46
351	1.01.000773	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang negeri	Unit	33
352	1.01.000774	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang swasta	Unit	6
353	1.01.000775	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang	Unit	39
354	1.01.000776	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat negeri	Unit	7
355	1.01.000777	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat swasta	Unit	2
356	1.01.000778	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat	Unit	9
357	1.01.000779	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total negeri	Unit	0
358	1.01.000780	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total swasta	Unit	0
359	1.01.000781	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total	Unit	0
360	1.01.000782	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 negeri	Orang	148
361	1.01.000783	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 swasta	Orang	64
362	1.01.000784	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1	Orang	212
363	1.01.000785	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Unit	12
364	1.01.000786	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan swasta	Unit	42
365	1.01.000787	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Sekolah Menengah Kejuruan	Unit	54
366	1.01.000788	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Orang	14702
367	1.01.000789	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan swasta	Orang	13271
368	1.01.000790	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	27973
369	1.01.000791	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki negeri	Orang	7656
370	1.01.000792	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki swasta	Orang	9177
371	1.01.000793	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki	Orang	16833
372	1.01.000794	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan negeri	Orang	7046
373	1.01.000795	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan swasta	Orang	4094
374	1.01.000796	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan	Orang	11140
375	1.01.000797	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 negeri	Orang	5144
376	1.01.000798	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 swasta	Orang	4522
377	1.01.000799	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 1	Orang	9666
378	1.01.000800	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 negeri	Orang	4929
379	1.01.000801	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 swasta	Orang	4493
380	1.01.000802	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 2	Orang	9422
381	1.01.000803	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 negeri	Orang	4605
382	1.01.000804	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 swasta	Orang	4202
383	1.01.000805	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 3	Orang	8807
384	1.01.000806	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 negeri	Orang	24
385	1.01.000807	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 swasta	Orang	54
386	1.01.000808	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 4	Orang	78
387	1.01.000809	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat negeri	Orang	0
388	1.01.000810	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat swasta	Orang	0
389	1.01.000811	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat	Orang	0
390	1.01.000812	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat negeri	Orang	0
391	1.01.000813	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat swasta	Orang	0
392	1.01.000814	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat	Orang	0
393	1.01.000815	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia dibawah 7 tahun negeri	Orang	3414
394	1.01.000816	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia dibawah 7 tahun swasta	Orang	2819
395	1.01.000817	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia dibawah 7 tahun	Orang	6233
396	1.01.000818	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia dibawah 7-12 tahun negeri	Orang	11121
397	1.01.000819	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia dibawah 7-12 tahun swasta	Orang	9981
398	1.01.000820	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia dibawah 7-12 tahun	Orang	21102
399	1.01.000821	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun negeri	Orang	167
400	1.01.000822	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun swasta	Orang	471
401	1.01.000823	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun	Orang	638
402	1.01.000824	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang negeri	Orang	3
403	1.01.000825	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang swasta	Orang	74
404	1.01.000826	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang	Orang	77
405	1.01.000827	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus negeri	Orang	1
406	1.01.000828	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus swasta	Orang	63
407	1.01.000829	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus	Orang	64
408	1.01.000830	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru negeri	Orang	845
409	1.01.000831	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru swasta	Orang	887
410	1.01.000832	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru	Orang	1732
411	1.01.000833	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki negeri	Orang	458
412	1.01.000834	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki swasta	Orang	447
413	1.01.000835	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki	Orang	905
414	1.01.000836	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan negeri	Orang	387
415	1.01.000837	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan swasta	Orang	440
416	1.01.000838	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan	Orang	827
417	1.01.000839	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 negeri	Orang	2
418	1.01.000840	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 swasta	Orang	46
419	1.01.000841	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1	Orang	48
420	1.01.000842	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas negeri	Orang	855
421	1.01.000843	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas swasta	Orang	881
422	1.01.000844	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas	Orang	1736
423	1.01.000845	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki negeri	Orang	192
424	1.01.000846	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki swasta	Orang	152
425	1.01.000847	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki	Orang	344
426	1.01.000848	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan negeri	Orang	120
427	1.01.000849	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan swasta	Orang	166
428	1.01.000850	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan	Orang	286
429	1.01.000851	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA negeri	Orang	261
430	1.01.000852	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA swasta	Orang	295
431	1.01.000853	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA	Orang	556
432	1.01.000854	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA negeri	Orang	51
433	1.01.000855	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA swasta	Orang	23
434	1.01.000856	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA	Orang	74
435	1.01.000857	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Orang	428
436	1.01.000858	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan swasta	Orang	528
437	1.01.000859	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	956
438	1.01.000860	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Unit	370
439	1.01.000861	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan swasta	Unit	639
440	1.01.000862	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan	Unit	1009
441	1.01.000863	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri	Unit	293
442	1.01.000864	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik swasta	Unit	356
443	1.01.000865	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik	Unit	649
444	1.01.000866	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan negeri	Unit	70
445	1.01.000867	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan swasta	Unit	254
446	1.01.000868	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan	Unit	324
447	1.01.000869	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang negeri	Unit	6
448	1.01.000870	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang swasta	Unit	14
449	1.01.000871	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang	Unit	20
450	1.01.000872	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat negeri	Unit	1
451	1.01.000873	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat swasta	Unit	15
452	1.01.000874	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat	Unit	16
453	1.01.000875	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total negeri	Unit	0
454	1.01.000876	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total swasta	Unit	0
455	1.01.000877	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total	Unit	0
456	1.01.000878	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1 negeri	Orang	312
457	1.01.000879	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1 swasta	Orang	318
458	1.01.000880	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1	Orang	630
459	1.02.000001	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Alat uji dan kalibrasi pada RMC	Unit	0
460	1.02.000002	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting	Unit	25
461	1.02.000004	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya	Paket	4
462	1.02.000005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes	Unit	28113
463	1.02.000008	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Anak Usia Pendidikan Dasar	Orang	122208
464	1.02.000009	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	167
465	1.02.000010	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin	Sarana	0
466	1.02.000011	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya	Sarana	0
467	1.02.000012	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin	Sarana	167
468	1.02.000014	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Balita	Orang	47676
469	1.02.000016	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Bayi baru lahir	Orang	10900
470	1.02.000018	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	BMHP yang disediakan	Paket	1
471	1.02.000021	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Data Perizinan Industri Rumah Tangga	Dokumen	NA
472	1.02.000022	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Gigi	Orang	41
473	1.02.000023	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis Anak	Orang	3
474	1.02.000024	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis Anestesi	Orang	6
475	1.02.000025	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis Bedah	Orang	6
476	1.02.000026	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis Jantung	Orang	3
477	1.02.000027	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis kebidanan	Orang	0
478	1.02.000028	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Orang	3
479	1.02.000029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Orang	1
480	1.02.000030	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis Mata	Orang	2
481	1.02.000031	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis Paru	Orang	3
482	1.02.000032	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Orang	7
483	1.02.000033	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis Radiologi	Orang	3
484	1.02.000034	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis THT	Orang	3
485	1.02.000035	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Spesialis Urologi	Orang	2
486	1.02.000036	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokter Umum	Orang	216
487	1.02.000038	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	NA
488	1.02.000039	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	1
489	1.02.000041	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	NA
490	1.02.000044	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	NA
491	1.02.000045	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	20
492	1.02.000047	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	NA
493	1.02.000049	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	8
494	1.02.000053	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	9
495	1.02.000054	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	1
496	1.02.000055	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	NA
497	1.02.000056	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	7
498	1.02.000057	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	11
499	1.02.000058	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	NA
500	1.02.000059	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	4
501	1.02.000060	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	1
502	1.02.000061	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	1
503	1.02.000062	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	9
504	1.02.000063	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dokumen	NA
505	1.02.000064	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	NA
506	1.02.000065	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	7
507	1.02.000066	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	7
508	1.02.000067	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	1
509	1.02.000068	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1
510	1.02.000069	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana	Dokumen	NA
511	1.02.000070	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1
512	1.02.000071	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	NA
513	1.02.000072	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	NA
514	1.02.000073	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	25
515	1.02.000074	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	25
516	1.02.000075	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	25
517	1.02.000076	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	3
518	1.02.000077	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	25
519	1.02.000079	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	25
520	1.02.000080	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	196
521	1.02.000081	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak/Gugus Pulau	Unit	NA
522	1.02.000082	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	0
523	1.02.000083	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	0
524	1.02.000084	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	0
525	1.02.000085	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	Unit	196
526	1.02.000086	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	196
527	1.02.000087	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	NA
528	1.02.000088	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Faskes lainnya	Unit	NA
529	1.02.000089	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes eksisting	Unit	NA
530	1.02.000090	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasyankes yang melayani melalui telemedicine	Unit	NA
531	1.02.000091	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Gudang umum	Unit	NA
532	1.02.000092	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Handuk	Paket	NA
533	1.02.000093	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Dokumen	116
534	1.02.000094	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	Dokumen	NA
535	1.02.000095	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	NA
536	1.02.000096	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	Dokumen	NA
537	1.02.000097	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Dokumen	NA
538	1.02.000098	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	HCU	Unit	NA
539	1.02.000099	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ibu bersalin	Orang	10875
540	1.02.000100	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ibu Hamil	Orang	11489
541	1.02.000101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	ICCU/ICVCU	Unit	NA
542	1.02.000102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	ICU	Unit	NA
543	1.02.000103	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Unit	624
544	1.02.000104	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah)	Unit	NA
545	1.02.000105	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kuantitas	NA
546	1.02.000106	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	4
547	1.02.000107	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	NA
548	1.02.000108	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	9
549	1.02.000109	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	Keluarga	NA
550	1.02.000110	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga	Keluarga	NA
551	1.02.000111	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	NA
552	1.02.000112	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	layanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK):	Layanan	NA
553	1.02.000113	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	NICU	Unit	NA
554	1.02.000114	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	obat dan vaksin yang disediakan	Paket	3
555	1.02.000115	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan	Paket	NA
556	1.02.000116	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Orang	3736
557	1.02.000117	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Orang kecanduan NAPZA	Orang	NA
558	1.02.000118	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	orang terduga menderita HIV	Orang	14993
559	1.02.000119	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	Orang	6691
560	1.02.000120	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	2306
561	1.02.000121	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA	Orang	46645
562	1.02.000122	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Organisasi masyarakat bidang kesehatan	Organisasi Masyarakat	NA
563	1.02.000123	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB	Paket	NA
564	1.02.000140	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengolahan Limbah	Unit	NA
565	1.02.000141	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	penyalahguna NAPZA	Orang	NA
566	1.02.000142	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	kualtitas	9
567	1.02.000143	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di laundry	Unit	0
568	1.02.000144	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di ruang CSSD	Unit	NA
569	1.02.000145	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di ruang dapur/gizi	Unit	NA
570	1.02.000146	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di ruang farmasi	Unit	NA
571	1.02.000147	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di ruang gawat darurat	Unit	NA
572	1.02.000148	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di ruang intensif	Unit	NA
573	1.02.000149	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi	Unit	NA
574	1.02.000150	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di ruang Laboratorium	Unit	NA
575	1.02.000151	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di ruang operasi	Unit	NA
576	1.02.000152	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di ruang radiologi	Unit	NA
577	1.02.000153	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll)	Unit	NA
578	1.02.000154	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan di ruang rekam medik	Unit	NA
579	1.02.000155	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan penanggulangan kebakaran	Unit	NA
580	1.02.000156	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	Unit	37
581	1.02.000157	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Perizinan Industri Rumah Tangga	Unit	NA
582	1.02.000158	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PICU	Unit	NA
583	1.02.000159	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Prasarana di Fasyankes	Unit	NA
584	1.02.000160	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Prasarana Fasyankes	Unit	NA
585	1.02.000161	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	Unit	NA
586	1.02.000162	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Public Safety Center (PSC 119)	Unit	1
587	1.02.000164	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Puskesmas	Unit	25
588	1.02.000165	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RICU	Unit	NA
589	1.02.000166	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang administrasi	Unit	NA
590	1.02.000167	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Administrasi dan Manajemen	Unit	NA
591	1.02.000168	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang ASI	Unit	NA
592	1.02.000169	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Bank Darah Rumah Sakit	Unit	NA
593	1.02.000170	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang cuci linen	Unit	NA
594	1.02.000171	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang dinas Nakes	Unit	NA
595	1.02.000172	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Farmasi	Unit	NA
596	1.02.000173	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Gawat Darurat	Unit	NA
597	1.02.000174	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Gizi	Unit	NA
598	1.02.000175	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang jaga petugas	Unit	NA
599	1.02.000176	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Jenazah	Unit	NA
600	1.02.000177	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang kantor untuk karyawan	Unit	NA
601	1.02.000178	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Kepala Puskersmas	Unit	NA
602	1.02.000179	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang kesehatan anak dan iminisasi	Unit	NA
603	1.02.000180	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang kesehatan gigi dan mulut	Unit	NA
604	1.02.000181	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang kesesuhatan ibu dan KB	Unit	NA
605	1.02.000182	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang KIE	Unit	NA
606	1.02.000183	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Laboraturium	Unit	NA
607	1.02.000184	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Loundry	Unit	NA
608	1.02.000185	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Operasi	Unit	NA
609	1.02.000186	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Parkir	Unit	NA
610	1.02.000187	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Pemeliharaan Sarpras	Unit	NA
611	1.02.000188	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang pemeriksanaan khusus	Unit	NA
612	1.02.000189	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang pemeriksanaan umum	Unit	NA
613	1.02.000190	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Penaggulangan Kebakaran	Unit	NA
614	1.02.000191	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang pendaftaran dan rekam medik	Unit	NA
615	1.02.000192	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Pengelolaan Gas Medik	Unit	NA
616	1.02.000193	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas	Unit	NA
617	1.02.000194	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry)	Unit	NA
618	1.02.000195	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang persalinan	Unit	NA
619	1.02.000196	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Radiologi	Unit	NA
620	1.02.000197	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang rapat/diskusi	Unit	NA
621	1.02.000198	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Rawat Inap	Unit	NA
622	1.02.000199	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Rawat Intentif:	Unit	NA
623	1.02.000200	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Rawat Jalan	Unit	NA
624	1.02.000201	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang rawat pascaa persalinan	Unit	NA
625	1.02.000202	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Rehabilitasi Medik	Unit	NA
626	1.02.000203	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Rekam Medis	Unit	NA
627	1.02.000204	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang Sterilisasi	Unit	NA
628	1.02.000205	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang tindakan dan gawat daerurat	Unit	NA
629	1.02.000206	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Ruang tunggu	Unit	NA
630	1.02.000207	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah dinas Nakes	Unit	NA
631	1.02.000208	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit	Unit	12
632	1.02.000209	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit kelas B	Unit	1
633	1.02.000210	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional	Unit	1
634	1.02.000211	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	1
635	1.02.000212	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	0
636	1.02.000213	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	0
637	1.02.000214	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit kelas C	Unit	5
638	1.02.000215	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit Kelas C dan D	Unit	11
639	1.02.000216	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional	Unit	11
640	1.02.000217	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	11
641	1.02.000218	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	0
642	1.02.000219	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	0
643	1.02.000220	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rumah Sakit kelas D	Unit	6
644	1.02.000221	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Sarana di Fasyankes	Unit	NA
645	1.02.000222	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	sarana Fasyankes	Unit	NA
646	1.02.000223	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Sarana Fasyankes eksisting	Unit	NA
647	1.02.000224	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	Unit	NA
648	1.02.000225	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	Paket	NA
649	1.02.000226	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Sprei	Paket	NA
650	1.02.000227	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Telemedicine	Unit	NA
651	1.02.000228	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tempat tidur rumah sakit	Unit	1089
652	1.02.000229	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga Apotek	Orang	267
653	1.02.000230	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga gizi	Orang	87
654	1.02.000231	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga Kebidanan	Orang	1086
655	1.02.000232	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	54
656	1.02.000233	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga Keperawatan	Orang	1761
657	1.02.000234	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	87
658	1.02.000235	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	30
659	1.02.000236	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	0
660	1.02.000237	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang	53
661	1.02.000238	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	79
662	1.02.000239	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga Kesehatan tradisional	Orang	2
663	1.02.000240	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga Keteknisan Medis	Orang	255
664	1.02.000241	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga keterapian fisik	Orang	78
665	1.02.000242	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga Teknik Biomedika	Orang	231
666	1.02.000243	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Unit pemeliharaan Fasilitas kesehatan regional (RMC)	Unit	NA
667	1.02.000244	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	NA
668	1.02.000245	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Usaha Kecil Obat Tradisional Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya	Sarana	NA
669	1.02.000246	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Usaha Kecil Obat Tradisional Yang Memiliki Izin	Sarana	NA
670	1.02.000257	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling	Unit	NA
671	1.02.000258	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	Sarana	1
672	1.02.000259	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya	Sarana	NA
673	1.02.000260	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin	Sarana	1
674	1.02.000261	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine	Layanan	NA
675	1.02.000262	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Orang	NA
676	1.02.000263	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penderita Diabetes Melitus	Orang	735
677	1.02.000264	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penderita Hipertensi	Orang	7126
678	1.02.000265	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	971588
679	1.02.000266	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Orang	NA
680	1.02.000267	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB	Orang	NA
681	1.02.000268	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	Orang	NA
682	1.02.000269	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	NA
683	1.02.000270	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penduduk Usia Lanjut	Orang	4718
684	1.02.000271	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penduduk Usia Produktif	Orang	540240
685	1.02.000272	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Orang	NA
686	1.02.000273	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Pengolahan Limbah	Unit	NA
687	1.02.000274	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Jumlah Unit Pemeliharaan Regional / RMC	Unit	NA
688	1.02.000275	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Alat Kesehatan	Unit	28113
689	1.02.000276	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Labkesda	Unit	1
690	1.02.000277	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	13
691	1.02.000278	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	NA
692	1.02.000279	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kasus penyakit menular dan tidak menular	Kasus	NA
693	1.02.000280	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kasus Penyakit IMS	Kasus	13
694	1.02.000281	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kasus Penyakit Campak	Kasus	40
695	1.02.000283	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kasus Penyakit Kusta	Kasus	29
696	1.02.000286	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kasus Penyakit Filariasis	Kasus	10
697	1.02.000287	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kasus Penyakit Kecacingan	Kasus	0
698	1.02.000288	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kasus Penyakit Frambusia	Kasus	0
699	1.02.000291	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	NA
700	1.02.000292	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	NA
701	1.02.000293	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	Dokumen	NA
702	1.02.000294	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	Dokumen	NA
703	1.02.000295	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan	Laporan	1
704	1.02.000296	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Perizinan yang diterbitkan	Dokumen	NA
705	1.02.000297	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan	Unit	NA
706	1.02.000302	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga pengajar ilmu kesehatan	Orang	NA
707	1.02.000307	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Orang	NA
708	1.02.000308	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tenaga kesehatan yang terjamin keselamatannya	Orang	NA
709	1.02.000311	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	Unit	NA
710	1.02.000312	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit	Dokumen	25
711	1.02.000313	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi	Unit	NA
712	1.02.000317	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	Keluarga	139895
713	1.02.000319	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	penderita Tuberkulosis	Orang	1239
714	1.02.000320	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	1239
715	1.02.000321	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penderita HIV (ODHIV)	Orang	206
716	1.02.000322	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	151
717	1.02.000323	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Orang berisiko terjangkit Malaria	Orang	NA
718	1.02.000324	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Orang terjangkit (penderita) Malaria	Orang	21
719	1.02.000325	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dan pemeliharaan kesehatan reproduksi	Dokumen	NA
720	1.02.000326	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan upaya kesehatan anak	Dokumen	NA
721	1.02.000327	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dokumen fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	NA
722	1.02.000328	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Sarana Air Minum Komunal	Sarana	177
723	1.02.000329	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Sarana Sanitasi	Sarana	NA
724	1.02.000330	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tatanan kawasan tanpa rokok	Kawasan	7
725	1.02.000331	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tatatan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok	Kawasan	3
726	1.03.000005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan dan Lingkungan	Bangunan dan Lingkungan	NA (Bukan kewenangan DPU)
727	1.03.000006	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah	Bangunan dan Lingkungan	NA (Bukan kewenangan DPU)
728	1.03.000007	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata	Bangunan dan Lingkungan	NA (Bukan kewenangan DPU)
729	1.03.000008	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional	Bangunan dan Lingkungan	NA (Bukan kewenangan DPU)
730	1.03.000009	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis	Bangunan dan Lingkungan	NA (Bukan kewenangan DPU)
731	1.03.000010	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	NA (Bukan kewenangan DPU)
732	1.03.000011	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Cagar Budaya	NA (Bukan kewenangan DPU)
733	1.03.000013	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Cagar Budaya	NA (Bukan kewenangan DPU)
734	1.03.000015	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Cagar Budaya	NA (Bukan kewenangan DPU)
735	1.03.000018	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Negara	NA (Bukan kewenangan DPU)
736	1.03.000019	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Negara	NA (Bukan kewenangan DPU)
737	1.03.000021	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung	NA (Bukan kewenangan DPU)
738	1.03.000024	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis	NA (Bukan kewenangan DPU)
739	1.03.000026	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis	NA (Bukan kewenangan DPU)
740	1.03.000031	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bentuk Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
741	1.03.000032	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain)	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
742	1.03.000033	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain)	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
743	1.03.000035	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
744	1.03.000037	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
745	1.03.000038	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
746	1.03.000040	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
747	1.03.000043	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
748	1.03.000044	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
749	1.03.000051	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
750	1.03.000055	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
751	1.03.000067	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
752	1.03.000069	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan	Dokumen	1
753	1.03.000070	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan	Dokumen	1
754	1.03.000071	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum	Dokumen	1
755	1.03.000075	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
756	1.03.000076	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
757	1.03.000079	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
758	1.03.000080	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
759	1.03.000081	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
760	1.03.000083	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Leger Jalan	Dokumen	1
761	1.03.000084	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Dokumen	1
762	1.03.000086	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
763	1.03.000087	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
764	1.03.000088	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
765	1.03.000089	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
766	1.03.000107	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum	Dokumen	2
767	1.03.000108	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-SermoWates	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
768	1.03.000109	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
769	1.03.000110	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
770	1.03.000111	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
771	1.03.000112	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
772	1.03.000115	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
773	1.03.000116	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
774	1.03.000117	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
775	1.03.000118	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
776	1.03.000119	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
777	1.03.000120	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
778	1.03.000121	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
779	1.03.000122	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
780	1.03.000123	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
781	1.03.000124	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
782	1.03.000125	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
783	1.03.000126	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
784	1.03.000127	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
785	1.03.000130	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pengelolaan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
786	1.03.000132	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah	Dokumen	1
787	1.03.000133	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum	Dokumen	1
788	1.03.000134	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	1
789	1.03.000135	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum	Dokumen	2
790	1.03.000136	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
791	1.03.000137	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
792	1.03.000139	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
793	1.03.000140	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
794	1.03.000141	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2
795	1.03.000145	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Ranperda (Raperda, Ranperkada, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
796	1.03.000150	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	24
797	1.03.000154	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	0
798	1.03.000157	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Dokumen	1
799	1.03.000158	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah	Dokumen	NA
800	1.03.000159	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum	Dokumen	1
801	1.03.000162	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	21
802	1.03.000163	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dokumen	NA
803	1.03.000164	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	NA
804	1.03.000165	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen	NA
805	1.03.000166	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Dokumen	NA
806	1.03.000178	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
807	1.03.000182	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
808	1.03.000186	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Draft SK Gubernur tentang hasil evaluasi	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
809	1.03.000189	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
810	1.03.000191	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Unit	NA
811	1.03.000192	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Flyover	Flyover	0
812	1.03.000193	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Forum Penataan Ruang	NA (Bukan kewenangan DPU)
813	1.03.000196	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jembatan	Jembatan	9
814	1.03.000198	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Rencana Induk pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
815	1.03.000203	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kajian kebijakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	NA
816	1.03.000207	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas TPA	M³/Hari	NA (Bukan kewenangan DPU)
817	1.03.000209	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas TPS	M³/Hari	NA (Bukan kewenangan DPU)
818	1.03.000210	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas TPS-3R	M³/Hari	NA (Bukan kewenangan DPU)
819	1.03.000211	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas TPST	M³/Hari	NA (Bukan kewenangan DPU)
820	1.03.000212	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/Detik	1,5
821	1.03.000213	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	893,62
822	1.03.000214	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kasus Pelanggaran Bidang Penataan Ruang	Kasus	NA (Bukan kewenangan DPU)
823	1.03.000215	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kasus Penataan Ruang yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kasus	NA (Bukan kewenangan DPU)
824	1.03.000216	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kasus yang diselesaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kasus	NA (Bukan kewenangan DPU)
825	1.03.000219	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kegiatan	NA (Bukan kewenangan DPU)
826	1.03.000220	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi program)	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
827	1.03.000226	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
828	1.03.000227	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
829	1.03.000228	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
830	1.03.000236	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	120
831	1.03.000237	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Lembaga	NA
832	1.03.000239	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	1
833	1.03.000241	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Luas Lahan yang Ditertibkan dalam Bidang Penataan Ruang	Ha	NA (Bukan kewenangan DPU)
834	1.03.000243	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta dasar; b. Peta tematik; dan c. Peta rencana	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
835	1.03.000244	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Naskah akademik rancangan peraturan daerah (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)	Dokumen	NA
836	1.03.000246	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing	KM	0,027
837	1.03.000247	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Breakwater	KM	0
838	1.03.000249	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Jalan	KM	1020,25
839	1.03.000251	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	KM	0,228
840	1.03.000252	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	Sarana	NA (Bukan kewenangan DPU)
841	1.03.000254	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB	Orang	NA (Bukan kewenangan DPU)
842	1.03.000255	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	Orang	NA (Bukan kewenangan DPU)
843	1.03.000257	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Sungai	KM	NA
844	1.03.000258	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Tanggul	KM	NA
845	1.03.000268	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penerbitan PKKPR	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
846	1.03.000269	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
847	1.03.000272	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota	Orang	NA (Bukan kewenangan DPU)
848	1.03.000276	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyempurnaan Ranperda RTRW Kabaupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
849	1.03.000278	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyempurnaan Ranperkada RRTR Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil fasilitasi dari provinsi	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
850	1.03.000279	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	PPNS	NA (Bukan kewenangan DPU)
851	1.03.000281	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persetujuan Bersama dengan DPRD (Pasca Linsek)	Dokumen	NA
852	1.03.000285	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
853	1.03.000286	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
854	1.03.000290	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rancangan Peraturan Daerah kabupaten.kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)	Dokumen	NA
855	1.03.000292	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
856	1.03.000293	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rapat Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
857	1.03.000294	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
858	1.03.000296	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
859	1.03.000298	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rapat persetujuan substansi	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
860	1.03.000299	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rapat persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
861	1.03.000300	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rapat Persiapan persetujuan substansi	Dokumen	NA
862	1.03.000301	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
863	1.03.000303	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rekomendasi gubernur/BA pembahasan provinsi	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
864	1.03.000304	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rekomendasi peta dari BIG	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
865	1.03.000306	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
866	1.03.000307	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rumah Deret	Rumah	NA (Bukan kewenangan DPU)
867	1.03.000309	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rumah Tangga	Rumah Tangga	NA (Bukan kewenangan DPU)
868	1.03.000311	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rumah Tinggal Tunggal	Rumah	NA (Bukan kewenangan DPU)
869	1.03.000315	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Unit	2
870	1.03.000316	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	2
871	1.03.000332	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
872	1.03.000333	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SPA	SPA	NA
873	1.03.000336	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Stasiun Pompa Banjir	Unit	NA
874	1.03.000341	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Surat penetapan deliniasi RDTR oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
875	1.03.000342	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Surat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari Bupati/Walikota Kepada Gubernur	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
876	1.03.000345	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota	Dokumen	NA
877	1.03.000347	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Surat Persetujuan Substandi dari Kementerian ATR/BPN	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
878	1.03.000350	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
879	1.03.000351	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR)	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
880	1.03.000352	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/walikota	Dokumen	NA
881	1.03.000357	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terowongan/Tunnel	Terowongan/Tunnel	NA
882	1.03.000358	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	TPA	TPA	NA (Bukan kewenangan DPU)
883	1.03.000360	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	TPS	TPS	NA (Bukan kewenangan DPU)
884	1.03.000362	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	TPST	TPST	NA (Bukan kewenangan DPU)
885	1.03.000364	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Underpass	Underpass	NA
886	1.03.000367	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan	Dokumen	NA
887	1.03.000373	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Tim Profesi Ahli (TPA)	Orang	7
888	1.03.000374	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Penilik	Orang	12
889	1.03.000375	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Tim Penilai Teknis (TPT)	Orang	13
890	1.03.000378	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Fasilitas Penunjang TPA di Kawasan Strategis Kab/Kota	Paket	NA (Bukan kewenangan DPU)
891	1.03.000379	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Fasilitas Penunjang TPS	Paket	NA (Bukan kewenangan DPU)
892	1.03.000384	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Arsitek yang terdaftar	Orang	6
893	1.03.000386	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	0
894	1.03.000387	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi	Badan Usaha	24
895	1.03.000388	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Badan Usaha	17
896	1.03.000390	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang ditata	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)
897	1.03.000391	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)
898	1.03.000392	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang ditata	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)
899	1.03.000393	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)
900	1.03.000394	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang ditata	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)
901	1.03.000395	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)
902	1.03.000396	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis lainnya yang ditata	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)
903	1.03.000397	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)
904	1.03.000398	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	NA (Bukan kewenangan DPU)
905	1.03.000399	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	NA (Bukan kewenangan DPU)
906	1.03.000400	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	NA (Bukan kewenangan DPU)
907	1.03.000401	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	NA (Bukan kewenangan DPU)
908	1.03.000404	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara	NA (Bukan kewenangan DPU)
909	1.03.000405	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Bangunan Gedung Negara	NA (Bukan kewenangan DPU)
910	1.03.000406	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	NA (Bukan kewenangan DPU)
911	1.03.000407	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dirawat	Bangunan Gedung	NA (Bukan kewenangan DPU)
912	1.03.000409	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dirawat	Bangunan Gedung	NA (Bukan kewenangan DPU)
913	1.03.000411	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	NA (Bukan kewenangan DPU)
914	1.03.000412	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	Bangunan Gedung	NA (Bukan kewenangan DPU)
915	1.03.000413	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	NA (Bukan kewenangan DPU)
916	1.03.000414	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Konstruksi	Unit	12
917	1.03.000415	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota	Unit	12
918	1.03.000417	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bantuan Tenaga Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Orang	NA
919	1.03.000419	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
920	1.03.000421	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Desa	Desa	NA (Bukan kewenangan DPU)
921	1.03.000422	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
922	1.03.000423	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
923	1.03.000424	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
924	1.03.000425	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material dan Peralatan Konstruksi	Dokumen	0
925	1.03.000426	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pelaksanaan Infrastruktur dengan Skema KPDBU	Dokumen	NA
926	1.03.000427	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penggunaan Material dan Peralatan Konstruksi	Dokumen	0
927	1.03.000428	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	Dokumen	NA
928	1.03.000429	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Jasa Konstruksi/Usaha Rantai Pasok	Dokumen	0
929	1.03.000430	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
930	1.03.000431	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	0
931	1.03.000433	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Dokumen	1
932	1.03.000434	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Dokumen	0
933	1.03.000435	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi	Dokumen	0
934	1.03.000436	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	0
935	1.03.000437	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Dokumen	0
936	1.03.000438	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi	Dokumen	0
937	1.03.000441	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	2
938	1.03.000444	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
939	1.03.000446	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air Limbah	Dokumen	NA
940	1.03.000447	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Pelestarian Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
941	1.03.000449	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
942	1.03.000451	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Pembinaan	Dokumen	0
943	1.03.000452	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Pembongkaran Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
944	1.03.000454	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Pengawasan	Dokumen	11
945	1.03.000455	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
946	1.03.000457	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
947	1.03.000458	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah	Dokumen	NA
948	1.03.000459	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	NA
949	1.03.000460	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
950	1.03.000462	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
951	1.03.000464	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Dokumen	0
952	1.03.000466	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Dokumen	0
953	1.03.000467	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi	Dokumen	NA
954	1.03.000469	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Prosedur Operasi Standar Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	0
955	1.03.000470	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Readiness Criteria Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
956	1.03.000474	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	33
957	1.03.000475	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	0
958	1.03.000476	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
959	1.03.000477	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah	Dokumen	NA
960	1.03.000478	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	Dokumen	1
961	1.03.000479	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen	2
962	1.03.000480	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
963	1.03.000481	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
964	1.03.000482	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB)	Dokumen	NA
965	1.03.000483	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	1
966	1.03.000484	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen rencana teknis rinci TPA, TPST, SPA, TPS-3R, TPS	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
967	1.03.000486	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Dokumen	30
968	1.03.000489	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)	Dokumen	1
969	1.03.000492	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)	Dokumen	0
970	1.03.000494	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Dokumen	0
971	1.03.000495	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Informasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Dokumen	33
972	1.03.000497	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Instruktur Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	0
973	1.03.000500	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	NA (Bukan kewenangan DPU)
974	1.03.000501	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kabupaten/Kota	NA (Bukan kewenangan DPU)
975	1.03.000502	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik	Dokumen	1
976	1.03.000503	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Persampahan	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
977	1.03.000504	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Kegiatan	NA
978	1.03.000505	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum	Dokumen	1
979	1.03.000506	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Layanan	NA
980	1.03.000507	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi	Lembaga	NA
981	1.03.000508	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA	Lembaga	NA
982	1.03.000509	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	NA
983	1.03.000510	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Lembaga Sistem Drainase Lingkungan	Lembaga	NA
984	1.03.000512	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	33
985	1.03.000513	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Lisensi Arsitek yang diperpanjang	Lisensi	NA (Bukan kewenangan DPU)
986	1.03.000514	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Lisensi Arsitek yang diterbitkan	Lisensi	NA (Bukan kewenangan DPU)
987	1.03.000515	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Orang	NA (Bukan kewenangan DPU)
988	1.03.000517	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Paket	209
989	1.03.000519	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Disinsentif	Orang	NA (Bukan kewenangan DPU)
990	1.03.000520	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Insentif	Orang	NA (Bukan kewenangan DPU)
991	1.03.000521	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi	Orang	NA (Bukan kewenangan DPU)
992	1.03.000527	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pengelola SIPJAKI	Orang	NA
993	1.03.000530	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	NA
994	1.03.000531	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Unit	NA
995	1.03.000533	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	Paket	NA
996	1.03.000535	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah prasarana dan sarana pendukung IPALD Terpusat	Paket	NA
997	1.03.000538	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	1
998	1.03.000542	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sambungan Rumah	Sambungan Rumah (SR)	NA
999	1.03.000543	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan	Unit	NA (Bukan kewenangan DPU)
1000	1.03.000544	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	1
1001	1.03.000546	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sarana Pengangkutan Persampahan	Unit	NA (Bukan kewenangan DPU)
1002	1.03.000548	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sarana Pewadahan Persampahan	Unit	NA (Bukan kewenangan DPU)
1003	1.03.000550	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	10
1004	1.03.000552	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	10
1005	1.03.000554	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya yang ditingkatkan	KM	0
1006	1.03.000555	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	NA
1007	1.03.000556	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sistem Pengelola Persampahan Kabupaten/Kota	Unit	NA (Bukan kewenangan DPU)
1008	1.03.000558	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	33
1009	1.03.000559	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0
1010	1.03.000560	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	33
1011	1.03.000561	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Unit	33
1012	1.03.000563	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Dokumen	0
1013	1.03.000564	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Dokumen	10
1014	1.03.000566	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah SPA	Unit	NA
1015	1.03.000567	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah SPALD	Unit	1300
1016	1.03.000568	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah SPAM	Unit	3160
1017	1.03.000570	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	10
1018	1.03.000571	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Orang	NA
1019	1.03.000572	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Unit	NA (Bukan kewenangan DPU)
1020	1.03.000573	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah TPS	Unit	NA (Bukan kewenangan DPU)
1021	1.03.000574	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah TPS-3R	Unit	NA (Bukan kewenangan DPU)
1022	1.03.000575	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah TPST	Unit	NA (Bukan kewenangan DPU)
1023	1.03.000578	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)	M³/Hari	19,5
1024	1.03.000579	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	M³/Hari	NA
1025	1.03.000583	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas SPA	Ton/hari	NA
1026	1.03.000584	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Ton	NA (Bukan kewenangan DPU)
1027	1.03.000586	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Ton	NA (Bukan kewenangan DPU)
1028	1.03.000588	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Ton	NA (Bukan kewenangan DPU)
1029	1.03.000590	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Ton	NA (Bukan kewenangan DPU)
1030	1.03.000592	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Ton	NA (Bukan kewenangan DPU)
1031	1.03.000594	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/Detik	893,62
1032	1.03.000596	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	2,5
1033	1.03.000597	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	84,16
1034	1.03.000599	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas Unit Produksi Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	NA
1035	1.03.000602	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Bangunan Pengaman Pantai	KM	0
1036	1.03.000603	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	KM	75,88
1037	1.03.000608	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pendataan Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	NA
1038	1.03.000609	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Regulasi yang memuat Retrbusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Regulasi	NA
1039	1.03.000610	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	NA
1040	1.03.000612	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas IPLT	M³/Hari	19,5
1041	1.03.000614	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	10
1042	1.03.000615	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Lembaga	1
1043	1.03.000616	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memenuhi standar kompetensi minimal	Orang	NA
1044	1.03.000617	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Paket	NA
1045	1.03.000623	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen	NA
1046	1.03.000625	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	m³/hari	NA
1047	1.03.000626	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	NA
1048	1.03.000627	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal	Orang	NA
1049	1.03.000628	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang meningkat kinerjanya	Lembaga	NA
1050	1.03.000629	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal	Orang	NA
1051	1.03.000630	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menyusun regulasi air limbah domestik	Lembaga	NA
1052	1.03.000631	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALD	Lembaga	NA
1053	1.03.000632	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang melakukan pengawasan kualitas efluen air limbah domestik	Lembaga	NA
1054	1.03.000637	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Bendungan	Bendungan	NA
1055	1.03.000638	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Bendungan	Unit	NA
1056	1.03.000639	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pembangunan Embung	Unit	NA
1057	1.03.000641	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pembangunan Penampung Air	Unit	NA
1058	1.03.000642	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Pembangunan Kanal Banjir	Km	NA
1059	1.03.000643	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Rehabilitasi embung	Unit	1
1060	1.03.000644	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Rehabilitasi Penampung Air Lainnya	Unit	NA
1061	1.03.000645	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	50
1062	1.03.000646	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Unit	NA
1063	1.03.000647	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pembangunan Unit Air Baku	Unit	42
1064	1.03.000648	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Rehabilitasi Unit Air Baku	Unit	NA
1065	1.03.000649	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Pembangunan Tanggul Sungai	Km	NA
1066	1.03.000650	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Rehabilitasi Tanggul Sungai	Km	NA
1067	1.03.000651	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Km	NA
1068	1.03.000652	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pembangunan Pintu Air	Unit	NA
1069	1.03.000653	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pembangunan Bendungan Pengendali Banjir	Unit	NA
1070	1.03.000654	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Unit	NA
1071	1.03.000655	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Rehabilitasi Kanal Banjir	Km	NA
1072	1.03.000656	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Unit	NA
1073	1.03.000657	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pembangunan Polder	Unit	NA
1074	1.03.000658	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pembangunan Kolam Retensi	Unit	NA
1075	1.03.000659	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Rehabilitasi Polder	Unit	NA
1076	1.03.000660	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Rehabilitasi Kolam Retensi	Unit	NA
1077	1.03.000661	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pembangunan Bangunan Sabo	Unit	NA
1078	1.03.000662	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Rehabilitasi Check dam	Unit	NA
1079	1.03.000663	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pembangunan Check Dam	Unit	NA
1080	1.03.000664	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Pebangunan Seawall	Km	NA
1081	1.03.000665	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Rehabilitasi Seawall	Km	NA
1082	1.03.000666	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Rehabilitasi Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Km	NA
1083	1.03.000667	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Peningkatan Tanggul Sungai	Km	NA
1084	1.03.000668	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Km	NA
1085	1.03.000669	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Peningkatan Pintu Air	Unit	NA
1086	1.03.000670	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Peningkatan Bendung Pengendali Banjir	Unit	NA
1087	1.03.000671	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	panjang Peningkatan Kanal Banjir	Km	NA
1088	1.03.000672	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Unit	NA
1089	1.03.000673	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Peningkatan Polder	Unit	NA
1090	1.03.000674	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Peningkatan Kolam Retensi	Unit	NA
1091	1.03.000675	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Peningkatan Bangunan Sabo	Unit	NA
1092	1.03.000676	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Peningkatan Check DAM	Unit	NA
1093	1.03.000677	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Panjang Breakwater	Km	NA
1094	1.03.000678	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Peningkatan Bangunan Pengaman Pantai	Km	NA
1095	1.03.000679	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	Unit	NA
1096	1.03.000680	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Revitalisasi Danau	Danau	NA
1097	1.03.000681	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Revitalisasi Situ	SITU	NA
1098	1.03.000682	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Revitalisasi Penampung Air Alami	Penampung Air Alami	NA
1099	1.03.000683	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Normalisasi/Restorasi Sungai	Km	NA
1100	1.03.000684	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Unit	NA
1101	1.03.000685	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Bendungan	2
1102	1.03.000686	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Embung	Unit	1
1103	1.03.000688	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Unit	NA
1104	1.03.000689	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Lainnya	Unit	NA
1105	1.03.000690	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Jumlah Unit Air Baku	Unit	NA
1106	1.03.000691	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	NA
1107	1.03.000692	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Unit	1
1108	1.03.000693	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul	Km	NA
1109	1.03.000694	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Tebing Sungai	Km	0,33
1110	1.03.000695	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Km	NA
1111	1.03.000696	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Unit	NA
1112	1.03.000697	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Polder	Unit	NA
1113	1.03.000698	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Kolam Retensi	Unit	NA
1114	1.03.000699	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo	Unit	NA
1115	1.03.000700	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Check DAM	Unit	NA
1116	1.03.000701	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Breakwater	Km	NA
1117	1.03.000702	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Seawall	Km	NA
1118	1.03.000703	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Bangunan Pengaman Pantai	Km	NA
1119	1.03.000704	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	NA
1120	1.03.000705	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	NA
1121	1.03.000706	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Panjang Irigasi Tambak	Km	NA
1122	1.03.000707	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	1
1123	1.03.000708	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	NA
1124	1.03.000709	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	NA
1125	1.03.000710	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	NA
1126	1.03.000711	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	NA
1127	1.03.000712	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Tambak	Km	NA
1128	1.03.000713	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	NA
1129	1.03.000714	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	NA
1130	1.03.000715	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	1,2
1131	1.03.000716	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	NA
1132	1.03.000717	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	NA
1133	1.03.000718	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Tambak	Km	NA
1134	1.03.000719	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	NA
1135	1.03.000720	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	NA
1136	1.03.000721	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Km	4,93
1137	1.03.000722	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	3
1138	1.03.000723	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	NA
1139	1.03.000724	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Tambak	Km	NA
1140	1.03.000725	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Titik	NA
1141	1.03.000726	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	NA
1142	1.03.000727	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Fasilitasi Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi	Lembaga	NA
1143	1.03.000731	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	NA
1144	1.03.000733	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Panjang Drainase Perkotaan	Km	NA
1145	1.03.000734	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Panjang Drainase Perkotaan	Km	0,707
1146	1.03.000735	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	NA
1147	1.03.000736	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Kapasitas pembangunan Unit Air Baku	m³/detik	NA
1148	1.03.000737	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Pembangunan Bendung Pengendali Banjir	Unit	NA
1149	1.03.000738	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Situ	SITU	NA
1150	1.03.000739	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Paket Pekerjaan	Paket	272
1151	1.03.000740	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	NA
1152	1.03.000741	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Drainase Perkotaan	Km	NA
1153	1.03.000742	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah kawasan rawa	Kawasan Rawa	NA
1154	1.03.000744	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengamanan Mata Air	Titik	NA
1155	1.03.000745	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Studi Kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	NA
1156	1.03.000746	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	2
1157	1.03.000747	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	.Jumlah Dokumen Standar Operasi Prosedur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	NA
1158	1.03.000748	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum	Dokumen	NA
1159	1.03.000749	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	84,16
1160	1.03.0910102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah dokumen pengawasan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
1161	1.03.910102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Pariwisata	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
1162	1.03.910103	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Sistem Perkotaan Nasional	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
1163	1.03.910104	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Strategis Lainnya	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
1164	1.03.910105	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)
1165	1.03.910106	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Unit	NA (Bukan kewenangan DPU)
1166	1.03.910107	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)
1167	1.03.910108	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)
1168	1.03.910109	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	NA (Bukan kewenangan DPU)
1169	1.03.910111	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan	Orang	NA (Bukan kewenangan DPU)
1170	1.03.910112	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah SDM Pengelola Persampahan	Orang	NA (Bukan kewenangan DPU)
1171	1.03.910116	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bantuan Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Orang	NA
1172	1.03.910117	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum	Sambungan Rumah (SR)	3160
1173	1.03.910120	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	34
1174	1.03.910122	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sambungan Rumah Air Limbah Domestik	Sambungan Rumah (SR)	NA
1175	1.03.910123	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALD	Orang	NA
1176	1.03.910126	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung SPALD-Terpusat	Paket	NA
1177	1.03.910127	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan IPALD	Jiwa	2232
1178	1.03.910128	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Paket	NA
1179	1.03.910129	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
1180	1.03.910130	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan	NA (Bukan kewenangan DPU)
1181	1.03.910131	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen	NA
1182	1.03.910132	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
1183	1.03.910134	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
1184	1.03.910135	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus	NA (Bukan kewenangan DPU)
1185	1.03.910136	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	Berita Acara	NA (Bukan kewenangan DPU)
1186	1.03.910137	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
1187	1.03.910138	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
1188	1.03.910139	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan	NA (Bukan kewenangan DPU)
1189	1.03.910140	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Layanan KKPR	Layanan	NA (Bukan kewenangan DPU)
1190	1.03.910141	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Layanan Persetujuan KKPR	Layanan	NA (Bukan kewenangan DPU)
1191	1.03.910146	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	NA (Bukan kewenangan DPU)
1192	1.03.910147	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi	NA (Bukan kewenangan DPU)
1193	1.03.910148	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
1194	1.03.910149	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kegiatan	NA
1195	1.03.910150	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang	NA
1196	1.03.910151	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Data SHP Peta Dasar	Peta	NA (Bukan kewenangan DPU)
1197	1.03.910152	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Publikasi informasi penataan ruang	Publikasi	NA (Bukan kewenangan DPU)
1198	1.03.910156	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)	Dokumen	NA (Bukan kewenangan DPU)
1199	1.03.910157	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	7
1200	1.03.910158	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Bangunan Sabo	Unit	NA
1201	1.03.910160	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Outline Plan	Dokumen	NA
1202	1.03.910161	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Kawasan Genangan	Kawasan Genangan	NA
1203	1.03.910162	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Orang	NA
1204	1.03.910163	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	NA
1205	1.03.910164	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Saluran Drainase Perkotaan	Meter	NA
1206	1.03.910165	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Kawasan Rawa	Kawasan Rawa	0
1207	1.03.910167	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan	Jiwa	NA (Bukan kewenangan DPU)
1208	1.03.910168	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Unit	NA
1209	1.03.910169	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Drainase Lingkungan	Dokumen	NA
1210	1.03.910170	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang Saluran Drainase Lingkungan	Meter	394
1211	1.03.910171	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Rumah Sehat	Rumah	NA (Bukan kewenangan DPU)
1212	1.03.910172	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Rumah Layak Huni	Rumah	NA (Bukan kewenangan DPU)
1213	1.03.910174	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5
1214	1.04.000001	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Anggota Fasilitator	Orang	1
1215	1.04.000002	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Anggota Tim Pendamping	Orang	1
1216	1.04.000003	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Anggota Tim Satgas	Orang	12
1217	1.04.000004	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Backlog Kepemilikan Rumah	Unit Rumah	89947
1218	1.04.000005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Backlog Kepenghunian Rumah	Unit Rumah	0
1219	1.04.000006	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan	Orang	22
1220	1.04.000007	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	10
1221	1.04.000008	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	Orang	0
1222	1.04.000009	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewa	Orang	0
1223	1.04.000014	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pembangunan Kembali Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0
1224	1.04.000016	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0
1225	1.04.000018	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	22
1226	1.04.000020	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Relokasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0
1227	1.04.000023	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Dokumen	1
1228	1.04.000024	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	2
1229	1.04.000031	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dokumen Hasil Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Dokumen	0
1230	1.04.000034	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	0
1231	1.04.000035	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	41
1232	1.04.000037	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dokumen Pemanfaatan Rumah Khusus	Dokumen	0
1233	1.04.000038	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum	Dokumen	0
1234	1.04.000040	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0
1235	1.04.000042	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dokumen Serah Terima Rumah Kepada yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0
1236	1.04.000044	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Izin Pembangunan dan Pengembangan Rumah atau Perumahan Terintegrasi secara Elektronik pada Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan	Dokumen	41
1237	1.04.000045	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kebijakan Bidang PKP	Dokumen	2
1238	1.04.000046	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang Terbina	Kelompok	5
1239	1.04.000049	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Dokumen	0
1240	1.04.000050	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Dokumen	0
1241	1.04.000051	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Ketersediaan akses jaringan jalan sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	0
1242	1.04.000052	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Ketersediaan Jaringan Air Limbah di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0
1243	1.04.000053	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Ketersediaan Jaringan Air Minum di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0
1244	1.04.000054	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Ketersediaan Jaringan Listrik di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0
1245	1.04.000055	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Ketersediaan Jaringan Persampahan di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0
1246	1.04.000056	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Ketersediaan moda transportasi sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0
1247	1.04.000057	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Ketersediaan rencana pengembangan aksesibilitas sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	0
1248	1.04.000058	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Ketersediaan rencana pengembangan PSU pendukung sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	0
1249	1.04.000059	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	0
1250	1.04.000060	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	0
1251	1.04.000061	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	0
1252	1.04.000063	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	0
1253	1.04.000065	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	1
1254	1.04.000066	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Laporan	0
1255	1.04.000067	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan	1
1256	1.04.000069	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Fungsi Hunian	Laporan	0
1257	1.04.000070	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Laporan	1
1258	1.04.000071	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	1
1259	1.04.000074	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1
1260	1.04.000078	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	37
1261	1.04.000081	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman	Laporan	1
1262	1.04.000082	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program	Laporan	0
1263	1.04.000083	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Layanan	Laporan	1
1264	1.04.000085	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Layanan	Laporan	0
1265	1.04.000089	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan pelaksanaan Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Laporan	0
1266	1.04.000090	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	0
1267	1.04.000091	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan pelaksanaan pertemuan/ koordinasi penyepakatan penerima bantuan berdasarkan jenis layanan	Laporan	0
1268	1.04.000092	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Laporan	0
1269	1.04.000094	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Laporan	1
1270	1.04.000096	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana	Laporan	0
1271	1.04.000097	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Relokasi Program	Laporan	0
1272	1.04.000101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Laporan	0
1273	1.04.000105	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan	0
1274	1.04.000106	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan Pembinaan P3SRS	Laporan	0
1275	1.04.000108	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan Pembinaan UPT Rumah Susun	Laporan	0
1276	1.04.000110	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan proses penyediaan PSU perumahan	Laporan	1
1277	1.04.000111	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Laporan	1
1278	1.04.000113	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei	Lokasi	28
1279	1.04.000114	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan	Lokasi	28
1280	1.04.000115	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	1
1281	1.04.000116	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Bencana dan Tingkat Risiko	Lokasi	0
1282	1.04.000118	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ha	0
1283	1.04.000119	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ha	0
1284	1.04.000120	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ha	0
1285	1.04.000124	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Ha	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
1286	1.04.000126	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Ha	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
1287	1.04.000133	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	0
1288	1.04.000134	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pegawai BLU/BUMD yang mengikuti penguatan dan pembinaan untuk penyelenggaraan rumah sederhana	Orang	0
1289	1.04.000135	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Pembangunan Kembali	Orang	0
1290	1.04.000136	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa	Orang	0
1291	1.04.000137	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Rehabilitasi Rumah	Orang	22
1292	1.04.000138	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Relokasi	Orang	0
1293	1.04.000140	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengelola Pemilik/Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang dibina	P3SRS	0
1294	1.04.000141	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin pembangunan rumah atau pengembangan perumahan	Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan	49
1295	1.04.000143	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perkiraan Harga Beli Tanah di Lahan Potensial (nilai NJOP dan harga pasar)	Dokumen	0
1296	1.04.000144	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peserta Sosialisasi Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Orang	0
1297	1.04.000146	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0
1298	1.04.000148	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PSU yang tersedia dari hasil kerja sama	Jenis dan Unit (PSU)	0
1299	1.04.000151	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rencana Penyediaan dan Keterpaduan PSU Perumahan	Dokumen	0
1300	1.04.000154	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah bagi Korban bencana kabupaten/kota yang terbangun	Unit Rumah	22
1301	1.04.000159	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Khusus	Unit Rumah	0
1302	1.04.000160	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban bencana kabupaten/kota yang Terbangun	Unit Rumah	0
1303	1.04.000162	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Khusus Beserta PSU bagi yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	0
1304	1.04.000164	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Khusus yang Dibangun	Unit	0
1305	1.04.000165	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya	Unit Rumah	22
1306	1.04.000166	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Unit Rumah	29707
1307	1.04.000167	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Sudah Tertangani	Unit Rumah	14713
1308	1.04.000168	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit	0
1309	1.04.000173	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah MBA di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0
1310	1.04.000175	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah MBM di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0
1311	1.04.000177	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah MBR di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0
1312	1.04.000179	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	0
1313	1.04.000181	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	rumah penerima manfaat dari penyediaan jaringan tenaga listrik	Unit Rumah	0
1314	1.04.000182	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Sewa Milik Masyarakat	Unit Rumah	0
1315	1.04.000183	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Susun (Hunian Vertikal)	Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	0
1316	1.04.000190	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah yang berkualitas (aman/andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana kabupaten/kota	Unit Rumah	0
1317	1.04.000193	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan	Unit Rumah	0
1318	1.04.000194	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0
1319	1.04.000196	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah yang Rusak Ringan Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0
1320	1.04.000198	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah yang Rusak Sedang Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0
1321	1.04.000200	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah yang tidak berkualitas (tidak aman/ tidak andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana	Unit Rumah	0
1322	1.04.000201	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah yang Tidak Rusak pasca Terkena Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0
1323	1.04.000204	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Fungsi Hunian yang Diterbitkan	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
1324	1.04.000206	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Sistem dan Kapasitas Pelayanan PSU Perumahan	Dokumen	37
1325	1.04.000211	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rumah Susun yang Diterbitkan	Dokumen	0
1326	1.04.000212	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	UPT Rumah Susun yang dikelola	UPT	0
1327	1.04.000216	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan	Orang	0
1328	1.04.000217	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	0
1329	1.04.000218	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	Orang	0
1330	1.04.000219	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewa	Orang	0
1331	1.04.000227	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Penyediaan Rumah Khusus Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang	0
1332	1.04.000229	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Daftar Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Dokumen	42
1333	1.04.000232	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	0
1334	1.04.000233	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen	0
1335	1.04.000234	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Program Penanganan Permukiman Kumuh	Dokumen	0
1336	1.04.000235	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Backlog Rumah di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	Unit	87947
1337	1.04.000236	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	1
1338	1.04.000237	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang difasilitiasi	Dokumen	49
1339	1.04.000238	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen	882
1340	1.04.000240	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Laporan Fasilitasi Terhadap Pengawasan dalam Pelaksanaan Penjualan Rumah	Laporan	0
1341	1.04.000242	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Laporan	1
1342	1.04.000243	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Lokasi	0
1343	1.04.000246	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Lokasi	0
1344	1.04.000248	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah orang yang terfasilitasi Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Orang	0
1345	1.04.000251	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Orang yang Terlayani Melalui Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang	0
1346	1.04.000254	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Orang yang terlayani melalui penyediaan bantuan uang sewa sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Orang	0
1347	1.04.000256	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Orang yang terlayani melalui penyediaan rumah sewa sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Orang	0
1348	1.04.000258	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa bagi Masyarakat yang Terdampak Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0
1349	1.04.000259	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang	0
1350	1.04.000261	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Kelompok	37
1351	1.04.000262	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Penerima Pembagian Rumah Baru Terdampak Program Penanganan Kumuh	Rumah Tangga	0
1352	1.04.000263	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Penerima Pembagian Rumah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	Rumah Tangga	0
1353	1.04.000264	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Prasarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	0
1354	1.04.000269	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah PSU yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan di perumahan	Unit	0
1355	1.04.000271	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	882
1356	1.04.000272	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang terbangun di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	0
1357	1.04.000273	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	88
1358	1.04.000274	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasi	Unit	88
1359	1.04.000275	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah di Lokasi Kumuh yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekumuhan dan penanganannya	Unit	1266
1360	1.04.000276	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah di lokasi rawan bahaya (bantaran sungai, sempadan rel, dll)	Unit	0
1361	1.04.000277	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah rumah di lokasi rawan bencana	Unit	NA (Bukan Kewenangan Disperkimtaru)
1362	1.04.000278	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah di lokasi yang tidak sesuai dengan tata guna lahan	Unit	0
1363	1.04.000279	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Rumah Tangga	882
1364	1.04.000280	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	29707
1365	1.04.000281	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit	1994
1366	1.04.000285	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	0
1367	1.04.000286	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	189
1368	1.04.000289	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	0
1369	1.04.000290	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	0
1370	1.04.000293	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Laporan	0
1371	1.04.000296	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Laporan	0
1372	1.04.000298	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Korban Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	0
1373	1.04.000301	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	Laporan	0
1374	1.04.000302	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Laporan	0
1375	1.04.000303	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Program Kabupaten/Kota	Laporan	0
1376	1.04.000305	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan	0
1377	1.04.000307	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan pelaksanaan proses pemugaran permukiman kumuh	Laporan	0
1378	1.04.000308	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan pelaksanaan proses pemukiman kembali permukiman kumuh	Laporan	0
1379	1.04.000309	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan pelaksanaan proses peremajaan kawasan kumuh	Laporan	0
1380	1.04.000310	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laporan Pembinaan terhadap Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan	1
1381	1.04.000313	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan pemukiman kembali	Ha	0
1382	1.04.000314	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan peremajaan kawasan kumuh	Ha	17.72
1383	1.04.000315	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Dipugar	Ha	6.70
1384	1.04.000317	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peserta Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang	0
1385	1.04.000318	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	0
1386	1.04.000320	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah pada Lokasi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit	0
1387	1.04.000322	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Tangga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Rumah Tangga	0
1388	1.04.000323	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	642
1389	1.04.000324	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit	191
1390	1.05.000001	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	400
1391	1.05.000006	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Penanggulangan Kebakaran	Orang	0
1392	1.05.000007	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Pencegahan Kebakaran	Orang	0
1393	1.05.000008	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran	Orang	8
1394	1.05.000009	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran	Orang	8
1395	1.05.000013	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Data Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	1
1396	1.05.000014	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	NA
1397	1.05.000015	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Berkelanjutan yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	NA
1398	1.05.000017	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	0
1399	1.05.000018	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	3
1400	1.05.000023	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	NA
1401	1.05.000056	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
1402	1.05.000058	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1
1403	1.05.000063	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1
1404	1.05.000064	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1
1405	1.05.000065	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1
1406	1.05.000066	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	0
1407	1.05.000070	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	Dokumen	NA
1408	1.05.000071	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	NA
1409	1.05.000077	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	NA
1410	1.05.000080	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	NA
1411	1.05.000081	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	NA
1412	1.05.000082	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	NA
1413	1.05.000088	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	2
1414	1.05.000089	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat	Dokumen	10
1415	1.05.000090	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan	Dokumen	10
1416	1.05.000091	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	NA
1417	1.05.000092	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen yang Memuat SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	0
1418	1.05.000093	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	0
1419	1.05.000094	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	0
1420	1.05.000098	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen	0
1421	1.05.000099	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1
1422	1.05.000101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar	Dokumen	NA
1423	1.05.000108	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	1
1424	1.05.000119	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	NA
1425	1.05.000120	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana	Kawasan	NA
1426	1.05.000121	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	NA
1427	1.05.000123	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana	Orang	90
1428	1.05.000124	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana	Orang	90
1429	1.05.000125	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	54555
1430	1.05.000126	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	54555
1431	1.05.000127	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	54555
1432	1.05.000133	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	NA
1433	1.05.000203	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	NA
1434	1.05.000208	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	NA
1435	1.05.000215	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	200
1436	1.05.000216	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	493
1437	1.05.000219	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara	Unit	1
1438	1.05.000220	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga	Unit	1
1439	1.05.000221	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas	Unit	1
1440	1.05.000224	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya	Orang	40
1441	1.05.000225	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis	Orang	40
1442	1.05.000242	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	NA
1443	1.05.000243	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB Terpadu	Dokumen	2
1444	1.05.000246	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi Bencana	Orang	493
1445	1.05.000247	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana	Orang	493
1446	1.05.000248	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	NA
1447	1.05.000249	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	NA
1448	1.05.000250	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	NA
1449	1.05.000251	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	NA
1450	1.05.000252	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
1451	1.05.000253	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
1452	1.05.000254	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	NA
1453	1.05.000255	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	NA
1454	1.05.000259	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	NA
1455	1.05.000264	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	NA
1456	1.05.000266	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	1
1457	1.05.000268	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	1
1458	1.05.000270	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	1
1459	1.05.000277	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	NA
1460	1.05.000280	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0
1461	1.05.000292	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0
1462	1.05.000293	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	NA
1463	1.06.000007	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	334
1464	1.06.000008	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	9
1465	1.06.000009	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	334
1466	1.06.000018	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	334
1467	1.06.000020	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	334
1468	1.06.000021	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	2
1469	1.06.000022	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	334
1470	1.06.000023	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	16
1471	1.06.000024	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	9
1472	1.06.000025	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara	Orang	334
1473	1.06.000028	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak-Anak Terlantar yang dijangkau	Orang	334
1474	1.06.000029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan	Orang	16
1475	1.06.000031	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Fakir Miskin	Orang	83791
1476	1.06.000034	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	50
1477	1.06.000038	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	10
1478	1.06.000039	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	226
1479	1.06.000040	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan	Orang	67
1480	1.06.000041	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	226
1481	1.06.000042	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	226
1482	1.06.000043	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	159
1483	1.06.000044	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	226
1484	1.06.000047	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang	Orang	226
1485	1.06.000052	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kampung	1
1486	1.06.000054	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	keluarga pada KAT	Keluarga	NA (Kewenangan Pusat)
1487	1.06.000055	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Keluarga	33628
1488	1.06.000059	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	kKoordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Dokumen	1
1489	1.06.000065	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah	Dokumen	1
1490	1.06.000067	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Laporan	30
1491	1.06.000068	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi	Orang	59
1492	1.06.000069	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	Orang	59
1493	1.06.000070	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial	Orang	59
1494	1.06.000071	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan	Orang	59
1495	1.06.000072	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat	Orang	59
1496	1.06.000074	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1
1497	1.06.000075	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	463
1498	1.06.000081	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	463
1499	1.06.000083	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar	Orang	463
1500	1.06.000084	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	5
1501	1.06.000085	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	463
1502	1.06.000086	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	7
1503	1.06.000087	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	205
1504	1.06.000088	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	1
1505	1.06.000089	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga	Orang	463
1506	1.06.000090	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga	17
1507	1.06.000091	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lembaga	1
1508	1.06.000093	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Makam Pahlawan Nasional	Makam	1
1509	1.06.000094	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi	Orang	131
1510	1.06.000097	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	20
1511	1.06.000098	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial	Orang	20
1512	1.06.000099	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Pekerja Sosial Masyarakat	Orang	799
1513	1.06.000101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	6
1514	1.06.000102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial	Orang	6
1515	1.06.000103	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional	Laporan	1
1516	1.06.000110	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	8
1517	1.06.000111	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	21
1518	1.06.000112	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	21
1519	1.06.000113	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	212
1520	1.06.000115	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	3
1521	1.06.000116	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	994
1522	1.06.000117	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	30
1523	1.06.000118	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	50
1524	1.06.000119	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	994
1525	1.06.000122	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga	Orang	111
1526	1.06.000128	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	NA (Kewenangan Pusat)
1527	1.06.000129	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	NA (Kewenangan Pusat)
1528	1.06.000130	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan alat bantu	Orang	25
1529	1.06.000132	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Orang	NA (Kewenangan Pusat)
1530	1.06.000133	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Orang	NA (Kewenangan Pusat)
1531	1.06.000134	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga	Orang	NA (Kewenangan Pusat)
1532	1.06.000135	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	NA (Kewenangan Pusat)
1533	1.06.000136	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	NA (Kewenangan Pusat)
1534	1.06.000137	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	NA (Kewenangan Pusat)
1535	1.06.000138	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pLayanan Rujukan	Orang	NA (Kewenangan Pusat)
1536	1.06.000139	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima kebutuhan sandang	Orang	NA (Kewenangan Pusat)
1537	1.06.000150	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi	Unit	1
1538	1.06.000161	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tempat penampungan pengungsi yang tersedia	Unit	1
1539	1.06.000162	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	20
1540	1.06.000169	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Orang	47
1541	1.06.000170	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Taruna Siaga Bencana	Orang	45
1542	2.07.000001	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Angkatan Kerja (AK)	Orang	541170
1543	2.07.000002	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi	Asosiasi	74
1544	2.07.000005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	CPMI/PMI	Orang	500
1545	2.07.000018	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Instruktur pemerintah	Orang	20
1546	2.07.000019	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Instruktur swasta	Orang	9
1547	2.07.000024	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Kapasitas terpasang pemerintah	Orang	960
1548	2.07.000029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	kecelakaan kerja	Kasus	NA
1549	2.07.000032	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Lembaga Bipartit	Lembaga	70
1550	2.07.000035	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi	Unit	2
1551	2.07.000036	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi	Unit	9
1552	2.07.000038	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	LKS Tripartit	Lembaga	1
1553	2.07.000042	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	LPKS yang dibina	Lembaga	1
1554	2.07.000046	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Lulusan pelatihan pemerintah	Orang	423
1555	2.07.000047	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Lulusan pelatihan swasta	Orang	NA
1556	2.07.000048	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Mediator	Orang	2
1557	2.07.000049	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Nama Program Pelatihan	Program	30
1558	2.07.000053	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Pencaker yang mengikuti Bimbingan Jabatan	Orang	500
1559	2.07.000056	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Pencari Kerja	Orang	5000
1560	2.07.000057	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Pencari kerja ditempatkan	Orang	6017
1561	2.07.000058	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Pencari kerja terdaftar	Orang	5373
1562	2.07.000059	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	929
1563	2.07.000066	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Penduduk Usia Kerja (PUK)	Orang	790309
1564	2.07.000072	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama	Kasus	11
1565	2.07.000074	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Peraturan Perusahaan (WLKP Online)	Dokumen	91
1566	2.07.000077	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online)	Dokumen	23
1567	2.07.000078	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kasus	11
1568	2.07.000080	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Persediaan Tenaga Kerja	Orang	20963
1569	2.07.000082	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS	Perusahaan	NA
1570	2.07.000084	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Perusahaan Kecil	Perusahaan	467
1571	2.07.000086	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar	Perusahaan	562
1572	2.07.000087	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Perusahaan peserta jamsostek aktif	Perusahaan	321
1573	2.07.000088	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan	Perusahaan	NA
1574	2.07.000095	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Petugas Antar Kerja	Orang	2
1575	2.07.000096	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PMI Purna	Orang	10
1576	2.07.000100	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	NA
1577	2.07.000102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Unit	2
1578	2.07.000109	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Tenaga Kerja Disabilitas	Orang	100
1579	2.07.000110	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Tenaga kerja peserta jamsostek aktif	Orang	19552
1580	2.07.000114	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja	Orang	16
1581	2.07.000123	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
1582	2.08.000001	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Kegiatan	N/A
1583	2.08.000002	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan	Orang	N/A
1584	2.08.000003	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0
1585	2.08.000005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	0
1586	2.08.000006	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	0
1587	2.08.000008	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan	Dokumen	0
1588	2.08.000009	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1
1589	2.08.000011	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak	Dokumen	0
1590	2.08.000012	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0
1591	2.08.000013	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota	Dokumen	1
1592	2.08.000015	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0
1593	2.08.000017	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Kegiatan	2
1594	2.08.000018	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kegiatan	3
1595	2.08.000019	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)	Kegiatan	1
1596	2.08.000021	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	2
1597	2.08.000023	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	2
1598	2.08.000024	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	1
1599	2.08.000025	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	0
1600	2.08.000026	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)	Kegiatan	0
1601	2.08.000028	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten/Kota	Layanan	1
1602	2.08.000029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	1
1603	2.08.000031	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	Layanan	1
1604	2.08.000032	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	0
1605	2.08.000034	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	5
1606	2.08.000036	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota	Organisasi	30
1607	2.08.000038	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha	Organisasi	4
1608	2.08.000039	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	4
1609	2.08.000041	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga	Kegiatan	2
1610	2.08.000042	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	4
1611	2.08.000043	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Kegiatan	0
1612	2.08.000044	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Kegiatan	3
1613	2.08.000045	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	26
1614	2.08.000047	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Perangkat Daerah	10
1615	2.08.000048	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	0
1616	2.08.000049	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	26
1617	2.08.000051	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	0
1618	2.08.000054	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat	Orang	43
1619	2.08.000055	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	50
1620	2.08.000057	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	40
1621	2.08.000059	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	40
1622	2.08.000061	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kegiatan	4
1623	2.09.000021	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jenis pangan lokal	Laporan	1
1624	2.09.000030	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Konsumsi per kapita per tahun	Laporan	1
1625	2.09.000053	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	1
1626	2.09.000063	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Rencana kebutuhan pangan lokal sesuai komoditas	Dokumen	N/A (pendataan pangan lokal hanya untuk produksi)
1627	2.09.000068	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	Dokumen	N/A (skor pola pangan harapan dihitung hanya pada tahun berjalan)
1628	2.09.000076	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Data daerah rentan rawan pangan	Laporan	1
1629	2.09.000078	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen	Dokumen	1
1630	2.09.000079	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Data Jumlah Penduduk	Dokumen	1
1631	2.09.000081	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Data Konsumsi Pangan	Dokumen	1
1632	2.09.000082	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Data Perdagangan Antar Wilayah	Dokumen	N/A (bukan kewenangan DKP3)
1633	2.09.000083	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Data Produksi Pangan	Dokumen	1
1634	2.09.000084	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Data Stok Pangan	Dokumen	1
1635	2.09.000086	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala	Laporan	N/A (kewenangan Diskumindag)
1636	2.09.000087	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala	Laporan	N/A (pengumpulan data hanya untuk padi, jagung, sapi hidup, telur, ayam ras)
1637	2.09.000097	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1
1638	2.09.000100	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun	Dokumen	N/A (Hanya ada dokumen pembinaan/sosialisasi pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan)
1639	2.09.000101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun	Dokumen	11
1640	2.09.000102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun	Dokumen	1
1641	2.09.000103	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah dokumen SOP kelembagaan yang disusun	Dokumen	1
1642	2.09.000105	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah Eksisting Infrastruktur Cadangan Pangan	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
1643	2.09.000109	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah izin edar PSAT PDUK label hijau per tahun	Dokumen	N/A (belum ada PSAT PDUK label hijau yang terbit)
1644	2.09.000113	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan yang Eksisting	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
1645	2.09.000114	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	40
1646	2.09.000115	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala	Laporan	1
1647	2.09.000118	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)	Laporan	1
1648	2.09.000119	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar	Laporan	1
1649	2.09.000120	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah pelaku usaha pangan lokal	Laporan	N/A (kewenangan Diskumindag)
1650	2.09.000132	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi	Dokumen	1
1651	2.09.000134	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah Eksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
1652	2.09.000135	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A (bukan kewenangan DKP3)
1653	2.09.000137	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah Usaha Pangan Lokal	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
1654	2.09.000138	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah Pangan Pokok yang Terdistribusi	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
1655	2.09.000139	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah Pangan Lainnya yang Terdistribusi	Laporan	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
1656	2.09.000142	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	N/A (pendataan hanya produksi pangan lokal)
1657	2.09.000143	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Data harga minimum pangan pokok lokal	Dokumen	N/A (pendataan hanya produksi pangan lokal)
1658	2.09.000144	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	2
1659	2.09.000145	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan	1
1660	2.09.000149	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Indeks Ketahanan Pangan Level Desa	Dokumen	N/A (bukan kewenangan kabupaten)
1661	2.09.000152	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Data Penerima Manfaat	Dokumen	N/A (bukan kewenangan kabupaten)
1662	2.09.000153	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	N/A (tidak ada kegiatan intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi)
1663	2.09.000155	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah registrasi PSAT PDUK per tahun	Dokumen	8
1664	2.09.000159	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Rekomendasi Keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
1665	2.09.000160	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar	Persentase	Dari 174 sampel dilakukan 4 macam uji yaitu uji logam berat (Arsen dan Kadmium), uji formalin, uji residu pestisida dan hasilnya 78% MS, 22% TMS
1666	2.09.000190	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota	Dokumen	1
1667	2.09.000210	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	Unit	N/A (koordinasi dan sikronisasi hanya dengan gapoktan)
1668	2.09.000211	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok	Laporan	1
1669	2.09.000212	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya	Laporan	1
1670	2.09.000213	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara	Ton	5.25
1671	2.09.000214	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah stok dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
1672	2.09.000215	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
1673	2.09.000216	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	5.25
1674	2.09.000217	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	Dokumen	1
1675	2.09.000219	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Unit	N/A (tidak ada data/survey yang dilakukan)
1676	2.10.000001	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Berita Acara Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan	Dokumen	1
1677	2.10.000002	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian	Berita Acara	1
1678	2.10.000003	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Berita Acara kesepakatan desain konsolidasi tanah	Berita Acara	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1679	2.10.000004	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Berita Acara kesepakatan rencana aksi	Berita Acara	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1680	2.10.000006	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Berita Acara pelepasan hak atas tanah/ garapan dalam rangka konsolidasi tanah	Berita Acara	1
1681	2.10.000007	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Berita Acara penerapan desain konsolidasi tanah	Berita Acara	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1682	2.10.000008	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Berita Acara pengumpulan data fisik dan yuridis	Berita Acara	1
1683	2.10.000009	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Berita Acara penyelesaian penanganan keberatan dan sengketa pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1684	2.10.000012	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Daftar Nominatif	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1685	2.10.000013	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Daftar peniaian Objek Konsolidasi Tanah	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1686	2.10.000014	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan)	Dokumen	1
1687	2.10.000015	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data aset tanah pemerintah	Dokumen	1
1688	2.10.000016	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data fisik Objek Pengadaan Tanah	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1689	2.10.000017	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data hasil penanganan permasalahan hukum pertanahan	Dokumen	0
1690	2.10.000018	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data imeum mukim/keuchik yang mengikuti kegiata pembinaan pertanahan	Dokumen	0
1691	2.10.000019	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1
1692	2.10.000022	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1
1693	2.10.000023	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data inventarisasi tanah absente	Dokumen	0
1694	2.10.000024	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data inventarisasi tanah kelebihan maksimum	Dokumen	0
1695	2.10.000026	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data inventarisasi tanah kosong	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1696	2.10.000027	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data masyarakat hukum adat	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1697	2.10.000028	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data Pemetaan	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1698	2.10.000029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data penggunaan dan pemanfaatan tanah yang teridentifikasi dan terinventarisasi di wilayah pesisir	Dokumen	0
1699	2.10.000030	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data pengukuran	Dokumen	0
1700	2.10.000031	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data sempadan pantai yang teridentifikasi dan terinventarisasi	Dokumen	0
1701	2.10.000032	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data sengketa, konflik dan perkara	Dokumen	1
1702	2.10.000033	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data spasial (peta) batas tanah ulayat	Dokumen	0
1703	2.10.000034	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data tanah milik masyarakat miskin	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1704	2.10.000035	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data tanah wilayah perbatasan yang teridentifikasi dan terinventarisasi	Dokumen	1
1705	2.10.000036	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data wilayah pulau terpencil yang teridentifikasi dan terinventarisasi	Dokumen	0
1706	2.10.000037	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data yuridis Objek Pengadaan Tanah	Dokumen	1
1707	2.10.000038	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Dokumen	0
1708	2.10.000040	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1
1709	2.10.000041	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian izin membuka tanah	Dokumen	0
1710	2.10.000042	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengadaan tanah dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah untuk PPSN	Dokumen	0
1711	2.10.000043	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pertanahan	Dokumen	1
1712	2.10.000044	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara	Dokumen	1
1713	2.10.000045	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen koordinasi dan sinkronisasi untuk menetapkan zona nilai tanah	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1714	2.10.000046	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen koordinasi penetapan ganti kerugian tanah absente	Dokumen	0
1715	2.10.000047	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen koordinasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum	Dokumen	0
1716	2.10.000049	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pertanahan	Dokumen	0
1717	2.10.000050	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas lembaga pertanahan kasultanan dan kadipaten	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1718	2.10.000051	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen pelaksanaan survei dan pengukuran tanah instansi pemerintah dan pembuatan peta lokasi tanah pemerintah	Dokumen	1
1719	2.10.000053	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen pembinaan kerjasama pendidikan pertanahan	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1720	2.10.000054	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen pemeliharaan Dokumen pertanahan	Dokumen	0
1721	2.10.000055	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1722	2.10.000056	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen pencatatan dalam daftar tanah	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1723	2.10.000057	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen pengawasan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1724	2.10.000059	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen peningkatan kapasitas pengelolaan sistem informasi manajemen pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen	1
1725	2.10.000060	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen perencanaan konsolidasi tanah	Dokumen	0
1726	2.10.000062	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT)	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1727	2.10.000063	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1728	2.10.000064	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1729	2.10.000065	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen rencana program/kegiatan urusan pertanahan	Dokumen	1
1730	2.10.000066	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah	Dokumen	0
1731	2.10.000067	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen survei dan pengukuran tana hak milik masyarakat	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1732	2.10.000068	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen survei dan pengukuran tanah HGU/HGB	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1733	2.10.000070	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Keputusan pemberian hak atas tanah objek konsolidasi tanah	Dokumen	0
1734	2.10.000071	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Keputusan penegasan tanah objek konsolidasi tanah	Dokumen	0
1735	2.10.000072	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Laporan koordinasi dalam rangka penyelesaian tanah kosong	Laporan	0
1736	2.10.000073	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Laporan	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1737	2.10.000074	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan pertanahan	Dokumen	0
1738	2.10.000075	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Laporan survei batas tanah ulayat	Laporan	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1739	2.10.000076	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	layanan bantuan hukum perkara pertanahan	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1740	2.10.000077	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Lembar persetujuan penyusunan desain konsolidasi tanah	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1741	2.10.000078	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Nomor identifikasi bidang tanah	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1742	2.10.000080	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Penetapan nilai oleh tim Penilai	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1743	2.10.000081	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Perda tentang RTRW Provinsi	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1744	2.10.000082	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Peta Bidang Tanah	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1745	2.10.000083	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Peta desain konsolidasi tanah	Dokumen	0
1746	2.10.000084	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Peta lokasi HGU/HGB	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1747	2.10.000085	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Peta lokasi tanah hak milik masyarakat	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1748	2.10.000086	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Rencana aksi	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1749	2.10.000088	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Subyek Penerima Tanah	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1750	2.10.000089	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Surat pengaduan (berasal dari perorangan/warga, kelompok masyarakat, badan hukum, instansi pemerintah atau unit teknis Kementerian, Kanwil, Kantah)	Dokumen	1
1751	2.10.000091	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Surat tanda bukti hak atas tanah	Surat	0
1752	2.10.000098	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	1
1753	2.10.000103	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Berita Acara	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1754	2.10.000105	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	1
1755	2.10.000116	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	1
1756	2.10.000118	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
1757	2.10.000120	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Layanan	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1758	2.10.000142	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Disusun	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1759	2.10.000144	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Laporan	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1760	2.10.000145	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Berita Acara	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1761	2.10.000148	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1762	2.10.000149	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1763	2.10.000150	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA	Laporan	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1764	2.10.000152	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1765	2.10.000153	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	Sertifikat	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1766	2.10.000154	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Yang Dilaksanakan	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1767	2.10.000155	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota	Dokumen	1
1768	2.10.000156	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum Yang Dilaksanankan	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1769	2.10.000157	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.	Laporan	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1770	2.10.000158	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah Berita Acara Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Berita Acara	1
1771	2.10.000159	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen	0
1772	2.10.000160	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1773	2.10.000161	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Laporan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Laporan	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1774	2.10.000162	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota	Laporan	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1775	2.10.000163	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data ttanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota Yang di Inventarisasi dan Identifikasi	Laporan	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1776	2.10.000164	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran	Laporan	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1777	2.10.000165	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1778	2.10.000166	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1779	2.10.000167	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1780	2.10.000168	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1781	2.10.000169	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Dokumen	1
1782	2.10.000170	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Laporan	0
1783	2.10.000171	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan Pemanfataan Sistem Informasi Pertanahan	Dokumen	1
1784	2.10.000172	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1785	2.10.000173	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Berita Acara	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1786	2.10.000174	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1787	2.10.000175	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Unit	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1788	2.10.000179	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen	1
1789	2.10.000180	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen	1
1790	2.10.000198	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1791	2.10.000199	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Dokumen	NA (Bukan Kewenangan DISPERKIMTARU)
1792	2.10.000201	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	Dokumen	0
1793	2.10.000202	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan	Dokumen	0
1794	2.10.000203	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Dokumen	1
1795	2.10.000206	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Dokumen	0
1796	2.10.000208	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	Laporan	0
1797	2.10.000209	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1
1798	2.10.000210	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Laporan	0
1799	2.10.000211	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Laporan	0
1800	2.10.000212	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dana Kerohiman merupakan dana santunan yang diberikan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman dalam rangka pembangunan di atas Tanah Musnah. Dana dimaksud diberikan apabila adanya Rekonstruksi atau reklamasi yang dilakukan oleh Pernerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau pihak lain diatas tanah musnah dimaksud.	Laporan	0
1801	2.10.000214	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Berita Acara	1
1802	2.10.000215	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan	1
1803	2.10.000216	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1
1804	2.10.000217	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1
1805	2.10.000218	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1
1806	2.11.000001	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1	Laporan	NA
1807	2.11.000004	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data Capaian IKLH Per tahun	Poin	68.4
1808	2.11.000005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data contoh uji	Data	16
1809	2.11.000006	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD	Laporan	NA
1810	2.11.000007	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS	Laporan	4
1811	2.11.000009	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD	Laporan	4
1812	2.11.000010	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP	Laporan	2
1813	2.11.000011	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP	Laporan	2
1814	2.11.000012	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data hasil Validasi KLHS	Laporan	1
1815	2.11.000013	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data hasil Validasi KLHS RPJMD	Laporan	NA
1816	2.11.000014	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota	Dokumen	NA
1817	2.11.000016	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada	Data	7
1818	2.11.000018	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	data Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota	Dokumen	NA
1819	2.11.000019	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	2
1820	2.11.000020	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH	Laporan	2
1821	2.11.000021	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	16
1822	2.11.000022	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	2
1823	2.11.000023	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi	Dokumen	1
1824	2.11.000024	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup	Dokumen	NA
1825	2.11.000026	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1	Dokumen	NA
1826	2.11.000028	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen DIKPLHD	Dokumen	1
1827	2.11.000029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	NA
1828	2.11.000030	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	NA
1829	2.11.000033	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting	Dokumen	NA
1830	2.11.000034	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview	Dokumen	NA
1831	2.11.000036	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	43
1832	2.11.000037	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun	Dokumen	5
1833	2.11.000039	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	64
1834	2.11.000041	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	1
1835	2.11.000042	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	1
1836	2.11.000043	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	Dokumen	NA
1837	2.11.000044	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1	Dokumen	55
1838	2.11.000046	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah	Kelompok	5
1839	2.11.000048	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	13
1840	2.11.000049	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1	Izin	43
1841	2.11.000050	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat	Publikasi	1
1842	2.11.000051	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	56
1843	2.11.000052	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	56
1844	2.11.000056	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	56
1845	2.11.000058	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	56
1846	2.11.000060	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diproses	Izin/persetujuan	NA
1847	2.11.000062	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Kebijakan/data informasi terkait RPPLH	Dokumen	1
1848	2.11.000063	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	NA
1849	2.11.000066	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah	Kegiatan	NA
1850	2.11.000067	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Laporan	NA
1851	2.11.000068	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Kegiatan pengurangan sampah	Kegiatan	2
1852	2.11.000069	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir	Kelompok	5
1853	2.11.000070	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan	Kelompok	5
1854	2.11.000071	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan	Kelompok	5
1855	2.11.000072	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLH	Kelompok	NA
1856	2.11.000074	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Kelompok MHA yang terkait dengan PPLH	Kelompok	NA
1857	2.11.000075	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Keluarga	NA
1858	2.11.000076	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	NA
1859	2.11.000078	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota	Dokumen	1
1860	2.11.000080	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen	1
1861	2.11.000081	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kota	Dokumen	4
1862	2.11.000083	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dokumen	NA
1863	2.11.000084	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1
1864	2.11.000086	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	NA
1865	2.11.000090	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi	Dokumen	1
1866	2.11.000092	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Laporan	NA
1867	2.11.000093	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Dokumen	NA
1868	2.11.000094	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Dokumen	NA
1869	2.11.000095	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan	Dokumen	1
1870	2.11.000096	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan remediasi yang dilaksanakan	Dokumen	NA
1871	2.11.000097	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang dilaksanakan	Dokumen	NA
1872	2.11.000098	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1
1873	2.11.000099	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	1
1874	2.11.000100	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kota	Dokumen	NA
1875	2.11.000102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor	Dokumen	1
1876	2.11.000104	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3	Laporan	21
1877	2.11.000105	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat	Dokumen	1
1878	2.11.000106	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dokumen	NA
1879	2.11.000107	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	Lembaga	6
1880	2.11.000108	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting	Lembaga	12
1881	2.11.000110	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi	Lokasi	4
1882	2.11.000111	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lokasi pelaksanaan remediasi	Lokasi	NA
1883	2.11.000112	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lokasi pelaksanaan Restorasi	Lokasi	NA
1884	2.11.000113	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lokasi pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Lokasi	NA
1885	2.11.000114	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota	Lokasi	17
1886	2.11.000116	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	NA
1887	2.11.000118	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	29.8836
1888	2.11.000120	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	NA
1889	2.11.000122	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	32,8886
1890	2.11.000124	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Orang	NA
1891	2.11.000125	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	40
1892	2.11.000126	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Entitas	40
1893	2.11.000127	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Materi	NA
1894	2.11.000128	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Nilai IKA n-1	Poin	50.74
1895	2.11.000129	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Nilai IKAL n-1	Poin	0
1896	2.11.000130	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Nilai IKLH n-1	Poin	64.9
1897	2.11.000131	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Nilai IKTL n-1	Poin	43.1
1898	2.11.000132	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Nilai IKU n-1	Poin	89.84
1899	2.11.000133	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	40
1900	2.11.000135	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	13
1901	2.11.000136	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Permohonan kelayakan lingkungan hidup	Dokumen	NA
1902	2.11.000139	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	Dokumen	21
1903	2.11.000140	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	Dokumen	21
1904	2.11.000141	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	Dokumen	21
1905	2.11.000142	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	Dokumen	NA
1906	2.11.000143	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persetujuan lingkungan hidup	Dokumen	56
1907	2.11.000144	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1	persetujuan	56
1908	2.11.000146	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD	Orang	6
1909	2.11.000147	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PPLHD Eksisting	Orang	6
1910	2.11.000148	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	NA
1911	2.11.000149	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PPLHD yang dibutuhkan	Orang	NA
1912	2.11.000150	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Rekomendasi	NA
1913	2.11.000151	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	21
1914	2.11.000152	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	21
1915	2.11.000153	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	9
1916	2.11.000155	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	Unit	1
1917	2.11.000156	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Sarana dan prasarana pemilahan sampah	Unit	11
1918	2.11.000158	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Sarana dan prasarana pengangkutan sampah	Unit	16
1919	2.11.000159	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota eksisting	Unit	14
1920	2.11.000160	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Sarana dan prasarana pengumpulan sampah	Unit	60
1921	2.11.000161	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	NA
1922	2.11.000163	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	NA
1923	2.11.000165	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	8
1924	2.11.000167	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah	Unit	247
1925	2.11.000168	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH	Usaha/Kegiatan	2
1926	2.11.000172	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Volume timbulan sampah yang diangkut	Ton	217301,22
1927	2.11.000174	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Ton	46530.96
1928	2.11.000175	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan	Ton	NA
1929	2.11.000176	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Volume timbulan sampah yang diolah	Ton	36595.22
1930	2.11.000177	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA	Ton	69350
1931	2.11.000179	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen rencana/kajian RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst	Dokumen	NA
1932	2.11.000181	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara	Unit	5
1933	2.11.000183	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah data contoh uji	Data	16
1934	2.11.000186	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	1
1935	2.11.000187	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	NA
1936	2.11.000189	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun	Dokumen	25
1937	2.11.000191	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	1
1938	2.11.000192	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi	Unit	NA
1939	2.11.000193	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	Usaha	21
1940	2.11.000195	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	13
1941	2.11.000197	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	56
1942	2.11.000198	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	56
1943	2.11.000200	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	56
1944	2.11.000201	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	56
1945	2.11.000205	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Perkara	NA
1946	2.11.000207	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	Unit	NA
1947	2.11.000208	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Unit	NA
1948	2.11.000209	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	Kegiatan	NA
1949	2.11.000211	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	2
1950	2.11.000213	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	NA
1951	2.11.000215	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	NA
1952	2.11.000217	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi	Dokumen	4
1953	2.11.000218	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Dokumen	1
1954	2.11.000220	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Laporan	2
1955	2.11.000221	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	NA
1956	2.11.000224	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1
1957	2.11.000225	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Dokumen	1
1958	2.11.000226	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	Dokumen	NA
1959	2.11.000227	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Dokumen	NA
1960	2.11.000230	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1
1961	2.11.000231	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1
1962	2.11.000232	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota	Dokumen	1
1963	2.11.000234	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.	Dokumen	1
1964	2.11.000236	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Dokumen	1
1965	2.11.000238	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting	Lembaga	8
1966	2.11.000241	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Lokasi	7
1967	2.11.000243	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasi	Lokasi	NA
1968	2.11.000244	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah lokasi pelaksanaan remediasi	Lokasi	NA
1969	2.11.000245	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah lokasi Pelaksanaan Restorasi	Lokasi	NA
1970	2.11.000246	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	40
1971	2.11.000247	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	2
1972	2.11.000250	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	13
1973	2.11.000251	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD	Orang	6
1974	2.11.000252	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah PPLHD Eksisting	Orang	6
1975	2.11.000253	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	NA
1976	2.11.000254	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah PPLHD yang dibutuhkan	Orang	9
1977	2.11.000255	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	NA
1978	2.11.000256	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani	Ton	NA
1979	2.11.000257	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Unit	1
1980	2.11.000259	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi	Unit	36
1981	2.11.000260	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia	Unit	NA
1982	2.11.000261	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit	NA
1983	2.11.000262	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting	Unit	NA
1984	2.11.000263	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit	NA
1985	2.11.000264	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting	Unit	NA
1986	2.11.000265	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	Unit	NA
1987	2.11.000266	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	13
1988	2.11.000268	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	12
1989	2.11.000269	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Dokumen	1
1990	2.11.000271	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	M²	8550
1991	2.11.000273	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	2
1992	2.11.000275	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	NA
1993	2.11.000277	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	NA
1994	2.11.000279	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)	Poin	68.4
1995	2.11.000280	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	%	Rumah tangga : 31,47% , pasar 24,5 %, fasilitas publik 17,2%, perkantoran 6,7%, pusat perniagaan 8,3%, kawasan 10,7%, lain-lain 0,
1996	2.11.000281	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya dokumen IKLH	Dokumen	1
1997	2.11.000282	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya dokumen IKPLHD	Dokumen	1
1998	2.11.000283	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya dokumen SLHD	Dokumen	1
1999	2.11.000286	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Volume sampah yang didaur ulang	Ton	20204.08
2000	2.11.000287	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Volume sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton	8.64
2001	2.11.000288	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	69350
2002	2.11.000289	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya	Ton	36595.22
2003	2.11.000290	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	NA
2004	2.11.000292	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah laporan pembinaan atas penerapan Rencana Kebijakan Teknis Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		NA
2005	2.12.000001	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	12
2006	2.12.000002	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	Dokumen	N/A
2007	2.12.000003	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	N/A
2008	2.12.000004	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia	Dokumen	N/A
2009	2.12.000005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Data yang telah diolah dan disajikan	Dokumen	3
2010	2.12.000006	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai PeLaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Dokumen	N/A
2011	2.12.000008	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Dokumen	3
2012	2.12.000009	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	N/A
2013	2.12.000010	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	N/A
2014	2.12.000012	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan	N/A
2015	2.12.000017	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	N/A
2016	2.12.000020	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	N/A
2017	2.12.000023	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting	Dokumen	34596
2018	2.12.000024	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Dokumen	N/A
2019	2.12.000025	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	774
2020	2.12.000026	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen	N/A
2021	2.12.000027	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	N/A
2022	2.12.000028	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Dokumen	N/A
2023	2.12.000032	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Paket	N/A
2024	2.12.000033	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Dokumen	N/A
2025	2.12.000034	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dokumen	N/A
2026	2.12.000035	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	44
2027	2.12.000037	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	247846
2028	2.12.000039	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri	Dokumen	N/A
2029	2.12.000040	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	N/A
2030	2.12.000042	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Dokumen	N/A
2031	2.12.000044	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	N/A
2032	2.12.000046	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dokumen	3
2033	2.12.000047	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun	Dokumen	N/A
2034	2.12.000050	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun	Dokumen	N/A
2035	2.12.000051	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	Dokumen	N/A
2036	2.12.000052	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	N/A
2037	2.12.000053	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	N/A
2038	2.12.000056	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Laporan	N/A
2039	2.12.000057	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	N/A
2040	2.12.000060	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	Laporan	N/A
2041	2.12.000062	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	N/A
2042	2.12.000063	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan hasil inventarisasi data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan	N/A
2043	2.12.000067	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	N/A
2044	2.12.000068	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	N/A
2045	2.12.000069	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	N/A
2046	2.12.000071	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan	N/A
2047	2.12.000072	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	N/A
2048	2.12.000073	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Laporan	N/A
2049	2.12.000074	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	N/A
2050	2.12.000076	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil yang telah dilakukan	Laporan	N/A
2051	2.12.000077	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan	12
2052	2.12.000078	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan hasil sosialiasi pendaftaran penduduk	Laporan	N/A
2053	2.12.000079	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	N/A
2054	2.12.000081	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	N/A
2055	2.12.000085	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan pembinaan dan pengawasan terkait Pendataran Penduduk	Laporan	N/A
2056	2.12.000086	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan pencatatan atas peristiwa kependudukan	Laporan	N/A
2057	2.12.000087	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil PeLaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	N/A
2058	2.12.000088	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Laporan	N/A
2059	2.12.000089	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Layanan	12
2060	2.12.000090	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	Orang	N/A
2061	2.12.000091	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait Pencatatan Sipil	Orang	N/A
2062	2.12.000092	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Orang	N/A
2063	2.12.000094	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai PeLaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	Laporan	N/A
2064	2.12.000095	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyediaan Data Agregat Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Data	N/A
2065	2.12.000096	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rekap Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan provinsi dan kabupaten/kota	Lembaga	N/A
2066	2.12.000097	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Kabupaten/kota melakukan kerjasama dengan RS/Faskes untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA)	Faskes	N/A
2067	2.12.000098	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	Kali	N/A
2068	2.12.000099	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Melakukan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan	Kali	N/A
2069	2.12.000100	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengadaan blangko Kartu Identitas Anak (KIA) untuk pemenuhan identitas resmi anak		N/A
2070	2.13.000001	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	Orang	784
2071	2.13.000008	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Buku Register Desa	Dokumen	196
2072	2.13.000009	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BUM Desa di Kabupaten/Kota	Dokumen	194
2073	2.13.000010	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Data dasar keluarga, potensi desa dan Kelurahan, tingkat perkembangan desa dan kelurahan	Dokumen	1
2074	2.13.000012	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Desa yang terfasilitasi penamaan dan kode desa	Desa	NA
2075	2.13.000013	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya	Desa	196
2076	2.13.000014	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Dokumen	1
2077	2.13.000016	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dokumen hasil fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
2078	2.13.000017	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1
2079	2.13.000018	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dokumen hasil fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	NA
2080	2.13.000020	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dokumen hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Dokumen	NA
2081	2.13.000023	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	Dokumen	215
2082	2.13.000025	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dokumen pengelolaan keuangan desa	Dokumen	980
2083	2.13.000027	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Informasi pelayanan masyarakat desa baik pertemuan maupun media lain	Dokumen	NA
2084	2.13.000029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak	Dokumen	196
2085	2.13.000034	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1
2086	2.13.000035	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1
2087	2.13.000042	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Laporan penyelenggaraan musyawarah desa	Laporan	1
2088	2.13.000043	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	lembaga adat di Kabupaten/Kota	Lembaga Adat	NA
2089	2.13.000044	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Lembaga adat di Provinsi	Lembaga Adat	NA
2090	2.13.000045	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Musyawarah Desa	Dokumen	4
2091	2.13.000058	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Partisipasi masyarakat Desa pengawasan dan evaluasi secara partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa,	Peraturan Desa	784
2092	2.13.000059	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis	Dokumen	8
2093	2.13.000060	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pembentukan, Penghapusan, Perubahan status dan Penetapan desa dan desa adat	Desa	NA
2094	2.13.000064	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Peraturan Bersama Kepala Desa musyawarah antar desa	Peraturan Kepala Desa	196
2095	2.13.000065	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Perencanaan, pelaksanaan, Pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	NA
2096	2.13.000066	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Peta desa	Dokumen	NA
2097	2.13.000069	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain	Lembaga Desa dan Desa Adat	NA
2098	2.13.000071	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SDM anggota BPD	Orang	980
2099	2.13.000073	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Surat Keputusan Bupati/walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Dokumen	13
2100	2.13.000074	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tingkat perkembangan desa	Desa	26
2101	2.14.000001	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	2
2102	2.14.000002	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Akseptor yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Orang / Sertifikat	0
2103	2.14.000003	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Daerah Kab/Kota yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK	Laporan	0
2104	2.14.000013	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	Laporan	4
2105	2.14.000014	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dimanfaatkan stakeholder/instansi/organisasi	Laporan	2
2106	2.14.000015	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Data Keluarga yang tercatat dan terlaporkan	Laporan	12
2107	2.14.000017	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Data Kependudukan yang telah tersedia dan diolah	Laporan	0
2108	2.14.000018	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan	Laporan	12
2109	2.14.000019	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1
2110	2.14.000022	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kegiatan	0
2111	2.14.000024	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dokumen Pemetaan Kependudukan	Dokumen	0
2112	2.14.000025	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kegiatan	12
2113	2.14.000026	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang telah disusun	Laporan	0
2114	2.14.000028	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	0
2115	2.14.000029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	0
2116	2.14.000034	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	2259
2117	2.14.000035	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	0
2118	2.14.000036	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	60
2119	2.14.000037	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	0
2120	2.14.000038	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana)	Kampung	54
2121	2.14.000040	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kampung KB yang telah menerima pembinaan	Kegiatan	1
2122	2.14.000042	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota terhadap Program KKBPK (Bangga Kencana) yg telah diserasikan	Dokumen	0
2123	2.14.000044	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	7
2124	2.14.000045	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	7
2125	2.14.000047	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan	11
2126	2.14.000048	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan	0
2127	2.14.000049	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1
2128	2.14.000050	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	0
2129	2.14.000051	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	3
2130	2.14.000052	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	2
2131	2.14.000053	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	150
2132	2.14.000054	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Masyarakat yang memiliki Pengetahuan Kependudukan	Laporan / Sertifikat	0
2133	2.14.000056	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Materi IPK (iBangga) yang telah tersedia dan dikembangkan	Dokumen	0
2134	2.14.000057	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan	Laporan	1
2135	2.14.000058	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan	Laporan	1
2136	2.14.000061	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah terlaksana	Kegiatan	10
2137	2.14.000063	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan	Organisasi	10
2138	2.14.000064	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Laporan	0
2139	2.14.000065	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang telah dikelola	Laporan	12
2140	2.14.000066	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	44
2141	2.14.000067	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang / Sertifikat	4303
2142	2.14.000068	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Orang	0
2143	2.14.000069	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Orang yang telah menerima Advokasi, dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Laporan	0
2144	2.14.000070	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Orang yang telah menerima sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Laporan	0
2145	2.14.000071	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	orang yang telah mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang / Sertifikat	0
2146	2.14.000072	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Laporan	0
2147	2.14.000073	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	2
2148	2.14.000074	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Organisasi yang mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	0
2149	2.14.000075	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	12
2150	2.14.000077	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Sertifikat / Kegiatan	12
2151	2.14.000078	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Organisasi yang telah menerima Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Organisasi	0
2152	2.14.000081	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Parameter Kependudukan yang telah dirumuskan	Dokumen	0
2153	2.14.000086	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kegiatan	1
2154	2.14.000087	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kegiatan	2
2155	2.14.000089	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pemangku Kepentingan yang telah menerima Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	Kegiatan	0
2156	2.14.000090	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pemangku Kepentingan yang telah menerima Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	Kegiatan	0
2157	2.14.000091	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang telah menerima Orientasi dan Pelatihan Teknis	Kegiatan	0
2158	2.14.000094	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kegiatan	1
2159	2.14.000095	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kegiatan	1
2160	2.14.000100	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	10
2161	2.14.000104	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah menerima pembinaan dan pengawasan pencatatan	Sertifikat	0
2162	2.14.000105	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Laporan	40
2163	2.14.000107	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakan	Kegiatan	10
2164	2.14.000108	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk	Laporan / Dokumen	0
2165	2.14.000109	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Sarana KIE Program KKBPK yang Tersedia dan Telah di Distribusikan	Dokumen	2
2166	2.14.000110	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersedia	Laporan	1
2167	2.14.000112	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang telah terlaksanakan	Kegiatan	0
2168	2.14.000113	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kegiatan	2
2169	2.14.000116	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kegiatan	0
2170	2.14.000117	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang / Sertifikat	84
2171	2.14.000118	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	30
2172	2.14.000119	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersedia	Unit	20
2173	2.15.000000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dokumen Pemeriksaan kondisi fisik kendaraan bermotor umum	Dokumen	NA
2174	2.15.000003	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Alat pemberi isyarat lalu lintas	Unit	42
2175	2.15.000004	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Alat pengawasan dan pengamanan jalan	Unit	510
2176	2.15.000005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	500
2177	2.15.000006	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan	Unit	360
2178	2.15.000007	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	300
2179	2.15.000008	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi	Unit	9
2180	2.15.000009	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal	Unit	9
2181	2.15.000010	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Analisis dampak lalu lintas	Dokumen	NA
2182	2.15.000011	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Analisis mengenai dampak lingkungan	Dokumen	NA
2183	2.15.000018	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Buku kerja rancang bangun	Dokumen	NA
2184	2.15.000020	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
2185	2.15.000023	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Unit	NA
2186	2.15.000026	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal kab/kota yang sudah ditetapkan	Dokumen	NA
2187	2.15.000027	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data jalur	Jalur	NA
2188	2.15.000028	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	Dokumen	NA
2189	2.15.000029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah Sosialisasikan	Dokumen	NA
2190	2.15.000034	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan	Dokumen	NA
2191	2.15.000037	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dengan ketentuan badan usaha yang memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) dan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT	Dokumen	NA
2192	2.15.000040	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
2193	2.15.000046	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Audit Terminal	Dokumen	6
2194	2.15.000047	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data auditor LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1
2195	2.15.000059	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan	Dokumen	NA
2196	2.15.000060	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan	Dokumen	NA
2197	2.15.000061	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan	Dokumen	1
2198	2.15.000063	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data fasilitas operasi	Unit	NA
2199	2.15.000064	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data fasilitas penunjang	Unit	NA
2200	2.15.000067	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe C	Dokumen	6
2201	2.15.000068	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Fasilitas Penunjang yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	6
2202	2.15.000071	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal Tipe C	Dokumen	NA
2203	2.15.000072	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	6
2204	2.15.000073	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data frekuensi/lalu lintas	Kali	NA
2205	2.15.000074	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data inspeksi Terminal	Dokumen	6
2206	2.15.000075	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Inspektor LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1
2207	2.15.000077	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	Dokumen	NA
2208	2.15.000078	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota	Unit	NA
2209	2.15.000079	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan	Unit	NA
2210	2.15.000080	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
2211	2.15.000082	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data kapasitas, frekuensi, dan headway	Kali	NA
2212	2.15.000085	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
2213	2.15.000086	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan	Dokumen	NA
2214	2.15.000087	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	Dokumen	11862
2215	2.15.000088	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data kereta api yang melintas (kereta api yang menjalani Iintas pelayanan dan kereta api yang lintas pelayanannya berhimpit)	Unit	NA
2216	2.15.000090	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Laporan Angkutan Laut Kewenangan kab/kota yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	NA
2217	2.15.000092	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Laporan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan kab/kota yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	NA
2218	2.15.000094	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Laporan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
2219	2.15.000099	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data laporan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Laporan	NA
2220	2.15.000111	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data nama badan usaha sarana perkeretaapian yang menyelenggarakan	Laporan	NA
2221	2.15.000112	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data nama-nama kereta api (sifat dan jenis pelayanan dan jenis angkutan)	Laporan	NA
2222	2.15.000114	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data pelaksanaan sosialisasi pada media cetak	Dokumen	NA
2223	2.15.000115	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data pelaksanaan sosialisasi media elektronik	Dokumen	NA
2224	2.15.000116	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat	Dokumen	NA
2225	2.15.000117	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data pelayanan angkutan barang	Unit	NA
2226	2.15.000118	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data pelayanan angkutan orang	Unit	NA
2227	2.15.000120	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data pemberian kemudahan bagi penyandang cacat	Dokumen	0
2228	2.15.000121	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki	Dokumen	0
2229	2.15.000124	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data penetapan jalur kereta api khusus	Dokumen	NA
2230	2.15.000125	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data penetapan lokasi dan jenis APILL yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan	Dokumen	NA
2231	2.15.000126	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data penetapan lokasi dan jenis marka yang dipasang pada ruang dan/atau persimpangan	Dokumen	NA
2232	2.15.000127	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data penetapan lokasi dan jenis rambu yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan	Dokumen	NA
2233	2.15.000128	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus	Dokumen	0
2234	2.15.000130	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan	Dokumen	1
2235	2.15.000131	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan	Dokumen	1
2236	2.15.000136	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data perizinan Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan	Dokumen	NA
2237	2.15.000137	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data perizinan pengembangan pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang sudah ditetapkan	Dokumen	NA
2238	2.15.000138	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data perizinan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang diterbitkan	Dokumen	NA
2239	2.15.000139	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data perizinan Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan	Dokumen	NA
2240	2.15.000140	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data perizinan Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota yang telah diberikan	Dokumen	0
2241	2.15.000142	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Perlengkapan Jalan	Dokumen	1
2242	2.15.000143	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dokumen	1
2243	2.15.000144	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	1
2244	2.15.000146	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data permohonan izin pembangunan	Dokumen	NA
2245	2.15.000148	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data persetujuan prinsip pembangunan	Dokumen	NA
2246	2.15.000149	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data personel Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	Dokumen	NA
2247	2.15.000151	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Perusahaan angkutan Umum Kabupaten/Kota	Dokumen	0
2248	2.15.000153	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data prakiraan perindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten/Kota	Dokumen	1
2249	2.15.000156	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1
2250	2.15.000158	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Rencana Kebutuhan Ruang Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
2251	2.15.000160	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian provinsi	Unit	NA
2252	2.15.000162	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data rencana kebutuhan sumber daya manusia	Orang	NA
2253	2.15.000163	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Kabupaten/Kota	Dokumen	NA
2254	2.15.000165	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota eksisting	Dokumen	NA
2255	2.15.000166	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota eksisting	Dokumen	NA
2256	2.15.000167	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data rencanan induk pelabuhan kab/kota yang telah ditetapkan	Dokumen	NA
2257	2.15.000168	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Ruang Lalu Lintas	Dokumen	NA
2258	2.15.000172	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Sumber Daya Manuai Pengelola pada setiapTerminal Tipe C	Dokumen	NA
2259	2.15.000173	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Terminal	Dokumen	NA
2260	2.15.000176	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen	NA
2261	2.15.000177	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	1
2262	2.15.000178	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data UPPKB	Dokumen	0
2263	2.15.000180	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dokumen Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	NA
2264	2.15.000181	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dokumen kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api	Dokumen	NA
2265	2.15.000183	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dokumen Kebijakan Rencana Induk Perkeretaapian	Regulasi	NA
2266	2.15.000184	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dokumen pemenuhan persyaratan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	NA
2267	2.15.000187	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	NA
2268	2.15.000189	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	NA
2269	2.15.000190	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dokumentasi sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan	NA
2270	2.15.000191	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan	Unit	0
2271	2.15.000192	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	0
2272	2.15.000193	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat	Unit	1
2273	2.15.000194	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1
2274	2.15.000196	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	hasil kajian Rencana Induk Pelabuhan.	Dokumen	NA
2275	2.15.000197	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Hasil Penilaian Tim Evaluasi	Dokumen	NA
2276	2.15.000199	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Jarak Pelayanan	Dokumen	NA
2277	2.15.000200	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Kajian rencana induk bandar udara	Dokumen	NA
2278	2.15.000201	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Kebutuhan angkutan (demanci);	Dokumen	0
2279	2.15.000202	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Ketersediaan kapal (supply) dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan	Dokumen	0
2280	2.15.000203	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan	NA
2281	2.15.000204	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	Laporan	NA
2282	2.15.000205	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan	NA
2283	2.15.000206	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus	Laporan	NA
2284	2.15.000207	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan	NA
2285	2.15.000208	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Laporan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan	NA
2286	2.15.000209	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Laporan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api	Laporan	NA
2287	2.15.000210	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Marka Jalan	Unit	51590
2288	2.15.000211	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	48760
2289	2.15.000215	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi maupun peralatan sesuai kebutuhan	Dokumen	1
2290	2.15.000218	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia berbentuk PT, BUMN, BUMD atau koperasi untuk Peruntukan usaha tsb;	Dokumen	NA
2291	2.15.000219	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	persyaratan administratif	Dokumen	NA
2292	2.15.000221	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Potensi Perekonomian daerah	Dokumen	NA
2293	2.15.000224	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rambu Lalu Lintas	Unit	1624
2294	2.15.000225	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	987
2295	2.15.000226	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rancang Bangun	Dokumen	NA
2296	2.15.000227	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rekomendasi dari bupati/wali kota mengenaikesesuaian tata Ruang wilayah kabupaten/kota	Dokumen	NA
2297	2.15.000228	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;	Dokumen	NA
2298	2.15.000231	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN); .	Dokumen	NA
2299	2.15.000232	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rencana induk terminal	Dokumen	NA
2300	2.15.000238	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	rencana umum tata ruang;	Dokumen	NA
2301	2.15.000239	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Salinan dokumen perjanjiankonsesi pengusahaan pelabuhansesuai ketentuan sebagaimanadiatur UU 17 Tahun 2008 tentangPelayaran, PP 61 Tahun 2009tentang Kepelabuhanan dan PM15 Tahun 2015;	Dokumen	NA
2302	2.15.000243	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Tarif pelayanan dasar	Dokumen	NA
2303	2.15.000244	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Tenaga Ahli atau Konsultan yang tersertifikasi	Orang	NA
2304	2.15.000245	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Marka Jalan	Meter	51590
2305	2.15.000246	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data indentifikasi masalah lalu lintas	Dokumen	0
2306	2.15.000247	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas	Dokumen	0
2307	2.15.000248	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data inventasisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang	Dokumen	0
2308	2.15.000249	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan	Dokumen	0
2309	2.15.000251	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan	Dokumen	NA
2310	2.15.000253	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas	Dokumen	10
2311	2.15.000254	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan	Dokumen	NA
2312	2.15.000255	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Trotoar	M2	0
2313	2.15.000256	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan gerakan lalu lintas	Dokumen	0
2314	2.15.000257	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor	Dokumen	0
2315	2.15.000258	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Dokumen	NA
2316	2.15.000259	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	NA
2317	2.15.000260	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Persetujuan Teknis Hasil Andalalin	Dokumen	NA
2318	2.15.000261	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas	Orang	NA
2319	2.15.000262	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting implementasi batas kecepatan	Dokumen	NA
2320	2.15.000263	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data kawasan yang akan dibangun atau diperbaiki sesuai dengan rekomendasi.	Dokumen	NA
2321	2.15.000264	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting ZOSS	Dokumen	NA
2322	2.15.000265	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting RASS	Dokumen	NA
2323	2.15.000266	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	SDM dibidang Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersertifikasi	Orang	NA
2324	2.15.000267	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)	Lokasi	3
2325	2.15.000268	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	Unit	3
2326	2.15.000269	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dokumen	0
2327	2.15.000270	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Halte	Unit	9
2328	2.15.000271	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki	Unit	31
2329	2.15.000272	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dokumen Pengawasan awak kendaraan bermotor umum	Dokumen	NA
2330	2.15.000273	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Laporan Pengawasan ketertiban terminal	Laporan	NA
2331	2.15.000274	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Alat Penerangan Jalan	Unit	3108
2332	2.15.000275	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	NA
2333	2.15.000276	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Prasarana Jalan	Dokumen	1
2334	2.15.000277	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Penetapan Tipe dan Kelas Terminal	Dokumen	NA
2335	2.15.000278	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dokumen Pemeriksaaan terhadap Administrasi Kendaraan	Dokumen	0
2336	2.15.000279	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data sarana perkeretaapian	Unit	NA
2337	2.15.000280	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Laporan pengawasan penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum	Laporan	NA
2338	2.15.000281	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data pelayanan angkutan orang	Laporan	NA
2339	2.15.000283	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data jumlah dan asal tujuan penumpang menuju bandara	Dokumen	NA
2340	2.15.000285	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan	Dokumen	NA
2341	2.15.000286	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data izin pembangunan	Dokumen	NA
2342	2.15.000287	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data izin operasi	Dokumen	NA
2343	2.15.000288	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Laporan pengawasan penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	Laporan	NA
2344	2.15.000289	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terminal yang telah dilakukan revitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	NA
2345	2.15.000290	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data jumlah barang	Unit	NA
2346	2.15.000291	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data jumlah penumpang	Orang	NA
2347	2.15.000292	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data jumlah jalur	Jalur	NA
2348	2.15.000294	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual	Unit	6
2349	2.15.000295	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Jumlah kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang	Kejadian	0
2350	2.15.000296	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	dokumen penetapan lokasi Bandar Udara	Dokumen	NA
2351	2.15.000297	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital	Unit	NA
2352	2.15.000298	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design) fasilitas Bandar Udara	Dokumen	NA
2353	2.15.000300	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Komponen Perhitungaan Tarif Kelas Ekonomi	Dokumen	NA
2354	2.15.000301	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	persetujuan lingkungan	Dokumen	NA
2355	2.15.000302	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Infrastruktur Penunjang	Unit	NA
2356	2.15.000304	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Jumlah kejadian kecelakaan diperlintasan	Kejadian	0
2357	2.15.000305	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Grosse akta kapal	Dokumen	NA
2358	2.15.000306	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal	Orang	NA
2359	2.15.000307	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Surat ukur kapal yang masih berlaku	Dokumen	25
2360	2.15.000308	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku	Dokumen	NA
2361	2.15.000309	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua	Orang	NA
2362	2.15.000310	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data awak kapal	Dokumen	NA
2363	2.15.000311	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Komponen substantif	Dokumen	NA
2364	2.15.000312	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	NA
2365	2.15.000313	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Jumlah perlintasan sebidang	Lokasi	27
2366	2.15.000314	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Kapal Layar motor tradisional berbendera indonesia berukuran paling besar GT 500	Unit	NA
2367	2.15.000315	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Kapal motor berbendera Indoensia berukuran paling kecil GT 7	Unit	NA
2368	2.15.000316	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Peraturan Bupati/Walikota mengenai Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	Dokumen	NA
2369	2.15.000320	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	11862
2370	2.15.000321	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	2000
2371	2.15.000322	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	NA
2372	2.15.000323	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	NA
2373	2.15.000324	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data kapal sungai dan danau yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani	Unit	NA
2374	2.15.000325	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dokumen sertifikasi pengawakan	Dokumen	NA
2375	2.15.000326	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Sumber Daya Manusia di bidang Pelayaran	Orang	NA
2376	2.15.000327	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dokumen persetujuan atau Perizinan Berusaha	Dokumen	NA
2377	2.15.000328	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi yang diberikan oleh Menteri	Dokumen	NA
2378	2.15.000329	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dokumen Persetujuan Pekerjaan Reklamasi	Dokumen	NA
2379	2.15.000330	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dokumen Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi	Dokumen	NA
2380	2.15.000332	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data jumlah dan lokasi Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	Dokumen	NA
2381	2.15.000333	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Perizinan Berusaha pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	Dokumen	NA
2382	2.15.000342	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Standar Pelayanan Minimal Kapal Sungai dan Danau	Dokumen	NA
2383	2.15.000343	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Orang	NA
2384	2.15.000346	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Unit penyelenggara pelabuhan sungai dan danau	Unit	NA
2385	2.15.000347	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	BAST P3D Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	NA
2386	2.15.000348	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek yang terdaftar dalam perizinan	Laporan	NA
2387	2.15.000349	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Fasilitas Pelabuhan	Dokumen	NA
2388	2.15.000350	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Pelabuhan Sungai dan Danau	Unit	NA
2389	2.15.000351	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Perjanjian konsesi pengusahaan	Dokumen	NA
2390	2.15.000353	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Sungai dan Danau	Dokumen	1
2391	2.15.000354	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Unit Penyelengggara Pelabuhan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	NA
2392	2.15.000355	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Pelabuhan Pengumpan Lokal	Unit	NA
2393	2.15.000356	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau dan Penyeberangan	Dokumen	0
2394	2.15.000357	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Unit Penyelengggara Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	NA
2395	2.15.000358	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Unit Penyelengggara Pelabuhan Penyeberangan	Unit	NA
2396	2.15.000359	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	BAST P3D Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	NA
2397	2.15.000363	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Regulasi Tarif Angkutan Penyeberangan	Regulasi	NA
2398	2.15.000365	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Komponen penunjang	Dokumen	NA
2399	2.15.000373	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	NA
2400	2.15.000376	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	SK penetapan trayek Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	NA
2401	2.15.000380	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data daerah lingkungan kepentingan	Dokumen	NA
2402	2.15.000381	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	tahapan pelaksanaan pembangunan	Dokumen	NA
2403	2.15.000383	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo	Dokumen	NA
2404	2.15.000386	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	kebutuhan fasilitas	Unit	NA
2405	2.15.000387	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	tata letak fasilitas	Dokumen	NA
2406	2.15.000388	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data laporan Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan	Laporan	NA
2407	2.15.000390	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Laporan pemeliharaan dermaga sungai dan danau	Laporan	NA
2408	2.15.000391	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Peta lokasi dan titik koordinat geografi dermaga sungai dan danau	Dokumen	NA
2409	2.15.000393	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	0
2410	2.15.000394	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dokumen	0
2411	2.15.000395	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Laporan	NA
2412	2.15.000397	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Koordinasi dalam memenuhi ketentuan wajib pembangunan bandara	Dokumen	NA
2413	2.15.000398	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rencana Tata Ruang Wialayah	Dokumen	NA
2414	2.15.000399	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Pengawasan kesesuaian pelaksanaan dokumen perencanaan	Laporan	NA
2415	2.15.000400	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Dokumen	NA
2416	2.15.000402	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian	Laporan	NA
2417	2.15.000403	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data Laporan hasil pengawasan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Laporan	0
2418	2.15.000404	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Pemeliharaan Fasilitas	Unit	NA
2419	2.15.000405	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rencana Pengadaan Tanah	Dokumen	NA
2420	2.15.000406	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1
2421	2.15.000407	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Regulasi Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	NA
2422	2.15.000408	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data penyelenggaraan pengujian berkalan kendaraan bermotor	Dokumen	1
2423	2.15.000409	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji	Dokumen	1
2424	2.16.000067	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nama Domain Pemerintah Daerah	Domain	1
2425	2.16.000068	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nama Sub Domain Pemerintah Daerah		35
2426	2.16.000069	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nama Domain Pemerintah Desa	Domain	10
2427	2.16.000070	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah		10
2428	2.16.000071	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah		1
2429	2.16.000072	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		1
2430	2.16.000073	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		1
2431	2.16.000074	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo		0
2432	2.16.000075	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Data dan informasi dibagipakaikan	Data	8
2433	2.16.000076	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	5
2434	2.16.000077	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional	Unit	0
2435	2.16.000078	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional	Unit	1
2436	2.16.000079	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pusat pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional	Unit	1
2437	2.16.000080	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit	1
2438	2.16.000081	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit	1
2439	2.16.000083	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	46
2440	2.16.000085	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	0
2441	2.16.000086	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	2
2442	2.16.000087	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi	1
2443	2.16.000088	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda		600
2444	2.16.000089	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perangkat Daerah yang memiliki akses internet	Perangkat Daerah	46
2445	2.16.000090	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	46
2446	2.16.000091	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Titik	2
2447	2.16.000092	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah	Aplikasi	30
2448	2.16.000093	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo	Aplikasi	0
2449	2.16.000094	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Aplikasi	4
2450	2.16.000095	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	1
2451	2.16.000096	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan	12
2452	2.16.000097	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan	8
2453	2.16.000098	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda	Surat Keputusan	1
2454	2.16.000099	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Server yang dikelola pemerintah daerah	Unit	3
2455	2.16.000100	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah	Persentase	50
2456	2.16.000101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	3
2457	2.16.000102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	138
2458	2.16.000103	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	1
2459	2.16.000104	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	1000
2460	2.16.000105	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE	Dokumen	1
2461	2.16.000106	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE	Dokumen	1
2462	2.16.000107	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK	Orang	0
2463	2.16.000108	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas		7
2464	2.16.000109	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Inovasi	36
2465	2.16.000110	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE	Orang	0
2466	2.16.000111	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Audit TIK internal	Dokumen	1
2467	2.16.000112	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Audit TIK eksternal	Dokumen	1
2468	2.16.000113	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Orang	1017684
2469	2.16.000114	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor	Aduan	59
2470	2.16.000115	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR	Aduan	238
2471	2.16.000116	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah	Kanal	3
2472	2.16.000117	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau	Laporan	2
2473	2.16.000120	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	3
2474	2.16.000121	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Komunikasi krisis yang telah dikelola	Laporan	1
2475	2.16.000122	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Prosedur penanganan komunikasi krisis	SOP	1
2476	2.16.000124	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Konten Foto	Konten Digital	14297
2477	2.16.000125	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Konten Teks	Konten	14163
2478	2.16.000126	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Konten Grafis	Konten	14737
2479	2.16.000127	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Konten Audio Video	Konten	14287
2480	2.16.000128	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Konten Audio	Konten	6935
2481	2.16.000129	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Konten digital yang menggunakan bahasa setempat	Konten	1
2482	2.16.000130	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pertemuan tatap muka	Kegiatan	16
2483	2.16.000131	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diseminasi melalui Media Berbayar	Kegiatan	1
2484	2.16.000132	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diseminasi melalui Earned Media	Kegiatan	1
2485	2.16.000133	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diseminasi melalui shared media	Kegiatan	14603
2486	2.16.000134	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kegiatan	2
2487	2.16.000135	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal	Orang	1017684
2488	2.16.000136	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Media cetak yang dikelola Pemda	Media	12
2489	2.16.000138	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Saluran TV yang dikelola pemda	Saluran	0
2490	2.16.000140	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Radio milik Pemerintah Daerah	Radio	1
2491	2.16.000142	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Media Online yang dikelola oleh Pemda	Media	2
2492	2.16.000143	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda		122
2493	2.16.000144	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Siaran pers yang dibuat	Siaran Pers	5
2494	2.16.000145	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Siaran pers yang dimuat di media	Siaran Pers	5
2495	2.16.000146	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Komunitas Informasi Masyarakat	Komunitas	112
2496	2.16.000148	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	29
2497	2.16.000149	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	856
2498	2.16.000150	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	330
2499	2.16.000151	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	216
2500	2.16.000152	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik	Orang	6
2501	2.16.000153	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik	Orang	5
2502	2.16.000154	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Laporan	1
2503	2.16.000155	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengaturan relasi media	Perda/Perkada	1
2504	2.16.000158	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Perangkat Daerah	48
2505	2.17.000001	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	2
2506	2.17.000002	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan	Dokumen	111
2507	2.17.000003	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dokumen hasil peningkatan pemberian manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	Dokumen	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
2508	2.17.000004	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	36
2509	2.17.000006	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	3
2510	2.17.000007	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Kantor Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	2
2511	2.17.000008	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	NA (Bukan Kewenangan Kabupaten)
2512	2.17.000010	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	2
2513	2.17.000014	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	160
2514	2.17.000015	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	Unit Usaha	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
2515	2.17.000016	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Koperasi Yang Diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi	Unit Usaha	160
2516	2.17.000021	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha	5
2517	2.17.000022	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	160
2518	2.17.000023	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi	Unit Usaha	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
2519	2.17.000024	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
2520	2.17.000025	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	0
2521	2.17.000026	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	111
2522	2.17.000027	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
2523	2.17.000028	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	0
2524	2.17.000029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Pembukaan kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	0
2525	2.17.000030	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Pembukaan Kantor Cabang untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	0
2526	2.17.000031	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	0
2527	2.17.000032	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
2528	2.17.000033	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Orang	240
2529	2.17.000034	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	100
2530	2.17.000035	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	NA (Kriteria Usaha belum terpenuhi)
2531	2.17.000036	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM	Unit Usaha	35
2532	2.17.000037	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Desain dan Teknologi	Unit Usaha	35
2533	2.17.000038	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan	Unit Usaha	NA (Kriteria Usaha belum terpenuhi)
2534	2.17.000039	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan	Unit Usaha	45
2535	2.17.000042	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan	Unit Usaha	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
2536	2.17.000045	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan	Unit Usaha	100
2537	2.17.000046	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan	Unit Usaha	688
2538	2.17.000047	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Yang memiliki akses pasar	Unit Usaha	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
2539	2.17.000048	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi	Unit Usaha	688
2540	2.17.000049	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha	Unit Usaha	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
2541	2.17.000051	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Yang produktif	Unit Usaha	1256
2542	2.17.000052	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Yang produktif,bernilai Tambah	Unit Usaha	1256
2543	2.17.000053	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	NA (Kegiatan tidak masuk ke Rencana Kerja)
2544	2.17.000054	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	120
2545	2.17.000055	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	200
2546	2.17.000056	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	160
2547	2.18.000001	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.	Orang	40
2548	2.18.000002	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis.	Orang	40
2549	2.18.000003	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Data Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	NA
2550	2.18.000004	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	15522
2551	2.18.000005	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik.	Dokumen	NA
2552	2.18.000006	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	1270
2553	2.18.000007	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan.	Orang	NA
2554	2.18.000010	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan;	Orang	0
2555	2.18.000013	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik;	Orang	12168
2556	2.18.000014	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik.	Orang	NA
2557	2.18.000016	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik;	Orang	15522
2558	2.18.000017	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik;	Orang	15522
2559	2.18.000018	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.	Dokumen	1
2560	2.18.000021	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Peraturan daerah yang mengatur tentang promosi penanaman modal.	Dokumen	NA
2561	2.18.000026	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah;	Dokumen	NA
2562	2.18.000027	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah.	Dokumen	NA
2563	2.18.000028	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.	Dokumen	1
2564	2.18.000030	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Rencana Minat Investasi di dalam negeri;	Dokumen	28
2565	2.18.000031	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Rencana Minat Investasi di luar negeri.	Dokumen	0
2566	2.18.000032	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Unit Usaha yang dilakukan pengawasan.	Unit Usaha	150
2567	2.18.000034	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha.	Unit Usaha	440
2568	2.18.000036	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah;	Unit Usaha	NA
2569	2.18.000037	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berUsaha di daerah.	Unit Usaha	NA
2570	2.18.000038	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal.	Unit Usaha	NA
2571	2.18.000040	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal;	Unit Usaha	NA
2572	2.18.000041	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Jumlah Gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Mikro 3 Kilo Liter yang Sudah Berizin	Gerai	8
2573	2.18.000042	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Jumlah Gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Mikro 3 Kilo Liter yang Belum Berizin	Gerai	NA
2574	2.19.000064	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pemuda Kader	Orang	218011
2575	2.19.000065	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pemuda Pelopor	Orang	36871
2576	2.19.000067	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pemuda wirausaha muda pemula	Orang	23718
2577	2.19.000069	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Organisasi Kepemudaan	Organisasi	3
2578	2.19.000070	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	sarana dan prasarana kepemudaan	Unit	1
2579	2.19.000072	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	sentra kewirausahaan pemuda	Sentra	2
2580	2.19.000082	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Organisasi Olahraga	Lembaga	NA
2581	2.19.000083	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	wasit	Orang	NA
2582	2.20.000019	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	15
2583	2.20.000020	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data		15
2584	2.20.000021	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi		15
2585	2.20.000022	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil	Dokumen	14
2586	2.20.000023	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	70
2587	2.20.000024	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	1
2588	2.20.000025	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	10
2589	2.20.000026	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data	Orang	10
2590	2.20.000028	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	50
2591	2.20.000030	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data	Laporan	48
2592	2.20.000031	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data	Laporan	2
2593	2.21.000001	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	1
2594	2.21.000002	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	1
2595	2.21.000007	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	35
2596	2.21.000008	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	46