Ewalidata SIPD adalah sistem yang digunakan dalam pengelolaan data dan informasi pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD digunakan untuk mendukung perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.
Metadata variabel adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik.
| NO | Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Pemilihan | Referensi Waktu | Tipe Data | Klasifikasi Isian | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | Lembaga Profesi ASN | Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang diberi kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian, dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen aparatur sipil negara. | PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA SINKRONISASI RENCANA KERJA DI BIDANG MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi di Kabupaten Sragen? |
| 2 | ASN yang Meningkat Kapasitasnya | ASN | Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. | Undangundang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya di Kabupaten Sragen? |
| 3 | Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola | ASN, Dokumen | Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. | Undangundang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola di Kabupaten Sragen? |
| 4 | ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN | ASN, Sertifikasi Jabatan ASN | Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. | Undangundang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN di Kabupaten Sragen? |
| 5 | ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional | ASN, Layanan Diklat, Sertifikasi Jabatan Fungsional | Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. | Undangundang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional di Kabupaten Sragen? |
| 6 | ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN | ASN, Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN | Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. | Undangundang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN di Kabupaten Sragen? |
| 7 | Fungsional ASN yang Dibina | Fungsional ASN | Jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Fungsional ASN yang Dibina di Kabupaten Sragen? |
| 8 | ASN yang Diberikan Penghargaan | ASN | Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. | Undangundang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan di Kabupaten Sragen? |
| 9 | ASN yang Diberikan Tanda Jasa | ASN | Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. | UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa di Kabupaten Sragen? |
| 10 | ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | ASN | Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. | Undangundang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan di Kabupaten Sragen? |
| 11 | Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani | Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai | Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat dan Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu. | PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani di Kabupaten Sragen? |
| 12 | ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | ASN | Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. | Undangundang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan di Kabupaten Sragen? |
| 13 | ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir | ASN Jabatan Fungsional | Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. | UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir di Kabupaten Sragen? |
| 14 | Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN | Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN | Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN adalah dokumen yang memuat informasi mengenai telaah kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, keadaan demografis dan geografis dari instansi setempat, serta keuangan untuk melaksanakan pengadaan ASN. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN di Kabupaten Sragen? |
| 15 | Peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Peserta seminar | Pembiayaan untuk peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah peserta kegiatan seminar pembinaan ideologi pancasila dan karakter kdebangsaan di Kabupaten Sragen? |
| 16 | Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Partisipasi masyarakat | Orang yang mengikuti forum dialog dan diskusi, serta sosialisasi terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di Kabupaten Sragen? |
| 17 | Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Partisipasi masyarakat | Masyarakat umum, pelajar, ormas , dan lainlain yang mengikuti sosialisasi dan bimtek, terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Kabupaten Sragen? |
| 18 | Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Partisipasi masyarakat | Orang yang Mengikuti Sosialiasis, Bimtek, Kursus, dan/atau Pelatihan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Kabupaten Sragen? |
| 19 | Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Partisipasi masyarakat | Orang yang Mengikuti Sosialisasi, Bimtek Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Sragen? |
| 20 | Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Partisipasi masyarakat | Orang yang Mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Kabupaten Sragen? |
| 21 | Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Partisipasi masyarakat | Orang yang mengikuti forum diskusi dan dialog terkait Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah orang yang mengikuti koordinasi kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di Kabupaten Sragen? |
| 22 | Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Partisipasi masyarakat | Masyarakat umum, pelajar, ormas , dan lainlain yang mengikuti sosialisasi dan bimtek, terkait koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Kabupaten Sragen? |
| 23 | Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Partisipasi masyarakat | Orang yang Mengikuti Koordinasi Di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Kabupaten Sragen? |
| 24 | Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Partisipasi masyarakat | Orang yang Mengikuti dan melaksanakan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Sragen? |
| 25 | Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Partisipasi masyarakat | Orang yang Mengikuti Kegaiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Kabupaten Sragen? |
| 26 | Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Laporan, Politik | Laporan Capaian Kinerja terkait Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Sebelumnya | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Laporan Capaian Kinerja terkait Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Kabupaten Sragen? |
| 27 | Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Laporan, Kewaspadaan | Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Tahun Sebelumnya) | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Kabupaten Sragen? |
| 28 | Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Laporan, Ormas | Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Tahun Sebelumnya) | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Kabupaten Sragen? |
| 29 | Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | Gladi Kesiapsiagaan Bencana | Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana prioritas kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih aspek manajerial maupun teknis dalam hal komunikasi, koordinasi, maupun pengerahan sumber daya untuk penanganan darurat bencana berdasarkan skenario yang disusun mendekati kondisi sebenarnya | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan di Kabupaten Sragen? |
| 30 | Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran | Pemadam Kabakaran yang Tersertifikasi | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah | Permendagri Nomor 16 Tahun 2009tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Sragen? |
| 31 | Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran | Pemadam Kabakaran yang Tersertifikasi | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah | Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan kebakaran di Kabupaten Sragen? |
| 32 | Data Kebencanaan yang Tersedia | Ketersediaan data bencana | Data kebencanaan adalah Data mengenai Bencana yang sesuai kriteria dan ditetapkan oleh walidata bencana yang disediakan secara bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi urusan kabupaten/kota | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah data kebencanaan yang tersedia di Kabupaten Sragen? |
| 33 | Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | Desa/Kelurahan yang Terbina | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Desa/Kelurahan yang terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di Kabupaten Sragen? |
| 34 | Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi | Kajian Resiko Bencana | Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal dalam bentuk data dan peta yang memberikan analisa ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana untuk mengetahui potensi masyarakat terdampak, potensi kerugian, dan potensi kerusakan lingkungan bila terjadi bencana dan digunakan untuk menyusun kebijakan strategi penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen kajian resiko bencana yang dilegalisasi di Kabupaten Sragen? |
| 35 | Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat | SOP | SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki oleh Kab/Kota | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Sragen? |
| 36 | Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman MasyaraDokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkankat yang Telah Dibuat | SOP | SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki dan telah di mutahirkan oleh Kab/Kota | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah dimutakhirkan di Kabupaten Sragen? |
| 37 | Informasi Kebencanaan yang tersedia | Ketersediaan Informasi Kebencanaan | Informasi kebencanaan adalah informasi mengenai Bencana yang tersedia secara berkala berdasrkan kriteria tertentu yang disediakan secara bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah informasi kebencanaan yang tersedia di Kabupaten Sragen? |
| 38 | Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana | Korban bencana yang mendapatkan bantuan | Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik evakuasi korban bencana di Kabupaten Sragen? |
| 39 | Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana | Korban bencana yang mendapatkan bantuan | Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan korban bencana di Kabupaten Sragen? |
| 40 | Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana | Pencarian korban bencana | Merupakan pelaksanaan pencarian Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk upaya untuk menemukan korban bencana di lokasi bencana | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah korban bencana yang berhasil ditemukan per jenis kejadian bencana di Kabupaten Sragen? |
| 41 | Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana | Upaya pertolongan korban bencana | Merupakan memberikan pertolongan pada Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk menolong korban bencana pada tempat kejadian bencana | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah korban bencana yang berhasil ditolong per jenis kejadian bencana di Kabupaten Sragen? |
| 42 | Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | Evakuasi korban bencana | Merupakan pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk memindahkan/mengevakuasi korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah korban yang berhasil dievakuasi per jenis kejadian bencana di Kabupaten Sragen? |
| 43 | Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | KIE | Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten/kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya di Kabupaten Sragen? |
| 44 | Orang yang Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | Pelayanan dasar SPM SUB (Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana) | Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten/kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi rawan bencana di Kabupaten Sragen? |
| 45 | Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara | Peralatan Penyelamatan Diri | Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Penyediaan Peralatan keselamatan diri di kawasan rawan bencana daerah Kabubpaten/Kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah peralatan keselamatan diri yang tersedia untuk warga negara di Kabupaten Sragen? |
| 46 | Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga | Peralatan Penyelamatan Diri | Merupakan penyediaan alat peyelamatan diri bagi keluarga yang tinggal di daerah rawan bencana lingkup daerah kabupaten/kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah peralatan keselamatan diri yang tersedia untuk keluarga yang tinggal di kawasan rawan bencana Kabupaten Sragen? |
| 47 | Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas | Peralatan Penyelamatan Diri | Merupakan Penyediaan Peralatan penyelamatan diri bagi petugas operasi kedaruratan bencana daerah kabubpaten/kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah peralatan keselamatan diri yang tersedia untuk petugas operasi kedaruratan bencana di Kabupaten Sragen? |
| 48 | Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya | Pengembangan personil TRC | Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas manajerialnya dalam hal koordinasi/ dukungan bagi dan/atau di wilayah kabupaten/kota untuk melakukan penanganan awal, penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang ditingkatkan kapasitas manajerialnya di Kabupaten Sragen? |
| 49 | Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis | Pengembangan personil TRC | Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas teknis operasionalnya dalam hal meningkatkan kecepatan respon time untuk dukungan penanganan awal daurat bencana di wilayah kabupaten/kota untuk melakukan penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang ditingkatkan kapasitas teknisnya di Kabupaten Sragen? |
| 50 | Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi Bencana | Pelayanan dasar SPM SUB (Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana) | Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk pelatihan mitigasi bencana dalam tangka peningkatan kemampuan dan keterampilan warga negara di wilayah kabupaten/kota untuk mengenali potensi risiko bencana yang menjadi kewenangan kabupaten.kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahwarga negara yang mendapatkan pelatihan mitigasi bencana di Kabupaten Sragen? |
| 51 | Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana | Pelayanan dasar SPM SUB (Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana) | Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk pelatihan pencegahan bencana dalam tangka peningkatan kemampuan dan keterampilan warga negara di wilayah kabupaten/kota untuk meperkuat aspek pencegahan terhadap bencana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahwarga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan bencana di Kabupaten Sragen? |
| 52 | Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota | Satgas Linmas | Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahwarga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan bencana di Kabupaten Sragen? |
| 53 | Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP | Pembentukan Tim Penilai angka kredit | Tim penilai angka kredit adalah tim yang menilai angka kredit Jabatan Fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014. Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP adalah Sekretariat yang melakukan tugas pembinaan jabatan fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 | Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahwarga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan bencana di Kabupaten Sragen? |
| 54 | Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Dokumen, Kerjasama Antar Kemitraan | Merupakan dokumen yang berisi perjanjian kesepakatan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di tingkat provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana? | |
| 55 | Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana | Dokumen, Kerja Sama Antar Lembaga | Merupakan dokumen yang berisi perjanjian kesepakatan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundangundangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana? | |
| 56 | Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | Dokumen, SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB | SKPDB merupakan dokumen yang berisikan mekanisme koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh unsur dalam organisasi Komando Darurat Bencana untuk penanganan darurat bencana | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahDokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat? | |
| 57 | Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen, Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat | Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum? | |
| 58 | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB Terpadu | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB Terpadu | Merupakan pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit adalah penanganan awal KLB yang ditingkatkan statusnya menjadi darurat bencana non alam, dengan alat ukur SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahSK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB Terpadu? | |
| 59 | Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Dokumen, Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan | Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll). aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar SPM SUB | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota? | |
| 60 | Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | Dokumen KUA, PPAS | Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun di Kabupaten Sragen? |
| 61 | Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | Dokumen Perubahan KUA, Perubahan PPAS | Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun di Kabupaten Sragen? |
| 62 | RKASKPD yang Diverifikasi | RKASKPD | Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah RKASKPD yang diverifikasi di Kabupaten Sragen? |
| 63 | Perubahan RKASKPD yang Diverifikasi | Perubahan RKASKPD | Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah perubahan RKASKPD yang diverifikasi di Kabupaten Sragen? |
| 64 | Perubahan DPASKPD yang Diverifikasi | Perubahan DPASKPD | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah perubahan DPASKPD yang diverifikasi di Kabupaten Sragen? |
| 65 | BLUD yang Diasistensi | BLUD | Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah BLUD yang diasistensi di Kabupaten Sragen? |
| 66 | Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan | JUmlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? |
| 67 | Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Pembinaan | Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. | Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? |
| 68 | Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | Pembinaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi di Kabupaten Sragen? | |
| 69 | Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Pembinaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 70 | Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Sarpras, Pengelolaan Pajak Daerah | Dalam (KBBI), sarana diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb.). prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. | KBBI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Sragen? |
| 71 | Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Dokumen, Pelaporan Pajak Daerah | Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah di Kabupaten Sragen? |
| 72 | Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti | Dokumen | Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2013 | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti di Kabupaten Sragen? |
| 73 | DPA SKPD yang Diverifikasi | DPA SKPD | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah DPA SKPD yang Diverifikasi di Kabupaten Sragen? |
| 74 | Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Pembinaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 75 | Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Pembinaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 76 | BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina | BLUD | Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina di Kabupaten Sragen? |
| 77 | Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Pembinaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 78 | Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | Objek Pajak, NJOP | Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga ratarata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya di Kabupaten Sragen? |
| 79 | Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Layanan, Pajak | Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah di Kabupaten Sragen? |
| 80 | Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | Pelaporan, Pajak | Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi di Kabupaten Sragen? |
| 81 | Aparatur yang menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Petugas penanganan data dan informasi | Jumlah aparatur yang ditugaskan menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Perangkat Daerah. Aparatur dimaksud dapat berdasarkan SK Tim yang terdiri dari jabatan: 1. JF Perencana 2. JF Statistisi 3. JF Analisis Kebijakan 4. JF Pranata Komputer 5. JF Peneliti | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah aparatur yang ditugaskan menangangi data dan informasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sragen? | |
| 82 | Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | Berita acara | Buku Profil Pembangunan Daerah adalah buku yang berisi data dan informasi tentang kondisi umum, visi, misi dan capaian program dan kegiatan pembangunan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah buku profil pembangunan daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 83 | Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | Pembinaan terkait pemanfaatan data | Jumlah aparatur yang dilaksanakan pembinaan terkait pemanfaatan dan dan informasi dalam pembangunan daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi di Kabupaten Sragen? | |
| 84 | Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi | Pembinaan terkait SIPD | Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 85 | Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang infrastruktur di Kabupaten Sragen? | |
| 86 | Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang kewilayahan di Kabupaten Sragen? | |
| 87 | Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang pembangunan manusia di Kabupaten Sragen? | |
| 88 | Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang pemerintahan di Kabupaten Sragen? | |
| 89 | Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang perekonomian di Kabupaten Sragen? | |
| 90 | Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang SDA Kabupaten Sragen? | |
| 91 | Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Monitoring dan Evaluasi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang infrastruktur di Kabupaten Sragen? | |
| 92 | Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Monitoring dan Evaluasi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang kewilayahan di Kabupaten Sragen? | |
| 93 | Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Monitoring dan Evaluasi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang pembangunan manusia di Kabupaten Sragen? | |
| 94 | Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan. Monitoring dan Evaluasi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang pemerintahan di Kabupaten Sragen? | |
| 95 | Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Monitoring dan Evaluasi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang perekonomian di Kabupaten Sragen? | |
| 96 | Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Monitoring dan Evaluasi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah di bidang SDA Kabupaten Sragen? | |
| 97 | Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Partisipasi Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah | Jumlah perangkat daerah yang mengikuti forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 98 | Peserta Konsultasi Publik | Peserta Konsultasi Publik | Jumlah peserta yang mengikuti Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah peserta konsultasi publik di Kabupaten Sragen? | |
| 99 | Peserta Musrenbang Provinsi | Peserta Musrenbang Provinsi | Jumlah Peserta Musrenbang Provinsi. Musrenbang Provinsi adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah peserta musrenbang provinsi di Kabupaten Sragen? | |
| 100 | Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | Jumlah usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang diverifikasi oleh Kecamatan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah peserta usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan di Kabupaten Sragen? | |
| 101 | Infrastruktur Riset dan Inovasi | Infrastruktur Riset dan Inovasi | Infrastruktur Riset dan Inovasi adalah serangkaian sistem fisik dasar berupa perlengkapan, peralatan, hingga bangunan untuk menopang kegiatan riset dan inovasi. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah infrastruktur riset dan inovasi di Kabupaten Sragen? | |
| 102 | Hak Kekayaan Intelektual | Hak Kekayaan Intelektual | Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sragen? | |
| 103 | Produk Unggulan Daerah | Produk Unggulan Daerah | Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah produk unggulan daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 104 | Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Berita acara | Jumlah berita acara dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah berita acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 105 | Berita Acara Konsultasi Publik | Berita acara | Jumlah berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah berita acara konsultasi publik di Kabupaten Sragen? | |
| 106 | Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | Berita acara | Jumlah Berita Acara hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota di Kabupaten Sragen? | |
| 107 | Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Dokumen, Penyusunan Kebijakan Perencanaan | Dokumen yang berisikan hasil analisis Kondisi Daerah yang dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah serta dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar. Disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) di Kabupaten Sragen? | |
| 108 | Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi | Dokumen, Pembinaan SIPD | Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan progres pelaksanaan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan SIPD | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi di Kabupaten Sragen? | |
| 109 | Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Dokumen, Penerapan SIPD | Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan hasil penerapan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan SIPD dalam pembangunan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 110 | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen, Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan dikoordinir Penyusunannya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Kabupaten Sragen? | |
| 111 | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen, Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan dikoordinir Penyusunannya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Kabupaten Sragen? | |
| 112 | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen, Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Perekonomian dan dikoordinir Penyusunannya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Kabupaten Sragen? | |
| 113 | Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) | Dokumen, Rancangan Awal RPJMD/RKPD | Dokumen rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD yang disusun | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) di Kabupaten Sragen? | |
| 114 | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen, Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Kewilayahan dan dikoordinir Penyusunannya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Kabupaten Sragen? | |
| 115 | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen, Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pembangunan Manusia dan dikoordinir Penyusunannya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Kabupaten Sragen? | |
| 116 | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen, Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang SDA dan dikoordinir Penyusunannya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Kabupaten Sragen? | |
| 117 | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) | Dokumen, Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang Ditetapkan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) di Kabupaten Sragen? | |
| 118 | Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Asistensi, Penyusunan Dokumen Perencanaan | Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA di Kabupaten Sragen? | |
| 119 | Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Asistensi, Penyusunan Dokumen Perencanaan | Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan di Kabupaten Sragen? | |
| 120 | Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Asistensi, Penyusunan Dokumen Perencanaan | Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia di Kabupaten Sragen? | |
| 121 | Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Asistensi, Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur di Kabupaten Sragen? | |
| 122 | Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Asistensi, Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan di Kabupaten Sragen? | |
| 123 | Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Asistensi, Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian di Kabupaten Sragen? | |
| 124 | Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Monitoring dan Evaluasi | Laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan tahunan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahLaporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 125 | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Monitoring dan Evaluasi | Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahLaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan di Kabupaten Sragen? | |
| 126 | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Monitoring dan Evaluasi | Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian di Kabupaten Sragen? | |
| 127 | Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Monitoring dan Evaluasi | Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur di Kabupaten Sragen? | |
| 128 | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Monitoring dan Evaluasi | Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahLaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia di Kabupaten Sragen? | |
| 129 | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Monitoring dan Evaluasi | Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang SDA | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA di Kabupaten Sragen? | |
| 130 | Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Monitoring dan Evaluasi | Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan di Kabupaten Sragen? | |
| 131 | Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Sinkronisasi Dokumen Perencanaan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur di Kabupaten Sragen? | |
| 132 | Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | Sinkronisasi Dokumen Perencanaan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan di Kabupaten Sragen? | |
| 133 | Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Sinkronisasi Dokumen Perencanaan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian di Kabupaten Sragen? | |
| 134 | Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | Sinkronisasi Dokumen Perencanaan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan di Kabupaten Sragen? | |
| 135 | Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Sinkronisasi Dokumen Perencanaan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia di Kabupaten Sragen? | |
| 136 | Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Sinkronisasi Dokumen Perencanaan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA di Kabupaten Sragen? | |
| 137 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Konsultasi Publik | Jumlah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik di Kabupaten Sragen? | |
| 138 | Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Telaahan Dokumen | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 139 | Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Laporan Hasil Fasilitasi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum di Kabupaten Sragen? | ||
| 140 | Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | Laporan Hasil Fasilitasi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sragen? | ||
| 141 | Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola | Pengelolaan data dan Peraturan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola di Kabupaten Sragen? | ||
| 142 | Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan | Rekomendasi, Rencana Penetapan Peraturan Baru | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan di Kabupaten Sragen? | ||
| 143 | Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | Fasilitasi dan Evaluasi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturann di Kabupaten Sragen? | ||
| 144 | Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | Penelitian dan Pengembangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja di Kabupaten Sragen? | ||
| 145 | Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Penelitian dan Pengembangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum di Kabupaten Sragen? | ||
| 146 | Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | Penelitian dan Pengembangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sragen? | ||
| 147 | Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Pelaksanaan Diseminasi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif di Kabupaten Sragen? | ||
| 148 | Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi HasilHasil Kelitbangan | Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi HasilHasil Kelitbangan di Kabupaten Sragen? | ||
| 149 | Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Pelaksanaan Fasilitasi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahLaporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sragen? | ||
| 150 | Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | Pelaksanaan Fasilitasi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sragen? | ||
| 151 | Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik di Kabupaten Sragen? | |||
| 152 | Riset Kebijakan | Riset Kebijakan | Penelitian yang berkenaan dengan perumusan dan rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, dan lingkungan kebijakan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah riset kebijakan di Kabupaten Sragen? | |
| 153 | Publikasi Ilmiah | Publikasi Ilmiah | Publikasi ilmiah adalah sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peerreview dalam rangka untuk mencapai tingkat obyektivitas setinggi mungkin | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Publikasi Ilmiah di Kabupaten Sragen? | |
| 154 | Pemangku Kebijakan Riset dan Inovasi | Pemangku Kebijakan Riset dan Inovasi | Pemangku Kebijakan Riset dan Inovasi adalah orang atau kelompok yang berperan dan berkepentingan dalam membentuk kebijakan seputar riset dan inovasi di daerah. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pemangku Kebijakan Riset dan Inovasi di Kabupaten Sragen? | |
| 155 | Repositori Ilmiah | Repositori Ilmiah | Repositori Ilmiah adalah sarana menyimpan, melestarikan, mengutip, menganalisis dan berbagi data penelitian. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah repositori ilmiah di Kabupaten Sragen? | |
| 156 | Naskah Kebijakan | Naskah Kebijakan | Naskah Kebijakan adalah dokumen akademik mengenai telaahan dan argumentasi mengenai sebuah kebijakan pemerintah. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Naskah Kebijakan di Kabupaten Sragen? | |
| 157 | Anggaran Riset | Anggaran Riset | Anggaran Riset adalah susunan rencana dan perkiraan mengenai biayabiayai belanja yang ditujukan untuk melakukan penelitian. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Anggaran Riset di Kabupaten Sragen? | |
| 158 | Sosialisasi dan Diseminasi | Sosialisasi dan Diseminasi | Sosialisasi dan Diseminasi adalah upaya membuat masyarakat kenal, paham, dan menghayati sesuatu serta merupakan proses, cara, dan tujuan agar terjadi perubahan pola pikir, sikap dan tindakan berdasarkan inovasi yang ditunjukkan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Sosialisasi dan Diseminasi di Kabupaten Sragen? | |
| 159 | Lokakarya, Pameran, dan Promosi | Lokakarya, Pameran, dan Promosi | Lokakarya, Pameran, dan Promosi adalah kegiatan perkumpulan dan perhimpunan orang banyak untuk melihat dan mengambil inspirasi dari kegiatan yang dilakukan pelaku pameran agar dapat meraih ilmu dan pengetahuan untuk dapat digunakan dalam kehidupan keseharian. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Lokakarya, Pameran, dan Promosi di Kabupaten Sragen? | |
| 160 | Apresiasi Riset dan Inovasi | Apresiasi Riset dan Inovasi | Apresiasi Riset dan Inovasi adalah adalah setiap aktivitas penghargaan yang dilakukan sebagai hasil penggunaan, peresapan, dan penilaian seseorang terhadap sebuah riset dan inovasi. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Apresiasi Riset dan Inovasi di Kabupaten Sragen? | |
| 161 | Laporan Monitoring dan Evaluasi | Monitoring dan Evaluasi | Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah dokumen yang merinci hasil analisis pelaksanaan suatu kegiatan sebagai bentuk pemantauan dan penilaian atas kegiatan yang telah berlangsung dalam rangka mengambil penilaian dan pemelajaran untuk masukan bagi kegiatan berikutnya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Sragen? | |
| 162 | Perangkat Lunak | Perangkat Lunak | Perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat Lunak di Kabupaten Sragen? | |
| 163 | Pendampingan Masyarakat | Pendampingan Masyarakat | Pendampingan Masyarakat adalah kegiatan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pendampingan Masyarakat di Kabupaten Sragen? | |
| 164 | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja adalah ikhtisar dari seluruh pekerjaan baik rutin maupun tambahan dalam periode waktu tertentu yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Kinerja di Kabupaten Sragen? | |
| 165 | Promosi gemar membaca | Promosi gemar membaca | Menurut UndangUndang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, promosi gemar membaca adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan literasi dan budaya baca masyarakat | UndangUndang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? |
| 166 | Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial | Perpustakaan | Perpustakaan berbasis inklusi sosial merujuk pada perpustakaan yang melibatkan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna Perpustakaan. | Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah perpustakaan yang melaksanakan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten Sragen? |
| 167 | Perpustakaan Umum Kewenangan Kabupaten/Kota | Perpustakaan Umum | Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosialekonomi. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah perpustakaan umum kewenangan Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 168 | Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota | Perpustakaan Sekolah Dasar | Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Dasar sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 169 | Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota | Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Menengah Pertama sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 170 | Perpustakaan Kecamatan | Perpustakaan Kecamatan | Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah perpustakaan kecamatan di Kabupaten Sragen? | |
| 171 | Perpustakaan Kelurahan/Desa | Perpustakaan Kelurahan/Desa | Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah perpustakaan kelurahan/desa di Kabupaten Sragen? | |
| 172 | Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota | Kunjungan pemustaka | Jumlah pemustaka /masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pemustaka /masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota di Kabupaten Sragen? | |
| 173 | Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota | Koleksi perpustakaan | Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan umum yang berada di wilayah kabupaten/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 174 | Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Kecamatan | Koleksi perpustakaan | Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan kecamatan yang berada di wilayah kabupaten/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah koleksi judul yang dimiliki perpustakaan kecamatan di Kabupaten Sragen? | |
| 175 | Pustakawan pada Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota | Pustakawan | Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum di wilayah Kabupaten/Kota. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum di wilayah Kabupaten Sragen? | |
| 176 | Anggota perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota | Anggota perpustakaan | Jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan umum yang berada di wilayah Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan umum yang berada di wilayah Kabupaten Sragen? | |
| 177 | Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat kabupaten/kota | Partisipasi masyarakat dalam promosi gemar membaca | Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 178 | Penggiat literasi binaan kabupaten/kota | Penggiat literasi | Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca. Duta Baca merupakan sosok inspiratif untuk menjadi motivator dalam membangkitkan kegemaran membaca dan mengampanyekan pembudayaan kegemaran membaca melalui berbagai media. Bunda Baca adalah gelar yang diberikan Perpustakaan Nasional untuk sosok di tiap daerah yang menjadi panutan dalam memajukan serta menumbuhkan minat baca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah orang yang menjadi pegiat literasi di wilayah Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penggiat literasi binaan kabupaten/kota di Kabupaten Sragen? | |
| 179 | Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Arsip | Penilaian Arsip adalah proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik/nilai instrinsiknya yang dilakukan melalui langkahlangkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unitunit informasi. Pengukuran Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (Sepuluh) tahun di Kabupaten Sragen? | |
| 180 | Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan | Arsip | Pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan SKPD atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi setelah mendapat: 1) Pertimbangan tertulis dari panitia penilai 2) Persetujuan tertulis dari gubenur. Pelaksanaan pemusnahan arsip tersebut menjadi tanggungjawab Unit Kearsipan di satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi. Pengukuran Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan di Kabupaten Sragen? | |
| 181 | Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Arsip | Banyaknya arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip di Kabupaten Sragen? | |
| 182 | Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan | Informasi arsip yang dipublikasikan di JIKN: 1) Informasi yang bersifat terbuka, sehingga pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 2) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata, atau jika terdapat kopi digital yang telah disunting atas persetujuan pejabat yang berwenang maka pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 3) Informasi yang status keterbukaan/ketertutupannya belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN di Kabupaten Sragen? | |
| 183 | Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan | Naskah dinas | Naskah dinas yang diciptaan dan digunakan merujuk pada kegiatan yang meliputi pembuatan naskah dinas, serta pengendalian naskah dinas dan penyajian arsip dinamis | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah naskah dinas yang diciptaan dan digunakan di Kabupaten Sragen? | |
| 184 | Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | Naskah dinas | Naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan merujuk pada kegiatan yang meliputi pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, pengelolaan arsipvital, terjaga,alih media, penyusutan arsip (pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip statis) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan di Kabupaten Sragen? | |
| 185 | Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | Arsip Statis | Akusisi Arsip Statis meliputi verifikasi, melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA. Pengolahan Arsip Statis meliputi pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang terdiri dari daftar arsip, inventaris arsip dan guide arsip. Preservasi yang dimaksud meliputi : Restorasi, Penyimpanan Reproduksi/Digitalisasi Pengujian Arsip Akses Arsip Statis meliputi keterbukaan arsip statis, Aksessibilitas arsip dan pelayanan arsip statis kepada publik. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Kabupaten Sragen? |
| 186 | Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan | Layanan pencatatan sipil | Layanan pencatatan sipil adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah melalui badan atau dinas khusus untuk mencatat berbagai peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian. Layanan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status sipil individu, yang penting untuk keperluan administratif dan legal, seperti pengurusan dokumen identitas, hak waris, pendidikan, dan kesehatan. | Renstra Disdukcapil 20212026 Kabuaten Sragen | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan di Kabupaten Sragen? |
| 187 | Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan | Data kependudukan | Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. | UU No.24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan di Kabupaten Sragen? |
| 188 | Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet Eksisting | Sistem Informasi Kesehatan | Alat atau perangkat Sistem Informasi Kesehatan (Health Information System) adalah solusi teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis informasi terkait dengan layanan kesehatan. Jaringan Internet adalah jaringan global yang terdiri dari ribuan jaringan komputer yang terhubung menggunakan protokol Internet. Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah alat/perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan jaringan internet eksisting di Kabupaten Sragen? | |
| 189 | Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya | Fasilitas kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman yang didistribusikan ke Fasilitas Kesehatan. Alat kesehatan adalah instrumen atau perangkat yang digunakan dalam praktik medis, perawatan kesehatan, atau diagnosis untuk membantu mendeteksi, mencegah, mengobati, atau mengurangi gangguan kesehatan pada manusia. Obat adalah zat atau substansi kimia yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau meredakan penyakit, kondisi medis, atau gejala yang tidak diinginkan pada manusia atau hewan. Bahan habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan sekali atau dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat digunakan lagi setelah digunakan. Bahan medis habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan dalam prosedur medis, diagnosis, atau perawatan kesehatan dan tidak dapat digunakan kembali setelah digunakan satu kali. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya di Kabupaten Sragen? | |
| 190 | Alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan | Fasilitas kesehatan | Alat Peunjang medis, sering disebut juga sebagai Alat Kesehatan (Alkes), adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan kesehatan pasien. Jumlah Alat kesehatan seperti: instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh yang eksisting. Jumlah Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan seperti: alat, aparatus, mesin yang membantu fungsi pelayanan medis, antara lain seperti peralatan di instalasi rumah duka, instalasi laundry, dan instalasi gizi yang eksisting. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Sragen? | |
| 191 | Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin | Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obatobatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obatobatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obatobatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin di Kabupaten Sragen? | |
| 192 | Balita | Balita | Definisi operasional balita mengacu pada kategori usia anak yang berada pada rentang 1 hingga 5 tahun yang masuk dalam perhitungan. Balita perlu mendapatkan pelayanan mencakup pemantauan pertumbuhan, vaksinasi, pemenuhan gizi yang adekuat, serta stimulasi perkembangan yang sesuai dengan tahapan usia untuk memastikan fondasi kesehatan dan kognitif yang baik. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah balita di Kabupaten Sragen? | |
| 193 | Bayi baru lahir | Balita | Bayi baru lahir (neonatus) adalah bayi yang berusia 028 hari. Bayi baru lahir normal mempunyai ciriciri berat badan lahir 25004000 gram, umur kehamilan 3740 minggu, bayi segera menangis, bergerak aktif, kulit kemerahan, menghisap ASI dengan baik, dan tidak ada cacat bawaan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah bayi baru lahir di Kabupaten Sragen? | |
| 194 | BMHP yang disediakan | BMHP | Jumlah BMHP yang didistrbusikan ke Kabupaten/Kota. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) adalah bahan atau produk yang digunakan dalam prosedur medis, diagnosis, atau perawatan kesehatan dan tidak dapat digunakan kembali setelah digunakan satu kali. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang disediakan di Kabupaten Sragen? | |
| 195 | Dokter Gigi | Dokter Gigi | Banyaknya dokter gigi di suatu wilayah. Dokter gigi adalah seorang profesional medis yang memiliki spesialisasi dalam bidang kedokteran gigi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokter gigi di Kabupaten Sragen? | |
| 196 | Dokter Spesialis Anak | Dokter Spesialis Anak | Dokter Spesialis Anak, juga dikenal sebagai dokter spesialis pediatri, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang pediatri. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokter spesialis anak di Kabupaten Sragen? | |
| 197 | Dokter Spesialis Anestesi | Dokter Spesialis Anestesi | Dokter Spesialis Anestesi, juga dikenal sebagai dokter anestesiologis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang anestesiologi. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokter spesialis anestesi di Kabupaten Sragen? | |
| 198 | Dokter Spesialis Bedah | Dokter Spesialis Bedah | Dokter Spesialis Bedah, juga dikenal sebagai dokter bedah atau dokter bedah spesialis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang bedah. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokter spesialis bedah di Kabupaten Sragen? | |
| 199 | Dokter Spesialis Jantung | Dokter Spesialis Jantung | Banyaknya dokter spesialis jantung di suatu wilayah. Dokter Spesialis Jantung, juga dikenal sebagai dokter kardiolog, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang kardiologi. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokter spesialis jantung di Kabupaten Sragen? | |
| 200 | Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa | Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa | Dokter spesialis kesehatan jiwa adalah seorang dokter yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus dalam mendiagnosis, mengobati, dan mencegah gangguan mental dan emosional. Dokter ini dikenal sebagai psikiater. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokter spesialis kesehatan jiwa di Kabupaten Sragen? | |
| 201 | Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin | Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin | Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin adalah dokter yang memiliki keahlian khusus dalam mendiagnosis, mengobati, dan mencegah berbagai penyakit dan kondisi yang berkaitan dengan kulit, rambut, kuku, serta sistem kelamin. Dokter ini dikenal sebagai dokter spesialis dermatologi dan venereologi. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokter spesialis kulit dan kelamin di Kabupaten Sragen? | |
| 202 | Dokter Spesialis Mata | Dokter Spesialis Mata | Dokter Spesialis Mata adalah dokter yang memiliki keahlian khusus dalam mendiagnosis, mengobati, dan mencegah berbagai penyakit dan kondisi yang berkaitan dengan mata. Dokter ini dikenal sebagai dokter spesialis oftalmologi atau oftalmologis. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokter spesialis mata di Kabupaten Sragen? | |
| 203 | Dokter Spesialis Paru | Dokter Spesialis Paru | Dokter Spesialis Paru adalah dokter yang memiliki keahlian khusus dalam mendiagnosis, mengobati, dan mencegah berbagai penyakit dan kondisi yang berkaitan dengan sistem pernapasan, terutama paruparu. Dokter ini dikenal sebagai dokter spesialis pulmonologi atau pulmonolog. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokter spesialis paru di Kabupaten Sragen? | |
| 204 | Dokter Spesialis Penyakit Dalam | Dokter Spesialis Penyakit Dalam | Dokter Spesialis Penyakit Dalam adalah dokter yang memiliki keahlian khusus dalam mendiagnosis, mengobati, dan mencegah berbagai penyakit yang mempengaruhi organorgan dalam tubuh orang dewasa. Dokter ini dikenal sebagai dokter spesialis penyakit dalam atau internis. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokter spesialis penyakit dalam di Kabupaten Sragen? | |
| 205 | Dokter Spesialis Radiologi | Dokter Spesialis Radiologi | Dokter Spesialis Radiologi adalah dokter yang memiliki keahlian khusus dalam penggunaan teknologi pencitraan medis untuk mendiagnosis dan, dalam beberapa kasus, mengobati berbagai penyakit dan kondisi. Dokter ini dikenal sebagai radiolog. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokter spesialis radiologi di Kabupaten Sragen? | |
| 206 | Dokter Spesialis THT | Dokter Spesialis THT | Dokter Spesialis THT adalah dokter yang memiliki keahlian khusus dalam mendiagnosis, mengobati, dan mencegah berbagai penyakit dan kondisi yang berkaitan dengan telinga, hidung, dan tenggorokan. Dokter ini dikenal sebagai dokter spesialis THT atau otorhinolaryngologist. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokter spesialis THT di Kabupaten Sragen? | |
| 207 | Dokter Spesialis Urologi | Dokter Spesialis Urologi | Dokter Spesialis Urologi adalah dokter yang memiliki keahlian khusus dalam mendiagnosis, mengobati, dan mencegah berbagai penyakit dan kondisi yang berkaitan dengan saluran kemih pada pria dan wanita, serta sistem reproduksi pria. Dokter ini dikenal sebagai urolog. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokter spesialis urologi di Kabupaten Sragen? | |
| 208 | Dokter Umum | Dokter Umum | Dokter Umum adalah dokter yang memiliki keahlian dalam menangani berbagai masalah kesehatan umum tanpa memerlukan spesialisasi tertentu. Dokter ini dikenal juga sebagai dokter keluarga atau dokter praktik umum. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokter umum di Kabupaten Sragen? | |
| 209 | Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota | Fasilitas kesehatan | Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota adalah fasilitas kesehatan yang telah diakui oleh lembaga akreditasi resmi karena memenuhi standar kualitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan. Akreditasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi kepada masyarakat. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 210 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat atau institusi yang menyediakan layanan kesehatan untuk diagnosis, pengobatan, perawatan, dan pencegahan berbagai masalah kesehatan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah fasilitas fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen? | |
| 211 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional | Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional adalah fasilitas yang telah mendapatkan persetujuan atau izin dari otoritas kesehatan yang berwenang untuk beroperasi secara legal. Izin operasional ini menunjukkan bahwa fasilitas tersebut telah memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan untuk memastikan kualitas dan keselamatan pelayanan kesehatan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah fasilitas fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin operasional di Kabupaten Sragen? | |
| 212 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) | Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) adalah fasilitas yang telah menjalani evaluasi berdasarkan indikator mutu yang ditetapkan secara nasional untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan. Pengukuran INM bertujuan untuk menilai dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan menggunakan standar dan indikator yang telah ditentukan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah fasilitas fasilitas pelayanan kesehatanyang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) di Kabupaten Sragen? | |
| 213 | Ibu bersalin | Ibu bersalin | Ibu bersalin adalah wanita yang sedang dalam proses melahirkan atau menjalani persalinan. Persalinan adalah proses di mana bayi dilahirkan dari rahim ibu melalui jalan lahir atau melalui operasi caesar (bedah sesar). | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah ibu bersalin di Kabupaten Sragen? | |
| 214 | Ibu hamil | Ibu hamil | Ibu hamil adalah seorang wanita yang mengandung dimulai dari konsepsi (bertemunya sel telur dan sel sperma) sampai lahirnya janin/ jabang bayi. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir (HPHT) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah ibu hamil di Kabupaten Sragen? | |
| 215 | Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Banyaknya jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) di suatu wilayah. Jasa boga atau katering merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Restoran merupakan salah satu jenis usaha dibidang jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman untuk umum. Depot Air Minum (DAM) adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) di Kabupaten Sragen? | |
| 216 | Kegiatan Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Promosi Kesehatan | Banyaknya kegiatan hasil promosi kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga yang dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kegiatan hasil promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Sragen? | |
| 217 | Obat dan vaksin yang disediakan | Obat dan vaksin | Banyaknya obat dan vaksin yang tersedia di fasilitas kesehatan di suatu wilayah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah obat dan vaksin yang tersedia di fasilitas kesehatan di Kabupaten Sragen? | |
| 218 | Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) | Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Kabupaten Sragen? | |
| 219 | Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA | Orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) adalah individu yang berada dalam risiko atau menunjukkan tandatanda penyalahgunaan NAPZA.Penyalahgunaan narkoba atau NAPZA adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obatobatan golongan narkotika, psikotoprika, dan zat aditif yang tidak sesuai fungsinya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Sragen? | |
| 220 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Promosi Kesehatan | Jumlah Penyelenggara Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Sragen? | |
| 221 | Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi | Banyaknya peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi. Peralatan pengelolaan air bersih, limbah, dan sanitasi adalah alat dan sistem yang digunakan untuk memastikan ketersediaan air bersih, pengelolaan limbah yang efektif, serta pemeliharaan kebersihan dan kesehatan lingkungan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi di Kabupaten Sragen? | ||
| 222 | Public Safety Center (PSC 119) | Public Safety Center (PSC 119) | Public Safety Center 119 (PSC 119) adalah pusat pelayanan keselamatan terpadu. Public Safety Center 119 pada Dinas Kesehatan merupakan sistem penanggulangan pasien gawat darurat yang terdiri dari pelayanan pra rumah sakit, pelayanan di rumah sakit dan pelayanan antar rumah sakit. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Public Safety Center (PSC 119) di Kabupaten Sragen? | |
| 223 | Puskesmas | Puskesmas | Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya di wilayah kerjanya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah puskesmas di Kabupaten Sragen? | |
| 224 | Rumah Sakit Kelas A | Rumah Sakit | Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit tipe A merupakan rumah sakit yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) buah. | Permenkes nomor 3 tahun 2020 | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah rumah sakit kelas A di Kabupaten Sragen? |
| 225 | Rumah Sakit Kelas B | Rumah Sakit | Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit tipe B merupakan rumah sakit yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 200 (dua ratus) buah. | Permenkes nomor 3 tahun 2020 | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah rumah sakit kelas B di Kabupaten Sragen? |
| 226 | Rumah Sakit Kelas C | Rumah Sakit | Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit tipe C merupakan rumah sakit yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah. | Permenkes nomor 3 tahun 2020 | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah rumah sakit kelas C di Kabupaten Sragen? |
| 227 | Rumah Sakit Kelas D | Rumah Sakit | Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit tipe D merupakan rumah sakit yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah. | Permenkes nomor 3 tahun 2020 | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah rumah sakit kelas D di Kabupaten Sragen? |
| 228 | Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional | Rumah Sakit | Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional dari pemerintah atau otoritas kesehatan setempat, seperti Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, atau lembaga terkait. Izin ini menjamin bahwa rumah sakit tersebut memenuhi standar pelayanan dan keselamatan yang ditetapkan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah rumah sakit kelas B yang memiliki izin operasional di Kabupaten Sragen? | |
| 229 | Rumah Sakit Kelas C yang memiliki izin operasional | Rumah Sakit | Rumah Sakit Kelas C yang memiliki izin operasional dari pemerintah atau otoritas kesehatan setempat, seperti Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, atau lembaga terkait. Izin ini menjamin bahwa rumah sakit tersebut memenuhi standar pelayanan dan keselamatan yang ditetapkan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah rumah sakit kelas C yang memiliki izin operasional di Kabupaten Sragen? | |
| 230 | Rumah Sakit Kelas D yang memiliki izin operasional | Rumah Sakit | Rumah Sakit Kelas D yang memiliki izin operasional dari pemerintah atau otoritas kesehatan setempat, seperti Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, atau lembaga terkait. Izin ini menjamin bahwa rumah sakit tersebut memenuhi standar pelayanan dan keselamatan yang ditetapkan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah rumah sakit kelas D yang memiliki izin operasional di Kabupaten Sragen? | |
| 231 | Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya | Rumah Sakit | Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan tata kelolanya adalah rumah sakit yang telah menjalani proses perbaikan dan peningkatan dalam berbagai aspek manajemen dan pelayanan untuk memenuhi standar yang lebih tinggi. Peningkatan tata kelola ini mencakup peningkatan kualitas layanan, manajemen, infrastruktur, dan kepatuhan terhadap regulasi. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah rumah sakit kelas B yang telah ditingkatkan tata kelolanya di Kabupaten Sragen? | |
| 232 | Rumah Sakit Kelas C yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya | Rumah Sakit | Rumah Sakit Kelas C yang telah ditingkatkan tata kelolanya adalah rumah sakit yang telah menjalani proses perbaikan dan peningkatan dalam berbagai aspek manajemen dan pelayanan untuk memenuhi standar yang lebih tinggi. Peningkatan tata kelola ini mencakup peningkatan kualitas layanan, manajemen, infrastruktur, dan kepatuhan terhadap regulasi. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah rumah sakit kelas C yang telah ditingkatkan tata kelolanya di Kabupaten Sragen? | |
| 233 | Rumah Sakit Kelas D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya | Rumah Sakit | Rumah Sakit Kelas D yang telah ditingkatkan tata kelolanya adalah rumah sakit yang telah menjalani proses perbaikan dan peningkatan dalam berbagai aspek manajemen dan pelayanan untuk memenuhi standar yang lebih tinggi. Peningkatan tata kelola ini mencakup peningkatan kualitas layanan, manajemen, infrastruktur, dan kepatuhan terhadap regulasi. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah rumah sakit kelas D yang telah ditingkatkan tata kelolanya di Kabupaten Sragen? | |
| 234 | Tempat tidur rumah sakit | Tempat tidur rumah sakit | Jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit suatu wilayah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahempat tidur rumah sakit di Kabupaten Sragen? | |
| 235 | Tenaga Apotek | Tenaga Apotek | Tenaga Apotek adalah profesional kesehatan yang berfokus pada pengelolaan dan penggunaan obatobatan. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan layanan farmasi yang meliputi penyediaan, penyimpanan, dan distribusi obat, serta memberikan informasi dan nasihat terkait penggunaan obat kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tenaga apotek di Kabupaten Sragen? | |
| 236 | Tenaga gizi | Tenaga gizi | Tenaga gizi adalah profesional yang ahli dalam ilmu gizi dan dietetik, bertanggung jawab untuk memberikan informasi, saran, dan intervensi terkait pola makan dan nutrisi guna mendukung kesehatan dan kesejahteraan individu. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tenaga gizi di Kabupaten Sragen? | |
| 237 | Tenaga Kebidanan | Tenaga Kebidanan | Tenaga Kebidanan adalah profesional kesehatan yang terlatih khusus dalam memberikan layanan kesehatan terkait kehamilan, persalinan, dan masa postpartum. Mereka berperan penting dalam merawat ibu hamil, membantu persalinan, dan mendukung pemulihan ibu dan bayi setelah melahirkan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tenaga kebidanan di Kabupaten Sragen? | |
| 238 | Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya | Peningkatan kompetensi | Tenaga kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya adalah bidan yang telah menjalani pelatihan atau pendidikan tambahan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang kebidanan. Peningkatan kompetensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bidan dapat memberikan layanan yang lebih baik, menangani kasus yang lebih kompleks, dan memenuhi standar praktik yang lebih tinggi. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tenaga kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya di Kabupaten Sragen? | |
| 239 | Tenaga Keperawatan | Tenaga Keperawatan | Tenaga Keperawatan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan para profesional perawat yang berperan dalam memberikan perawatan kesehatan langsung kepada pasien di berbagai setting, seperti rumah sakit, klinik, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan di masyarakat. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tenaga keperawatan di Kabupaten Sragen? | |
| 240 | Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya | Peningkatan kompetensi | Tenaga kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya adalah bidan yang telah menjalani pelatihan atau pendidikan tambahan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang kebidanan. Peningkatan kompetensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bidan dapat memberikan layanan yang lebih baik, menangani kasus yang lebih kompleks, dan memenuhi standar praktik yang lebih tinggi. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tenaga kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya di Kabupaten Sragen? | |
| 241 | Tenaga Kesehatan Lainnya | Tenaga Kesehatan Lainnya | Tenaga Kesehatan Lainnya adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada berbagai jenis profesional kesehatan selain perawat dan dokter yang berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seperti: Ahli Gizi, Farmasis, Fisioterapis, Ahli terapi Okupasi, Tenaga Medis Laboratorium, Asisten Medis, Radiografer, Teknisi Gigi, Ahli Optometri, Tenaga Kesehatan masyarakat dan lainnya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tenaga kesehatan lainnya di Kabupaten Sragen? | |
| 242 | Tenaga Kesehatan Lingkungan | Tenaga Kesehatan Lingkungan | Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah profesional kesehatan yang berfokus pada pemahaman dan penanganan isuisu kesehatan yang terkait dengan lingkungan fisik di mana manusia tinggal dan bekerja. Tugas utama Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah memastikan kualitas lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat serta mencegah penyakit dan masalah kesehatan yang terkait dengan faktor lingkungan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tenaga kesehatan lingkungan di Kabupaten Sragen? | |
| 243 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan Masyarakat (TKM) adalah profesional kesehatan yang berfokus pada upaya pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Tugas utama Tenaga Kesehatan Masyarakat adalah menerapkan strategi dan program kesehatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tenaga kesehatan masyarakat di Kabupaten Sragen? | |
| 244 | Tenaga Kesehatan tradisional | Tenaga Kesehatan tradisional | Tenaga Kesehatan Tradisional (TKT) adalah praktisi kesehatan yang mengandalkan metode dan pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, biasanya berakar dalam budaya dan tradisi suatu masyarakat tertentu. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tenaga kesehatan tradisional di Kabupaten Sragen? | |
| 245 | Tenaga Keteknisan Medis | Tenaga Keteknisan Medis | Tenaga Keteknisan Medis adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas teknis dan prosedural dalam pelayanan kesehatan. Nakes ini membantu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan diagnosis, perawatan, dan penanganan pasien. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tenaga keteknisan medis di Kabupaten Sragen? | |
| 246 | Tenaga keterapian fisik | Tenaga keterapian fisik | Tenaga Keterapian Fisik adalah profesional kesehatan yang mengkhususkan diri dalam memberikan terapi fisik untuk memulihkan atau meningkatkan fungsi fisik, mobilitas, dan kebugaran pasien yang mengalami cedera, kelainan fisik, atau kondisi medis tertentu. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tenaga keterapian fisik di Kabupaten Sragen? | |
| 247 | Tenaga Teknik Biomedika | Tenaga Teknik Biomedika | Tenaga Teknik Biomedika adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk memelihara, mengkalibrasi, menguji, dan memperbaiki peralatan medis dan alat kesehatan yang digunakan dalam berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, laboratorium medis, dan pusat perawatan kesehatan lainnya. Tugas utama mereka adalah memastikan bahwa peralatan medis berfungsi dengan baik, akurat, dan aman untuk digunakan dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan pasien. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tenaga teknik biomedika di Kabupaten Sragen? | |
| 248 | Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang | Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang | Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan atau entitas yang berperan sebagai distributor utama dalam rantai distribusi obat dan produk farmasi. Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang di Kabupaten Sragen? | |
| 249 | Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin | Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang yang Memiliki Izin | Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang yang Memiliki Izin | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang yang memiliki izin di Kabupaten Sragen? | |
| 250 | Penderita Diabetes Melitus | Penderita Diabetes Melitus | Banyaknya penderita diabetes melitus. Diabetes melitus (DM) adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan penyebab yang beragam yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein sebagai akibat gangguan fungsi insulin. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penderita diabetes melitus di Kabupaten Sragen? | |
| 251 | Penderita Hipertensi | Penderita Hipertensi | Penderita hipertensi adalah individu yang mengalami kondisi medis di mana tekanan darahnya secara konsisten lebih tinggi dari batas normal. Hipertensi, atau tekanan darah tinggi, adalah kondisi yang dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan serius, termasuk penyakit jantung, stroke, dan kerusakan organ lainnya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Sragen? | |
| 252 | Penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jaminan Kesehatan Masyarakat | Banyaknya penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan masyarakat. Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah program atau sistem yang dirancang untuk memberikan perlindungan finansial terhadap biaya kesehatan bagi penduduk. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sragen? | |
| 253 | Alat Kesehatan | Alat Kesehatan | Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah alat kesehatan di Kabupaten Sragen? | |
| 254 | Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) | Labkesda | Labkesda adalah unit laboratorium di tingkat daerah atau regional yang bertanggung jawab untuk melakukan berbagai jenis uji laboratorium terkait dengan kesehatan masyarakat. Tugas utama Labkesda melibatkan pengujian sampel kesehatan, diagnosis penyakit, dan pemantauan kesehatan lingkungan di wilayah tertentu. Fungsi Labkesda melibatkan pemeriksaan berbagai parameter, seperti tes darah, urin, bakteriologi, parasitologi, dan lainnya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah labkesda di Kabupaten Sragen? | |
| 255 | Kasus Penyakit IMS | Penyakit IMS | Kasus Penyakit IMS (Infeksi Menular Seksual) adalah kondisi kesehatan yang disebabkan oleh infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual. Penyakit ini dapat mempengaruhi organ genital, rektum, tenggorokan, dan kadangkadang bagian tubuh lainnya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kasus penyakit IMS (Infeksi Menular Seksual) di Kabupaten Sragen? | |
| 256 | Kasus Penyakit Campak | Penyakit Campak | asus Penyakit Campak adalah kondisi infeksi virus akut yang sangat menular, yang disebabkan oleh virus campak (measles virus) dari keluarga paramyxoviridae. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kasus penyakit campak di Kabupaten Sragen? | |
| 257 | Kasus Penyakit Kusta | Penyakit Kusta | Kasus Penyakit Kusta (lepra) adalah infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Penyakit ini terutama mempengaruhi kulit, saraf perifer, dan mukosa saluran pernapasan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kasus penyakit kusta di Kabupaten Sragen? | |
| 258 | Kasus Penyakit Filariasis | Penyakit Filariasis | Kasus Penyakit Filariasis adalah infeksi parasit yang disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Penyakit ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem limfatik, serta berbagai masalah kesehatan lainnya tergantung pada spesies cacing dan stadium infeksi. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kasus penyakit filariasis di Kabupaten Sragen? | |
| 259 | Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar | Pelayanan kesehatan dasar | Banyaknya keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Sragen? | |
| 260 | Penderita Tuberkulosis | Penderita Tuberkulosis | Banyaknya penderita Tuberkulosis di suatu wilayah. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut dapat masuk ke dalam paruparu dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak napas disertai batuk kronis. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penderita tuberkulosis di Kabupaten Sragen? | |
| 261 | Penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Penderita Tuberkulosis | Penderita Tuberkulosis (TB) yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah individu yang didiagnosis dengan infeksi TB dan menerima perawatan medis untuk mengelola penyakit tersebut. Tuberkulosis adalah infeksi bakteri yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, dan dapat mempengaruhi paruparu (TB paru) atau organ lain dalam tubuh (TB ekstrapulmoner). | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen? | |
| 262 | Penderita HIV (ODHIV) | Penderita HIV (ODHIV) | Penderita HIV (Orang dengan HIV atau ODHIV) adalah individu yang telah terinfeksi dengan virus Human Immunodeficiency Virus (HIV). HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4 (Cluster of Differentiation 4) sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penderita HIV (ODHIV) di Kabupaten Sragen? | |
| 263 | Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan | Penderita HIV (ODHIV) | Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah individu yang terinfeksi HIV dan menerima perawatan medis serta dukungan untuk mengelola infeksi dan menjaga kesehatan mereka. Pelayanan kesehatan untuk ODHIV mencakup berbagai aspek dari diagnosis hingga perawatan dan dukungan jangka panjang. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen? | |
| 264 | Orang terjangkit (penderita) Malaria | Orang terjangkit (penderita) Malaria | Orang Terjangkit Malaria (Penderita Malaria) adalah individu yang terinfeksi oleh parasit malaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit dari genus Plasmodium | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Orang terjangkit (penderita) Malaria di Kabupaten Sragen? | |
| 265 | Sarana Air Minum Komunal | Sarana Air Minum Komunal | Sarana Air Minum Komunal adalah fasilitas atau sistem penyediaan air minum yang dirancang untuk melayani kebutuhan air bersih bagi kelompok masyarakat, seperti komunitas, desa, atau kelompok permukiman, bukan hanya untuk individu atau rumah tangga secara terpisah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sarana air minum komunal di Kabupaten Sragen? | |
| 266 | Tatanan kawasan tanpa rokok | Tatanan kawasan tanpa rokok | Tatanan Kawasan Tanpa Rokok adalah area atau lingkungan di mana merokok dilarang untuk menjaga kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bersih dari asap rokok | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tatanan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Sragen? | |
| 267 | Tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok | Tatanan kawasan tanpa rokok | Banyaknya tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas rokok. Tatanan Kawasan Tanpa Rokok adalah area atau lingkungan di mana merokok dilarang untuk menjaga kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bersih dari asap rokok. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok di Kabupaten Sragen? | |
| 268 | Penduduk Usia Lanjut | Penduduk | Penduduk usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas | Undangundang (UU) Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penduduk usia lanjut di Kabupaten Sragen? |
| 269 | Penduduk Usia Produktif | Penduduk | Menurut KBBI, usia produktif adalah usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Penduduk dengan usia produktif memiliki rentang usia 1564 tahun. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Sragen? | |
| 270 | Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Penyakit IMS | Lampiran Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di Kabupaten Sragen? |
| 271 | Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Dokumen, Pengendalian dan Pengawasan | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga di Kabupaten Sragen? | |
| 272 | Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dokumen, Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular? | |
| 273 | Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Dokumen, hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan? | |
| 274 | Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat? | |
| 275 | Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | Dokumen, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji? | |
| 276 | Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dokumen, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga? | |
| 277 | Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan? | |
| 278 | Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Dokumen, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya? | |
| 279 | Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | Dokumen, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Kabupaten Sragen? | |
| 280 | Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Dokumen, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif? | |
| 281 | Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Dokumen, Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan? | |
| 282 | Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen, Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan? | |
| 283 | Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Dokumen, Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan? | |
| 284 | Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Dokumen, Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | &Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, juga dikenal sebagai Kit Kesehatan Rumah Tangga atau Rumah Tangga Kit Kesehatan, adalah suatu set alat dan obatobatan medis dasar yang disediakan dan dijaga di rumah tangga untuk digunakan dalam situasi darurat atau untuk memberikan perawatan kesehatan dasar bagi anggota keluarga. Perusahaan Rumah Tangga, juga dikenal sebagai Usaha Mikro Rumah Tangga (UMRT), adalah jenis usaha mikro yang beroperasi di dalam rumah atau lingkungan sekitar rumah. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga& | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga? | |
| 285 | Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Dokumen, Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan | Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)? | |
| 286 | Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Dokumen, Penyelenggaraan Kabupaten Sehat | Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat? | |
| 287 | Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas | Dokumen, Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas? | |
| 288 | Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Dokumen, Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen hasilOperasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya? | |
| 289 | Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen, Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas? | |
| 290 | Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Dokumen, Operasional Pelayanan Rumah Sakit | &Operasional Pelayanan Rumah Sakit adalah rangkaian kegiatan dan proses yang dilakukan di dalam rumah sakit untuk menyediakan layanan kesehatan kepada pasien. Hal ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rumah sakit. Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit& | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit? | |
| 291 | Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Dokumen, Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan? | |
| 292 | Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) | Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)? | |
| 293 | kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat | Dokumen, Advokasi | Jumlah kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat? | |
| 294 | Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan | Dokumen, Advokasi pencapaian SPM Kesehatan | Jumlah Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan? | |
| 295 | Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit | Dokumen, pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit | Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit? | |
| 296 | Sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan | Sampel pangan segar | Banyaknya sampel pangan segar yang berasal dari tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan di Kabupaten Sragen? | |
| 297 | Total sampel yang diuji | Sampel yang diuji | Banyaknya sampel pangan segar yang berasal dari tumbuhan yang diuji secara keseluruhan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah total sampel yang diuji di Kabupaten Sragen? | |
| 298 | Kasus penyakit hewan menular dan zoonosis | Kasus penyakit hewan menular | Kasus penyakit hewan menular dan zoonosis mengacu pada kejadian infeksi yang terjadi pada hewan yang dapat menyebar baik antar hewan maupun dari hewan ke manusia. Pemahaman ini mencakup berbagai aspek epidemiologi, pengendalian, dan pencegahan penyakit yang penting bagi kesehatan hewan dan manusia. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kasus penyakit hewan menular dan zoonosis di Kabupaten Sragen? | |
| 299 | Dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun | Pembinaan pelaku usaha | Dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan adalah Laporan hasil pembinaan pelaku usaha pangan segar | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun di Kabupaten Sragen? |
| 300 | Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Peningkatan Ketahanan Pangan | Keluarga yang mengikuti kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga, melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan, teras pangan, gerasi B2SA, rumah pangan B2SA, Dapur B2SA, dan kegiatan sejenis yang mendukung. | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga di Kabupaten Sragen? |
| 301 | Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara | Cadangan Pangan | Cadangan Pangan Pemerintah yang Terpelihara merujuk pada stok pangan yang dikelola dan dipelihara oleh pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, terutama dalam situasi darurat atau kekurangan pangan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah cadangan pangan pemerintah yang terpelihara di Kabupaten Sragen? | |
| 302 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah | Cadangan Pangan | Jumlah dan jenis pangan pengadaan cadangan pangan pemerintah. Tujuan dari pengadaan ini adalah untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi situasi darurat, stabilisasi harga pangan, dan menjaga ketahanan pangan nasional. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah di Kabupaten Sragen? | |
| 303 | Alat Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Alat Penangkapan Ikan | Jumlah Alat Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Alat Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di Kabupaten Sragen? | |
| 304 | Alat Bantu Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Alat Bantu Penangkapan Ikan | Jumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di Kabupaten Sragen? | |
| 305 | Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Sarana Pendukung Penangkapan Ikan | Jumlah Jumlah Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di Kabupaten Sragen? | |
| 306 | Sarana keselamatan pelayaran yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Sarana Keselamatan Pelayaran | Jumlah sarana keselamatan pelayaran yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Sarana keselamatan pelayaran yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di Kabupaten Sragen? | |
| 307 | Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi | Balai Penyuluh | Balai Penyuluh di Kecamatan adalah sebuah fasilitas atau pusat yang berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, dan lainnya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi di Kabupaten Sragen? | |
| 308 | Benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji atau benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lainlain) yang tersedia | Benih bersertifikat | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lainlain) yang tersedia dengan mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji atau benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lainlain) yang tersedia di Kabupaten Sragen? | |
| 309 | Benih Ternak yang beredar | Benih Ternak | Benih Ternak mengacu pada hewan atau materi genetik yang digunakan untuk tujuan reproduksi dan pengembangan populasi ternak yang lebih baik. Benih ternak ini mencakup sperma, embrio, atau hewan muda yang dikembangbiakkan untuk meningkatkan kualitas genetik, produktivitas, dan kesehatan populasi ternak. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah benih ternak yang beredar di Kabupaten Sragen? | |
| 310 | Benih ternak yang bermutu | Benih Ternak | Benih ternak bermutu yang telah dilepas dan dimanfaatkan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah benih ternak yang bermutu di Kabupaten Sragen? | |
| 311 | Benih ternak yang bersertifikat | Benih Ternak | Benih Ternak yang Bersertifikat adalah benih ternak (sperma, embrio, atau hewan muda) yang telah melalui proses pengujian dan verifikasi oleh otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas genetik, kesehatan, dan produktivitas tertentu. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah benih ternak yang bersertifikat di Kabupaten Sragen? | |
| 312 | Benih Ternak yang dibutuhkan | Benih Ternak | Benih Ternak bermutu sesuai standar dan syarat tertentu yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah benih ternak yang dibutuhkan di Kabupaten Sragen? | |
| 313 | Benih Ternak yang tersedia | Benih Ternak | Banyaknya benih ternak yang tersedia | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah benih ternak yang tersedia di Kabupaten Sragen? | |
| 314 | Daerah terdampak wabah yang terkendali | Daerah terdampak wabah yang terkendali | Terkendalinya jumlah daerah yang terdampak dari penyakit hewan menular strategis | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali di Kabupaten Sragen? | |
| 315 | Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | Balai Penyuluh | Banyaknya balai penyuluh yang sudah ada di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang berfungsi baik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang berfungsi baik di Kabupaten Sragen? | |
| 316 | Eksisting DAM Parit | DAM Parit | Banyaknya eksisting DAM parit yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah eksisting DAM parit yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian di Kabupaten Sragen? | |
| 317 | Eksisting Embung Pertanian | Embung Pertanian | Banyaknya embung yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah eksisting embung pertanian di Kabupaten Sragen? | |
| 318 | Eksisting Gedung UPTD Pertanian | UPTD Pertanian | Gedung UPTD yang ada baik berupa balai ataupun bentuk lain yang digunakan dalam kondisi baik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah eksisting gedung UPTD pertanian di Kabupaten Sragen? | |
| 319 | Eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jaringan Irigasi Usaha Tani | Panjang jaringan irigasi yang ada, terhubung langsung ke lahan pertanian dan berfungsi baik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah eksisting jaringan irigasi usaha tani di Kabupaten Sragen? | |
| 320 | Eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota | Lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota | Kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian yang ada di tingkat Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah eksisting lembaga penyuluhan pertanian di Kabupaten Sragen? | |
| 321 | Eksisting Obat Hewan yang beredar | Obat Hewan | Eksisting obat hewan yang beredar merujuk pada obatobatan yang saat ini sudah ada dan dipasarkan untuk penggunaan pada hewan. Obatobatan ini digunakan untuk mencegah, mengobati, atau mengelola berbagai kondisi kesehatan hewan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah obat hewan yang beredar di Kabupaten Sragen? | |
| 322 | Eksisting Penyuluh Pertanian ASN | Penyuluh Pertanian ASN | Jumlah penyuluh pertanian ASN yang terpenuhi sesuai kebutuhan daerah. Penyuluh Pertanian ASN adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki tugas khusus dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada petani dan pelaku agribisnis untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sektor pertanian | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penyuluh pertanian ASN di Kabupaten Sragen? | |
| 323 | Eksisting Pos Pemeriksaan Hewan | Pos Pemeriksaan Hewan | Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang tersedia yang berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah eksisting pos pemeriksaan hewan di Kabupaten Sragen? | |
| 324 | Eksisting Prasarana Hortikultura Lainnya | Prasarana Hortikultura | Banyaknya prasarana hortikultura lainnya yang berfungsi baik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah eksisting prasarana hortikultura lainnya di Kabupaten Sragen? | |
| 325 | Eksisting Prasarana Perkebunan Lainnya | Prasarana Perkebunan | Banyaknya prasarana perkebunan lainnya yang berfungsi baik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah eksisting prasarana perkebunan lainnya di Kabupaten Sragen? | |
| 326 | Eksisting Prasarana Peternakan Lainnya | Peternakan Lainnya | Banyaknya prasarana peternakan lainnya yang berfungsi baik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah eksisting prasarana peternakan lainnya di Kabupaten Sragen? | |
| 327 | Eksisting Prasarana Tanaman Pangan Lainnya | Prasarana Tanaman Pangan | Banyaknya prasarana tanaman pangan lainnya yang berfungsi baik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah eksisting prasarana tanaman pangan lainnya di Kabupaten Sragen? | |
| 328 | Puskeswan | Puskeswan | Puskeswan adalah lembaga yang memberikan layanan kesehatan hewan, termasuk diagnosis, perawatan, dan pencegahan penyakit pada hewan, serta layanan terkait manajemen kesehatan hewan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah eksisting puskeswan di Kabupaten Sragen? | |
| 329 | Eksisting Sarana Pendukung | Sarana Pendukung Pertanian | Banyaknya sarana pendukung yang digunakan dalam kondisi baik. Sarana pendukung dapat berupa gudang penyimpanan dan sarana lain yang mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah eksisting sarana pendukung pertanian di Kabupaten Sragen? | |
| 330 | Eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terbangun | Fasilitas Kesehatan Hewan | Tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang baru terbangun, yang berperan dalam penanganan penyakit hewan yang telah memiliki perizinan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik di Kabupaten Sragen? | |
| 331 | Eksisting UPTD Pembibitan dan UPTD Produksi Ternak | UPTD Pembibitan dan UPTD Produksi Ternak | Banyaknya UPTD pembibitan dan produksi ternak, baik berbentuk balai atau lainnya yang ada dan berfungsi baik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah eksistingUPTD Pembibitan dan UPTD Produksi Ternak di Kabupaten Sragen? | |
| 332 | Esksisting Rumah Potong Hewan | Rumah Potong Hewan | Banyaknya RPH (Rumah Potong Hewan) yang beroperasi dan berfungsi baik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah eksisting rumah potong hewan di Kabupaten Sragen? | |
| 333 | Hewan yang berhasil ditangani | Hewan yang berhasil ditangani | Banyaknya hewan yang berhasil ditangani dari penyakit hewan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah hewan yang berhasil ditangani dari penyakit hewan di Kabupaten Sragen? | |
| 334 | Infrastruktur peternakan yang direhabilitasi dan rekonstruksi | Infrastruktur peternakan | Infrastruktur Peternakan yang Direhabilitasi dan Rekonstruksi merujuk pada perbaikan, pemulihan, atau pembangunan kembali fasilitas dan sarana yang diperlukan untuk kegiatan peternakan. Ini mencakup usaha untuk memperbaiki atau mengganti infrastruktur yang rusak atau tidak memadai agar dapat mendukung efisiensi dan produktivitas peternakan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah infrastruktur peternakan yang direhabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Sragen? | |
| 335 | Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola | Jaringan Irigasi | Panjang jaringan irigasi yang mendukung pengelolaan kawasan pertanian dan terhubung langsung ke lahan pertanian dan berfungsi baik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah jaringan irigasi di tingkat usaha tani yang dikelola di Kabupaten Sragen? | |
| 336 | kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan | Sarana Pascapanen Perkebunan | Banyaknya kebutuhan dan sebaran unit alat atau mesin pascapanen tanaman perkebunan yang dimiliki kelompok tani atau gabungan kelompok tani | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahkebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan di Kabupaten Sragen? | |
| 337 | Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk | Kelembagaan Ekonomi Petani | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk merujuk pada total organisasi atau kelompok petani yang sengaja didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi petani, seperti koperasi petani, asosiasi, atau unit bisnis lainnya yang berfokus pada aktivitas ekonomi di sektor pertanian. Kelembagaan ini bertujuan untuk memperkuat posisi tawar petani, meningkatkan akses pasar, dan memajukan kesejahteraan anggota melalui aktivitas ekonomi bersama. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi kelembagaan ekonomi petani yang telah dibentuk dalam periode waktu tertentu. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dibentuk di Kabupaten Sragen? | |
| 338 | Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya | Kelembagaan Penyuluhan Pertanian | Banyaknya kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian tingkat kecamatan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya di Kabupaten Sragen? | |
| 339 | Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya | Kelembagaan Petani | Banyaknya kelembagaan petani di desa yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kelembagaan petani di desa yang ditingkatkan kapasitasnya di Kabupaten Sragen? | |
| 340 | Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya | Kelembagaan Petani | Banyaknya kelembagaan petani di kecamatan yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kelembagaan petani di kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya di Kabupaten Sragen? | |
| 341 | kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan | Penyuluhan kelompok tani | Jumlah Kelompok Petani adalah total kelompok yang terdiri dari petani yang aktif berkolaborasi dan bekerja bersama dalam suatu wilayah tertentu untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan pemasaran hasil pertanian, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi kelompok petani terbaru dalam periode waktu tertentu. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan di Kabupaten Sragen? | |
| 342 | ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik | Sarana pascapanen Perkebunan | Banyaknya ketersediaan dan sebaran unit alat atau mesin pascapanen tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi baik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah ketersediaan dan sebaran unit alat atau mesin pascapanen tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi baik di Kabupaten Sragen? | |
| 343 | ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak | Sarana pascapanen Perkebunan | Banyaknya ketersediaan dan sebaran unit alat atau mesin pascapanen tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi rusak | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah ketersediaan dan sebaran unit alat atau mesin pascapanen tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi rusak di Kabupaten Sragen? | |
| 344 | ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik | Sarana pengolahan hasil Perkebunan | Banyaknya kebutuhan dan sebaran unit alat atau mesin pengolahan hasil tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi baik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik di Kabupaten Sragen? | |
| 345 | ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak | Sarana pengolahan hasil Perkebunan | Banyaknya kebutuhan dan sebaran unit alat atau mesin pengolahan hasil tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi rusak | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak di Kabupaten Sragen? | |
| 346 | Korporasi Petani | Korporasi Petani | Jumlah Korporasi Petani merujuk pada total entitas atau badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok petani yang bekerja bersama dalam struktur korporasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian di suatu wilayah tertentu, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi korporasi petani terbaru dalam periode waktu tertentu. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah korporasi petani di Kabupaten Sragen? | |
| 347 | Jumlah layanan jasa medik veteriner | Layanan jasa medik veteriner | Layanan penanganan penyakit hewan yang dilakukan oleh petugas berwenang (medik veteriner) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah layanan jasa medik veteriner di Kabupaten Sragen? | |
| 348 | Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Hortikultura | Luas area Bencana Alam | Luas areal hortikultura yang terkena dampak bencana alam pada suatu wilayah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa luas area bencana alam bidang hortikultura di Kabupaten Sragen? | |
| 349 | Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan | Luas area Bencana Alam | Luas areal tanaman pangan yang terkena dampak bencana alam pada suatu wilayah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa luas area bencana alam bidang tanaman pangan di Kabupaten Sragen? | |
| 350 | Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Hortikultura yang ditanggulangi | Luas area Bencana Alam | Luas areal hortikultura melewati masa kebencanaan. Melewati masa kebencanaan berarti telah masuk pada masa rehabilitasi/ penataan kembali | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa luas area bencana alam bidang hortikultura yang ditanggulangi di Kabupaten Sragen? | |
| 351 | Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan yang ditanggulangi | Luas area Bencana Alam | Luas areal tanaman pangan yang dapat ditangani, yang terkena dampak bencana alam pada suatu wilayah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa luas area bencana alam bidang tanaman pangan yang ditanggulangi di Kabupaten Sragen? | |
| 352 | Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan | Luas area terdampak Perubahan Iklim | Luas area sebagai dampak dari perubahan iklim (seperti kenaikan temperatur, perubahan pola hujan dan angin) dan perubahan variabilitas iklim | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa luas area terdampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan di Kabupaten Sragen? | |
| 353 | Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani | Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani | Luas areal tanaman pangan yang dapat ditangani sebagai dampak banjir dan kekeringan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa luas area terdampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan yang ditangani di Kabupaten Sragen? | |
| 354 | Luas Serangan OPT Hortikultura | Luas Serangan OPT | Luas area kawasan hortikultura yang terserang OPT (organisme pengganggu hama, penyakit, dan gulma) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa luas serangan OPT hortikultura di Kabupaten Sragen? | |
| 355 | Luas Serangan OPT Perkebunan | Luas Serangan OPT | Luas area kawasan perkebunan yang terserang OPT (organisme pengganggu hama, penyakit, dan gulma) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa luas serangan OPT perkebunan di Kabupaten Sragen? | |
| 356 | Luas Serangan OPT Tanaman Pangan | Luas Serangan OPT | Luas area kawasan tanaman pangan yang terserang OPT (organisme pengganggu hama, penyakit, dan gulma) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa luas serangan OPT tanaman pangan di Kabupaten Sragen? | |
| 357 | Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani | Luas Serangan OPT | Luas area kawasan hortikultura yang dikendalikan/ditangani (jumlah/populasi OPT (organisme pengganggu hama, penyakit, dan gulma) berkurang/ intensitas serangan menurun) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa luas serangan OPT hortikultura yang ditangani di Kabupaten Sragen? | |
| 358 | Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani | Luas Serangan OPT | Luas area perkebunan yang terserang OPT dan dikendalikan /ditangani oleh OPD yang berwenang | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa luas serangan OPT perkebunan yang ditangani di Kabupaten Sragen? | |
| 359 | Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani | Luas Serangan OPT | Luas areal tanaman pangan yang sembuh (tidak bertambah/populasi OPT tidak meningkat/intensitas serangan OPT tidak meningkat) akibat adanya tindakan pengendalian | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa luas serangan OPT tanaman pangan yang ditangani di Kabupaten Sragen? | |
| 360 | Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas | Medik Veteriner | Medik Veteriner yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas merujuk pada tenaga medis hewan, seperti dokter hewan atau profesional kesehatan hewan, yang terlibat dalam upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan mereka melalui program pelatihan atau pendidikan lanjutan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah medik veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas di Kabupaten Sragen? | |
| 361 | Paramedik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas | Paramedik Veteriner | Paramedik Veteriner yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas merujuk pada profesional di bidang kesehatan hewan, seperti asisten medis hewan atau teknisi veteriner, yang terlibat dalam proses peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan mereka melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan lanjutan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah paramedik veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas di Kabupaten Sragen? | |
| 362 | sarana dan prasarana pascapanen perkebunan | Sarana dan prasarana pascapanen perkebunan | Banyaknya sarana dan prasarana pascapanen perkebunan guna mendukung pencapaian produksi (misal Bangungan dan alat pascapanen yang digunakan poktan/gapoktan/kelembagaan ekonomi petani untuk Pengolahan hasil perkebunan) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sarana dan prasarana pascapanen perkebunan di Kabupaten Sragen? | |
| 363 | penggunaan sarana pascapanen Perkebunan | Penggunaan Sarana dan prasarana pascapanen perkebunan | Banyaknya sarana pascapanen perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penggunaan sarana pascapanen perkebunan di Kabupaten Sragen? | |
| 364 | penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan | Penggunaan Sarana dan prasarana pascapanen tanaman pangan | Banyaknya sarana pascapanen perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha tanaman pangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan di Kabupaten Sragen? | |
| 365 | penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik | Penggunaan Sarana dan prasarana pascapanen perkebunan | Banyaknya sarana pascapanen perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunan masih dalam kondisi baik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penggunaan sarana pascapanen perkebunan dalam kondisi baik di Kabupaten Sragen? | |
| 366 | penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik | Penggunaan Sarana dan prasarana pascapanen tanaman pangan | Banyaknya sarana pascapanen perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha tanaman pangan dalam kondisi baik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik di Kabupaten Sragen? | |
| 367 | penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak | Penggunaan Sarana dan prasarana pascapanen perkebunan | Banyaknya sarana pascapanen perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunan masih dalam kondisi rusak | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penggunaan sarana pascapanen perkebunan dalam kondisi rusak di Kabupaten Sragen? | |
| 368 | penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak | Penggunaan Sarana dan prasarana pascapanen tanaman pangan | Banyaknya sarana pascapanen perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha tanaman pangan dalam kondisi rusak | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak di Kabupaten Sragen? | |
| 369 | penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan | Sarana pengolahan hasil Perkebunan | Banyaknya sarana pengolahan perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan di Kabupaten Sragen? | |
| 370 | Penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik | Sarana pengolahan hasil perkebunan | Banyaknya sarana pengolahan perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunan dalam kondisi baik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik di Kabupaten Sragen? | |
| 371 | penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak | Sarana pengolahan hasil perkebunan | Banyaknya sarana pengolahan perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunan dalam kondisi rusak | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak di Kabupaten Sragen? | |
| 372 | Pengolahan hasil perkebunan | Sarana dan prasarana pengolahan perkebunan | Banyaknya sarana dan prasarana pengolahan perkebunan guna mendukung nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan (misal Bangungan dan alat pengolahan yang digunakan poktan/gapoktan/kelembagaan ekonomi petani untuk Pengolahan hasil perkebunan) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pengolahan hasil perkebunan di Kabupaten Sragen? | |
| 373 | Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan | Penyuluh Pertanian | Banyaknya penyuluh pertanian ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karir dan peningkatan kompetensi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penyuluh pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Sragen? | |
| 374 | Petugas Medik Veteriner | Petugas Medik Veteriner | Petugas Medik Veteriner adalah individu yang memiliki keahlian dalam bidang kesehatan hewan dan bertugas untuk melakukan tindakan medis terhadap hewan. Mereka bisa bekerja di berbagai sektor, seperti klinik hewan, rumah sakit hewan, pusat rehabilitasi satwa, peternakan, dan lembaga pemerintah yang terkait dengan kesehatan hewan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah petugas Medik Veteriner di Kabupaten Sragen? | |
| 375 | Petugas Pengawas Mutu Pakan yang mengikuti pengembangan kapasitas | Petugas Pengawas Mutu Pakan | Ketersediaan Petugas Pengawas Mutu Pakan yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan Mutu Pakan, sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah petugas pengawas mutu pakan yang mengikuti pengembangan kapasitas di Kabupaten Sragen? | |
| 376 | Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | Pengembangan kompetensi | Banyaknya petugas teknis kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan yang mengikuti pengembangan kompetensi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi di Kabupaten Sragen? | |
| 377 | Prasarana pascapanen hasil perkebunan | Prasarana pascapanen | Banyaknya prasarana yang digunakan untuk kegiatan pascapanen hasil perkebunan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahprasarana pascapanen hasil perkebunan di Kabupaten Sragen? | |
| 378 | Prasarana pengolahan hasil perkebunan | Prasarana pengolahan hasil perkebunan | Banyaknya prasarana yang digunakan untuk kegiatan pasca panen dalam rangka pengolahan hasil perkebunan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan di Kabupaten Sragen? | |
| 379 | Prasarana Peternakan Lainnya yang direhabilitasi | Prasarana Peternakan | Banyaknya prasarana peternakan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah prasarana peternakan lainnya yang direhabilitasi di Kabupaten Sragen? | |
| 380 | Produksi Bahan Pakan/Pakan Ternak | Produksi Bahan Pakan | Banyaknya produksi bahan pakan/pakan ternak yang dihasilkan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah produksi bahan pakan/pakan ternak di Kabupaten Sragen? | |
| 381 | Rekomendasi Pemasukan HPM | Rekomendasi Pemasukan HPM | Banyaknya dokumen yang berisikan perijinan pemasukan lalu lintas HPM dalam satu wilayahnyang dikeluarkan oleh otoritas veteriner | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rekomendasi Pemasukan HPM di Kabupaten Sragen? | |
| 382 | Rekomendasi Pengeluaran HPM | Rekomendasi Pemasukan HPM | Banyaknya dokumen yang berisikan perijinan pengeluaran lalu lintas HPM dalam satu wilayahnyang dikeluarkan oleh otoritas veteriner | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rekomendasi Pengeluaran HPM di Kabupaten Sragen? | |
| 383 | Rumah Potong Hewan yang dibangun | Rumah Potong Hewan | Banyaknya RPH (Rumah Potong Hewan) yang dibangun dan dikembangkan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun di Kabupaten Sragen? | |
| 384 | Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi | Rumah Potong Hewan | Banyaknya RPH (Rumah Potong Hewan) yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi di Kabupaten Sragen? | |
| 385 | Tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang akan dibangun | Tempat pelayanan jasa | Banyaknya tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang akan dibangun yang berperan dalam penanganan penyakit hewan yang telah memiliki perizinan. Contohnya Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang akan dibangun di Kabupaten Sragen? | |
| 386 | Tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang terehabilitasi | Tempat pelayanan jasa | Banyaknya tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang terehabilitasi, yang berperan dalam penanganan penyakit hewan yang telah memiliki perizinan. Contohnya Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang direrehabilitasi di Kabupaten Sragen? | |
| 387 | SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | SDG (Sumber Daya Genetik) tanaman | Banyaknya SDG yang sudah dilepas dan dinyatakan unggul sebagai varietas baru dan dilakukan pelestarian serta pemurnian mutunya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian di Kabupaten Sragen? | |
| 388 | SDG Tanaman yang dimanfaatkan | SDG (Sumber Daya Genetik) tanaman | Banyaknya jenis SDG yang berkualitas dan telah dimanfaatkan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah SDG Tanaman yang dimanfaatkan di Kabupaten Sragen? | |
| 389 | Sertifikat Veteriner HPM | Sertifikat Veteriner HPM | Banyaknya jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas Veteriner dalam rangka pengawasan lalu lintas HPM | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Sertifikat Veteriner HPM di Kabupaten Sragen? | |
| 390 | Wilayah Penanggulangan Zoonosis | Wilayah Penanggulangan Zoonosis | Banyaknya wilayah dengan risiko zoonosis dan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang dilakukan. Wilayah Penanggulangan Zoonosis merujuk pada area geografis tertentu yang menjadi fokus atau prioritas dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit zoonosis. Zoonosis adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia, seperti rabies, flu burung, dan leptospirosis | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah wilayah Penanggulangan Zoonosis di Kabupaten Sragen? | |
| 391 | Wilayah terkendali Zoonosis | Wilayah terkendali Zoonosis | Banyaknya wilayah dengan risiko zoonosis dan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang dilakukan. Wilayah Penanggulangan Zoonosis merujuk pada area geografis tertentu yang menjadi fokus atau prioritas dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit zoonosis. Zoonosis adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia, seperti rabies, flu burung, dan leptospirosis | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah wilayah terkendali Zoonosis di Kabupaten Sragen? | |
| 392 | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain | Pengadaan Benih Ternak | Banyaknya benih ternak yang didatangkan dari daerah lain | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pengadaan benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain di Kabupaten Sragen? | |
| 393 | Wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan | Wilayah Zoonosis | Banyaknya wilayah yang dilakukan pengawasan melalui peningkatan surveilans terpadu berbasis risiko dan kemampuan untuk deteksi kasus, perbaikan biosekuriti. Wilayah Penanggulangan Zoonosis merujuk pada area geografis tertentu yang menjadi fokus atau prioritas dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit zoonosis. Zoonosis adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia, seperti rabies, flu burung, dan leptospirosis | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan di Kabupaten Sragen? | |
| 394 | Bimbingan Peningkatan Pakan Kewenangan Provinsi | Pakan | Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Bahan yang berkualitas | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah bimbingan peningkatan pakan kewenangan provinsi di Kabupaten Sragen? |
| 395 | Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Potong Hewan | Perizinan | Kegiatan administrasi yang dilakukan sebagai salah satu proses penerbitan izin usaha rumah potong hewan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penatausahaan penerbitan izin usaha rumah potong hewan di Kabupaten Sragen? |
| 396 | Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan | Perizinan | Kegiatan administrasi yang dilakukan sebagai salah satu proses penerbitan izin usaha rumah sakit hewan/pasar hewan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penatausahaan penerbitan izin usaha rumah sakit hewan/pasar hewan di Kabupaten Sragen? |
| 397 | Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | Petugas Teknis | Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kersehatan Masayarakat Veteriner yang sesuai standar dan mutu dalam rangka peningkatan mutu | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi di Kabupaten Sragen? |
| 398 | Penduduk | Penduduk | Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap | BPS, Disdukcapil | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penduduk di Kabupaten Sragen? |
| 399 | Dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi/sinkronisasi/sosialisasi/monev keamanan dan mutu pangan, dan/atau berupa penyediaan media cetak/elektronik sebagai bahan edukasi, komunikasi dan informasi | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronasi sosialisasi keamanan dan mutu pengan segar asal tumbuhan di Kabupaten Sragen? |
| 400 | Dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang di susun | Pembinaan | Dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan adalah Laporan hasil pembinaan pelaku usaha pangan segar | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang di susun di Kabupaten Sragen? |
| 401 | Dokumen penerapan SOP kelembagaan yang telah disusun | Dokumen, penerapan SOP | Dokumen penerapan SOP adalah catatan kegiatan penerapan SOP yang dilaksanakan oleh lembaga pengawas keamanan, mutu, label dan gizi pangan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen penerapan SOP kelembagaan yang telah disusun di Kabupaten Sragen? |
| 402 | Dokumen SOP kelembagaan yang telah disusun | Dokumen SOP | SOP kelembagaan adalah SOP yang disusun oleh lembaga pengawas keamanan, mutu label dan gizi pangan sesuai dengan persyaratan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 tahun 2023 | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen SOP kelembagaan yang telah disusun di Kabupaten Sragen? |
| 403 | Koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala | Koordinasi dan sinkronisasi | Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi untuk memantau jumlah stok, pasokan dan kondisi harga pangan pokok strategis dengan melibatkan semua pelaku usaha produsen/penggilingan/pedagang/ asosiasi/distributor serta melakukan pemantauan harga di tingkat produsen dan harga eceran di pasar tradisional, grosir, dan retail yang dilakukan secara berkala | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan yang dilakukan di Kabupaten Sragen? |
| 404 | Pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) | Fasilitasi, Distribusi Pangan (FDP) | Jumlah pendistribusian bahan pangan dari wilayah produsen (surplus) atau harga rendah ke wilayah konsumen (defisit) atau harga tinggi | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) di Kabupaten Sragen? |
| 405 | Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar | Gerakan Pangan Murah | Pelaksanaan Gelar Pangan Murah atau kegiatan dengan sebutan lainnya yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar di Kabupaten Sragen? |
| 406 | Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Pemberdayaan masyarakat | Banyaknya kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan penerapan pangan B2SA di desa/kelurahan di kabupaten/kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan penerapan pangan B2SA di desa/kelurahan di Kabupaten Sragen? |
| 407 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Koordinasi dan Sinkronisasi | Banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penilaian capaian konsumsi energi, konsumsi protein, dan skor PPH, serta evaluasi terhadap target RPMJD/dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penetapan target skor PPH sejalan dengan Perbadan nomor 11 tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahundi Kabupaten Sragen? |
| 408 | Registrasi PSAT PDUK per tahun | Registrasi PSAT PDUK | Jumlah registrasi PSAT PDUK yang diterbitkan melalui online single submision (OSS) untuk pelaku usaha UMK tanpa klaim dalam jangka waktu satu tahun | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah PSAT PDUK yang diregistrasi selama 1 tahun di Kabupaten Sragen? |
| 409 | Koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok | Koordinasi dan sinkronasi | Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi kegiatan distribusi/penyaluran pangan pokok lainnya dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokokdi Kabupaten Sragen? |
| 410 | Koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya | Koordinasi dan sinkronasi | Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi kegiatan distribusi/penyaluran pangan pokok lainnya dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya di Kabupaten Sragen? |
| 411 | Analisis Risiko media pembawa penyakit hewan lainnya | Analisis risiko | Jumlah Pemindaian terhadap Potensi Wabah Penyakit Hewan yang berkaitan dengan lalulintas hewan dan produk hewan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Pemindaian terhadap Potensi Wabah Penyakit Hewan yang berkaitan dengan lalulintas hewan dan produk hewan di Kabupaten Sragen? |
| 412 | Analisis Risiko Penyakit Hewan | Analisis risiko | Jumlah Pemindaian terhadap Potensi perpindahan Penyakit Hewan yang berkaitan dengan lalulintas hewan dan produk hewan di lapangan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pemindaian terhadap Potensi perpindahan Penyakit Hewan yang berkaitan dengan lalu lintas hewan dan produk hewan di lapangan di Kabupaten Sragen? |
| 413 | Analisis Risiko penyakit zoonosis | Analisis risiko | Jumlah Pemindaian terhadap Potensi perpindahan Penyakit Hewan yang berkaitan dengan lalu lintas hewan dan produk hewan di lapangan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pemindaian terhadap Potensi perpindahan Penyakit Hewan yang berkaitan dengan lalu lintas hewan dan produk hewan di lapangan di Kabupaten Sragen? |
| 414 | Analisis Risiko Produk hewan | Analisis risiko | jumlah kasus pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit hewan menular prioritas. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah analisis risiko prosuk hewan di Kabupaten Sragen? |
| 415 | Analisis Risiko zoonosis | Analisis risiko | jumlah kegiatan analisa risiko kejadian zoonosis di suatu wilayah | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah analisis risiko zoonosis di Kabupaten Sragen? |
| 416 | Eksisting Pakan yang diproduksi | Produksi Pakan | Jumlah laporan hasil penyediaan Pakan yang diproduksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Eksisting Pakan yang diproduksi di Kabupaten Sragen? |
| 417 | Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan | Hasil uji laboratorium | Hasil uji Laboratorium Kesehatan Hewan yang dilakukan pada Laboratorium terakreditasi | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pengujian di laboratorium hewan di Kabupaten Sragen? |
| 418 | Hasil pengujian di laboratorium kesehatan masyarakat veteriner | Hasil uji laboratorium | Hasil uji Laboratorium Kesehatan Masayarakat Veteriner yang dilakukan pada Laboratorium terakreditasi | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pengujian di laboratorium masyarakat veteriner di Kabupaten Sragen? |
| 419 | Izin usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi | Izin usaha | Ketersediaan perizinan usaha obat hewan yang bertujuan untuk mencegah berbagai penyimpangan mutu obat hewan dalam rangka melindungi konsumen | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Izin usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi di Kabupaten Sragen? |
| 420 | Izin usaha Distributor Obat Hewan yang memenuhi komitmen | Izin usaha | Ketersediaan perizinan usaha obat hewan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha untuk penyediaan obat hewan yang memenuhi standar | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Izin usaha Distributor Obat Hewan yang memenuhi komitmen di Kabupaten Sragen? |
| 421 | izin usaha pasar hewan yang diawasi | izin usaha | banyaknya izin usaha pasar hewan yang diawasi | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah izin usaha pasar hewan yang diawasi di Kabupaten Sragen? |
| 422 | Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi | Izin Usaha | banyaknya izin usaha RPH yang diawasi | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah izin usaha RPH yang diawasi di Kabupaten Sragen? |
| 423 | Kegiatan pengawasan peredaran produk hewan | Kegiatan pengawasan | Kegiatan pengawasan peredaran produk hewan yang dilaksanakan pada tempat / lalu lintas strategis | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan di Kabupaten Sragen? |
| 424 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | Koordinasi dan Sinkronisasi | adalah jumlah kegiatan pertemuan multipihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghasilkan kesepakatan bersama terkait penggunaan, pengelolaan, termasuk pemeliharaan prasarana pendukung pertanian lainnya. Kesepakatan diputuskan untuk mencapai output bersama, dan dapat dalam bentuk pembagian peran pelaksanaan suatu kebijakan ataupun kewenangan. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah koordinasi dan sinkronasi prasarana pendukung pertanian di Kabupaten Sragen? |
| 425 | Pelayanan jasa medik veteriner | Pelayanan jasa | Banyaknya pelayanan yang dilakukan oleh petugas medik veteriner pada tahun berjalan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pelayanan jasa medik veteriner di Kabupaten Sragen? |
| 426 | Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian | Pendampingan | Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian adalah kegiatan fasilitasi, advokasi, dan komunikasi terhadap penggunaan sarana pendukung pertanian agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian di Kabupaten Sragen? |
| 427 | Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan | Persyaratan Teknis | Banyaknya penerapan terhadap persyaratan teknis pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan dari dan ke luar daerah Kab/Kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan di Kabupaten Sragen? |
| 428 | Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | Pengawasan Kesehatan Hewan | Kegiatan pengawasan kesehatan hewan di daerah perbatasan tempat pemeriksaan hewan dan media pembawa penyakit | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahPengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM di Kabupaten Sragen? |
| 429 | SKKH/SKPH HPM | SKKH/SKPH HPM | Ketersediaan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang berisi standar persayaratan terkait penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah SKKH/SKPH HPM di Kabupaten Sragen? |
| 430 | Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | Standar Pelayanan Publik | Jumlah dokumen standar pelayanan publik yang disusun dan digunakan sebagai acuan pemberian izin usaha pertanian | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian di Kabupaten Sragen? |
| 431 | Unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan | Pembinaan Usaha | Banyaknya unit usaha yang didampingi dalam menerapkan prinsip kesejahteraan hewan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan di Kabupaten Sragen? |
| 432 | izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi | Izin usaha | banyaknya izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi di Kabupaten Sragen? |
| 433 | Izin usaha produksi pakan yang diawasi | Izin usaha | banyaknya izin usaha produksi pakan ternak yang diawasi | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah izin usaha produksi pakan yang diawasi di Kabupaten Sragen? |
| 434 | Izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner | Izin usaha | banyaknya izin usaha rumah sakit hewan, klinik hewan, ambulatori, praktik dokter hewan mandiri/puskeswan mandiri, atau tempat pelayanan paramedik veteriner yang diawasi | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Kabupaten Sragen? |
| 435 | Alat tangkap perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota | Alat tangkap perikanan | Jumlah dan jenis alat tangkap perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah alat tangkap perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di Kabupaten Sragen? | |
| 436 | Hasil tangkapan yang di daratkan | Hasil tangkapan | Banyaknya tangkapan perikanan yang di daratkan. Hasil tangkapan yang didaratkan merujuk pada hasil perikanan yang diambil dari laut atau perairan lainnya oleh nelayan dan kemudian dibawa ke darat untuk diproses lebih lanjut, didistribusikan, atau dijual | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa hasil tangkapan perikanan yang di daratkan di Kabupaten Sragen? | |
| 437 | Ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Ketersediaan ikan | Ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota merujuk pada semua jenis ikan yang siap dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah ikan yang tersedia untuk konsumsi di Kabupaten Sragen? | |
| 438 | Ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Ketersediaan ikan | Ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota merujuk pada semua jenis ikan yang siap diolah oleh pengusaha pengolahan ikan dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan di Kabupaten Sragen? | |
| 439 | Kapal perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota | Kapal perikanan tangkap | Jumlah kapal perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kapal perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di Kabupaten Sragen? | |
| 440 | Kelompok nelayan kecil | Kelompok nelayan kecil | Jumlah kelompok nelayan kecil yang berada pada Kabupaten/Kota. Kelompok nelayan kecil merujuk pada sekumpulan nelayan yang memiliki skala usaha kecil dan biasanya beroperasi dengan peralatan dan teknologi sederhana. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kelompok nelayan kecil di Kabupaten Sragen? | |
| 441 | Kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pembentukan dan pengembangan kelembagaan | Kelompok pembudidaya ikan | Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pembentukan dan pengembangan kelembagaan seperti pembentukan koperasi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pembentukan dan pengembangan kelembagaan di Kabupaten Sragen? | |
| 442 | Kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas | Kelompok pembudidaya ikan | Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas berupa pelatihan teknis dan manajerial usaha budidaya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas berupa pelatihan teknis dan manajerial usaha budidaya di Kabupaten Sragen? | |
| 443 | Kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi | Kelompok pembudidaya ikan | Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi di Kabupaten Sragen? | |
| 444 | Kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan | Kelompok pembudidaya ikan | Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluha | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan di Kabupaten Sragen? | |
| 445 | Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi | Luas lahan | Luas lahan yang telah direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk pembudidayaan ikan di darat. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi di Kabupaten Sragen? | |
| 446 | Nelayan kecil | Nelayan kecil | Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah nelayan kecil di Kabupaten Sragen? | |
| 447 | Pakan Ikan | Pakan Ikan | Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa Pakan Ikan Alami atau Pakan Ikan Buatan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pakan ikan di Kabupaten Sragen? | |
| 448 | Pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko | Pelaku usaha | Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko di Kabupaten Sragen? | |
| 449 | Pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko | Pelaku usaha | Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko di Kabupaten Sragen? | |
| 450 | Pelaku usaha perikanan skala mikro yang difasilitasi | Pelaku usaha | Pelaku usaha perikanan skala mikro yang difasilitasi merujuk pada individu atau kelompok yang menjalankan usaha perikanan dalam skala sangat kecil dan menerima dukungan atau bantuan dari pemerintah, organisasi nonpemerintah, atau lembaga lainnya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro yang difasilitasi di Kabupaten Sragen? | |
| 451 | Pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat | Pembinaan | Pembudidaya ikan yang menerapkan usaha budidaya sesuai dengan standar CBIB dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) agar semakin meningkatkan keamanan pangan bagi konsumen. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat di Kabupaten Sragen? | |
| 452 | Unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko | Unit usaha pemasaran | Unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko adalah bentuk usaha yang mengelola dan menjual produk perikanan dengan memperhatikan berbagai faktor risiko yang dapat mempengaruhi kelancaran operasi dan kualitas produk | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko di Kabupaten Sragen? | |
| 453 | Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko | Unit usaha pemasaran | Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko adalah bentuk usaha yang fokus pada pengolahan produk perikanan dengan memperhatikan dan mengelola berbagai risiko yang mungkin terjadi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko di Kabupaten Sragen? | |
| 454 | Pelaku usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Pelaku usaha budidaya | Banyaknya pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kewenangannya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di Kabupaten Sragen? | |
| 455 | Unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai Skala Usaha | Unit usaha pemasaran | Unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha adalah bentuk usaha yang mengelola dan menjual produk perikanan dengan mempertimbangkan ukuran atau kapasitas usaha tersebut. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha di Kabupaten Sragen? | |
| 456 | Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai Skala Usaha | Unit usaha pemasaran | Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha adalah bentuk usaha yang mengelola pengolahan produk perikanan dengan mempertimbangkan ukuran atau kapasitas usaha tersebut. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha di Kabupaten Sragen? | |
| 457 | Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil | Penyuluhan | Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil di Kabupaten Sragen? | |
| 458 | Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penagkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran | Sarana penangkapan ikan | Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penagkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penagkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran di Kabupaten Sragen? | |
| 459 | Luas kawasan hortikultura | Kawasan hortikultura | Luas area kawasan hortikultura (luas tanam sesuai Statistik Pertanian Hortikultura/SPH) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa luas kawasan hortikultura di Kabupaten Sragen? | |
| 460 | Luas kawasan perkebunan | Kawasan perkebunan | Luas area kawasan perkebunan eksisting | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa luas kawasan perkebunan di Kabupaten Sragen? | |
| 461 | Luas kawasan tanaman pangan | Kawasan tanaman pangan | Luas area kawasan tanaman pangan yang ditanami dan menghasilkan produk komoditas tanaman pangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa luas kawasan tanaman pangan di Kabupaten Sragen? | |
| 462 | Sampel yang diuji | Sampel | Sampel yang diambil dari lapangan untuk mengetahui kesehatan ikan dan lingkungan budidaya yang telah diuji pada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sampel yang diuji di daerah Kabupaten Sragen? |
| 463 | Wadah pembudidayaan ikan | Pembudidayaan | Wadah budidaya merupakan tempat atau sarana untuk memelihara dan mengembangkan suatu komoditas perairan seperti ikan, rumput laut, dan lainnya untuk di budidaya | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah wadah pembudidayaan ikan di Kabupaten Sragen? |
| 464 | Jenis pangan lokal | Pangan lokal | Pangan lokal mencakup pangan sumber karbohidrat (padipadian, umbiumbian), pangan sumber protein (pangan hewani, aneka jenis kacang) dan pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah) | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Jenis Pangan Lokal di Kabupaten Sragen? |
| 465 | Konsumsi pe Kapita per Tahun | Konsumsi pe Kapita | Capaian konsumsi energi (kkal/kap/hari), konsumsi protein (gram/kap/hari) dan konsumsi pangan utama (kg/kapita/tahun) berdasarkan wilayah. Konsumsi pangan utama mencakup konsumsi komoditas pangan utama dari sembilan kelompok pangan PPH | SIPD RI | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Capaian konsumsi energi (kkal/kap/hari), konsumsi protein (gram/kap/hari) dan konsumsi pangan utama (kg/kapita/tahun) di Kabupaten Sragen? |
| 466 | Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis indikator ketahanan dan kerentanan pangan. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis indikator ketahanan dan kerentanan pangan. di Kabupaten Sragen? |
| 467 | Data daerah rentan rawan pangan | Daerah rawan pangan | data daerah yang memiliki karakteristik berpotensi mengalami kejadian rawan pangan. Dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, yang termasuk daerah rentan rawan pangan adalah daerah pada prioritas 1 sampai 3. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah daerah yang memiliki karakteristik berpotensi mengalami kejadian rawan pangan. Dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, yang termasuk daerah rentan rawan pangan adalah daerah pada prioritas 1 sampai 3 di Kabupaten Sragen? |
| 468 | Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen | harga dan pasokan pangan | Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga dan pasokan pangan tingkat produsen (petani/peternak/penggilingan) dan tingkat konsumen (pedagang grosir/eceran) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen yang diperoleh di Kabupaten Sragen? |
| 469 | Data Konsumsi Pangan | Konsumsi Pangan | Data jumlah pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi baik rumah tangga maupun non rumah tangga (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021 | SIPD RI | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi baik rumah tangga maupun non rumah tangga di Kabupaten Sragen? |
| 470 | Data Stok Pangan | Stok Pangan | Data jumlah bahan pangan yang disimpan/dikuasai oleh pemerintah/swasta, seperti yang ada di pabrik, gudang, depo, lumbung petani/rumah tangga, dan pasar/pedagang yang dimaksudkan sebagai cadangan pangan(untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021 | SIPD RI | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah bahan pangan yang disimpan/dikuasai oleh pemerintah/swasta di Kabupaten Sragen? |
| 471 | Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi | Peta | Peta tematik yang menggambarkan situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi berdasarkan indikator yang digunakan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi di Kabupaten Sragen? |
| 472 | Rekomendasi Keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Rekomendasi Keamanan | Merupakan berita acara hasil pengawasan post market dan/atau bentuk tindaklanjut hasil pengawasan post market yang dilakukan di wilayah masingmasing, dapat berupa surat ke pihak terkait maupun laporan hasil pertemuan tindaklanjut. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah berita acara/ bentuk tindaklanjut hasil pengawasan post market dan/atau yang dilakukan di Kabupaten Sragen? |
| 473 | Data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota | Cadangan pangaan pemerintah | Data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota , yaitu pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan | SIPD RI | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah cadangan pangan pemerintah di Kabupaten Sragen? |
| 474 | Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi | Koordinasi dan Sinkronisasi | Laporan mengenai pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi yang melibatkan OPD terkait dan stakeholder lainnya. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Sragen? |
| 475 | Data prasarana dan sarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko | Prasarana dan sarana pengolahan hasil perikanan | Data prasarana dan sarana berdasarkan skala usaha Subsektor Pengolahan Ikan (mikro, kecil, menengah, dan besar) serta berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah prasarana dan sarana pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Sragen? |
| 476 | Data prasarana dan sarana pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko | Prasarana dan sarana pemasaran hasil perikanan | Data prasarana dan sarana berdasarkan skala usaha Subsektor Pemasaran Ikan (mikro, kecil, menengah, dan besar) serta berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah prasarana dan sarana dalam pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Sragen? |
| 477 | Data prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Prasarana dan sarana pembudidayaan ikan | Penyediaan data dan informasi prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah prasarana dan sarana dalam pembudidayaan ikan di Kabupaten Sragen? |
| 478 | Data prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota | Prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan | Penyediaan data dan informasi Data prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di Kabupaten Sragen? |
| 479 | Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko | Usaha Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan risiko | Penyediaan data dan informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah usaha Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan risiko di Kabupaten Sragen? |
| 480 | Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha | Usaha Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha | Penyediaan data dan informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan skala usaha | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah usaha Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha di Kabupaten Sragen? |
| 481 | Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko | Usaha Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan risiko | Penyediaan data dan informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah usaha Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan risiko di Kabupaten Sragen? |
| 482 | Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha | Usaha Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha | Penyediaan data dan informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan skala usaha | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah usaha Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha di Kabupaten Sragen? |
| 483 | Data volume dan nilai pemasaran hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko | Hasil perikanan | Penyediaan data dan informasi volume dan nilai pemasaran hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko | SIPD RI | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahvolume dan nilai pemasaran hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko di Kabupaten Sragen? |
| 484 | Data volume dan nilai pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko | Hasil perikanan | Penyediaan data dan informasi volume dan nilai pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko | SIPD RI | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah volume dan nilai pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko di Kabupaten Sragen? |
| 485 | Data volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota | Hasil perikanan | Penyediaan data dan informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota | SIPD RI | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah volume dan nilaidan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di Kabupaten Sragen? |
| 486 | Informasi prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota | Prasarana dan sarana perikanan | Data dan Informasi prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di Kabupaten Sragen? |
| 487 | Informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota | Sumber daya dan lingkungan perikanan | Data dan Informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di Kabupaten Sragen? |
| 488 | Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko | Pemasaran hasil perikanan | Data dan Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah usaha pemasaran hasil perikanan berdasarkan risiko di Kabupaten Sragen? |
| 489 | Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha | Pemasaran hasil perikanan | Data dan Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah usaha pemasaran hasil perikanan berdasarkan skala usaha di Kabupaten Sragen? |
| 490 | Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko | Usaha pengolahan hasil perikanan | Data dan Informasi Usaha Pengolehan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan risiko di Kabupaten Sragen? |
| 491 | Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha | Usaha pengolahan hasil perikanan | Data dan Informasi Usaha Pengolehan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha di Kabupaten Sragen? |
| 492 | Informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota | Hasil perikanan | Data dan Informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota | SIPD RI | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di Kabupaten Sragen? |
| 493 | pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko | Pelaku usaha pemasaran | Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pelaku usaha pemasaran hasil perikanan berdasarkan risiko di Kabupaten Sragen? |
| 494 | pelaku usaha pengolahan hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko | Pelaku usaha pengolahan hasil perikanan | Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pelaku usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan risiko di Kabupaten Sragen? |
| 495 | Monitoring kesehatan ikan dan lingkungan yang sekurangkurangnya memuat data terkait pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan dan obat lkan, pengendalian residu, pengendalian resistensi anti mikroba, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan/atau penyelenggaraan kesejahteraan Ikan (aquatic animal welfare) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Monitoring kesehatan ikan dan lingkungan | Jumlah laporan kegiatan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan, yang memuat: pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan dan Obat lkan, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan/atau penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan (aquatic animal wellfare) | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan kegiatan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan di Kabupaten Sragen? |
| 496 | pengawasan peredaran hewan dan produk hewan | peredaran hewan dan produk hewan | Banyaknya kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi peredaran hewan dan produk hewan yang baik | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pengawasan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi peredaran hewan dan produk hewan di Kabupaten Sragen? |
| 497 | Data Produksi Pangan | Produksi Pangan | Data jumlah pangan yang diproduksi atau dihasilkan di wilayah provinsi, baik yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang sudah mengalami proses pengolahan (angka tetap dan angka sementara) | SIPD RI | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pangan yang diproduksi atau dihasilkan di Kabupaten Sragen? |
| 498 | Data sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan | Penyediaan data dan informasi sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan di Kabupaten Sragen? |
| 499 | Data sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota | Sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan | Penyediaan data dan informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di Kabupaten Sragen? |
| 500 | Nama Domain Pemerintah Daerah | Domain Pemerintah Daerah | Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Daerah. Nama Domain Pemerintah Daerah adalah alamat resmi pemerintah daerah, layanan publik/layanan administrasi pemerintahan, atau layanan kegiatan berskala nasional/internasional yang telah didaftarkan dan menggunakan Nama Domain .go.id | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah domain pemerintah daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 501 | Nama Sub Domain Pemerintah Daerah | Sub Domain Pemerintah Daerah | Merupakan perhitungan Jumlah Sub Domain Pemerintah Daerah . Nama Sub Domain Pemerintah Daerah adalah penggunaan nama sub domain dari domain .go.id pemerintah daerah yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk layanan SPBE dan kegiatan di daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sub domain pemerintah daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 502 | Nama Domain Pemerintah Desa | Domain Pemerintah Desa | Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Desa. Nama Domain Pemerintah Desa adalah alamat resmi pemerintah desa dan menggunakan Nama Domain desa.id (contoh: mekarsari.desa.id) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah domain pemerintah desa di Kabupaten Sragen? | |
| 503 | Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah | Rancangan Kebijakan domain arsitektur | Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Domain arsitektur infrastruktur adalah bagian dari arstitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait infrastruktur SPBE yang digunakan dan/atau dibangun Pemda Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 504 | Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah | Rancangan Kebijakan domain arsitektur | Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Domain arsitektur aplikasi adalah bagian dari arstitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait aplikasi SPBE yang digunakan, dibangun dan/atau dikembangkan Pemda Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 505 | Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah | Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE | Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Peta Rencana SPBE pemerintah daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 506 | Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE | #NAME? | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 507 | Data dan informasi dibagipakaikan | Data dan informasi | Jumlah perhitungan Data informasi yang dibagipakaikan Data dan Informasi yang dibagipakaikan adalah Data dan informasi Pemerintah Daerah mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data dan informasi dibagipakaikan di Kabupaten Sragen? | |
| 508 | Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional | Aplikasi SPBE | Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. Pusat Data nasional merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung Pusat Data nasional terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional di Kabupaten Sragen? | |
| 509 | Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional | Pusat komputasi | Perhitungan Jumlah Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional Pusat Komputasi adalah Pusat Komputasi adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu. Pusat Komputasi terdiri dari laboratorium komputer, ruang server farm, dan workstation farm. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional di Kabupaten Sragen? | |
| 510 | Pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional | Pusat kendali | Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional Pusat kendali adalah Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkunean sistem Pusat kendali adalah Pusat Kendali terdiri dari Network Operation Center, Data Operation Center, Command/Operation Center, Security Operation Center, dan Emergency Operation Center. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional di Kabupaten Sragen? | |
| 511 | Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah | Pusat komputasi | #NAME? | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 512 | Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah | Pusat kendali | #NAME? | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 513 | Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Pusat komputasi | #NAME? | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 514 | Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah | #NAME? | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 515 | Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | #NAME? | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 516 | Perangkat Daerah yang memiliki akses internet | Akses internet | #NAME? | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet di Kabupaten Sragen? | |
| 517 | Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | Akses internet | #NAME? | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas di Kabupaten Sragen? | |
| 518 | Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Akses internet | Perhitungan area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Titik Lokasi) Dinas Kominfo melakukan penyediaan internet di area publik dengan penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Area publik tersebut antara lain jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota, taman rekreasi, dan lainlain. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo di Kabupaten Sragen? | |
| 519 | Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah | Aplikasi | Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan pemerintah daerah. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat atau Pemerintah Daerah lain | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahAplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 520 | Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan | Aplikasi | Perhitungan aplikasi umum yang telah dimanfaatkan Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh KemenPANRB | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan di Kabupaten Sragen? | |
| 521 | Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional | Layanan | Perhitungan Jumlah layanan Pemda yang memanfaatkan Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Pemda Portal Pelayanan Publik portal pelayanan publik Pemerintah Daerah yang terdiri atas semua pelayanan publik di setiap pemerintah daerah provinsi dan semua pemerintah daerah kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut. Portal Administrasi Pemerintahan merupakan portal yang mengintergasikan layanan administrasi pemerintahan yang mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Portal data nasional merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional di Kabupaten Sragen? | |
| 522 | Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda | Layanan administrasi | Jumlah Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda di Kabupaten Sragen? | |
| 523 | Server yang dikelola pemerintah daerah | Server | Jumlah server yang dikelola pemerintah daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Server yang dikelola pemerintah daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 524 | Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah | Perangkat keras | #NAME? | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 525 | Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah | Perangkat keras | Jumlah perangkat keras jaringan TIK yang digunakan pemerintah daerah Perangkat keras jaringan TIK adalah jenis jaringan TIK yang terdiri dari Network/Communication Device yang digunakan (Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch L7, Multilayer Switch, Router, Wireless equipment, atau Transmission equipment) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 526 | Perangkat keras media keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah | Perangkat keras | Jumlah perangkat keras keamanan TIK yang digunakan pemerintah daerah Perangkat keras keamanan TIK adalah perangkat keamanan TIK yang memiliki jenis dari security device (Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless Intrusion Prevention and Detection System, Unified Threat Management, atau Network Access Control) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 527 | Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah | Perangkat keras | Jumlah perangkat keras peripheral TIK yang digunakan pemerintah daerah. Perangkat keras peripheral TIK adalah perangkat pendukung TIK yang memiliki jenis dari Periferal Input, Output, Input/Output | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat keraspheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 528 | Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas | Inovasi Program Kota Cerdas | Perhitungan jumlah Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas Inovasi Program Kota Cerdas merupakan perubahan cara,metode, teknologi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program atau layanan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan dampak positif kepada masyarakat | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas di Kabupaten Sragen? | |
| 529 | Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik | #NAME? | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Sragen? | ||
| 530 | Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4NLapor | Aduan Masyarakat | Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke SP4NLapor Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4NLapor di Kabupaten Sragen? | |
| 531 | Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR | Aduan Masyarakat | Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR di Kabupaten Sragen? | |
| 532 | Diseminasi melalui media berbayar | Diseminasi | #NAME? | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah diseminasi melalui media berbayar di Kabupaten Sragen? | |
| 533 | Diseminasi melalui earned media | Diseminasi | &Perhitungan jumlah diseminasi melalui earned media Earned media adalah media yang memiliki konten yang secara sukarela dipublikasikan di platform oleh orang lain Contoh: postingan ulang diseminasi di akun media sosial masyarakat, review/komentar masyarakat, liputan media (media coverage), dan rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah diseminasi melalui earned media di Kabupaten Sragen? | |
| 534 | Diseminasi melalui shared media | Diseminasi | Perhitungan Jumlah diseminasi melalui shared media Shared media adalah media tidak berbayar , termasuk media sosial populer seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dll | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah diseminasi melalui shared media di Kabupaten Sragen? | |
| 535 | Diseminasi melalui media komunikasi publik Pemerintah Daerah | Diseminasi | #NAME? | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah diseminasi melalui media komunikasi publik Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 536 | Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal | Jumlah Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan UndangUndang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Khalayak yang terpapar melalui tatap muka dihitung berdasarkan dari jumlah orang yang mengikuti kegiatan tatap muka | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal di Kabupaten Sragen? | ||
| 537 | Media cetak yang dikelola Pemerintah Daerah | Media cetak | Perhitungan Jumlah Media cetak yang dimiliki dan dikelola Pemda Media cetak adalah suatu wadah tertulis yang dibuat dengan cara dicetak. Contoh iklan jenis ini antara lain seperti surat kabar, majalah, koran, tabloid, dan lain sebagainya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah media cetak yang dikelola Pemda di Kabupaten Sragen? | |
| 538 | Radio milik Pemerintah Daerah | Radio | Perhitungan jumlah Radio milik Pemerintah Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah radio yang dikelola Pemda di Kabupaten Sragen? | |
| 539 | Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda | Akun media sosial | Perhitungan jumlah akun media sosial di selurh Perangkat Daerah Pemda | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah akun media sosial yang dikelola Pemda di Kabupaten Sragen? | |
| 540 | Siaran pers yang dibuat | Siaran pers | #NAME? | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah siaran pers yang dibuat di Kabupaten Sragen? | |
| 541 | Siaran pers yang dimuat di media | Siaran pers | Banyaknya siaran pers yang dimuat di media Siaran pers merupakan ulisan ataupun rekaman yang ditujukan langsung pada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah siaran pers yang dimuat di media di Kabupaten Sragen? | |
| 542 | Komunitas Informasi Masyarakat | Komunitas Informasi Masyarakat | #NAME? | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Komunitas Informasi Masyarakat di Kabupaten Sragen? | |
| 543 | Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | Permohonan Informasi Publik | Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan UndangUndang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan di Kabupaten Sragen? | |
| 544 | Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah | Informasi | Perhitungan Jumlah Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Informasi berkala adalah nformasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurangkurangnya setiap 6 bulan sekali | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 545 | Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah | Informasi | Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan UndangUndang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 546 | Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah | Informasi | Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 547 | SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik | SDM Pemda | Banyaknya SDM Pemda yang memiliki latar belakang di Bidang komunikasi publik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik di Kabupaten Sragen? | |
| 548 | SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik | SDM Pemda | Banyaknya SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di Bidang komunikasi publik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik di Kabupaten Sragen? | |
| 549 | Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas | Sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas | Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas Sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas merupakan kegiatan literasi tentang pembangunan kota/kabupaten cerdas bagi seluruh aparatur negara (ASN),masyarakat, pelaku usaha yang berada pada suatu kabupaten/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas di Kabupaten Sragen? | |
| 550 | Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | Perangkat Daerah | Banyaknya Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi. Layanan Keamanan Informasi adalah serangkaian layanan yang dirancang untuk melindungi informasi dan sistem informasi dari berbagai ancaman, seperti akses yang tidak sah, modifikasi data, pencurian informasi, dan serangan siber lainnya. Tujuan dari layanan ini adalah memastikan bahwa data tetap aman, integritasnya terjaga, dan hanya dapat diakses oleh orangorang yang berwenang. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi di Kabupaten Sragen? | |
| 551 | Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | Perangkat Daerah | Banyaknya Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi. Jaring Komunikasi Sandi adalah sistem komunikasi yang menggunakan sandi atau enkripsi untuk melindungi informasi yang dikirimkan antara pihakpihak yang berkomunikasi. Tujuan utama dari jaring komunikasi sandi adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keaslian informasi selama proses komunikasi, sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat memahami atau mengakses informasi tersebut. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi di Kabupaten Sragen? | |
| 552 | Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda | Kecepatan bandwidth | Kapasitas kecepatan bandwith adalah kapasitas kecepatan jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan internet untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda di Kabupaten Sragen? | |
| 553 | SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda | Pembentukan Tim | #NAME? | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda di Kabupaten Sragen? | |
| 554 | Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas | Penyelenggaraan Program Kota Cerdas | Pedoman Program Kota Cerdas merupakan pedoman program konsep pengelolaan kota/kabupaten berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi, dan melibatkan partisipasi masyarakat. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas di Kabupaten Sragen? | |
| 555 | Prosedur penanganan komunikasi krisis | Penanganan komunikasi krisis | Prosedur penanganan komunikasi krisis yang diperbaharui minimal 1 tahun sekali dengan mengacu pada panduan nasional | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Prosedur penanganan komunikasi krisis di Kabupaten Sragen? | |
| 556 | Konten Foto | Konten Foto | Konten Foto adalah konten hasil tangakapan kamera | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Konten Foto di Kabupaten Sragen? | |
| 557 | Konten Teks | Konten Teks | Konten Teks adalah konten berisikan karya tulis yang menghadirkan informasi di dalamnya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Konten Teks di Kabupaten Sragen? | |
| 558 | Konten Grafis | Konten Grafis | Konten Grafis adalah konten berupa karya visual | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Konten Grafis di Kabupaten Sragen? | |
| 559 | Konten Audio Video | Konten Audio Video | Konten Audio Video adalah konten dari kombinasi suara dan juga visual yang digunakan untuk menayangkan sebuah informasi atau konteks yang diinginkan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Konten Audio Video di Kabupaten Sragen? | |
| 560 | Konten Audio | Konten Audio | Konten Audio adalah konten berbentuk suara yang bisa di dengarkan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Konten Audio di Kabupaten Sragen? | |
| 561 | Konten digital yang menggunakan bahasa setempat | Konten digital | Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat/dialek setempat untuk berinteraksi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Konten digital yang menggunakan bahasa setempat di Kabupaten Sragen? | |
| 562 | Pertemuan tatap muka | Pertemuan tatap muka | Pertemuan tersebut dilakukan secara langsung antara pemberi dan penerima informasi (misal: melalui forum) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pertemuan tatap muka di Kabupaten Sragen? | |
| 563 | Pengaturan relasi media | Pengaturan relasi media | Pengaturan relasi media mengacu pada UU Pers, aturan Dewan Pers Ruang lingkup Perkada minimal mencakup pendaftaran media dan/atau jurnalis oleh Dinas Kominfo berdasarkan kriteria: terverifikasi, terdaftar di Dewan Pers, | Undangundang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pengaturan relasi media di Kabupaten Sragen? |
| 564 | Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan | Komunikasi Sandi | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan di Kabupaten Sragen? | |
| 565 | Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan | Keamanan Informasi | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan di Kabupaten Sragen? | |
| 566 | Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE | Manajemen Aset SPBE | jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE di Kabupaten Sragen |
| 567 | Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE | Manajemen Layanan SPBE | Jumlah dokumen Manajemen Layanan SPBE Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE di Kabupaten Sragen? |
| 568 | Audit TIK internal | Audit TIK | Jumlah dokumen Audit TIK internal audit TIK internal dilaksanakan secara periodik oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal dan dapat melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara dari unit kerja lain yang memiliki kompetensi Audit TIK | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen Audit TIK internal di Kabupaten Sragen? |
| 569 | Audit TIK Eksternal | Audit TIK | Jumlah dokumen Audit TIK eksternal Pelaksanaan Audit TIK mengacu kepada PM Kominfo Nomor 16 tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen Audit TIK Eksternal di Kabupaten Sragen? |
| 570 | Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau | Isu publik yang dipantau | 1. Laporan Isu publik memuat isu sektoral yang sedang berkembang di masyarakat dengan kategorisasi isu: Polhukam, PMK, Perekonomian, Maritim dan Investasi 2. Mengolah isu publik dengan penerapan analisis: sentimen, situasional analysis, dll 3. Menyusun Rekomendasi komunikasi bagi pimpinan 4 . Menyusun agenda setting komunikasi publik Pemda dan mengusulkan agenda komunikasi yang menjadi prioritas 5. satuan dimaksud berupa laporan/minggu [0 7] | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Laporan Isu publik memuat isu sektoral yang sedang berkembang di masyarakat di Kabupaten Sragen? |
| 571 | Strategi Komunikasi Publik yang disusun | Strategi Komunikasi | Perhitungan Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun strategi komunikasi memuat: a. tujuan komunikasi b. analisis situasi lingkungan internal dan c. pemetaan isu dan pemangku d. Perancangan program komunikasi e. Pelaksanaan program komunikasi publik berdasarkan waktu yang telah f. evaluasi program komunikasi publik. Dalam hal terjadi komunikasi krisis maka penanganannya sesuai SOP komunikasi krisis | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah strategi komunikasi publik yang disusun di Kabupaten Sragen? |
| 572 | komunikasi krisis yang telah dikelola | komunikasi krisis | Jumlah komunikasi krisis yang telah dikelola Komunikasi krisis merupakan komunikasi yang betujuan untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah Satuan laporan yang diamksud adalah laporan kasus | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah komunikasi krisis yang telah dikelola di Kabupaten Sragen? |
| 573 | Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi | Jumlah Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi meliputi fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan b. penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa Informasi c. pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan dan d. penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sragen? |
| 574 | Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan | Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan di Kabupaten Sragen? |
| 575 | Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan | Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan di Kabupaten Sragen? |
| 576 | Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota | Laporan, Kebutuhan Sumber daya Keamanan Informasi | Jumlah Laporan penjabaran informasi kebutuhan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Laporan penjabaran informasi kebutuhan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? |
| 577 | Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik | Pelaksanaan, Pelaksanaan Keamanan Informasi | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan dan pemulihan. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan dan pemulihan. di Kabupaten Sragen? |
| 578 | Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota | Laporan, Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi | Jumlah laporan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang mencakup pada pengelolaan aset TIK, sumber daya manusia dan manajemen pengetahuan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | BerapaJumlah laporan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang mencakup pada pengelolaan aset TIK, sumber daya manusia dan manajemen pengetahuan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? |
| 579 | Penggunaan server pemerintah daerah | Penggunaan server | Penggunaan server pemerintah daerah merujuk pada pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi, khususnya server, oleh pemerintah daerah untuk mendukung berbagai fungsi dan layanan yang mereka tawarkan kepada publik. Server ini berperan sebagai pusat penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data yang diperlukan dalam operasi seharihari pemerintah daerah, serta untuk menyediakan layanan digital kepada warga. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penggunaan server pemerintah daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 580 | Kapasitas total server pemerintah daerah | Kapasitas server | Kapasitas total server pemerintah daerah merujuk pada kemampuan maksimal server yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah daerah untuk menangani beban kerja tertentu. Ini mencakup berbagai aspek sumber daya server yang dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi, menyimpan data, dan menyediakan layanan kepada pengguna. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kapasitas total server pemerintah daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 581 | Kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu | Kegiatan statistik sektoral | Banyaknya kegiatan statistik sektoral yang rilis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu di Kabupaten Sragen? | |
| 582 | Kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data | Kegiatan statistik sektoral | Banyaknya kegiatan statistik sektoral yang dihasilkan oleh produsen data pada tahun tersebut. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data di Kabupaten Sragen? | |
| 583 | OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan | Pegguna data statistik | Banyaknya OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan di Kabupaten Sragen? | |
| 584 | Total OPD | OPD | OPD (Organisasi Perangkat Daerah) adalah unit kerja yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan tugastugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat daerah. OPD adalah bagian dari struktur pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas berbagai bidang fungsi dan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perhubungan, dan lainnya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data di Kabupaten Sragen? | |
| 585 | Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah | Kanal pengaduan masyarakat | Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah misalnya media resmi pemerintah daerah seperti Twiter, IG, FB, Website, dll | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 586 | Kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | Metadata | Metadata Statistik Sektoral adalah Jumlah metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator yang disampaikan kepada Pembina Data Statistik. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. | Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata di Kabupaten Sragen? |
| 587 | Kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data | Standar data | Statistik Sektoral yang dilengkapi standar data yang sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Standar Data | Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar data Statistik Nasional | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi standar data di Kabupaten Sragen? |
| 588 | Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi | Kode Referensi Indikator | Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi adalah jumlah indikator statistik statistik sektoral yang mengggukanan kode referensi yang sudah disepakati. Kode referensi adalah kode yang dibahas dan disepakati dalam forum satu data indonesia tingkat pusat. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi di Kabupaten Sragen? | |
| 589 | Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil | Analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil | Analisis kebutuhan data adalah proses identifikasi output statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data dan kemungkinan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dibutuhkan. Konfirmasi hasil adalah proses konfirmasi output statistik yang telah dihasilkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna data. | Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil di Kabupaten Sragen? |
| 590 | Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik | Rekomendasi Statistik Sektoral | Rekomendasi kegiatan statistik adalah saran dan masukan yang diberikan oleh BPS terhadap rancangan kegiatan statistik yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (K/L/OPD) ke BPS | Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik di Kabupaten Sragen? |
| 591 | Pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | Pelatihan Pegawai | Pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang statistik baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik di Kabupaten Sragen? | |
| 592 | Pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data | Pelatihan Pegawai | Pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data di Kabupaten Sragen? | |
| 593 | Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Cabang Pembantu Koperasi | Kantor Cabang Pembantu adalah kantor yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman. Dalam hal WIlayah Keanggotaan Kab/Kota setiap Bupati/Wali Kota dlm hal ini didelegasikan kepada Perangkat Daerah yg menangani urusan koperasi dan ukm diwajibkan melakukan fasilitasi bimbingan dan pelindungan usaha simpan pinjam Koperasi pada Kantor Cabang Pembantu dan, melaksanakan pengawasan Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahcabang pembantu untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 594 | Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam | Kantor Cabang | Kantor Cabang adalah kantor yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman. Salah satu bentuk Jaringan Pelayanan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kantor cabang koperasi simpan pinjam di Kabupaten Sragen? | |
| 595 | Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam | Kantor Cabang Pembantu | Kantor Cabang Pembantu adalah kantor yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman. Salah satu bentuk jenis Jaringan Pelayanan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam di Kabupaten Sragen? | |
| 596 | Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kantor Kas | Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah di Kabupaten Sragen? | |
| 597 | Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan | Koperasi | Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan di Kabupaten Sragen? | |
| 598 | Koperasi yang diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi | Koperasi | Jati diri Koperasi meliputi pengertian, nilainilai, dan prinsipprinsip koperasi, seperti dikehendaki oleh anggota dan masyarakat koperasi yang mencerminkan ideologi koperasi. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah koperasi yang diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi di Kabupaten Sragen? | |
| 599 | Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan | Penghargaan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan di Kabupaten Sragen? | ||
| 600 | Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Penghargaan | Koperasi sehat adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 601 | Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Koperasi | Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 602 | SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian | SDM | Banyaknya SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahSDM yang memahami pengetahuan perkoperasian di Kabupaten Sragen? | |
| 603 | SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | SDM | SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahSDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Sragen? | |
| 604 | Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM | Usaha Mikro, Usaha Kecil | Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil | UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah unit usaha mikro yang menjadi usaha kecil dalam pengembangan SDM di Kabupaten Sragen? |
| 605 | Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan | Usaha Mikro, Usaha Kecil | Banyaknya usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. | UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan di Kabupaten Sragen? |
| 606 | Unit Usaha yang memiliki akses pembiayaan | Akses pembiayaan | Banyaknya unit usaha yang memiliki akses pembiayaan. Akses Pembiayaan adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah unit usaha yang memiliki akses pembiayaan di Kabupaten Sragen? | |
| 607 | Unit usaha yang memiliki akses penguatan kelembagaan | Akses penguatan kelembagaan | Banyaknya unit usaha yang memiliki akses penguatan kelembagaan. Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah unit usaha yang memiliki akses penguatan kelembagaan di Kabupaten Sragen? | |
| 608 | Unit Usaha yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi | Akses penguatan kelembagaan | Banyaknya unit usaha yang yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi. Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. Standardisasi adalah proses menerapkan dan mengembangkan baku teknis berdasarkan kesepakatan berbagai pihak, terutama dalam bidang teknologi dan industri. Pembakuan dapat membantu memaksimalkan kecocokan, keantaroperasian, keamanan, keterulangan, atau mutu. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah unit usaha yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi di Kabupaten Sragen? | |
| 609 | Unit Usaha yang produktif | Unit usaha produktif | Banyaknya unit usaha yang yang produktif. Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah unit usaha yang produktif di Kabupaten Sragen? | |
| 610 | Unit Usaha yang produktif,bernilai Tambah | Unit usaha produktif | Banyaknya unit usaha yang yang produktif dan bernilai tambah. Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Nilai tambah adalah suatu komoditas yang bertambah nilainya karena melalui proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah unit usaha yang produktif dan bernilai tambah di Kabupaten Sragen? | |
| 611 | Unit Usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | Pembinaan dan Pendampingan | Banyaknya unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro. Pembinaan dan Pendampingan Usaha mikro adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro di Kabupaten Sragen? | |
| 612 | Usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan | Izin usaha | Banyaknya usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. | UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah unit usaha yang telah mendapatkan perizinan di Kabupaten Sragen? |
| 613 | Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Usaha Simpan Pinjam | Banyaknay Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Usaha Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Koperasi badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 614 | Agen dan Pasar Rakyat | Agen dan Pasar Rakyat | Banyaknya agen dan pasar rakyat di suatu wilayah. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawarmenawar | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah agen dan pasar rakyat di Kabupaten Sragen? | |
| 615 | Gudang yang telah terdaftar | Gudang | Banyaknya gudang yang telah terdaftar di suatu wilayah. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah gudang yang telah terdaftar di Kabupaten Sragen? | |
| 616 | Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Pasar Rakyat, Sistem Informasi Pasar Rakyat (SIPR) | Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/ a tau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko / kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli Barang melalui tawarmenawar, "Sistem Informasi Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut SIPR adalah sistem informasi berbasis website yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri bagi calon penerima dan penerima Dana Togas Pembantuan untuk mengajukan permohonan, melaporkan pelaksanaan pembangunan/ revitalisasi fisik, serta pemanfaatan Pasar Rakyat berupa aspek administrasi, teknis, dan manajerial. " | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pasar rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan di Kabupaten Sragen? |
| 617 | Pelaku Usaha di Bidang Metrologi | Metrologi | Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukurmengukur secara luas | Undangundang (UU) Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pelaku usaha di bidang metrologi di Kabupaten Sragen? |
| 618 | Pelaku Usaha Ekspor | Pelaku Usaha | Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean. | Undangundang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pelaku usaha ekspor di Kabupaten Sragen? |
| 619 | Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan | Pelaku Usaha | Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. | Undangundang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan di Kabupaten Sragen? |
| 620 | Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Marketplace | Pemasaran | Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan marketplacedi Kabupaten Sragen? |
| 621 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Sarana Distribusi | Pusat Distribusi adalah Sarana Perdagangan yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk menunjang kelancaran arus distribusi barang baik antarprovinsi atau antar kabupaten/kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/ atau pasar luar negeri. | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan di Kabupaten Sragen? |
| 622 | Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Sarana Distribusi | Pusat Distribusi adalah Sarana Perdagangan yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk menunjang kelancaran arus distribusi barang baik antarprovinsi atau antar kabupaten/kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/ atau pasar luar negeri. | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kegiatan pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan di Kabupaten Sragen? |
| 623 | Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | Perizinan | Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. | Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kegiatan pemeriksaan dokumen kelengkapan legalitas dokumen perizinan di Kabupaten Sragen? |
| 624 | Produk Unggulan Daerah | Produk Unggulan Daerah | Produk Unggulan Daerah adalah seluruh produk dan/atau komoditas unggulan daerah yang dihasilkan oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah Provinsi Jawa Tengah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah produk unggulan daerah di Kabupaten Sragen? |
| 625 | Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Promosi | Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah adalah sarana yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi yang berfungsi sebagai ruang pamer dan promosi untuk produkproduk unggulan yang dibuat oleh pelaku UMKM dan/atau koperasi di daerah. | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? |
| 626 | Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pusat perbelanjaan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Sragen? |
| 627 | Sarana Distribusi Perdagangan | Sarana Distribusi Perdagangan | Pusat Distribusi adalah Sarana Perdagangan yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk menunjang kelancaran arus distribusi barang baik antarprovinsi atau antar kabupaten/kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/ atau pasar luar negeri. | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sarana distribusi perdagangan di Kabupaten Sragen? |
| 628 | Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah toko swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Sragen? |
| 629 | UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota | UMKM | Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan | Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah UMKM di Kabupaten Sragen? |
| 630 | Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | Pupuk dan Pestisida | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah Tersedianya laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan alat ukur laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan satuan laporan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% di Kabupaten Sragen? |
| 631 | Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan | Dokumen, Advokasi | Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organorgan Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan? | |
| 632 | Hasil pelaksanaan RPIK | Dokumen, pelaksanaan RPIK | Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sragen adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Sragen. | Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sragen Tahun 20202040 | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Haisl pelaksanaan RPIK? |
| 633 | Kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan | Dokumen, Kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan? | ||
| 634 | Menerima atau menolak pengefektifan perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industri | Laporan, pengefektifan perizinan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Menerima atau menolak pengefektifan perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industri? | ||
| 635 | Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah | Laporan, Pelaksanaan Pemberian fasilitas | Jumlah kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah? | |
| 636 | Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan IKM | Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan IKM | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan IKM? | ||
| 637 | Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM | Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM? | ||
| 638 | Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri | Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri? | ||
| 639 | Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah | Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah? | ||
| 640 | Penyediaan Informasi dan Analisa Industri | Penyediaan Informasi dan Analisa Industri | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Penyediaan Informasi dan Analisa Industri? | ||
| 641 | Permohonan verifikasi teknis dalam Perizinan usaha industri dan Perizinan Perluasan usaha industri | Permohonan verifikasi teknis dalam Perizinan usaha industri dan Perizinan Perluasan usaha industri | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Permohonan verifikasi teknis dalam Perizinan usaha industri dan Perizinan Perluasan usaha industri? | ||
| 642 | Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan | Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan? | ||
| 643 | Standardisasi industri | Standardisasi industri | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Standardisasi industri? | ||
| 644 | Verifikasi teknis perizinan industri dan perizinan perluasan industri | Verifikasi teknis perizinan industri dan perizinan perluasan industri | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Verifikasi teknis perizinan industri dan perizinan perluasan industri? | ||
| 645 | Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota? | ||
| 646 | Indeks Kualitas Air | Kualitas Air | Indeks Kualitas Air adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air di lokasi dan waktu tertentu | Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun n di Kabupaten Sragen ? |
| 647 | Indeks Kualitas Udara | Kualitas Udara | Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas udara yang ditetapkan perundangperundangan | Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun n di Kabupaten Sragen ? |
| 648 | Indeks Kualitas Lahan | Kualitas Lahan | Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks ekosistem gambut | Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun n di Kabupaten Sragen ? |
| 649 | Pengurangan sampah | Sampah | Serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membatasi atau mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan sejak sumbernya. Pengurangan sampah ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. | UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pengurangan sampah pada tahun n di Kabupaten Sragen ? |
| 650 | Penanganan sampah | Sampah | Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola sampah agar tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan masalah kesehatan | UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penanganan sampah pada tahun n di Kabupaten Sragen ? |
| 651 | Timbulan sampah | Sampah | Timbulan sampah diartikan sebagai segala jenis sisa kegiatan seharihari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat | UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah timbulan sampah pada tahun n di Kabupaten Sragen ? |
| 652 | Luas wilayah yang dilayani oleh sistem pengumpulan sampah | Luas wilayah, sistem pengumpulan sampah | Luas wilayah yang dilayani oleh sistem pengumpulan sampah seperti gerobak, kendaraan roda 3, pickup, truck engkel, truck double, serta penanganan sampahberbasisi masyarakat (TPS3R/PDU) | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa luas wilayah yang dilayani oleh sistem pengumpulan sampah di Kabupaten Sragen? | |
| 653 | Luas total wilayah | Luas wilayah | Luas wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan | Float | - | Berapa luas wilayah di Kabupaten Sragen? | |||
| 654 | Sampah yang didaur ulang | Daur ulang, Sampah | Sampah yang di hasilkan dari jenis sumber sampah diwilayah tertentu yang diproses untuk mengembalikan limbah limbah atau bahan bahan yang sudah tidak berguna menjadi berguna kembali | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sampah yang didaur ulang di Kabupaten Sragen? | |
| 655 | Timbulan sampah yang diangkut | Sampah | Timbulan sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari sumber sampah ke TPA | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahtimbulan sampah yang diangkut di Kabupaten Sragen? | |
| 656 | Timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Sampah | Banyaknya timbulan sisa kegiatan seharihari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik) yang melalui upaya pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali. | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah timbulan sampah yang dilakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali di Kabupaten Sragen? | |
| 657 | Timbulan sampah yang dikelola | Sampah | Banyaknya timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah timbulan sampah yang dikelola di Kabupaten Sragen? | |
| 658 | Timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA | Sampah | Banyaknya timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah) | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA di Kabupaten Sragen? | |
| 659 | Sampah yang didaur ulang | Sampah | Sampah yang didaur ulang merujuk pada jenis sampah yang dikumpulkan, diproses, dan diubah menjadi bahan atau produk baru yang dapat digunakan kembali. | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sampah yang didaur ulang di Kabupaten Sragen? | |
| 660 | Sampah yang dimanfaatkan kembali | Sampah | Sampah yang dimanfaatkan kembali merujuk pada sampah yang tidak hanya didaur ulang tetapi juga digunakan kembali dalam bentuk atau fungsi lain sebelum akhirnya dibuang. Konsep ini seringkali disebut sebagai reuse atau pemanfaatan ulang, dan berbeda dari daur ulang yang biasanya melibatkan proses pengolahan bahan untuk dijadikan produk baru. | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali di Kabupaten Sragen? | |
| 661 | Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Sampah | Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional mengacu pada sampah yang telah melewati proses pengumpulan dan pengangkutan dan kemudian diterima di tempat pemrosesan akhir sampah untuk diolah atau dibuang. | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional di Kabupaten Sragen? | |
| 662 | Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya | Sampah | Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya mengacu pada sampah yang telah melewati proses pengumpulan dan pengangkutan dan kemudian diterima di tempat pemrosesan akhir sampah untuk diolah atau dibuang. | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya di Kabupaten Sragen? | |
| 663 | Alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara | Alat pemantau kualitas lingkungan | Alat pemantauan lingkungan hidup yang dioperasikan dalam kondisi baik oleh pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara di Kabupaten Sragen ? | |
| 664 | Dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun | Dokumen, Penganganan sampah | 1. Data jumlah kajian pendukung kebijakan daerah yang di susun 2. Data jumlah kebijakan daerah yang di terbitkan 3. Data kebijakan daerah yang telah di terbitkan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun di Kabupaten Sragen ? | |
| 665 | Fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan | Pembinaan | Data dan informasi terkait pembinaan fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan di Kabupaten Sragen ? | |
| 666 | Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | Koordinasi dan sinkronisasi | Aktivitas rehabilitasi pada wilayah kabupaten/kota untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi yang dilaksanakan di Kabupaten Sragen ? | |
| 667 | Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting | Lembaga masyarakat | Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahlembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup di Kabupaten Sragen ? | |
| 668 | Lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Pembersihan | Area di wilayah kabupaten/kota yang dilkukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan unsur pencemar di Kabupaten Sragen ? | |
| 669 | Penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota | Sanksi administratif | Penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota di Kabupaten Sragen ? | |
| 670 | PPLHD yang dibutuhkan | PPLHD | PPLHD adalah singkatan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup Daerah. PPLHD adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup di tingkat daerah. Mereka bertugas di bawah dinas atau badan lingkungan hidup daerah dan memiliki peran penting dalam penegakan hukum lingkungan di wilayah kerjanya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah PPLHD yang dibutuhkan di Kabupaten Sragen ? | |
| 671 | Sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota | Sarana dan prasarana | Alat pemantauan lingkungan hidup yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di Kabupaten Sragen ? | |
| 672 | Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi | Sarana dan prasarana | Sarana serta prasarana penanganan sampah di kabupaten/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi di Kabupaten Sragen ? | |
| 673 | Sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Sengketa, Lingkungan Hidup | Sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kotadi Kabupaten Sragen ? | |
| 674 | Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup | Pengujian Mutu | Data Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup di Kabupaten Sragen? |
| 675 | Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun | Pengujian Mutu | Dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup di Kabupaten Sragen? |
| 676 | KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi | KLHS | Laporan monitoring dan evaluasi implementasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi di Kabupaten Sragen? |
| 677 | Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota | Perizinan | Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten Sragen? |
| 678 | Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | Sampah | 1. jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah 3. jumlah kegiatan pemantauan pembatasan sampah | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah di Kabupaten Sragen? |
| 679 | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Pencemaran | Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berwenang bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal pencegahan pencemaran lingkungan hidup | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut di Kabupaten Sragen? |
| 680 | Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | Rehabilitasi | Aktivitas rehabilitasi lintas kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di Kabupaten Sragen? |
| 681 | Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Pencemaran | Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan hasil koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut di Kabupaten Sragen? |
| 682 | Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Pencemaran | Laporan hasil kegiatan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup untuk peningkatakan kualitas air, udara dan laut pada lingkup provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan hasil kegiatan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup untuk peningkatakan kualitas air, udara dan laut pada lingkup provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota di Kabupaten Sragen? |
| 683 | Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota | Perubahan Iklim | Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim dengan muatan identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik dan dampak perubahan iklim, penyusunan kajian kerentanan, pilihan aksi, prioritas aksi adaptasi perubahan iklim dan pengintegrasian aksi adaptasi | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di Kabupaten Sragen? |
| 684 | Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. | Pencemaran | Laporan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan rincian seperti bentuk aktivitas, pihak yang terlibat dan informasi lainnya yang terkait kegiatan sosialisasi | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di Kabupaten Sragen? |
| 685 | Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | Perubahan Iklim | Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim di daerah dengan rincian bentuk aksi mitigasi pada sektor yang terkait | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan upaya mitigasi perubahan iklim di Kabupaten Sragen? |
| 686 | Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada | Data, pencemaran | Data sumber pencemar yang telah dilakukan penghentian pencemaran | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada di Kabupaten Sragen? | |
| 687 | Data pengujian parameter kualitas lingkungan | Data, pencemaran | Data hasil penetapan dan penentuan parameter kualitas lingkungan baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah data pengujian parameter kualitas lingkungan di Kabupaten Sragen? | |
| 688 | Dokumen UKLUPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n1 | Dokumen, Lingkungan Hidup | Banyaknya Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLUPL) sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku yang telah di terbitkan oleh Kabupaten/Kota sampai dengan tahun n1 | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen UKLUPL yang telah di terbitkan oleh sampai tahun n1 di Kabupaten Sragen? | |
| 689 | Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah | Pengelolaan sampah | Banyaknya kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Sragen? | |
| 690 | Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani | Pengaduan, lingkungan hidup | Banyaknya hasil pengaduan masyarakat terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang ditindaklanjuti/ditangani oleh pemerintah Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah hasil pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani di Kabupaten Sragen? | |
| 691 | Izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n1 | Perizinan, lingkungan hidup | Banyaknya izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan tahun n1 | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan sampai dengan tahun n1 di Kabupaten Sragen? | |
| 692 | Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat | Publikasi, Lingkungan Hidup | Informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait bahaya yang ditimbulkan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah informasi pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang dipublikasikan kepada masyarakat di Kabupaten Sragen? | |
| 693 | Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan | Perizinan, Lingkungan Hidup | Banyaknya izin usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah izin usaha dan/ atau kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Sragen yang dilakukan pengawasan? | |
| 694 | Izin usaha dan/ atau kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota | Perizinan, Lingkungan Hidup | Banyaknya izin usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah izin usaha dan/ atau kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Sragen? | |
| 695 | Izin usaha dan/ atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota | Perizinan, Lingkungan Hidup | Banyaknya izin usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah izin usaha dan/ atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Sragen? | |
| 696 | Izin usaha dan/ atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan | Pengawasan, Lingkungan Hidup | Banyaknya izin usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah izin usaha dan/ atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Sragen yang dilakukan pengawasan? | |
| 697 | Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir | Kelompok masyarakat, Sampah | Banyaknya kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir di suatu wilayah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir di Kabupatem Sragen? | |
| 698 | Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan | Kelompok masyarakat, Sampah | Banyaknya kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan di suatu wilayah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan di Kabupatem Sragen? | |
| 699 | Kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan | Kelompok masyarakat, pembinaan | Banyaknya kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kelompok masyarakatyang mengikuti kegiatan pembinaan di Kabupatem Sragen? | |
| 700 | Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup | Kelompok masyarakat, pengembangan SDM | Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan dan telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup di Kabupatem Sragen? | |
| 701 | Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting | Kelompok masyarakat, pengembangan SDM | Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lembaga /kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup di Kabupatem Sragen? | |
| 702 | Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi | Rehabilitasi, Lingkungan Hidup | Area yang telah dilakukan rehabilatasimelalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi di Kabupatem Sragen? | |
| 703 | Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota | Proklim | Banyaknya lokasi proklim di kabupaten/kota. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut Proklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan penghargaan terhadap upayaupaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. | Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomir 19 Tahun 2021 tentang Program Kampung Iklim | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lokasi proklim yang berada di wilayah Kabupaten Sragen? |
| 704 | Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota | RTH (Ruang Terbuka Hijau) | Besar area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota | Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomir 19 Tahun 2021 tentang Program Kampung Iklim | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang dikelola oleh Kabupaten Sragen? |
| 705 | Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota | Taman KEHATI | Besar area memanjang/jalur dan/atau mengelompok taman kehati (Taman Keanekaragaman Hayati) yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota. Taman Keanekaragaman Hayati, yang selanjutnya disebut Taman Kehati adalah suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi insitu dan/atau exsitu, khususnya bagi tumbuhan yang penyerbukan dan/atau pemencaran bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemencar biji. | Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomir 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Luasantaman KEHATI lainnya yang dikelola oleh Kabupaten Sragen? |
| 706 | Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH | Penilaian, Lingkungan Hidup | Banyaknya masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum | Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomir 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kabupaten Sragen? |
| 707 | Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Lingkungan Hidup | Banyaknya masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomir 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sragen? |
| 708 | Nilai IKA n1 | Indeks Kualitas Air | Nilai yang menunjukan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air sesuai dengan NSPK yang berlaku | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun n1 di Kabupaten Sragen ? | |
| 709 | Nilai IKU n1 | Indeks Kualitas Udara | Nilai yang menunjukan kualitas udara pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas udara sesuai dengan NSPK yang berlaku | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun n1 di Kabupaten Sragen ? | |
| 710 | Nilai IKL n1 | Indeks Kualitas Lahan | Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun n1 di Kabupaten Sragen ? | |
| 711 | Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup | Pengembangan SDM | Banyaknya SDM yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dll dalam bidang lingkungan hidup | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Sragen ? | |
| 712 | Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani | Pengaduan, Lingkungan Hidup | Banyaknya pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani oleh pemerintah Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani di Kabupaten Sragen ? | |
| 713 | Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n1 | Persetujuan, Lingkungan Hidup | Banyaknya persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahpersetujuan lingkungan yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku sampai dengan tahun n1 di Kabupaten Sragen ? | |
| 714 | PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD | PNS, PPLHD | Banyaknya PNS dengan jabatan fungsional PPLHD. PPLHD adalah singkatan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup Daerah. PPLHD adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup di tingkat daerah. Mereka bertugas di bawah dinas atau badan lingkungan hidup daerah dan memiliki peran penting dalam penegakan hukum lingkungan di wilayah kerjanya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah PNS dengan jabatan fungsional PPLHD di Kabupaten Sragen ? | |
| 715 | PPLHD Eksisting | PPLHD | Banyaknya PPLHD yang aktif. PPLHD adalah singkatan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup Daerah. PPLHD adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup di tingkat daerah. Mereka bertugas di bawah dinas atau badan lingkungan hidup daerah dan memiliki peran penting dalam penegakan hukum lingkungan di wilayah kerjanya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah PPLHD yang aktif di Kabupaten Sragen ? | |
| 716 | RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota | RTH (Ruang Terbuka Hijau) | Banyaknya RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah RTH yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Sragen ? |
| 717 | Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola | Sarana dan prasarana | Banyaknya Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Sragen ? | |
| 718 | Sarana dan prasarana pemilahan sampah | Sarana dan prasarana | Banyaknya Sarana dan prasarana pemilahan sampah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sarana dan prasarana pemilahan sampah di Kabupaten Sragen ? | |
| 719 | Sarana dan prasarana pengangkutan sampah | Sarana dan prasarana | Banyaknya Sarana dan prasarana pengangkutan sampah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sarana dan prasarana pengangkutan sampah di Kabupaten Sragen ? | |
| 720 | Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota eksisting | Sarana dan prasarana | Banyaknya Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA di Kabupaten Sragen ? | |
| 721 | Sarana dan prasarana pengumpulan sampah | Sarana dan prasarana | Banyaknya Sarana dan prasarana pengumpulan sampah. Sarana dan prasarana pengumpulan sampah merujuk pada semua alat, fasilitas, dan infrastruktur yang digunakan untuk mendukung proses pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah secara efektif dan efisien. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sarana dan prasarana pengumpulan sampah di Kabupaten Sragen ? | |
| 722 | Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) | Titik pantau | Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut di Kabupaten Sragen ? | |
| 723 | Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah | Penilaian kinerja | Jumlah usaha dan atau kegiatan, unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga dalam pengelolaan sampah yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sragen ? | |
| 724 | Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH | Pelanggaran, Lingkungan Hidup | Jumlah usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH di Kabupaten Sragen ? | |
| 725 | Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Pembersihan, Pencemaran | Area di wilayah kabupaten/kota yang dilkukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota di Kabupaten Sragen ? | |
| 726 | Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Pembersihan, Pencemaran | Aktivitas rehabilitasi pada wilayah kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota di Kabupaten Sragen ? | |
| 727 | Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS | KLHS | Terbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah data hasil penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS di Kabupaten Sragen? |
| 728 | Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD | KLHS | Terbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah Kabupaten/Kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah data hasil penjaminan kualitas KLHS RPJMD di Kabupaten Sragen? |
| 729 | Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP | KRP | Tersedianya data hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah data hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP di Kabupaten Sragen? |
| 730 | Data hasil Validasi KLHS | KLHS | a. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KRP lainnya | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah data hasil validasi KLHS di Kabupaten Sragen? |
| 731 | Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan | Pembangunan | Tersedianya identifikasi TPB | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah data pengkajian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sragen? |
| 732 | Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH | KRP, LH | a. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH di Kabupaten Sragen? |
| 733 | Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan | Pembangunan | Tersedianya rumusan skenario TPB | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah data perumusan skenario pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sragen? |
| 734 | Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi | Pengelolaan Sampah | 1. tersedianya data sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. tersedianya data sarana dan prasarana pengurangan sampah (gudang) dll 3. tersedianya data sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibantu pengadaannya (Pusat, Provinsi, Program, LN, LSM, NGO dll) | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah data sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah Kabupaten Sragen? |
| 735 | Dokumen DIKPLHD | DIKPLHD | Tersedianya dokumen telaahan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen DIKPLHD di Kabupaten Sragen? |
| 736 | Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan | PPLH | Jumlah dokumen hasil pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan yang dilakukan pada kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan di Kabupaten Sragen? |
| 737 | Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun | TPA/TPST | 1. jumlah kajian kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST 2. data potensi jumlah timbulan sampah yang dapat ditangani oleh TPA/TPST (setelah jumlah potensi timbulan sampah kabupaten/kota dikurangi potensi penanganan sampah di instalasi TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan ditambah jumlah residu yang dihasilkan) 3. tersedianya data biaya penanganan sampah di TPA/TPST | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun di Kabupaten Sragen? |
| 738 | Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | RPPLH | Tersedianya dokumen pelaporan pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan RPPLH di Kabupaten Sragen? |
| 739 | Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun | RPPLH | Tersedianya dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen rancangan RPPLH, dokumen muatan dan target RPPLH untuk 30 tahun di Kabupaten Sragen? |
| 740 | Kebijakan/data informasi terkait RPPLH | RPPLH | Dokumen telaahan kebijakan/data informasi terkait RPPLH | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kebijakan/data informasi terkait RPPLH di Kabupaten Sragen? |
| 741 | Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota | Laporan, Usaha | Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Sragen? |
| 742 | Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar | Laporan, Pembersihan | Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar di Kabupaten Sragen? |
| 743 | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kota | Laporan, Pencemaran | Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sragen bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten serta lembaga lainnya dalam hal penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup? |
| 744 | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Laporan, Inventaris | Rincian kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lain | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten Sragen ? |
| 745 | Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi | Laporan, Sarana dan Prasarana | 1. Data sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. Data sarana dan prasarana pengurangan sampah (gudang) dll 3. Data sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibantu pengadaannya (Pusat, Provinsi, Program, LN, LSM, NGO dll) | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi di kabupaten Sragen ? |
| 746 | Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan | Laporan, Rehabilitasi | 1. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana maupun aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan. 2. Laporan kegiatan aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. 3. Data lokasi yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagianbagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. 4. Data luas area yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagianbagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan di Kabupaten Sragen ? |
| 747 | Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Laporan, Pencemaran | Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan hasil koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut di Kabupaten Sragen ? |
| 748 | Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan | Laporan, Pendampingan | Dokumen laporan hasil pendampingan pembinaan dalam bentuk konsultasi, koordinasi, supervisi, fasilitasi, promosi pengembangan dan bentuk kegiatan lainnya terkait gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan hasil pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan di Kabupaten Sragen ? |
| 749 | Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor | Laporan, Inventarisasi | Kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lain | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lLaporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor di Kabupaten Sragen ? |
| 750 | Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 | Limbah B3 | Tersedianya data terkait hasil laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 sebelum menerbitkan/menolak izin dimaksud | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 di Kabupaten Sragen? |
| 751 | Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP | KRP | Tersedianya data hasil penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah data hasil penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP di Kabupaten Sragen? |
| 752 | Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat | Laporan, Pencemaran | Laporan hasil sosialisasi dan penyampaian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat di Kabupaten Sragen? |
| 753 | Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak | Limbah B3 | Data dokumen terkait izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak di Kabupaten Sragen? |
| 754 | Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses | Limbah B3 | Data dokumen terkait permohonan izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses di Kabupaten Sragen? |
| 755 | Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses | Limbah B3 | Data dokumen terkait permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses di Kabupaten Sragen? |
| 756 | Persetujuan lingkungan hidup | Persetujuan | data dokumen persetujuan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh pemerintah | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah persetujuan lingkungan hidup di Kabupaten Sragen? |
| 757 | Rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan | Limbah B3 | Data dokumen terkait izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan di Kabupaten Sragen? |
| 758 | Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan | Limbah B3 | Data dokumen terkait izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan di Kabupaten Sragen? |
| 759 | Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota | Pencemar | Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sragen bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi maupun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten Sragen yang telah dilakukan? |
| 760 | Tersusunnya dokumen IKLH | IKLH | Dokumen hasil perhitungan IKLH yang terdiri atas perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tersusunnya dokumen IKLH di Kabupaten Sragen? |
| 761 | Tersusunnya dokumen IKPLHD | IKPLHD | Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tersusunnya dokumen IKPLHD di Kabupaten Sragen? |
| 762 | Tersusunnya dokumen SLHD | SLHD | Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tersusunnya dokumen SLHD di Kabupaten Sragen? |
| 763 | Data contoh uji | Data | Data jumlah contoh uji yang diinventaris oleh laboratorium lingkungan hidup, baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah data contoh uji di Kabupaten Sragen? |
| 764 | Arsitek yang terdaftar | Arsitek | Arsitek terdaftar adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh dewan untuk melakukan Praktik Arsitek. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah arsitek yang terdaftar di Kabupaten Sragen? | |
| 765 | Badan Usaha Jasa Konstruksi | Badan Usaha Jasa Konstruksi | Badan Usaha adalah badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Sragen? | |
| 766 | Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Badan Usaha Jasa Konstruksi | Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota adalah 1. badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan yang sedang bekerja menggunakan biaya APBD Kabupaten/kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha 2. badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayah kewenangannya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 767 | Bangunan Konstruksi | Bangunan Konstruksi | Bangunan Konstruksi merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kabupaten/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah bangunan konstruksi di Kabupaten Sragen? | |
| 768 | Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota | Bangunan Konstruksi | Bangunan Konstruksi kabupaten/Kota merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kab/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah bangunan konstruksi Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 769 | Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi | Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota adalah kegiatan konstruksi yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kab/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah paket pekerjaan jasa konstruksi Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 770 | Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Jumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Subsistem Pengolahan Setempat ke Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja di Kabupaten Sragen? | |
| 771 | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Sragen? | |
| 772 | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Unit SPAM Jaringan Perpipaan adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kabupaten Sragen? | |
| 773 | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota | Unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 774 | SPALD | SPALD | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah SPALD di Kabupaten Sragen? | |
| 775 | SPAM | SPAM | Unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah SPAM di Kabupaten Sragen? | |
| 776 | Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Tenaga Kerja, Konstruksi | Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis yang mencakup jenjang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di wilayah kewenangannya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis di Kabupaten Sragen? | |
| 777 | Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | (SPALD) | Lembaga penyelenggaraan SPALD Kab/Kota dengan tanggung jawab meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik pada Provinsi Penyelenggaraan SPALD Regional/Kewenangan Provinsi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Gubernur dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai lembaga pengatur (regulator). Pemerintah daerah harus membentuk institusi pengelola infrastruktur (operator) sesuai kebutuhan sebagai penanggung jawab operasional, baik UPTD, UPTDBLUD, dan BUMD dimana operator harus terpisah dari regulator SPALD. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kabupaten Sragen? | |
| 778 | Rehabilitasi embung | Rehabilitasi, Embung | Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi embung dan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah rehabilitasi/perbaikan Jumlah embung yang direhabilitasi atau diperbaiki | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah rehabilitasi embung di Kabupaten Sragen? | |
| 779 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Pembangunan Sumur Air Tanah | Pembangunan prasarana air baku berupa sumur bor pada daerah cekungan air tanah (CAT). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pembangunan sumur air tanah untuk air baku di Kabupaten Sragen? | |
| 780 | Pembangunan Unit Air Baku | Pembangunan Unit Air Baku | Pembangunan prasarana air baku yang secara umum terdiri dari intake/pengambilan, penampungan (kolam/reservoir), dan saluran/sarana pembawa ke unit pengolahan (jaringan transmisi). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Jumlah unit air baku yang dibangun, dapat berupa intake bebas, bendung air baku, broncaptering, reservoir, ABSAH, beserta jaringan transmisi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pembangunan unit air baku di Kabupaten Sragen? | |
| 781 | Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah | Pembangunan Sumur | Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pembangunan sumur jaringan irigasi air tanah di Kabupaten Sragen? | |
| 782 | Paket Pekerjaan | Paket Pekerjaan | Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan konstruksi yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kabupaten/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah paket pekerjaan di Kabupaten Sragen? | |
| 783 | Warga Negara Penerima Layanan IPALD | Layanan IPALD | Warga Negara penerima layanan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) adalah individu yang menerima IPALD. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah warga negara penerima layanan IPALD di Kabupaten Sragen? | |
| 784 | Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Tenaga Kerja | Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi paling sedikit mencakup nama, NIK, jabatan kerja, klasifikasi subklasifikasi, jenjang keahlian, dan nomor sertifikat kompetensi kerja kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen data dan informasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis di Kabupaten Sragen? |
| 785 | Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | SPALD | Dokumen Studi kelayakan merupakan kajian kelayakan teknis, keuangan, dan ekonomi serta analisis risiko lingkungan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian atau seluruh komponen SPALD, dengan cakupan layanan penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen kajian kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kabupaten Sragen? |
| 786 | Dokumen Pengawasan | Pengawasan | Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundangundangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen pengawasan di Kabupaten Sragen? |
| 787 | Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Pengawasan | Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundangundangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen pengawasan pembangunan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten Sragen? |
| 788 | Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | SPAM | Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi SPAM lintas kab/kota adalah dokumen yanng memuat kelengkapan kesiapan pelaksanaan kontruksi SPAM lintas kab/kota Readiness criteria pelaksanaan konstruksi SPAM lintas kab/kota terdiri dari: PKS/MoU, RISPAM Provinsi, Studi kelayakan/ justifikasi teknis, DED, KAK dan RAB, Kesiapan lahan, Izin penggunaan Air Baku, Kesiapan lembaga pengelola, Kesiapan DDUB, Kesiapan serah terima aset, Surat pernyataan bupati/walikota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen readiness criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Sragen? |
| 789 | Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) | RPAM | Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) didefinisikan sebagai upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (prevention) sumber air dan pencegahan (protection) pencemaran badan air mulai maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (cathment) sampai ke keran air (watertap) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen risiko untuk mencapai standar kualitas air yang diterima oleh semua pihak | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) di Kabupaten Sragen? |
| 790 | Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air | Sumber Daya Air | Dokumen meliputi jumlah air baku (mata air, air tanah, air permukaan) kapasitas air baku (l/det), kapasitas yang sudah digunakan (l/det), kapasitas masih dapat dimanfaatkan (l/det) | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen rencana pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Sragen? |
| 791 | Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | SPALD | Dokumen rencana teknis rinci (RTR/DED) SPALD merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen rencana teknis rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kabupaten Sragen? |
| 792 | Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | SLF | 1. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan 2. Penyiapan dokumen SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Kabupaten/Kota melaui Dinas Perizinan Kabupaten/Kota 3. Jumlah Dokumen SLF yang Terbit Dari 2 Agustus 2021 s.d 7 Agustus 2023 berjumlah 30.291 terdiri dari | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Sragen? |
| 793 | Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) | SSK | Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang difasilitasi penyusunannya oleh Provinsi merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten/Kota yang disusun oleh Pemda Kab/Kota yang difasilitasi oleh Provinsi | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) di Kabupaten Sragen? |
| 794 | Informasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | Pembangunan | Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. Pemerintah Daerah provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam bentuk pemberdayaan, pengawasan dan evaluasi proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah b. Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Masyarakat dan penyelenggara Bangunan Gedung dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Teknis dan proses Penyelenggaraan Bangunan dan c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Masyarakat dan penyelenggara Bangunan Gedung dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Teknis dan proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah informasi pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis di Kabupaten Sragen? |
| 795 | Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik | Limbah | Dokumen Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengatur pengelolaan air limbah domestik | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kajian naskah akademis penyusunan regulasi air limbah domestik di Kabupaten Sragen? |
| 796 | Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum | Air Minum | Dokumen meliputi Data Umum SPAM (jumlah unit SPAM, ketenagakerjaan, jam operasional), Data Teknis SPAM (status keberfungsian spam, kapasitas terpasang, produksi, distribusi, terjual dan idle capacity, NRW, jumlah sambungan rumah) | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan pengembangan dan pengelolaan sistem data dan informasi air minum di Kabupaten Sragen? |
| 797 | Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum | SPAM | Rencana Teknis Rinci SPAM suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah rencana teknis rinci sistem penyediaan air minum di Kabupaten Sragen? |
| 798 | SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | SOP | Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Jasa pada kegiatan konstruksi | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten Sragen? |
| 799 | Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | SPALD | Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kabupaten Sragen? |
| 800 | Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum | SPAM | Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Sragen? |
| 801 | Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Rekomtek | Dokumen Perizinan Pengusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air, permasalahan dan penyelesaian Kasus dalam kegiatan Rekomtek Perizinan, Evaluasi Rekomtek, Implementasi pada Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen Rekomtek pemanfaatan SDA WS kewenangan Kabupaten Sragen? |
| 802 | Jembatan | Jembatan | Bangunan penghubung guna mengatasi rintangan antar ruas jalan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah jembatan di Kabupaten Sragen? | |
| 803 | Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Kapasitas Unit Produksi | Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa kapasitas unit produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Sragen? | |
| 804 | Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Unit Produksi | Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa kapasitas unit produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kabupaten Sragen? | |
| 805 | Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten/Kota | Lembaga, Pengelolaan SDA | Banyaknya lembaga pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lembaga pengelolaan Sumber Daya Air kewenangan Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 806 | Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Lembaga, SPAM | Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Sragen? | |
| 807 | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang Bangunan | Panjang perkuatan tebing yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, kayu, pasangan batu, dan/atau beton | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa panjang bangunan perkuatan tebing di Kabupaten Sragen? | |
| 808 | Panjang Jalan | Jalan | Panjang Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa panjang jalan di Kabupaten Sragen? | |
| 809 | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan | Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa panjang Jaringan Irigasi Permukaan di Kabupaten Sragen? | |
| 810 | Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan | Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah sarana pendukung sistem drainase perkotaan yang dibangun | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sarana pendukung sistem drainase perkotaan di Kabupaten Sragen? | |
| 811 | Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan | Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Jumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Subsistem Pengolahan Setempat ke Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sragen? | |
| 812 | Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) | Limbah | Kapasitas IPALD adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3 | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa kapasitas iInstalasi pengolahan air limbah domestik (IPALD) di Kabupaten Sragen? | |
| 813 | Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa kapasitas unit air baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)di Kabupaten Sragen? | |
| 814 | Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa kapasitas unit air baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di Kabupaten Sragen? | |
| 815 | Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa kapasitas unit air baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 816 | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Jalan | Panjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa di Kabupaten Sragen? | |
| 817 | Kapasitas IPLT | IPLT | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa kapaistas IPLT di Kabupaten Sragen? | ||
| 818 | Operasi dan Pemeliharaan Bendungan | Pemeliharaan Bendungan | Jumlah bendungan yang dioperasikan dan dipelihara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah operasi dan pemeliharaan bendungan di Kabupaten Sragen? | |
| 819 | Operasi dan Pemeliharaan Embung | Pemeliharaan Embung | Jumlah embung yang dioperasikan dan dipelihara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah operasi dan pemeliharaan embung di Kabupaten Sragen? | |
| 820 | Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku | Pemeliharaan Embung Air Baku | Jumlah embung air baku yang dioperasikan dan dipelihara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah operasi dan pemeliharaan embung air baku di Kabupaten Sragen? | |
| 821 | Operasi dan Pemeliharaan Tebing Sungai | Pemeliharaan Tebing Sungai | Panjang tebing sungai yang dioperasikan dan dipelihara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah operasi dan pemeliharaan tebing sungai di Kabupaten Sragen? | |
| 822 | Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan | Rehabilitasi | Panjang Jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi atau diperbaiki | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi di Kabupaten Sragen? | |
| 823 | Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Bendung Irigasi | Pemeliharaan, Bendung Irigasi | Jumlah bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah operasi dan pemeliharaan bendung irigasi di Kabupaten Sragen? | |
| 824 | Peningkatan Panjang Drainase Perkotaan | Drainase Perkotaan | Panjang Drainase Perkotaan yang ditingkatkan | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa panjang drainase perkotaan yang ditingkatkan di Kabupaten Sragen? | |
| 825 | Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa kapasitas unit produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 826 | Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum | Sambungan Rumah | Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Jaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal Hidran Umum dan Keran Umum. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sambungan rumah penyediaan air minum di Kabupaten Sragen? | |
| 827 | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa | Pembinaan, Pengelolaa SPAM | Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asalusul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa di Kabupaten Sragen? | |
| 828 | Panjang Saluran Drainase Lingkungan | Drainase | Saluran untuk mengalirkan limpasan air hujan yang dapat menimbulkan genangan | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa panjang saluran drainase lingkungan di Kabupaten Sragen? | |
| 829 | Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan | Dokumen, Kondisi Jalan | Dokumen data kondisi jaringan jalan dan jembatan yang meliputi: 1) Survei Deskripsi Ruas Jalan, Titik Referensi Lokasi, Survei Inventori Penampang Jalan dan Survei Inventori Konstruksi/Pemeliharaan jalan 2) Survei Profil Memanjang 3) Survei Kondisi Perkerasan Jalan 4) Survei kekuatan struktur Perkerasan Jalan 5) Survei Lalu Lintas 6) Survei Lereng Jalan 7) Survei Kondisi Drainase Jalan 8) Survei Lokasi Titik Rawan Kecelakaan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen hasil survey kondisi jalan di Kabupaten Sragen? |
| 830 | Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan | Dokumen, Kondisi Jembatan | Dokumen data kondisi jembatan untuk memastikan aset jembatan yang berada di jaringan jalan berada dalam keadaan aman terhadap pengguna jalan dan juga untuk mengamankan nilai investaasi jembatan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen hasil survey kondisi jembatan di Kabupaten Sragen? |
| 831 | Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum | Dokumen, Strategi Daerah Air Minum | Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Provinsi yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah air minum di Kabupaten Sragen? |
| 832 | Dokumen Leger Jalan | Leger Jalan | Leger Jalan adalah dokumen yang memuat antara lain peta lokasi ruas jalan, data jalan dan jembatan, data utilitas dan reklame dan data ruang milik jalan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen leger jalan di Kabupaten Sragen? |
| 833 | Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | Dokumen, Bangunan Gedung | Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen lingkungan hidup bangunan gedung untuk kepentingan strategis di Kabupaten Sragen? |
| 834 | Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum | Dokumen, SPM Air Minum | Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan sekurangkurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air minum serta mencantumkan penerapan SPM air minum lintas kab/kota dan rekapitulasi penerapan SPM Daerah kabupaten/kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen pelaporan capaian SPM Air Minum di Kabupaten Sragen? |
| 835 | Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah | Dokumen, SPM Air Limbah | Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen penghitungan kebutuhan SPM Air Limbah di Kabupaten Sragen? |
| 836 | Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum | Dokumen, SPM Air Minum | Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen penghitungan kebutuhan SPM Air Minum di Kabupaten Sragen? |
| 837 | Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah | Dokumen, SPM Air Limbah | Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen pengumpulan data SPM Air Limbah di Kabupaten Sragen? |
| 838 | Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum | Dokumen, SPM Air Minum | Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen pengumpulan data SPM Air Minum di Kabupaten Sragen? |
| 839 | Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen, Pengelolaan SDA | Dokumen pola pengelolaan SDA Wilayah Sungai adalah hasil perencanaan tata pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai yang bersifat makro, dimuat dalam suatu dokumen pola pengelolaan sumber daya air Dokumen rencana pengelolaan SDA Wilayah Sungai adalah hasil perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungaiyang dimuat dalam suatu dokumen rencana pengelolaan sumber daya air | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Kabupaten Sragen? |
| 840 | Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Dokumen, Jalan dan Jembatan | Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sragen? |
| 841 | Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) | Dokumen, RISPAM | RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) merupakan dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensidimensinya | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) di Kabupaten Sragen? |
| 842 | Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum | Dokumen, SPM Air Minum | Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen rencana pemenuhan SPM Air Minum di Kabupaten Sragen? |
| 843 | Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Dokumen, Jalan dan Jembatan | Dokumen Rencana Teknis berisi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen rencana teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan di Kabupaten Sragen? |
| 844 | Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota | SPALD | Dokumen Perjajian kerja sama SPALD di daerah Kabupaten/Kota yang penyusunannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau penyusunannya difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kerja sama penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di daerah Kabupaten Sragen? |
| 845 | Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas | Aparatur Pemerintah Desa, Pembinaan | Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama laindibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDesa. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas di Kabupaten Sragen? |
| 846 | Desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya | Desa | Fasilitasi Kabupaten/Kota untuk menyusun Peraturan Bupati/Wali Kota tetang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menyusun Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagai dasar penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dan Peraturan/Kebijakan Lainnya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya di Kabupaten Sragen? | |
| 847 | SDM anggota BPD | BPD | Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah SDM anggota BPD di Kabupaten Sragen? |
| 848 | Tingkat perkembangan desa | Perkembangan desa | Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun yang diklasifikasikan dalam 5 status Desa yakni: a. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa b. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra c. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa d. Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra dan e. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Bagaimana status perkembangan desa di Kabupaten Sragen? | |
| 849 | Partisipasi masyarakat Desa pengawasan dan evaluasi secara partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa, | Partisipasi Masyarakat | 1. Jenis Produk Hukum Desa terbagi menjadi 3: Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ; 2. Fasilitasi yang dilaksanakan adalah berupa Penguatan Penyusunan Produk Hukum Desa, Bimbingan Teknis penyusunan Produk Hukum Desa dan Pendataan produk Hukum Desa | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah partisipasi masyarakat desa pengawasan dan evaluasi secara partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sragen? |
| 850 | Buku Registrasi Desa | Registrasi Desa | Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka Pencatatan Data dan informasi serta percepatan Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti dengan Peraturan Bupati/Wali Kota (Kabupaten/Kota )Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa, untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang yang berlaku. 2. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada Buku Register Desa | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Buku registrasi desa di Kabupaten Sragen? |
| 851 | BUM Desa di Kabupaten/Kota | BUM Desa | Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan melalui strategi: a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa d. penguatan kerja sama atau e. penguatan pengelolaan aset dan f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan dan g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah BUM desa di Kabupaten Sragen? |
| 852 | Data dasar keluarga, potensi desa dan Kelurahan, tingkat perkembangan desa dan kelurahan | Profil Desa | Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan merupakan upaya mendukung proses pelaksanaan Prodeskel mulai dari pengumpulan sampai dengan publikasi data Prodeskel, yang meliputi: 1. Fasilitasi Pengumpulan Data 2. Fasilitasi Penginputan dan Pemutakhiran Data 3. Fasilitasi Publikasi Data | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Data dasar keluarga, potensi desa dan Kelurahan, tingkat perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Sragen? |
| 853 | Dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa | Penyusunan perencanaan pembangunan desa | Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa. Perencanaan Pembangunan Desa terdiri dari: 1. Penyusunan RPJM Desa, dan 2. Penyusunan RKP Desa | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Sragen? |
| 854 | Dokumen pengelolaan keuangan desa | Pengelolaan keuangan desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam bentuk: 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 3. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 4. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 5. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. khusus perihal dokumen pengelolaan keuangan desa , sejalan dengan point 1,2 dan 4 subdit pengelolaan keuangan desa telah memfasilitasi daerah baik dalam bentuk surat edaran, modul ataupun dokumendokumen perihal pengelolaan keuangan desa yang menjadi isu strategis tiap tahunnya | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Dokumen pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sragen? |
| 855 | Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak | Kekayaan desa | Adalah Bentuk pembinaan berupa asistensi dan supervisi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis serta penyiapan aplikasi untuk mendorong pengelolaan aset desa secara transparan dan akuntabel Adalah Bentuk pembinaan pengelolaan aset desa berupa penyediaan aplikasi (sipades) termasuk peningkatan kapasitas aparatur daerah dan desa | SIPD RI | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak di Kabupaten Sragen? |
| 856 | Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Fasilitasi Pemerintah Desa | Laporan berisi hasil fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan: penelusuran, pemetaan, pengkajian, pendokumentasian, pelindungan, dan pemasaran. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Sragen? |
| 857 | Surat Keputusan Bupati/walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa | Pengangkatan dan pemberhentian kepala desa | Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang yang berlaku. (kab/kota) 1. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa merujuk pada keseluruhan tahapan yang terkait dengan pemilihan kepala desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang yang berlaku. 2. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang yang berlaku. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Surat Keputusan Bupati/walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa di Kabupaten Sragen? |
| 858 | Peraturan Bersama Kepala Desa musyawarah antar desa | Musyawarah antar desa | (provinsi) Kerja Sama Desa dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (kab/Kota) Kesepakatan bersama antarDesa yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. kerja sama antar Desa dilakukan antara : a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) dan b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Peraturan Bersama Kepala Desa musyawarah antar desa di Kabupaten Sragen? |
| 859 | SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Kompetensi SDM | SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota yaitu SDM yang telah mengikuti kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (reskilling, upskilling, newskilling) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen | |
| 860 | Kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan | Pengelolaan kawasan wisata | Kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan strategis pariwisata provinsi melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (reskilling, upskilling, newskilling) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan di Kabupaten Sragen | |
| 861 | Anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengelolaan destinasi wisata | Masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan destinasi pariwisata di Kabupaten Sragen | |
| 862 | Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan | Pemberdayaan masyarakat | Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sragen? | |
| 863 | Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan | Pengelolaan kawasan strategis wisata | Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan di Kabupaten Sragen | |
| 864 | Anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengelolaan kawasan strategis pariwisata | Masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan pengelolaan kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Sragen | |
| 865 | SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | Pengelolaan kawasan wisata | SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan daya tarik wisata unggulan Kabupaten/Kota yaitu SDM yang telah mengikuti kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (reskilling, upskilling, newskilling) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen | |
| 866 | Pemuda Kader | Pemuda | Pemuda yang berumur 1630 tahun di tingkat daerah yang memerlukan pengembangan skill sesuai dengan kriteria tertentu yang dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan/atau forum pengembangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pemuda kader di Kabupaten Sragen? | |
| 867 | Pemuda Pelopor | Pemuda | Pemuda yang memerlukan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan kepeloporan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pemuda pelopor di Kabupaten Sragen? | |
| 868 | Pemuda wirausaha muda pemula | Pemuda | Wirausahawan berusia muda (16 sampai 30 tahun) yang sedang merintis usahanya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pemuda wirausaha muda pemula di Kabupaten Sragen? | |
| 869 | Organisasi Kepemudaan | Organisasi Kepemudaan | Organisasi kepemudaan yang terdaftar dan aktif untuk terfasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Sragen? | |
| 870 | Sarana dan prasarana kepemudaan | Sarana dan prasarana | Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan yang tersedia di daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sarana dan prasarana kepemudaan di Kabupaten Sragen? | |
| 871 | Sentra kewirausahaan pemuda | Sentra kewirausahaan | Banyaknya pusat kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh dan untuk pemuda dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda melalui proses pembelajaran dan pemandirian | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sentra kewirausahaan pemuda di Kabupaten Sragen? | |
| 872 | Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan) | Destinasi Pariwisata | Destinasi Pariwisata Pengembangan Kabupaten/Kota yang dirintis untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA ( Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten/Kota dengan pola stimulasi , identifikasi dan Profiling | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan) di Kabupaten Sragen? | |
| 873 | Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota | Destinasi Pariwisata | Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang tercantum/masuk dalam RIPPARKAB/KOTA | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kabupaten Sragen? | |
| 874 | Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | Daya Tarik Wisata | Daya tarik wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam/budaya/buatan di lingkup Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daya Tarik Wisata Unggulan melalui SK Kepala Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah daya tarik wisata unggulan Kabupaten/Kota yang ditetapkan di Kabupaten Sragen? | |
| 875 | Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata | Sarana dan Prasarana | Sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sarana dan prasarana yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Sragen di destinasi pariwisata ? | |
| 876 | Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata | Sarana dan Prasarana | Sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Provinsi di Kawasan Strategis Pariwisata | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sarana dan prasarana yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Sragen di kawasan strategis pariwisata ? | |
| 877 | Kawasan Strategis Pariwisata yang Ditetapkan | Kawasan Strategis Pariwisata | Destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata melalui SK pimpinan daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kawasan strategis pariwisata yang ditetapkan oleh Kabupaten Sragen? | |
| 878 | Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Provinsi yang terpelihara | Sarana dan Prasarana | Sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset Pemda Provinsi di destinasi pariwisata Provinsi yang terpelihara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sarana dan prasarana yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Sragen di destinasi pariwisata Provinsi yang terpelihara? | |
| 879 | Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan | Pemberdayaan masyarakat | Kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengelola daya tarik wisata unggulan Kabupaten/Kota melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (reskilling, upskilling, newskilling) yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sragen? | |
| 880 | Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Pemberdayaan masyarakat | Banyaknya SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan (reskilling, upskilling, newskilling), Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif oleh pemerintah Kabupaten Sragen? | |
| 881 | Tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi | Sertifikasi, tenaga kerja | Tenaga kerja bidang pariwisata yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi pada kegiatan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja yang diadakan oleh Pemerintah Daerah | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi di Kabupaten Sragen? |
| 882 | Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan | Sertifikasi | Kegiatan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sragen? | |
| 883 | Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI | Pengembangan SDM | Banyaknya SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI di Kabupaten Sragen? | |
| 884 | Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta kepada Pelaku Ekonomi Kreatif | Fasilitasi Pencatatan Hak Cipta | Dokumen hasil fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual adalah Bukti Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual ke Kementerian Hukum dan HAM | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta kepada Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sragen? |
| 885 | Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Monitoring dan Evaluasi | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota untuk memperoleh data dan informasi tentang pertumbuhan sektor pariwisata Kab/Kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? |
| 886 | Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Monitoring dan Evaluasi | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dijadikan bahan umpan balik pengembangan destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Strategis Pariwisata di Kabupaten Sragen? |
| 887 | Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri | Penguatan promosi | memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media cetak dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri di Kabupaten Sragen? |
| 888 | Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Perencanaan Destinasi Pariwisata | Melakukan kajian dan penyusunan dokumen RIPPARDA Provinsi sesuai dengan Permenparekraf No 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPPARDA | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Sragen? |
| 889 | Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Perencanaan Pengembangan Daya tarik wisata | Melakukan asesmen dan penilaian terhadap dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan mengacu pada Pedoman Menparekraf/Baparekraf Nomor PDM/3/DI.00.03/MK/2023 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik wisata di Kabupaten Sragen? |
| 890 | Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Masyarakat | Membuat indikator terkait pengklasifian UMKM serta melakukan klasifikasi berdasarkan skala (lokal, nasional, dan internasional) | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Sragen? |
| 891 | Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Monitoring dan Evaluasi | Melaksanakan asesmen dan penilaian terhadap perkembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Sragen? |
| 892 | Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan | SDM pengelola daya tarik wisata unggulan | Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah SDM pengelola daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Sragen? |
| 893 | Dokumen Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah | Peta jalan pengembangan ekonomi kreatif | Peta jalan memberi panduan arah dan strategi daerah dalam mengembangan ekonomi kreatif sesuai potensi daerahnya. Rencana aksi menjabarkan program/kegiatan dari setiap stakeholder terkait di daerah dalam jangka waktu 5 tahunan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah di Kabupaten Sragen? |
| 894 | Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu | Perencanaan kawasan strategis pariwisata | Melakukan kajian dan penyusunan dokumen perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu berdasar pedoman penyusunan Rencana Induk Rencana Detil (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu di Kabupaten Sragen? |
| 895 | Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | Perencanan pengembangan daya tarik wisata unggulan | Melakukan asesmen dan penilaian terhadap dokumen Perencanaan dan perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota sesuai denganPedoman Menparekraf/Baparekraf Nomor PDM/3/DI.00.03/MK/2023 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan di Kabupaten Sragen? |
| 896 | Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor | Pelaku Ekonomi kreatif | 17 subsektor ekonomi kreatif diantaranya yaitu Kriya, Musik, Seni Rupa, Seni Pertunjukan, Fesyen, Kuliner, Fotografi, Pengembang Permainan, Desain Interior, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, Periklanan, Penerbitan, Televisi dan Radio, Aplikasi, Film, Animasi dan Video | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor di Kabupaten Sragen? |
| 897 | Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota yang Ditetapkan | Kawasan strategis pariwisata | Mengidentifikasi tingkat kestrategisan destinasi kab/kota terhadap perwilayahan kab/kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata kab/kota melalui SK pimpinan daerah | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Sragen? |
| 898 | Dokumen Kerja sama dan Implementasi (MOU/PKS) | Kerjasama dan implementasi (MOU/PKS) | Mengidentifikasi tingkat kestrategisan destinasi kab/kota terhadap perwilayahan kab/kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata kab/kota melalui SK pimpinan daerah | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen kerjasama dan implementasi (MOU/PKS) di Kabupaten Sragen? |
| 899 | SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Kompetensi SDM | Kompetensi SDM yang dimaksud adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja. | Undangundang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen |
| 900 | Gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Mikro 3 Kilo Liter yang Sudah Berizin | Perizinan | Jumlah Gerai Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) Mikro 3 Kilo Liter (Contoh: Pertashop, dll) yang sudah memiliki izin lengkap melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Mikro 3 Kilo Liter yang Sudah Berizin di Kabupaten Sragen? | |
| 901 | Aparatur yang telah mendapatkan bimbingan teknis | Bimbingan Teknis | Banyaknya aparatur yang telah mendapatkan bimbingan teknis.(Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah aparatur yang telah mendapatkan bimbingan teknis di Kabupaten Sragen? | |
| 902 | Pelaku usaha yang menggunakan pelayanan terpadu perizinan berbasis elektronik | Perizinan elektronik | Banyaknya pelaku usaha yang menggunakan pelayanan terpadu perizinan berbasis elektronik. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pelayanan terpadu perizinan berbasis elektronik adalah Perizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pelaku usaha yang menggunakan pelayanan terpadu perizinan berbasis elektronik di Kabupaten Sragen? | |
| 903 | Unit usaha yang dilakukan pengawasan | Pengawasan | Banyaknya usaha yang dilakukan pengawasan.Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan di Kabupaten Sragen? | |
| 904 | Unit usaha yang memenuhi komitmen perizinan berusaha | Komitmen perizinan berusaha | Banyaknya usaha yang memenuhi komitmen perizinan berusaha. Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah unit usaha yang memenuhi komitmen perizinan berusaha di Kabupaten Sragen? | |
| 905 | Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik | Data, Perizinan | Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah data perizinan berbasis sistem elektronik di Kabupaten Sragen? |
| 906 | Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik | Data, Perizinan | Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah informasi perizinan berbasis sistem elektronik di Kabupaten Sragen? |
| 907 | Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota. | Penanaman Modal | Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Peraturan Daerah (Perda) menetapkan rencana umum penanaman modal di Kabupaten Sragen? |
| 908 | Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. | Peta Potensi Investasi | Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai nilai ekonomi | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah peta potensi investasi di Kabupaten Sragen? |
| 909 | Rencana Minat Investasi di dalam negeri | Investasi | Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Investasi di dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah rencana minat investasi di dalam negeri di Kabupaten Sragen? |
| 910 | Asrama sekolah | Asrama sekolah | Asrama sekolah adalah fasilitas penunjang pendidikan yang disediakan oleh sekolah untuk mendukung siswa dalam memperoleh pendidikan yang layak, terutama bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah atau membutuhkan tempat tinggal di dekat lingkungan pendidikan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah asrama sekolah di Kabupaten Sragen? | |
| 911 | Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi | Bahasa dan Sastra daerah | Jumlah bahasa dan sastra daerah kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi. Terkonservasi berarti bahwa bahasa dan sastra daerah tersebut telah dipelihara dan dijaga agar tidak punah atau hilang, serta tetap hidup dan berkembang di masyarakat. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah bahasa dan sastra daerah kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi di Kabupaten Sragen? | |
| 912 | Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi | Bahasa dan Sastra daerah | Jumlah bahasa dan sastra daerah kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi. Terevitalisasii merujuk pada bahasa dan sastra daerah yang telah dihidupkan kembali atau diperbarui oleh pemerintah Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah bahasa dan sastra daerah kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi di Kabupaten Sragen? | |
| 913 | Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkaji Vitalitasnya | Bahasa dan Sastra daerah | Jumlah bahasa dan sastra daerah kewenangan Kabupaten/Kota yang terkaji vitalitasnya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah bahasa dan sastra daerah kewenangan Kabupaten/Kota yang terkaji vitalitasnya di Kabupaten Sragen? | |
| 914 | Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia dan terdistribusi | Buku Cerita Rakyat Daerah | Jumlah keseluruhan buku cerita rakyat daerah penunjang literasi kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia dan terdistribusi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah buku cerita rakyat daerah penunjang literasi kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia dan terdistribusi di Kabupaten Sragen? | |
| 915 | Dayah yang memiliki tempat ibadah | Dayah | Jumlah dayah yang memiliki tempat ibadah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dayah yang memiliki tempat ibadah di Kabupaten Sragen? | |
| 916 | Dayah yang meningkat kualitas dan pengembangan kelembagaannya | Dayah | Jumlah dayah yang meningkat kualitas dan pengembangan kelembagaannya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dayah yang meningkat kualitas dan pengembangan kelembagaannya di Kabupaten Sragen? | |
| 917 | Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi | Rehabilitasi gedung | Jumlah gedung pendidikan nonformal / kesetaraan yang perlu direhabilitasi oleh pemerintah Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi di Kabupaten Sragen? | |
| 918 | Gedung PAUD | Gedung Pendidikan | Jumlah gedung PAUD yang tersedia | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Gedung PAUD di Kabupaten Sragen? | |
| 919 | Gedung PKBM | Gedung Pendidikan | Jumlah gedung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersedia | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Gedung PKBM di Kabupaten Sragen? | |
| 920 | Laboratorium yang perlu direhabilitasi | Laboratorium | Jumlah laboratorium yang perlu direhabilitasi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laboratorium yang perlu direhabilitasi di Kabupaten Sragen? | |
| 921 | Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Pendidik, Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah pendidik pada satuan pendidikan sekolah dasar | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pendidik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Sragen? | |
| 922 | Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi | Pendidik, Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah pendidik pada satuan pendidikan sekolah dasar yang telah lulus sertifikasi. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen | UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pendidik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi di Kabupaten Sragen? |
| 923 | Pendidik pada Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV | Pendidik, Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah pendidik pada Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pendidik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV di Kabupaten Sragen? | |
| 924 | Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama | Pendidik, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah pendidik pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pendidik pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sragen? | |
| 925 | Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi | Pendidik, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah pendidik pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama yang telah lulus sertifikasi. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen | UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pendidik pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi di Kabupaten Sragen? |
| 926 | Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV | Pendidik, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pendidik pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV di Kabupaten Sragen? | |
| 927 | Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan | Pendidik, Pendidikan Nonformal / Kesetaraan | Jumlah pendidik pada satuan pendidikan nonformal / kesetaraan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pendidik pada satuan pendidikan nonformal / kesetaraan di Kabupaten Sragen? | |
| 928 | Pendidik pada Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi | Pendidik, Pendidikan Nonformal / Kesetaraan | Jumlah pendidik pada satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah lulus sertifikasi. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen | UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pendidik pada satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah lulus sertifikasi di Kabupaten Sragen? |
| 929 | Pendidik pada satuan PAUD | Pendidik, Pendidikan PAUD | Jumlah pendidik pada satuan pendidikan PAUD | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pendidik pada satuan pendidikan PAUD di Kabupaten Sragen? | |
| 930 | Pendidik pada Satuan Pendidikan PAUD yang telah lulus sertifikasi | Pendidik, Pendidikan PAUD | Jumlah pendidik pada satuan pendidikan PAUD yang telah lulus sertifikasi. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen | UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pendidik pada satuan pendidikan PAUD yang telah lulus sertifikasi di Kabupaten Sragen? |
| 931 | Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV | Pendidik, Pendidikan PAUD | Jumlah pendidik pada satuan pendidikan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pendidik pada satuan pendidikan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV di Kabupaten Sragen? | |
| 932 | Anak Usia Pendidikan Dasar | Anak Usia Pendidikan Dasar | Anak Usia Pendidikan Dasar adalah mereka yang berusia antara 6 – 12 tahun atau biasa disebut dengan periode intelektual. Pengetahuan anak akan bertambah pesat seiring dengan bertambahnya usia, keterampilan yang dikuasaipun semakin beragam. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Sragen? | |
| 933 | Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen, pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat? | |
| 934 | Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen, pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat? | |
| 935 | Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen, penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat? | |
| 936 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan | Koordinasi | Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat kabupaten/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sragen? | |
| 937 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | Koordinasi | Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas hidup anak di tingkat kabupaten/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak di Kabupaten Sragen? | |
| 938 | Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) | Koordinasi | Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PUG | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) di Kabupaten Sragen? | |
| 939 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi | Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat kabupaten/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 940 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | Koordinasi | Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah koordinasi dan sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di Kabupaten Sragen? | |
| 941 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | Koordinasi | Pelatihan yang wajib diberikan antara lain KHA, manajeman kasus, standar pelayanan PPA, kebijakan perlindungan anak dan mediasi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di Kabupaten Sragen? | |
| 942 | Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten/Kota | Layanan Komprehensif bagi keluarga | Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak, antara lain ekonomi keluarga, pencegahan kekerasan, dan pengasuhan oleh lembaga penyedia layanan tingkat kabupaten/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 943 | Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota | Layanan tindak lanjut pengaduan | Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 944 | Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan | Layanan tindak lanjut pengaduan | Layanan perempuan korban kekerasan meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Sragen? | |
| 945 | Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan | Peningkatan Kualitas Keluarga | Lembaga yang memiliki Layanan Kualitas Keluarga merujuk pada Pedoman Standardisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mencakup penguatan kelembagaan, SDM, Sarana & Prasarana, KIE & Modul, Penyelenggaraan Layanan dan Sinergitas & Koordinasi tingkat daerah kab/kota. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan di Kabupaten Sragen? | |
| 946 | Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota | Advokasi dan pendampingan | Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang polkum, sosbud, dan ekonomi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 947 | Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha | Advokasi dan pendampingan | Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha di Kabupaten Sragen? | |
| 948 | Organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi dan pendampingan | Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 949 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga | Pengembangan Kegiatan Masyarakat | Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan teknis peningkatan kualitas keluarga dapat diilakukan melalui pertemuan koordinasi, bimtek dan kegiatan lainnya dengan melibatkan Forum PUSPA, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Akademisi, LPDU, Media dan Komponen Masyarakat lainnya tingkat daerah kab/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahPengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga di Kabupaten Sragen? | |
| 950 | Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | Lembaga Penyedia Layanan Anak | Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di Kabupaten Sragen? | |
| 951 | Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan | Lembaga Penyedia Layanan Anak | Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sragen? | |
| 952 | Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi dan Pendampingan | Pendampingan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan Kualitas Keluarga dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di Kab/Kota sesuai kebutuhan, seperti penyusunan dokumen PPRG dengan baseline IKK/ data pembangunan keluarga lain atau pelaksanaan teknis lainnya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 953 | Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan | Advokasi dan Pendampingan | Advokasi dan pendampingan pelaksanaan layanan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di Kab/Kota sesuai kebutuhan, seperti koordinasi, penguatan jejaring, dan pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sragen? | |
| 954 | Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi dan Pendampingan | Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan pelaksanaan PUG yang meliputi : (1) advokasi/ penguatan/ bimbingan teknis dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan PUG (Pokja, Focal Point, Gender Champion, Tim ARG, Tim Driver); (2) pendampingan PUG dalam perencanaan dan penganggaran daerah yg responsif gender, serta PUG dalam pengawasan di daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 955 | Perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat | Perempuan korban kekerasan | Banyaknya Perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat. Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan kabupaten/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat di Kabupaten Sragen? | |
| 956 | SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas | SDM Pemberdayaan Perempuan | SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas berupa Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan kepada LPLPP tingkat kab/kota dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan jumlah perempuan pelopor &SIAP& yang memiliki kemampuan sebagai fasilitator/champion dan pelopor aksi nyata di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas di Kabupaten Sragen? | |
| 957 | SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas | SDM penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan | SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas berupa sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan layanan penanganan perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas di Kabupaten Sragen? | |
| 958 | SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas | SDM Peningkatan Kualitas Keluarga | Pelatihan yg diberikan kepada SDM lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, fasilitator dan konselor keluarga dapat merujuk pada Pedoman bagi SDM Lembaga Layanan Kualitas Keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang mencakup substansi pada indikator kualitas keluarga atau permasalahan keluarga lainnya dalam rangka mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah kab/kota. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah SDM di penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas di Kabupaten Sragen? | |
| 959 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Sosialisasi | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang meliputi (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Sragen? | |
| 960 | Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria | Daerah yang meningkatkan Kesertaan KB Pria | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria di Kabupaten Sragen? | ||
| 961 | Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Daerah Menyediakan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria di Kabupaten Sragen? | |
| 962 | Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Daerah yang melaksanakan kegiatan penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) di Kabupaten Sragen? | |
| 963 | Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana) | Kampung KB | Daerah yang melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berencana | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kampung KB yang melaksanakan pengelolaan program KKBPK (Bangga Kencana) di Kabupaten Sragen? | |
| 964 | Kampung KB yang telah menerima pembinaan | Kampung KB | Daerah yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kampung KB yang telah menerima pembinaan di Kabupaten Sragen? | |
| 965 | Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS) di Kabupaten Sragen? | |
| 966 | Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk | Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Daerah yang membentuk kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga bina keluarga balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) / Pemberdayaan Ekonomi Keluarga). | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk di Kabupaten Sragen? | |
| 967 | Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah terlaksana | Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana | Daerah yang melaksanakan Mekanisme Operasional Program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah terlaksana di Kabupaten Sragen? | |
| 968 | Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan | Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Daerah Melaksanakan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan di Kabupaten Sragen? | |
| 969 | Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan | Materi Pendidikan Kependudukan | Daerah yang Menghasilkan/Mengembangkan Materi Pendidikan Kependudukan UntukSatuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS sesuai Kearifan Lokal | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan di Kabupaten Sragen? | |
| 970 | Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan | Materi Pendidikan Kependudukan | Daerah Menghasilkan/Mengembangkan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur NonFormal Sesuai Kearifan Lokal | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang telah disediakan dan dikembangkan di Kabupaten Sragen? | |
| 971 | Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang telah dikelola | Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | Daerah yang mengelola Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang telah dikelola di Kabupaten Sragen? | |
| 972 | Orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta HakHak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi | Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta HakHak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta HakHak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan di Kabupaten Sragen? | |
| 973 | Orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah orang yang mengikuti kegiatan peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana Metode Konstrasepsi Jangka Panjang | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Sragen? | |
| 974 | Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB | Penguatan organisasi | Organisasi yang meningkatkan penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah organisasi yang mendapatkan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB di Kabupaten Sragen? | |
| 975 | Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Penguatan organisasi | Daerah Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) di Kabupaten Sragen? | |
| 976 | Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | Pembinaan organisasi | Organisasi yang IMPnya telah dibina dan yang telah mendapatkan pembinaan Program Bangga Kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB di Kabupaten Sragen? | |
| 977 | Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal | Pendidikan Kependudukan | Pendidikan Jalur Formal dan Nonformal Terimplementasi / Mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan nonformal di Kabupaten Sragen? | |
| 978 | Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | Penguatan Kerjasama | Jumlah penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Kabupaten Sragen? | |
| 979 | Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal | Penguatan Kerjasama | Jumlah penguatan Program Kerjasama Pendidikan Jalur Nonformal | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal di Kabupaten Sragen? | |
| 980 | Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersedia | Sarana Pendukung Operasional | Daerah yang menyediakan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahSarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang telah tersedia di Kabupaten Sragen? | |
| 981 | Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi | Daerah Melaksanakan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal di Kabupaten Sragen? | |
| 982 | Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Peningkatan Kompetensi | Daerah yang meningkatkan kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Sragen? | |
| 983 | Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) di Kabupaten Sragen? | |
| 984 | Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersedia | Sarana Penunjang Pelayanan KB | Daerah melaksanakan pemenuhan sarana penunjang pelayanan KB sesuai jenis pelayanan yang diberikan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersedia di Kabupaten Sragen? | |
| 985 | Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) | KIE dalam bentuk fisik dan elektronik pemenuhan hak anak | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di Kabupaten Sragen? |
| 986 | Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota | Dokumen, Data Gender dan Anak | Dokumen data atau profil gender dan anak dalam sistem satu data kabupaten/kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen data atau profil gender dan anak dalam sistem satu data di Kabupaten Sragen? |
| 987 | Data dan Informasi Keluarga yang tersedia | Laporan, Keluarga | Menghasilkan / Mengembangkan / Menyediakan Data dan Informasi Keluarga | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia di Kabupaten Sragen? |
| 988 | Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Dokumen, Rencana Kebutuhan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Penyiapan Data Pendukung Perencanaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KBl di Kabupaten Sragen? |
| 989 | Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dimanfaatkan stakeholder/instansi/organisasi | Laporan, Pemutakhiran Data Keluarga | Melaksanakan Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah data hasil pemutakhiran data keluarga yang dimanfaatkan stakeholder/instansi/organisasi di Kabupaten Sragen? |
| 990 | Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakan | Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) | Melaksanakan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sragen? |
| 991 | Data Keluarga yang tercatat dan terlaporkan | Laporan, Data Keluarga | Melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah data keluarga yang tercatat dan terlaporkan di Kabupaten Sragen? |
| 992 | Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan | Laporan, Pelayanan KB | Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Keluarga Berencana yang telah diolah dan dilaporkan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah data pengendalian lapangan dan pelayanan keluarga berencana yang telah diolah dan dilaporkan di Kabupaten Sragen? |
| 993 | Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Dokumen, Integrasi Pembangunan | Daerah yang mengintegrasikan Pembangunan Lintas Sektor untuk dalam rangka penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB di Kabupaten Sragen? |
| 994 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal | Program KKBPK | Daerah yang menyediakan Materi Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program KKBPK yang telah sesuai kearifan budaya lokal di Kabupaten Sragen? |
| 995 | Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Laporan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Daerah melaksanakan Pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya di Kabupaten Sragen? |
| 996 | Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Laporan, Kesejahteraan Keluarga | Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) di Kabupaten Sragen? |
| 997 | Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Laporan, Kesejahteraan Keluarga | Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga) di Kabupaten Sragen? |
| 998 | Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Laporan, Keluarga Berencana (KB) | Daerah yang melaksanakan pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan yang teregistrasi | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya di Kabupaten Sragen? |
| 999 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Sistem Informasi Keluarga | Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penyelenggaraan sistem informasi keluarga di Kabupaten Sragen? |
| 1000 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Promosi | Daerah melakukan upaya penyebarluasan informasi yang menggunakan melalui Media Massa Cetak dan Elektronik, Media online, Media sosial dan Media tatap muka Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang di Kabupaten Sragen? |
| 1001 | Sarana KIE Program KKBPK yang Tersedia dan Telah di Distribusikan | Promosi | Daerah menyediakan dan mendistribusikan sarana KIE Program Bangga Kencana | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Sarana KIE Program KKBPK yang Tersedia dan Telah di Distribusikan di Kabupaten Sragen? |
| 1002 | Perlintasan sebidang | Perlintasan sebidang | Perlintasan sebidang merupakan perlintasan antara jalan dan jalur rel kereta api yang berada pada bidang tanah yang sama | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah perlintasan sebidang di Kabupaten Sragen? |
| 1003 | Alat pemberi isyarat lalu lintas | Sarpras lalu lintas | Perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Alat pemberi isyarat lalu lintas di Kabupaten Sragen? |
| 1004 | Alat pengawasan dan pengamanan jalan | Sarpras lalu lintas | Alat pengawasan dan pengamanan jalan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah alat pengawasan dan pengamanan jalan di Kabupaten Sragen? |
| 1005 | Alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara | Sarpras lalu lintas | Alat pengawasan dan pengamanan jalan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya yang terehabilitasi dan terpelihara | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara di Kabupaten Sragen? |
| 1006 | Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan | Sarpras lalu lintas | Alat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump, Speed Table dan pembatas lalu lintas . Selain itu juga alat pengaman untuk kendaraan bermotor dalam mengurangi resiko kecelakaan berupa pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas dan jalur pengehentian darurat. | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah alat pengendali dan pengaman pengguna jalan di Kabupaten Sragen? |
| 1007 | Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpelihara | Sarpras lalu lintas | Alat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump, Speed Table dan pembatas lalu lintas . Selain itu juga alat pengaman untuk kendaraan bermotor dalam mengurangi resiko kecelakaan berupa pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas dan jalur pengehentian darurat. Fasilitas yang terehabilitasi untuk memastikan kualitas pelayanan | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpelihara di Kabupaten Sragen? |
| 1008 | Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi | Sarpras lalu lintas | Peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor meliputi: a. alat uji rem utama dan rem b. alat uji lampu c. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah Kendaraan d. alat uji e. alat uji tekanan f. alat uji g. alat uji h. alat uji tingkat i. alat uji pengujian j. alat uji kincup roda k. alat uji l. alat uji posisi roda m. alat uji motor n. alat uji o. alat uji sabuk p. alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas q. alat uji prestasi Kendaraan r. alat uji s. peralatan dan t. alat uji lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah alat uji kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor sesuai dengan akreditasi di Kabupaten Sragen? | |
| 1009 | Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal | Alat uji kendaraan | Data terkait proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah alat uji kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal di Kabupaten Sragen? | |
| 1010 | Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat | Sarpras lalu lintas | Jumlah fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat di Kabupaten Sragen? | |
| 1011 | Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara | Sarpras lalu lintas | Jumlah fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara di Kabupaten Sragen? | |
| 1012 | Marka Jalan | Sarpras lalu lintas | Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahmarka jalan di Kabupaten Sragen? |
| 1013 | Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara | Sarpras lalu lintas | Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas yang terehabilitasi untuk memastikan kualitas layanan | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahmarka jalan yang terehabilitasi dan terpelihara di Kabupaten Sragen? |
| 1014 | Rambu Lalu Lintas | Sarpras lalu lintas | Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13Tahun 2014 tentang Marka Jalan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Sragen? |
| 1015 | Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara | Sarpras lalu lintas | Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan untuk menjaga kualitas layanan dari perlengkapan jalan tersebut | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpeliharadi Kabupaten Sragen? |
| 1016 | Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS) | Zona selamat sekolah (ZOSS) | Merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. ZoSS dinyatakan dengan perlengkapan jalan terdiri atas: a. Rambu lalu lintas b. Marka Jalan c. Alat Pemberi Isyarat Lalu dan d. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan e. Alat Penerangan Jalan f. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan kaki berupa Trotoar dan penyandang cacat g. Rambu perintah berupa perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk h. Alat Pengandali dan Pengaman pengguna jalan berupa pulau lalu lintas atau pagar pengaman jalan i. Tempat pemberhentian bus dengan teluk& dan j. Marka jalan berupa paku jalan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS) di Kabupaten Sragen? | |
| 1017 | Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan | Ruas jalan | Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Batas kecepatan ditetapkan : a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per Jam untuk jalan bebas b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan dan d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukinan. | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan di Kabupaten Sragen? |
| 1018 | Halte | Halte | Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang | Undangundang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah halte di Kabupaten Sragen? |
| 1019 | Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki | Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki | Tempat penyeberangan pejalan kaki dapat berupa zebra cross dan penyeberangan yang berupa jembatan atau terowongan. | Undangundang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki di Kabupaten Sragen? |
| 1020 | Alat Penerangan Jalan | Alat Penerangan Jalan | Lampu penerangan jalan yang dipasang untuk menerangi jalanjalan umum, PJU dipasang agar masyarakat pengguna jalan dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman | Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Sragen? |
| 1021 | Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual | Sistem Informasi Manajemen Terminal | Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital melalui Digitalisasi Penumpang Terminal Online yang memuat: a. Sistem Perangkat Lunak (Software) b. Sistem Perangkat Keras (Hardware) c. Sistem Perangkat Pikir (Brainware) | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual di Kabupaten Sragen? |
| 1022 | Data Fasilitas Penunjang yang terehabilitasi dan terpelihara | Data Fasilitas Penunjang yang terehabilitasi dan terpelihara | Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data Fasilitas Penunjang yang terehabilitasi dan terpelihara? | |
| 1023 | Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Sungai dan Danau | Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Sungai dan Danau | Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Sungai dan Danau? | |
| 1024 | Data Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara | Data Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara | Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara? | |
| 1025 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Data laporan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor? | |
| 1026 | Data inspeksi Terminal | Data inspeksi Terminal | Kegiatan pengawasan penyelenggaraan terminal meliputi: a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi: 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perj 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan 3. kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, dan 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi: 1. persyaratan teknis dan laik 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor 3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anakanak, dan wanita dan 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/ atau papan trayek, dan jenis c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi: 1. pemeriksaan 2. pemeriksaan tanda pengenal dan 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza); 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan dan 5. jam kerja d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi: 1. pemanfaatan fasilitas utama 2. pemanfaatan fasilitas penunjang 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas dan 4. keamanan di dalam Terminal. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data inspeksi Terminal? | |
| 1027 | Data penyelenggaraan pengujian berkalan kendaraan bermotor | Data penyelenggaraan pengujian berkalan kendaraan bermotor | Data laporan jumlah kendaraan wajib uji sesuai kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data penyelenggaraan pengujian berkalan kendaraan bermotor? | |
| 1028 | Data Inspektor LLAJ Kabupaten/Kota | Data Inspektor LLAJ Kabupaten/Kota | 1. Inspeksi Keselamatan LLAJ melalui pemeriksaan : a. unsur dan b. unsur teknis 2. Unsur administrasi meliputi: a. SIM umum yang masih berlaku dengan klasifikasi sesuai jenis kendaraan b. STNK yang masih berlaku sesuai dengan fisik kendaraan c. Bujti lulus uji berkala yang masih berlaku d. kartu pengawasan yang masih berlaku 3. unsur teknis meliputi: a. unsur teknis utama b. unsur teknis penunjang 4. Unsur teknis inspeksi tercantum dalam lampiran III SK Dirjen 5637 Tahun 2017 Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan LLAJ | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data Inspektor LLAJ Kabupaten/Kota? | |
| 1029 | Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji | Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji | Data laporan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji? | |
| 1030 | Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar | Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar | Pengujian secara visual paling sedikit meliputi: a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan b. nomor dan tipe motor c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar e. kondisi sistem baterai, untuk Kendaraan Bermotor menggunakan energi penggerak f. kondisi dan posisi pipa pembuangan, kecuali Kendaraan Bermotor listrik g. ukuran roda dan ban serta kondisi h. kondisi sistem i. kondisi sistem rem j. kondisi penutup lampu dan alat pemantul k. kondisi panel instrumen pada dashboard l. kondisi kaca m. kondisi o. keberadaan dan kondisi perlengkapan p. rancangan teknis kendaraan sesuai q. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk Mobil dan r. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk Mobil Barang bak muatan tertutup. n. bentuk | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar? | |
| 1031 | Data pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan | Data pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan? | ||
| 1032 | Data pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan | Dokumen, pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan? | ||
| 1033 | Data Perlengkapan Jalan | Data Perlengkapan Jalan | Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerangan e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas: 1. alat pembatas dan 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan. f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas: 1. pagar 2. cermin 3. tanda patok tikungan (delineator); 4. pulaupulau lalu dan 5. pita penggaduh. g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan dan/atau h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data Perlengkapan Jalan? | |
| 1034 | Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Dokumen, Perlengkapan jalan | Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas? | |
| 1035 | Data Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara | Data Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara | Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: a. Rambu Lalu b. Marka c. Alat Pemberi Isyarat Lalu d. alat penerangan e. alat pengendali dan pengaman Pengguna f. alat pengawasan dan pengamanan g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang dan h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara? | |
| 1036 | Data prakiraan perindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten/Kota | Data prakiraan perindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten/Kota | Jumlah perpindahan orang dan/atau barang untuk memprediksi lokasi dan kebutuhan simpul yang perlu dibangun dan diselenggarakan pelayanan angkutan untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempattempat strategis. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data prakiraan perindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten/Kota? | |
| 1037 | Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi yang disahkan oleh gubernur merupakan arahan dan pedoman untuk: a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan d. penyusunan rencana umum jaringan jalan e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang g. pembangunan Simpul dan h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan provinsi. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota? | |
| 1038 | Data Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara | Data Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara | Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket. Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara? | |
| 1039 | Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi maupun peralatan sesuai kebutuhan | Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi maupun peralatan sesuai kebutuhan | Peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor meliputi: a. alat uji rem utama dan rem b. alat uji lampu c. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah Kendaraan d. alat uji e. alat uji tekanan f. alat uji g. alat uji h. alat uji tingkat i. alat uji pengujian j. alat uji kincup roda k. alat uji l. alat uji posisi roda m. alat uji motor n. alat uji o. alat uji sabuk p. alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas q. alat uji prestasi Kendaraan r. alat uji s. peralatan dan t. alat uji lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi maupun peralatan sesuai kebutuhan? | |
| 1040 | Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas | Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas | Bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi 1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan dan 2. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas? | |
| 1041 | Data Audit Terminal | Dokumen, Data Audit Terminal | Audit Keselamatan LLAJ di bidang sarana dan prasarana LLAJ meliputi audit terhadap: a. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan baru dan/atau jalan yang b. c. unit pengujian kendaraan d. unit pelaksana penimbangan kendaraan dan e. perusahaan angkutan umum Audit terhadap terminal dilaksanakan oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk terminal tipe b. gubernur, untuk terminal tipe dan c. bupati/walikota, untuk terminal tipe C. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data Audit Terminal? | |
| 1042 | Data Prasarana Jalan | Data Prasarana Jalan | Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan prasarana jalan berupa: 1. trotoar 2. halte 3. tempat penyeberangan pejalan kaki 4. lajur sepeda 5. fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas dan usia lanjut (kelompok rentan) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data Prasarana Jalan? | |
| 1043 | Data auditor LLAJ Kabupaten/Kota | Dokumen, Data auditor LLAJ Kabupaten/Kota | (1) Audit di bidang jalan dilakukan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina jalan. (2) Pembina jalan terdiri dari: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan, untuk jalan b. gubernur, untuk jalan dan c. bupati/walikota, untuk jalan kabupaten/kota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan audit bidang jalan dan persyaratan auditor independen diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang jalan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data auditor LLAJ Kabupaten/Kota? | |
| 1044 | Surat ukur kapal yang masih berlaku | Surat ukur kapal yang masih berlaku | Surat Ukur adalah Surat Kapal yang memuat ukuran dan Tonase Kapal berdasarkan hasil pengukuran | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Surat ukur kapal yang masih berlaku? | |
| 1045 | Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan | Dokumen, DLKR/DLKP | Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan? | |
| 1046 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor? | |
| 1047 | Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe C | Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe C | Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe C? | |
| 1048 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Bukti lulus uji tipe paling sedikit a. Keputusan Direktur b. c. Hasil dan d. Foto kendaraan bermotor | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor? | |
| 1049 | SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Pengelolaan Air Limbah Domestik | SDM Penyelenggara SPALD merupakan personil yanng melaksanakan pengelolaan SPALD, terdiri dari pemerintah daerah dan operator (UPTD, BLUD, dan BUMD) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kabupaten Sragen? | |
| 1050 | Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | SDM pelaksana penyelenggara SPAM adalah orang / personil penyelenggara SPAM | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Sragen? | |
| 1051 | Backlog Rumah di Luar Kawasan Permukiman Kumuh | Backlog Rumah, Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah backlog unit rumah di luar kawasan permukiman kumuh | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Backlog Rumah di Luar Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sragen? | |
| 1052 | Pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | Sosialisasi | Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU di Kabupaten Sragen? | |
| 1053 | Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh | Rumah Baru Layak Huni | Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh di Kabupaten Sragen? | |
| 1054 | Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha | Rumah, Kawasan Kumuh | Jumlah unit rumah dengan rincian tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan baik yang sudah diverifikasi maupun belum. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha di Kabupaten Sragen? | |
| 1055 | Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasi | Rumah, Kawasan Kumuh | Jumlah unit rumah dengan rincian tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan dan sudah diverifikasi. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasidi Kabupaten Sragen? | |
| 1056 | Rumah di Lokasi Kumuh yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekumuhan dan penanganannya | Rumah, Kawasan Kumuh | Jumlah rumah di lokasi kumuh dapat dilihat dari data hasil survey sekunder: data wilayah administrasi penanganan RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perencanaan teknis bidang perumahan kumuh dan data survey primer | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rumah di Kawasan Kumuh yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekumuhan dan penanganannya di Kabupaten Sragen? | |
| 1057 | Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Rumah, Kawasan Kumuh | Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Kabupaten Sragen? | |
| 1058 | Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah keseluruhan unit Rumah Tidak Layak Huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh daerah dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha di Kabupaten Sragen? | |
| 1059 | Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh daerah dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki oleh daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki di Kabupaten Sragen? | |
| 1060 | Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | Sarana fungsi hunian | Daftar jenis dan jumlah sarana yang diperbaiki dalam rangka menunjang fungsi hunian. Sarana antara lain: pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan niaga, kebudayaan dan rekreasi, ruang terbuka, taman, lapangan olah raga, pemakaman, lahan parkir, serta pelayanan umum dan pemerintahan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Kabupaten Sragen? | |
| 1061 | Laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanahtanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota | Tanah Adat | Hasil Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanahtanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota berupa dokumen | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanahtanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Kabupaten Sragen? |
| 1062 | Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan | Pertanahan | Hasil Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan berupa dokumen | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen rencana program/kegiatan urusan pertanahan di Kabupaten Sragen? |
| 1063 | Dokumen Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan | Sistem Informasi Pertanahan | Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan berupa Dokumen | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pertanahan di Kabupaten Sragen? |
| 1064 | Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi paling sedikit mencakup nama, NIK, jabatan kerja, klasifikasi subklasifikasi, jenjang keahlian, dan nomor sertifikat kompetensi kerja kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis? | |
| 1065 | Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Dokumen SPALD | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)? | |
| 1066 | Dokumen Pengawasan | Dokumen Pengawasan | Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundangundangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.& | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Pengawasan? | |
| 1067 | Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen Pengawasan Pembangunan | Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundangundangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan. | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota? | |
| 1068 | Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha | Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah dokumen terkait peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud dibuat dalam suatu wilayah daerah kabupaten/kota, khusus DKI Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi. | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha? | |
| 1069 | Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) | Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) | Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) didefinisikan sebagai upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (prevention) sumber air dan pencegahan (protection) pencemaran badan air mulai maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (cathment) sampai ke keran air (watertap) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen risiko untuk mencapai standar kualitas air yang diterima oleh semua pihak | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahJumlah Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)? | |
| 1070 | Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air | Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air | Dokumen meliputi jumlah air baku (mata air, air tanah, air permukaan) kapasitas air baku (l/det), kapasitas yang sudah digunakan (l/det), kapasitas masih dapat dimanfaatkan (l/det) | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air? | |
| 1071 | Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Dokumen rencana teknis rinci (RTR/DED) SPALD merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)? | |
| 1072 | Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | 1. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan 2. Penyiapan dokumen SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Kabupaten/Kota melaui Dinas Perizinan Kabupaten/Kota 3. Jumlah Dokumen SLF yang Terbit Dari 2 Agustus 2021 s.d 7 Agustus 2023 berjumlah 30.291 terdiri dari | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)? | |
| 1073 | Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) | Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) | Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang difasilitasi penyusunannya oleh Provinsi merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten/Kota yang disusun oleh Pemda Kab/Kota yang difasilitasi oleh Provinsi | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)? | |
| 1074 | Informasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | Informasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. Pemerintah Daerah provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam bentuk pemberdayaan, pengawasan dan evaluasi proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah b. Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Masyarakat dan penyelenggara Bangunan Gedung dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Teknis dan proses Penyelenggaraan Bangunan dan c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Masyarakat dan penyelenggara Bangunan Gedung dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Teknis dan proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung.& | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Informasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota? | |
| 1075 | Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik | Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik | Dokumen Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengatur pengelolaan air limbah domestik | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik? | |
| 1076 | Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum | Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum | Dokumen meliputi Data Umum SPAM (jumlah unit SPAM, ketenagakerjaan, jam operasional), Data Teknis SPAM (status keberfungsian spam, kapasitas terpasang, produksi, distribusi, terjual dan idle capacity, NRW, jumlah sambungan rumah) | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum? | |
| 1077 | SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Jasa pada kegiatan konstruksi | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi? | |
| 1078 | Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum | Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum | Rencana Teknis Rinci SPAM suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum? | |
| 1079 | Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)? | |
| 1080 | Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum | Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum | Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) SPAM merupakan dokumen rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum? | |
| 1081 | Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen Perizinan Pengusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air, permasalahan dan penyelesaian Kasus dalam kegiatan Rekomtek Perizinan, Evaluasi Rekomtek, Implementasi pada Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota? | |
| 1082 | Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi SPAM lintas kab/kota adalah dokumen yanng memuat kelengkapan kesiapan pelaksanaan kontruksi SPAM lintas kab/kota Readiness criteria pelaksanaan konstruksi SPAM lintas kab/kota terdiri dari: PKS/MoU, RISPAM Provinsi, Studi kelayakan/ justifikasi teknis, DED, KAK dan RAB, Kesiapan lahan, Izin penggunaan Air Baku, Kesiapan lembaga pengelola, Kesiapan DDUB, Kesiapan serah terima aset, Surat pernyataan bupati/walikota | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota? | |
| 1083 | Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang difasilitiasi | Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang difasilitiasi | Jumlah dokumen rencana tapak dan lantai perumahan yang terfasilitasi sesuai rekomendasi teknis | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang difasilitiasi? | |
| 1084 | Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah dokumen serah terima rumah baru layak huni dari Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh? | |
| 1085 | Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | Jumlah laporan. Laporan tersebut memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan khususnya mengenai hasil pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, didapatkan dengan ketentuan sebagai berikut: Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Permukiman. Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 terdapat ketidaksesuaian maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang melakukan upaya penanganan sesuai dengan kewenangannya. | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru? | |
| 1086 | Jembatan | Jembatan | Bangunan penghubung guna mengatasi rintangan antar ruas jalan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah jembatan di Kabupaten Sragen? | |
| 1087 | Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Kapasitas Unit Produksi | Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa kapasitas unit produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Sragen? | |
| 1088 | Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Unit Produksi | Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa kapasitas unit produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kabupaten Sragen? | |
| 1089 | Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten/Kota | Lembaga, Pengelolaan SDA | Banyaknya lembaga pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lembaga pengelolaan Sumber Daya Air kewenangan Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 1090 | Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Lembaga, SPAM | Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Sragen? | |
| 1091 | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang Bangunan | Panjang perkuatan tebing yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, kayu, pasangan batu, dan/atau beton | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa panjang bangunan perkuatan tebing di Kabupaten Sragen? | |
| 1092 | Panjang Jalan | Jalan | Panjang Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa panjang jalan di Kabupaten Sragen? | |
| 1093 | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan | Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa panjang Jaringan Irigasi Permukaan di Kabupaten Sragen? | |
| 1094 | Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan | Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah sarana pendukung sistem drainase perkotaan yang dibangun | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sarana pendukung sistem drainase perkotaan di Kabupaten Sragen? | |
| 1095 | Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan | Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Jumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Subsistem Pengolahan Setempat ke Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sragen? | |
| 1096 | Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) | Limbah | Kapasitas IPALD adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3 | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa kapasitas iInstalasi pengolahan air limbah domestik (IPALD) di Kabupaten Sragen? | |
| 1097 | Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa kapasitas unit air baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)di Kabupaten Sragen? | |
| 1098 | Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa kapasitas unit air baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di Kabupaten Sragen? | |
| 1099 | Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa kapasitas unit air baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 1100 | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Jalan | Panjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa di Kabupaten Sragen? | |
| 1101 | Kapasitas IPLT | IPLT | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa kapaistas IPLT di Kabupaten Sragen? | ||
| 1102 | Operasi dan Pemeliharaan Bendungan | Pemeliharaan Bendungan | Jumlah bendungan yang dioperasikan dan dipelihara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah operasi dan pemeliharaan bendungan di Kabupaten Sragen? | |
| 1103 | Operasi dan Pemeliharaan Embung | Pemeliharaan Embung | Jumlah embung yang dioperasikan dan dipelihara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah operasi dan pemeliharaan embung di Kabupaten Sragen? | |
| 1104 | Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku | Pemeliharaan Embung Air Baku | Jumlah embung air baku yang dioperasikan dan dipelihara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah operasi dan pemeliharaan embung air baku di Kabupaten Sragen? | |
| 1105 | Operasi dan Pemeliharaan Tebing Sungai | Pemeliharaan Tebing Sungai | Panjang tebing sungai yang dioperasikan dan dipelihara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah operasi dan pemeliharaan tebing sungai di Kabupaten Sragen? | |
| 1106 | Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan | Rehabilitasi | Panjang Jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi atau diperbaiki | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi di Kabupaten Sragen? | |
| 1107 | Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Bendung Irigasi | Pemeliharaan, Bendung Irigasi | Jumlah bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah operasi dan pemeliharaan bendung irigasi di Kabupaten Sragen? | |
| 1108 | Peningkatan Panjang Drainase Perkotaan | Drainase Perkotaan | Panjang Drainase Perkotaan yang ditingkatkan | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa panjang drainase perkotaan yang ditingkatkan di Kabupaten Sragen? | |
| 1109 | Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa kapasitas unit produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 1110 | Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum | Sambungan Rumah | Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Jaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal Hidran Umum dan Keran Umum. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sambungan rumah penyediaan air minum di Kabupaten Sragen? | |
| 1111 | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa | Pembinaan, Pengelolaa SPAM | Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asalusul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa di Kabupaten Sragen? | |
| 1112 | Panjang Saluran Drainase Lingkungan | Drainase | Saluran untuk mengalirkan limpasan air hujan yang dapat menimbulkan genangan | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa panjang saluran drainase lingkungan di Kabupaten Sragen? | |
| 1113 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Jumlah jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kabupaten Sragen? | |
| 1114 | Anggota Fasilitator | Anggota Fasilitator | Jumlah anggota fasilitator yang melakukan pendampingan fisik dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali Penentuan anggota fasilitator berdasarkan: 1. Ketentuan Peraturan Kepala BNPB 2. Melibatkan BPBD dan OPD terkait | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah anggotafasilitator di Kabupaten Sragen? | |
| 1115 | Anggota Tim Pendamping | Anggota Tim Pendamping | Jumlah anggota tim pendamping yang melakukan asesmen kerusakan bangunan (rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat) sesuai dengan peraturan bangunan gedung. Penentuan anggota tim pendamping berdasarkan: 1. Ketentuan Peraturan Kepala BNPB 2. Melibatkan BPBD dan OPD terkait | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah anggota tim pendamping di Kabupaten Sragen? | |
| 1116 | Anggota Tim Satgas | Anggota Tim Satgas | Jumlah anggota tim Satgas OPD yang bertugas: 1. Melakukan pendataan cepat tingkat kerusakan rumah 2. Melakukan verifikasi BNBA penerima layanan 3. Menyusun Rencana Aksi penanganan 4. Mendampingi fasilitator dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali 5. Menyusun Laporan pelaksanaan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah anggota tim satgas di Kabupaten Sragen? | |
| 1117 | Backlog Kepemilikan Rumah | Backlog Kepemilikan Rumah | Rekapitulasi backlog kepemilikan rumah yang yang dihimpun dari data backlog pemerintah kab/kota atau data olahan dari BPS. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Backlog Kepemilikan Rumah di Kabupaten Sragen? | |
| 1118 | Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan | Bantuan, Korban Bencana | Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang berkomitmen menerima bantuan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota yang berkomitmen menerima bantuan di Kabupaten Sragen? | |
| 1119 | Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik | Bantuan, Korban Bencana | Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang menempati rumah dengan status hak milik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik di Kabupaten Sragen? | |
| 1120 | Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Bantuan, Korban Bencana | Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk rehabilitasi bagi korban bencana kabupaten/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah calon penerima rumah dalam bentuk rehabilitasi bagi korban bencana di Kabupaten Sragen? | |
| 1121 | Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang Terbina | Kelompok Swadaya Masyarakat | Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melaksanakan pembinaan berupa: penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria, pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi, dan/atau pemberian kemudahan dan/atau bantuan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh yang terbina di Kabupaten Sragen? | |
| 1122 | Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan | Permukiman kumuh | Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan: a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman dan b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksudberisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan. Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain. Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud, dibuat dalam suatu wilayah daerah kabupaten/kota, khusus DKI Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi. Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khusus untuk DKI Jakarta oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan di Kabupaten Sragen? | |
| 1123 | Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Fasilitas perumahan | Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian, dengan penjelasan daftar lokasi perumahan tersebut. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian di Kabupaten Sragen? | |
| 1124 | Penerima Bantuan Dalam Bentuk Rehabilitasi Rumah | Penerima Bantuan | Jumlah penerima bantuan dalam bentuk rehabilitasi rumah yang diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penerima bantuan dalam bentuk rehabilitasi rumah di Kabupaten Sragen? | |
| 1125 | Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin pembangunan rumah atau pengembangan perumahan | Izin pembangunan rumah | Jumlah Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin pembangunan rumah atau pengembangan perumahan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin pembangunan rumah atau pengembangan perumahan di Kabupaten Sragen? | |
| 1126 | Rumah bagi Korban bencana kabupaten/kota yang terbangun | Rumah, Korban bencana | Jumlah rumah yang memenuhi kriteria berat dan dilakukan pembangunan kembali sehingga memenuhi kriteria rumah layak huni | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang terbangun di Kabupaten Sragen? | |
| 1127 | Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya | Rumah, Korban bencana | Jumlah total unit rumah yang akan ditangani berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota kejadian sebelumnya di Kabupaten Sragen? | |
| 1128 | Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | Rumah, Korban bencana | Jumlah unit rumah yang belum ditangani berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota kejadian sebelumnya yang belum tertangani di Kabupaten Sragen? | |
| 1129 | Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Sudah Tertangani | Rumah, Korban bencana | Jumlah unit rumah yang sudah ditangani berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota kejadian sebelumnya yang sudah tertangani di Kabupaten Sragen? | |
| 1130 | Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan peremajaan kawasan kumuh | Permukiman Kumuh | Luas kawasan kumuh yang dilaksanakan melalui peremajaan berdasarkan strategi yang sudah disusun melalui dokumen penanganan kumuh daerah. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan peremajaan kawasan kumuh di Kabupaten Sragen? | |
| 1131 | Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Dipugar | Permukiman Kumuh | Luas permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota yang ditangani melalui Pemugaran. Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman yang layak huni. Pola penanganan ini dilakukan pada lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Dipugar di Kabupaten Sragen? | |
| 1132 | Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha | Rumah Tidak Layak Huni, Permukiman Kumuh | Jumlah keseluruhan unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha di Kabupaten Sragen? | |
| 1133 | Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | Rumah Tidak Layak Huni, Permukiman Kumuh | Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang telah Diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki di Kabupaten Sragen? | |
| 1134 | Lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei | Permukiman kumuh | Hasil survei yang menggambarkan profil kumuh daerah (nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh), serta dapat merumuskan strategi dan prioritas penanganan kawsan kumuh di daerah. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei di Kabupaten Sragen? | |
| 1135 | Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian | Berita Acara | Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan bentuk ganti kerugian yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir Naskah dinas kesepakatan, memuat: a. Pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya, yang setuju beserta bentuk Ganti Kerugian yang b. Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang tidak dan c. Pihak yang Berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian di Kabupaten Sragen? | |
| 1136 | Berita Acara pelepasan hak atas tanah/ garapan dalam rangka konsolidasi tanah | Berita Acara | Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan pelepasan hak atas tanah/garapan dalam rangka konsolidasi tanah yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Berita Acara pelepasan hak atas tanah/ garapan dalam rangka konsolidasi tanah di Kabupaten Sragen? | |
| 1137 | Berita Acara pengumpulan data fisik dan yuridis | Berita Acara | Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan terhadap pengumpulan data fisik dan yuridis yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Berita Acara pengumpulan data fisik dan yuridis di Kabupaten Sragen? | |
| 1138 | Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Berita Acara | Dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang suatu kejadian, pertemuan, atau proses yang telah terjadi dalam Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 1139 | Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Berita Acara | Dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang suatu kejadian, pertemuan, atau proses yang telah terjadi dalam Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa Berita Acara. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 1140 | Berita Acara Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Berita Acara | Hasil Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota berupa berita acara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Berita Acara Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota di Kabupaten Sragen? | |
| 1141 | Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Berita Acara | Dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang suatu kejadian, pertemuan, atau proses yang telah terjadi dari hasil Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 1142 | Dokumen kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pertanahan | Sistem Informasi Pertanahan | Laporan hasil kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pertanahan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pertanahan di Kabupaten Sragen? |
| 1143 | Dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara | Pemanfaatan Tanah | Laporan hasil kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pengendalian pemanfaatan tanah negara di Kabupaten Sragen? |
| 1144 | Dokumen pelaksanaan survei dan pengukuran tanah instansi pemerintah dan pembuatan peta lokasi tanah pemerintah | Pengukuran Tanah | Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda di Kabupaten Sragen? |
| 1145 | Dokumen peningkatan kapasitas pengelolaan sistem informasi manajemen pertanahan (SIMTANAH) | SIMTANAH | Pelayanan dilaksanakan menggunakan Sistem Informasi | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah peningkatan kapasitas pengelolaan sistem informasi manajemen pertanahan (SIMTANAH) di Kabupaten Sragen? |
| 1146 | Dokumen rencana program/kegiatan urusan pertanahan | Pertanahan | Penyusunan rencana program/kegiatan urusan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah rencana program/kegiatan urusan pertanahan di Kabupaten Sragen? |
| 1147 | Surat pengaduan (berasal dari perorangan/warga, kelompok masyarakat, badan hukum, instansi pemerintah atau unit teknis Kementerian, Kanwil, Kantah) | Surat pengaduan | Sengketa : perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Konflik : perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas Mediasi penyelesaian sengketa dan konflik disesuaikan dengan jenis kasus pertanahan Inventarisasi dan mediasi merupakan rangkaian upaya penyelesaian sengketa oleh pemerintah daerah | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah surat pengaduan (berasal dari perorangan/warga, kelompok masyarakat, badan hukum, instansi pemerintah atau unit teknis Kementerian, Kanwil, Kantah) di Kabupaten Sragen? |
| 1148 | Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Sengketa, Konflik dan Perkara | Hasil Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa Dokumen Data. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? |
| 1149 | Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | SIMTANAH | Hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) berupa Dokumen | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) di Kabupaten Sragen? |
| 1150 | Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | SIMTANAH | Hasil Pelaksanaan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) berupa Dokumen | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) di Kabupaten Sragen? |
| 1151 | Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota | Pengadaan Tanah | Dokumen Hasil Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen pemberitahuan, pendataan awal lokasi, konsultasi publik rencana pembangunan dan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Sragen? |
| 1152 | Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Laporan, TORA | Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa Laporan Koordinasi dan Fasilitasi | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan potensi TORA di Kabupaten Sragen? |
| 1153 | Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota | Reforma Agraria | Laporan hasil Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah laporan kegiatan gugus tugas reforma agraria di Kabupaten Sragen? |
| 1154 | Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Inventaris | Dokumen hasil Inventarisasi data Subjek Redistribusi Tanah | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah data inventarisasi subyek penerima redistribusi tanah di Kabupaten Sragen? |
| 1155 | Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota | Dokumen, Reforma Agraria | Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen koordinasi penetapan redistribusi tanah objek reforma agraria di Kabupaten Sragen? |
| 1156 | Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan | Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan | Dokumen data kondisi jaringan jalan dan jembatan yang meliputi: 1) Survei Deskripsi Ruas Jalan, Titik Referensi Lokasi, Survei Inventori Penampang Jalan dan Survei Inventori Konstruksi/Pemeliharaan jalan 2) Survei Profil Memanjang 3) Survei Kondisi Perkerasan Jalan 4) Survei kekuatan struktur Perkerasan Jalan 5) Survei Lalu Lintas 6) Survei Lereng Jalan 7) Survei Kondisi Drainase Jalan 8) Survei Lokasi Titik Rawan Kecelakaan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan? | |
| 1157 | Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan | Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan | Dokumen data kondisi jembatan untuk memastikan aset jembatan yang berada di jaringan jalan berada dalam keadaan aman terhadap pengguna jalan dan juga untuk mengamankan nilai investaasi jembatan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan? | |
| 1158 | Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum | Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum | Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Provinsi yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum? | |
| 1159 | Dokumen Leger Jalan | Dokumen Leger Jalan | Leger Jalan adalah dokumen yang memuat antara lain peta lokasi ruas jalan, data jalan dan jembatan, data utilitas dan reklame dan data ruang milik jalan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Leger Jalan? | |
| 1160 | Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota? | |
| 1161 | Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum | Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum | Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan sekurangkurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air minum serta mencantumkan penerapan SPM air minum lintas kab/kota dan rekapitulasi penerapan SPM Daerah kabupaten/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum? | |
| 1162 | Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah | Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah | Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah? | |
| 1163 | Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum | Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum | Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum? | |
| 1164 | Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah | Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah | Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah? | |
| 1165 | Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum | Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum | Dokumen pengumpulan data SPM air minum disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air minum yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air minum dan jumlah akses air minum yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum? | |
| 1166 | Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen pola pengelolaan SDA Wilayah Sungai adalah hasil perencanaan tata pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai yang bersifat makro, dimuat dalam suatu dokumen pola pengelolaan sumber daya air Dokumen rencana pengelolaan SDA Wilayah Sungai adalah hasil perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungaiyang dimuat dalam suatu dokumen rencana pengelolaan sumber daya air | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota? | |
| 1167 | Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan? | |
| 1168 | Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) | Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) | RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) merupakan dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensidimensinya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)? | |
| 1169 | Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Dokumen Rencana Teknis berisi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan? | |
| 1170 | Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota | Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen Perjajian kerja sama SPALD di daerah Kabupaten/Kota yang penyusunannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau penyusunannya difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota? | |
| 1171 | Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator | Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator | Dokumen data pembentukan Tim Satgas, pendamping, dan fasilitator adalah SK (Surat Keputusan) | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator? | |
| 1172 | Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Peta sebaran dan titik koordinat lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP. | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota? | |
| 1173 | Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik | Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik | Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum? | |
| 1174 | Izin Pembangunan dan Pengembangan Rumah atau Perumahan Terintegrasi secara Elektronik pada Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan | Izin Pembangunan dan Pengembangan Rumah atau Perumahan Terintegrasi secara Elektronik pada Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan | Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Rumah atau Perumahan Terintegrasi secara Elektronik yang dimiliki Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Rumah atau Perumahan Terintegrasi secara Elektronik pada Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan? | |
| 1175 | Kebijakan Bidang PKP | Kebijakan Bidang PKP | Kebijakan berupa produk hukum perundangan di daerah bidang PKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah sesuai atau kebijakan daerah bidang PKP berbentuk keputusan atau himbauan yang dikeluarkan/ ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah atau Kepala OPD sesuai atau rancangan naskah akademis atas produk hukum perundangan bidang PKP di daerah sesuai atau dokumen rancangan teknis bidang PKP sebagai penunjang produk hukum daerah Kabupaten/Kota atau kebijakan daerah provinsi Hasil atau produk kebijakan Bidang PKP antara lain adalah Dokumen RP3KP, Dokumen RP2KPKP, Dokumen RP2KPKPK, SK Kumuh, Kajian Kemudahan Perizinan dan Non Perizinan untuk Pembangunan Perumahan, Kajian Insentif Pajak untuk Pembangunan Perumahan, ketentuan lingkungan hunian berimbang, dan dokumen lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Aktivitas di dalamnya meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi. | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Kebijakan Bidang PKP? | |
| 1176 | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan? | |
| 1177 | Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | I Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman menyusun rencana pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil II. Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Provinsi yang mengurusi perumahan/permukiman dalam rangka Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dalam bentuk FGD/Workshop/Rapat minimal 1 kali dalam 1 tahun III. Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan pengembang perumahan dalam rangka Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil dalam bentuk FGD/Workshop/Rapat minimal 2 kali dalam 1 tahun IV. Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman menyusun laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil kepada Bupati/Walikota minimal 1 kali dalam 1 tahun | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil? | |
| 1178 | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan oleh Pokja PKP Kabupaten/Kota atau Forum PKP Kabupaten/Kota | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh? | |
| 1179 | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Dokumen laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan di kabupaten/kota | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan? | |
| 1180 | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan oleh Pokja PKP atau Forum PKP sesuai kewenangan. Diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi bagi Pemerintah Provinsi, serta diselenggarakan oleh Pokja PKP Kabupaten/Kota atau Forum PKP Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh? | |
| 1181 | Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang | Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang | Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan hasil serah terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang. | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang? | |
| 1182 | Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman | Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman | Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur nonpemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.) | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman? | |
| 1183 | Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Layanan | Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Layanan | Dilakukan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan dengan muatan yang terdiri atas: 1. Laporan kendala penerapan SPM 2. Laporan anggaran dalam penerapan SPM 3. Laporan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan (verifikasi, sosialisasi, dan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti) 4. Jumlah unit rumah yang tertangani 5. Jumlah rumah tangga yang terlayani | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Layanan? | |
| 1184 | Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Dokumen laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Dokumentasi rumah eksisting 3. Besaran bantuan dan bentuk bantuan 4. DED dan RAB 5. Progres pelaksanaan pembangunan | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana? | |
| 1185 | Laporan proses penyediaan PSU perumahan | Laporan proses penyediaan PSU perumahan | Laporan yang memuat risalah proses penyediaan PSU perumahan yang menjelaskan: 1. Data 2. Dokumentasi kondisi eksisting 3. Progres pelaksanaan penyediaan perumahan 4. DED dan RAB | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Laporan proses penyediaan PSU perumahan? | |
| 1186 | Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana | Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana | Dokumen laporan proses Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Dokumentasi rumah eksisting 3. Besaran bantuan dan bentuk bantuan 4. RAB 5. Progres pelaksanaan rehabilitasi/perbaikan | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana? | |
| 1187 | Sistem dan Kapasitas Pelayanan PSU Perumahan | Sistem dan Kapasitas Pelayanan PSU Perumahan | Dokumen jangkauan dan keterpaduan PSU sesuai dengan dokumen yang memuatnya. | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Sistem dan Kapasitas Pelayanan PSU Perumahan? | |
| 1188 | Daftar Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | Daftar Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | I. Bupati/Walikota menetapkan/membentuk Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil II. Kepala Dinas yang mengurusi perumahan/permukiman menerima dokumen permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi kecil yang sudah di verifikasi dan validasi oleh Asosiasi Pengembang Perumahan III. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan menerima Pendaftaran Permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil dari Kepala Dinas yang mengurusi perumahan/permukiman IV. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan melaksanakan Pemeriksaan Dokumen Permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil yang meliputi antara lain: A. Dokumen Permohonan Sertifikasi: 1. Surat Permohonan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang 2. Data Identitas Pengembang Perumahan: a. Nama Lengkap Pengembang Perumahan b. Tahun Pendirian c. Faksimile d. Nama Direktur Utama/Penanggung Jawab e. Pengesahan Perusahaan oleh Kementerian HUMHAM f. Keanggotaan asosiasi Pengembang Perumahan g. Alamat Kantor h. Email i. Nomor Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahannya j. NPWP Pengembang Perumahan k. Izin Penanaman Modal (bagi perusahaan penanaman modal) / NIB l. Telepon m. Website 3. Data Pengurus meliputi: Nama, NIK dan NPWP Komisaris, Direksi/Penanggung Jawab Usaha, Penanggung Jawab Teknis 4. Surat Pernyataan Bukan Sebagai Aparatur Sipil Negara 5. Laporan Keuangan 6. Ketersediaan SDM Sebagai Penanggung Jawab Teknis 7. Pengalaman Pekerjaan Sebagai Pengembang Perumahan 8. Surat Kesanggupan Penyampaian Laporan Kegiatan 9. Surat Pernyataan Kebenaran Data 10. Pakta Integritas B. Kualifikasi Badan Usaha kualifikasi usaha Kecil meliputi: 1. memiliki kekayaan bersih dalam bentuk aktiva lancar di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) 2. memiliki sumber daya manusia mencakup: (1). 1 (satu) orang penanggung jawab dan (2). 1 (satu) orang penanggung jawab teknis yang memiliki ijazah S1 (StrataSatu) Teknik Sipil atau ijazah S1(StrataSatu) Teknik Arsitektur. V. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan melaksanakan Penilaian dan Penetapan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil VI. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan melaksanaan klarifikasi dan konfirmasi hasil Penilaian dan Penetapan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil VII. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan menyusun Berita acara hasil penilaian Permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman serta melakukan registrasi dengan memberikan nomor registrasi pengembang perumahan VIII. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman menerbitkan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil IX. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman menyusun Laporan sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil dan menyampaikan kepada Bupati/Walikota minimal 1 kali dalam 1 Tahun X. Bupati/Walikota melaporkan kegiatan sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil kepada Gubernur | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Daftar Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil? | |
| 1189 | Laporan Pembinaan terhadap Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | Laporan Pembinaan terhadap Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | I. Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman menyusun rencana pelaksanaan pembinaan Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil II. Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman melaksanakan pembinaan kepada Asosiasi dan Pengembang Perumahan serta stakeholders terkait dalam bentuk: a. b. sosialisasi peraturan perundang c. pemberian bimbingan, supervisi dan d. pendidikan dan e. penelitian dan f. pendampingan dan dan/atau g. pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi III. Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman menyusun Laporan Pembinaan terhadap Pengembang Perumahan dan menyampaikannya kepada Bupati/Walikota minimal 1 kali dalam1 tahun IV. Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Pembinaan terhadap Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian yang membidangi Perumahan dan Permukiman) minimal 1 kali dalam 1 tahun V. Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman melakukan pemantauan kualitas bangunan yang dibangun oleh pengembang perumahan VI. Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman menyusun Laporan hasil pemantauan kualitas bangunan Pengembang Perumahan dan menyampaikannya kepada Bupati/Walikota dan Dinas Provinsi yang mengurusi perumahan/permukiman minimal 1 kali dalam 1 tahun | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil? | |
| 1190 | Berita Acara Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan | Berita Acara Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan | Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dan ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa JumlahBerita Acara Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan? | |
| 1191 | Data sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan) | Data sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan) | Laporan inventarisasi data sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan) | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Data sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan)? | |
| 1192 | Data aset tanah pemerintah | Data aset tanah pemerintah | Laporan inventarisasi data aset tanah pemerintah | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Data aset tanah pemerintah? | |
| 1193 | Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota? | |
| 1194 | Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Data nama pemilik tanah Data alamat | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota? | |
| 1195 | Data sengketa, konflik dan perkara | Data sengketa, konflik dan perkara | Sengketa : perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Konflik : perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas Mediasi penyelesaian sengketa dan konflik disesuaikan dengan jenis kasus pertanahan Inventarisasi dan mediasi merupakan rangkaian upaya penyelesaian sengketa oleh pemerintah daerah | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Data sengketa, konflik dan perkara? | |
| 1196 | Data tanah wilayah perbatasan yang teridentifikasi dan terinventarisasi | Data tanah wilayah perbatasan yang teridentifikasi dan terinventarisasi | Laporan hasil identifikasi dan inventarisai mengenai tanah wilayah perbatasan | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Data tanah wilayah perbatasan yang teridentifikasi dan terinventarisasi? | |
| 1197 | Data yuridis Objek Pengadaan Tanah | Data yuridis Objek Pengadaan Tanah | Data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah, paling kurang: a. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak b. nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak c. bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah d. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang e. status tanah dan dokumennya f. jenis penggunaan dan pemanfaatan g. pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah h. pembebanan Hak Atas Tanah i. Ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Data yuridis Objek Pengadaan Tanah? | |
| 1198 | Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Tahun | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota? | |
| 1199 | Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan | Anak Telantar | Anak terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah anak telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan di Kabupaten Sragen? | |
| 1200 | Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan | Gelandangan dan Pengemis | Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan di Kabupaten Sragen? | |
| 1201 | Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan | Lanjut Usia Terlantar | Lanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lanjut usia telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan di Kabupaten Sragen? | |
| 1202 | Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan | Penyandang Disabilitas Terlantar | Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penyandang disabilitas telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan di Kabupaten Sragen? | |
| 1203 | Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga | Anak Telantar | Anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah anak telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga di Kabupaten Sragen? | |
| 1204 | Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga | Gelandangan dan Pengemis | Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga di Kabupaten Sragen? | |
| 1205 | Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga | Lanjut Usia Telantar | Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lanjut usia telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga di Kabupaten Sragen? | |
| 1206 | Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga | Penyandang Disabilitas Telantar | Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penyandang disabilitas telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga di Kabupaten Sragen? | |
| 1207 | Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal | Anak Telantar | Anak telantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah anak telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di Kabupaten Sragen? | |
| 1208 | Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal | Gelandangan dan Pengemis | Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di Kabupaten Sragen? | |
| 1209 | Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal | Lanjut Usia Telantar | Lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga sebesar 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lanjut usia telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di Kabupaten Sragen? | |
| 1210 | Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal | Penyandang Disabilitas Telantar | Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penyandang disabilitas telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di Kabupaten Sragen? | |
| 1211 | Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang | Anak Telantar | Anak telantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah anak telantar yang menerima kebutuhan sandang di Kabupaten Sragen? | |
| 1212 | Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang | Gelandangan dan Pengemis | Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima kebutuhan sandang di Kabupaten Sragen? | |
| 1213 | Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang | Lanjut Usia Telantar | Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lanjut usia telantar yang menerima kebutuhan sandang di Kabupaten Sragen? | |
| 1214 | Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang | Penyandang Disabilitas | Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penyandang disabilitas telantar yang menerima kebutuhan sandang di Kabupaten Sragen? | |
| 1215 | Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Anak Telantar | Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah anak telantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Kabupaten Sragen? | |
| 1216 | Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Gelandangan dan Pengemis | Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Kabupaten Sragen? | |
| 1217 | Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar | Lanjut Usia Terlantar | Lanjut usia terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lanjut usia telantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar di Kabupaten Sragen? | |
| 1218 | Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Penyandang Disabilitas Terlantar | Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penyandang disabilitas telantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Kabupaten Sragen? | |
| 1219 | Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Anak Telantar | Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah anak telantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Sragen? | |
| 1220 | Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Gelandangan dan Pengemis | Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Sragen? | |
| 1221 | Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Lanjut Usia Terlantar | Lanjut usia terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lanjut usia terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Sragen? | |
| 1222 | Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Penyandang Disabilitas Terlantar | Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penyandang disabilitas terlantar telantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Sragen? | |
| 1223 | Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan | Anak Telantar | Anak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah anak telantar yang mendapat layanan data dan pengaduan di Kabupaten Sragen? | |
| 1224 | Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan | Gelandangan dan Pengemis | Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan di Kabupaten Sragen? | |
| 1225 | Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan | Lanjut Usia Terlantar | Lanjut usia telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lanjut usia terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan di Kabupaten Sragen? | |
| 1226 | Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan | Penyandang Disabilitas Terlantar | Fasilitasi penyandang Disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan di Kabupaten Sragen? | |
| 1227 | Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan | Anak Telantar | Anak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah anak telantar yang mendapat layanan rujukan di Kabupaten Sragen? | |
| 1228 | Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan | Gelandangan dan Pengemis | Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat layanan rujukan di Kabupaten Sragen? | |
| 1229 | Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan | Lanjut Usia Terlantar | Lanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lanjut usia terlantar yang mendapat layanan rujukan di Kabupaten Sragen? | |
| 1230 | Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan | Penyandang Disabilitas Terlantar | Fasiitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan kepada provinsi atau sesuai kebutuhan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penyandang disabilitas telantar yang mendapat layanan rujukan di Kabupaten Sragen? | |
| 1231 | Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran | Anak Telantar | Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah anak telantar yang mendapat pelayanan penelusuran di Kabupaten Sragen? | |
| 1232 | Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran | Gelandangan dan Pengemis | Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran di Kabupaten Sragen? | |
| 1233 | Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran | Lanjut Usia Terlantar | Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga yang bersangkutan untuk tujuan reunifikasi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran di Kabupaten Sragen? | |
| 1234 | Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran | Penyandang Disabilitas Terlantar | Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran di Kabupaten Sragen? | |
| 1235 | Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara | Anak Telantar | Pemantauan anak terlantar untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah anak telantar yang terpantau dan terpelihara di Kabupaten Sragen? | |
| 1236 | AnakAnak Terlantar yang dijangkau | Anak Telantar | Anak telantar yang mendapatkan layanan kedaruratan berupa penjangkauan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah anak telantar yang dijangkau di Kabupaten Sragen? | |
| 1237 | Fakir Miskin | Fakir Miskin | Fakir miskin yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah fakir miskin di Kabupaten Sragen? | |
| 1238 | Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Kampung Siaga Bencana | Kegiatan koordinasi dan sosialisasi (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB) yaitu wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana di Kabupaten Sragen? | |
| 1239 | Keluarga Penerima Manfaat (KPM) | Keluarga Penerima Manfaat | Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Sragen? | |
| 1240 | Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi | Korban bencana | Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi meliputi pembuatan barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi di Kabupaten Sragen? | |
| 1241 | Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana | Korban bencana | Korban bencana yang mendapat kebutuhan sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana di Kabupaten Sragen? | |
| 1242 | Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial | Korban bencana | Korban bencana yang mendapat layanan dukungan psikososial melalui bimbingan dan konsultasi, konseling, pendampingan, dan/atau rujukan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial di Kabupaten Sragen? | |
| 1243 | Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan | Korban bencana | Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan meliputi ibu hamil, penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan di Kabupaten Sragen? | |
| 1244 | Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat | Korban bencana | Korban bencana yang mendapatkan permakanan berupa bahan permakanan/makanan siap saji dalam masa tanggap darurat | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat di Kabupaten Sragen? | |
| 1245 | Lembaga Kesejahteraan Sosial | Lembaga Kesejahteraan Sosial | Lembaga Kesejahteraan Sosial yaitu organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lLembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sragen? | |
| 1246 | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | LK3 | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah LK3 di Kabupaten Sragen? | |
| 1247 | Makam Pahlawan Nasional | Makam Pahlawan Nasional | Makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan yang dikelola oleh Kabupaten/Kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Makam Pahlawan Nasional di Kabupaten Sragen? | |
| 1248 | Orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi | Bantuan ekonomi | Pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi di Kabupaten Sragen? | |
| 1249 | Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial , Bimbingan mental | Pekerja profesional/tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugastugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial di Kabupaten Sragen? | |
| 1250 | Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Pekerja sosial Profesional, Bimbingan mental | Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugastugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan aktivitas hidup seharihari | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial di Kabupaten Sragen? | |
| 1251 | Pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial | Pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial, bimbingan sosial | Pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugastugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan sosial | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial di Kabupaten Sragen? | |
| 1252 | Pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial | Pekerja sosial profesional, bimbingan sosial | Pekerja Sosial Profesional yaitu seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugastugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan sosial | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pekerja soial profesional yang memberikan bimbingan sosial di Kabupaten Sragen? | |
| 1253 | Pekerja Sosial Masyarakat | Pekerja Sosial Masyarakat | Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersedia yaitu warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pekerja sosial masyarakat di Kabupaten Sragen? | |
| 1254 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan alat bantu | PMKS, bantuan sosial | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan alat bantu di Kabupaten Sragen? | |
| 1255 | Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi | Sarpras, rehabilitasi | Komponen utama (monumen/tugu, plaza upacara, jalan utama, dst) maupun komponen penunjang (pertamanan, halaman parkir, rumah petugas, dst) di Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah sarana dan prasarana di taman makam pahlawan yang di rehabilitasi di Kabupaten Sragen? | |
| 1256 | Tempat penampungan pengungsi yang tersedia | Pengungsian | Tempat penampungan pengungsi yang tersedia mengacu pada barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya yang tersedia | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tempat penampungan pengungsi yang tersedia di Kabupaten Sragen? | |
| 1257 | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan | Tenaga Kesejahteraan Sosial | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang tersedia di Kabupaten Sragen? | |
| 1258 | Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Korban Tindak Kekerasan | Warga negara migran yang mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan di Kabupaten Sragen? | |
| 1259 | Taruna Siaga Bencana | Taruna Siaga Bencana | Jumlah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahtaruna siaga bencana di Kabupaten Sragen? | |
| 1260 | Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial | Dokumen, Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial | 1 | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial? | |
| 1261 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah | Kegiatan (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) untuk koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah? | |
| 1262 | Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Kegiatan koordinasi dan sosialisasi (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yaitu relawan berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana? | |
| 1263 | Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional | Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional | Pelaksanaan pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) yaitu taman makam pahlawan nasional yang berada di kabupaten/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional? | |
| 1264 | KK transmigrasi yang dibina | KK transmigrasi | KK transmigrasi yang dibina yang bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigrasi mampu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan, yang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah KK transmigrasi yang dibina di Kabupaten Sragen? | |
| 1265 | Data jumlah kerja sama antar provinsi dan provinsikabupaten/kota, kabupaten/kotakabupaten/kota | Kerja sama | Naskah kerja sama antar pemerlntah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerja Sama antar Pemerintah Daerah kabupaten/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Kerja sama antar provinsi dan provinsikabupaten/kota, kabupaten/kotakabupaten/kota di Kabupaten Sragen? | |
| 1266 | Kepala Keluarga yang ditempatkan | Program transmigrasi | Pemindahan dan penempatan kepala keluarga yang mengikuti program transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan di lokasi transmigrasi di Kabupaten Sragen? | |
| 1267 | Kepala Keluarga yang memiliki tanah di kawasan transmigrasi | Program transmigrasi | Jumlah penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi yang memiliki tanah di kawasan transmigrasi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Kepala Keluarga yang memiliki tanah di kawasan transmigrasi di Kabupaten Sragen? | |
| 1268 | Angkatan Kerja (AK) | Angkatan Kerja (AK) | Penduduk Usia Kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sragen? | |
| 1269 | Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi | Asosiasi pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh | Pengusaha: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi di Kabupaten Sragen? | |
| 1270 | CPMI/PMI | CPMI/PMI | Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Sragen? | |
| 1271 | Instruktur pemerintah | Instruktur | Jabatan Fungsional Instruktur adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan pelatihan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah instruktur pemerintah di Kabupaten Sragen? | |
| 1272 | Instruktur swasta | Instruktur | Instruktur swasta adalah instruktur yang terdaftar dan bekerja di instansi/lembaga milik pemerintah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah instruktur swasta di Kabupaten Sragen? | |
| 1273 | Kapasitas terpasang pemerintah | Kapasitas terpasang pemerintah | Kapasitas latih adalah jumlah orang maksimum yang dapat dilatih dalam satu tahun untuk program pelatihan tertentu oleh lembaga pelatihan kerja | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kapasitas terpasang pemerintah di Kabupaten Sragen? | |
| 1274 | Lembaga Bipartit | Lembaga Bipartit | LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai halhal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lembaga Bipartit di Kabupaten Sragen? | |
| 1275 | Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi | Lembaga pelatihan | Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi adalah LPK Pemerintah yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi di Kabupaten Sragen? | |
| 1276 | Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi | Lembaga pelatihan | Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi adalah LPK yang dikelola pihak swasta yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi di Kabupaten Sragen? | |
| 1277 | LKS Tripartit | LKS Tripartit | LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah LKS tripartit di Kabupaten Sragen? | |
| 1278 | LPKS yang dibina | LPKS | Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah LPKS yang dibina di Kabupaten Sragen? | |
| 1279 | Lulusan pelatihan pemerintah | Lulusan pelatihan pemerintah | Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK pemerintah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah lulusan pelatihan pemerintah di Kabupaten Sragen? | |
| 1280 | Mediator | Mediator | PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah mediator di Kabupaten Sragen? | |
| 1281 | Pencaker yang mengikuti Bimbingan Jabatan | Pencari kerja, pelatihan | Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. Penyuluhan Jabatan adalah kegiatan pemberian informasi mengenai jabatan dan pekerjaan kepada Pencari Kerja dan masyarakat. Bimbingan Jabatan adalah pelayanan kepada Pencari Kerja untuk mengetahui dan memahami gambaran mengenai potensi diri dan dunia kerja, serta memilih bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pencaker yang mengikuti bimbingan jabatan di Kabupaten Sragen? | |
| 1282 | Pencari Kerja | Pencari Kerja | Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pencari kerja di Kabupaten Sragen? | |
| 1283 | Pencari kerja ditempatkan | Pencari Kerja | Tenaga Kerja yang Ditempatkan adalah bagian dari pencari kerja terdaftar yang di tempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam layanan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai bagian dari sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pencari kerja ditempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam layanan Bursa Kerja Khusus di Kabupaten Sragen? | |
| 1284 | Pencari kerja terdaftar | Pencari Kerja | Pencari kerja yang terdaftar dalam Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang dilakukan secara mandiri dan atau oleh pelaksana penempatan tenaga kerja dan atau pemberi kerja. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan di Kabupaten Sragen? | |
| 1285 | Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja | Pencari Kerja | Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja di Kabupaten Sragen? | |
| 1286 | Penduduk Usia Kerja (PUK) | Penduduk Usia Kerja | Penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun atau lebih yang disebut juga tenaga kerja | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Sragen? | |
| 1287 | Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama | Perjanjian Bersama | Jumlah kasus Perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Perjanjian Bersama adalah hasil kesepakatan bersama penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditandatangani oleh para pihak | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama di Kabupaten Sragen? | |
| 1288 | Perkara Perselisihan yang terselesaikan | Perkara Perselisihan | Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serat perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan di Kabupaten Sragen? | |
| 1289 | Persediaan Tenaga Kerja | Persediaan Tenaga Kerja | jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah persediaan tenaga kerja di Kabupaten Sragen? | |
| 1290 | Perusahaan Kecil | Perusahaan Kecil | Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang 20/2008 | Undangundang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah perusahaan kecil di Kabupaten Sragen? |
| 1291 | Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar | Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar | 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UndangUndang 20/2008 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang 20/2008 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang Undang 20/2008 4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. | Undangundang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar di Kabupaten Sragen? |
| 1292 | Perusahaan peserta jamsostek aktif | Jamsostek | Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan Pekerjanya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah perusahaan peserta jamsostek aktif di Kabupaten Sragen? | |
| 1293 | Petugas Antar Kerja | Petugas Antar Kerja | Petugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan Antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan Antarkerja | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah petugas antar kerja di Kabupaten Sragen? | |
| 1294 | PMI Purna | PMI Purna | Pekerja Migran Indonesia Purna adalah setiap warga negara Indonesia yang telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah (Pekerja Migran Indonesia)PMI purna di Kabupaten Sragen? | |
| 1295 | Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Sarana Pelatihan Kerja | Fasilitas utama terselenggaranya Pelatihan Kerja secara langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan Program Pelatihan Kerja | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota di Kabupaten Sragen? | |
| 1296 | Tenaga Kerja Disabilitas | Tenaga Kerja Disabilitas | Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tenaga kerja disabilitas di Kabupaten Sragen? | |
| 1297 | Tenaga kerja peserta jamsostek aktif | Tenaga kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tenaga kerja peserta jamsostek aktif di Kabupaten Sragen? | |
| 1298 | Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja | Tenaga kerja | Banyaknya tenaga kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tenaga kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Sragen? | |
| 1299 | Calon lokasi yang sudah dilakukan penjajakan | Penjajakan lokasi | Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dilakukan penjajakan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah calon lokasi transmigrasi yang sudah dilakukan penjajakan di Kabupaten Sragen? | |
| 1300 | Calon Transmigran Terdaftar dan Terseleksi | Calon Transmigran | Jumlah calon transmigran yang terdaftar, terseleksi administrasi dan taknisnya. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah calon transmigran terdaftar dan terseleksi di Kabupaten Sragen? | |
| 1301 | Calon transmigran atau transmigran yang mendapat pelatihan | Transmigran | Jumlah calon transmigran atau transmigran yang mendapatkan pelatihan (ketrampilan spesifik) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah calon transmigran atau transmigran yang mendapat pelatihan di Kabupaten Sragen? | |
| 1302 | Calon Transmigran atau Transmigran yang mampu implementasi hasil pelatihan | Transmigran | Jumlah calon transmigran atau transmigran yang ikut pelatihan dan yang mampu mengimplementasikan hasil pelatihan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah calon transmigran atau transmigran yang mampu implementasi hasil pelatihan di Kabupaten Sragen? | |
| 1303 | Calon Transmigrasi yang mendapat penyuluhan | Transmigran | Jumlah penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah calon transmigran atau transmigran yang mendapat penyuluhan di Kabupaten Sragen? | |
| 1304 | Calon Transmigrasi atau Transmigrasi yang mampu implementasi hasil penyuluhan | Transmigran | Jumlah penduduk yang mengikuti kegiatan penyuluhan dan mampu mengimplementasikan hasilnya | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah calon transmigran atau transmigran yang mampu implementasi hasil penyuluhan di Kabupaten Sragen? | |
| 1305 | Data Kepala Keluarga asal dan tujuan | Transmigran | Jumlah Transmigran dari kabupaten/kota diluar kabupaten/kota dimana kawasan transmigrasi berada yang difasilitasi pemindahannya ke kawasan transmigrasi. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah transmigran yang difasilitasi pemindahannya ke kawasan transmigras di Kabupaten Sragen? | |
| 1306 | Data bangunan yang dimiliki | Bangunan, Transmigran | Jumlah bangunan satuan permukiman dan sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah pusat pendanaan APBN dan diserahkan kepada para transmigran di kawasan transmigrasi. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah bangunan yang diserahkan kepada transmigran di Kabupaten Sragen? | |
| 1307 | Data Kepala Keluarga yang beradaptasi | Adaptasi, Transmigran | Jumlah kepala keluarga yang mampu menyesuaikan diri dan jumlah kepala keluarga yang tidak mampu menyesuaikan diri. Penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi adalah terlaksananya penyesuaian transmigrasn di lingkungan yang baru pada satuan permukiman transmigrasi dengan alat ukur jumlah KK transmigran yang mampu menyesuaikan diri di satuan permukiman transmigrasi dengan satuan kepala keluarga berdasarkan NSPK Tata cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan dilaksanakan oleh Bidang transmigrasi. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kepala keluarga transmigran yang beradaptasidi Kabupaten Sragen? | |
| 1308 | Data Kepala Keluarga transmigrasi yg dibina | Transmigran | Jumlah Kepala Keluarga transmigrasi yang dibina yang bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap pemantapan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah kepala keluarga transmigrasi yang dibina di Kabupaten Sragen? | |
| 1309 | Data SP pemantapan dan SP penguatan | Satuan Permukiman (SP) | Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan, dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi, kelembagaan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap pemantapan. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah SP pemantapan dan SP penguatan di Kabupaten Sragen? | |
| 1310 | Jenis Sarpras yang telah memenuhi kriteria | Sarpras Transmigran | Sarpras yang telah memenuhi kriteria merujuk pada lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran. Lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigranadalah lingkungan huniak fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi yang telah disiapkan dengan alat ukur pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang) dengan satuan dokumen yang dilaksanakan berdasarkan NSPK | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jenis sarpras transmigran yang telah memenuhi kriteria di Kabupaten Sragen? | |
| 1311 | Ketersedian sarpras di lokasi penempatan | Ketersedian sarpras | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah ketersedian sarpras di lokasi penempatan transmigrasi di Kabupaten Sragen? | ||
| 1312 | Kepala Keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi (animo) | Program transmigrasi | Jumlah penduduk asal yang berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Kepala Keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi (animo) di Kabupaten Sragen? | |
| 1313 | Luas tanah transmigrasi | Program transmigrasi | Luas bidang tanah di kawasan transmigrasi dengan batasbatas yang jelas | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa luas tanah transmigrasi di Kabupaten Sragen? | |
| 1314 | Luas tanah pembangunan kawasan transmigrasi | Program transmigrasi | Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi adalah tersedianya tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi dengan alat ukur luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi berdasarkan NSPK | Tahunan | Float | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa luas tanah pembangunan kawasan transmigrasi di Kabupaten Sragen? | |
| 1315 | Satuan Permukiman yang dikembangkan | Satuan Permukiman | Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan, yang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapanan, dengan satuan Satuan Permukiman (SP) | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan di Kabupaten Sragen? | |
| 1316 | Transmigran yang diberangkatkan | Transmigran | Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan pengangkutan dari provinsi asal sampai ke embarkasi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah transmigran yang diberangkatkan di Kabupaten Sragen? | |
| 1317 | Transmigran yang ditampung | Transmigran | Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan penampungan di provinsi daerah asal | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah transmigran yang ditampung di Kabupaten Sragen? | |
| 1318 | Transmigran yang memperoleh layanan kesehatan | Transmigran | Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan kesehatan di penampungan provinsi daerah asal | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah transmigran yang memperoleh layanan kesehatan di Kabupaten Sragen? | |
| 1319 | Transmigran yang mendapatkan pendampingan | Transmigran | Jumlah transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan provinsi sampai ke lokasi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah transmigran yang mendapatkan pendampingan di Kabupaten Sragen? | |
| 1320 | Transmigran yang mengikuti penyuluhan sebelum keberangkatan | Transmigran | Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi yang mendapatkan penyuluhan agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah transmigran yang mengikuti penyuluhan sebelum keberangkatan di Kabupaten Sragen? | |
| 1321 | Transmigran yang telah diberikan bantuan permodalan | Transmigran | Jumlah bantuan permodalan yang diberikan kepada transmigrasi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah transmigran yang telah diberikan bantuan permodalan di Kabupaten Sragen? | |
| 1322 | Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan | Transmigran | Jumlah transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan di Kabupaten Sragen? | |
| 1323 | Nama Program Pelatihan | Program Pelatihan | Jumlah Program PBK. Program PBK yang merupakan suatu rumusan tertulis yang memuat secara komprehensif rancangan pencapaian kompetensi sebagai pedoman pelaksanaan pelatihan yang penyelenggaraanya berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah program pelatihan di Kabupaten Sragen? |
| 1324 | Lokasi yang diusulkan | Lokasi yang diusulkan | Penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi adalah terlaksananya penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan alat ukur dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan satuan dokumen berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ... | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Lokasi yang di usulkan di Kabupaten Sragen? |
| 1325 | Lokasi yang diusulkan | Lokasi yang diusulkan | Penyediaan dokumen perwujudan kawasann transmigrasi aalah tersedianya dokumen perwujudan kawasan yang dijadikan dasar untuk pembangunan permukiman transmigrasi berdasarkan NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani ketransmigrasian. | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Lokasi yang di usulkan di Kabupaten Sragen? |
| 1326 | Lokasi yang memiliki potensi | Lokasi yang memiliki potensi | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Lokasi yang memiliki potensi di Kabupaten Sragen? |
| 1327 | Lokasi Penempatan | Lokasi Penempatan | Pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota adalah terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan alat ukur jumlah transmigran yang ditempatkan dengan satuan orang berdasarkan NSPK ... yang dilaksanakan oleh bidang ... | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa Jumlah Lokasi Pemenpatan di Kabupaten Sragen? |
| 1328 | Peraturan Perusahaan (WLKP Online) | Peraturan Perusahaan (WLKP Online) | Jumlah Peraturan Perusahaan pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syaratsyarat kerja dan tata tertib perusahaan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Peraturan Perusahaan (WLKP Online)? | |
| 1329 | Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online) | Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online) | Jumlah Perjanjian Kerja Bersama pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online Jumlah Perjanjian Kerja Bersama pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syaratsyarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online)? | |
| 1330 | Data kabupaten yang berpotensi menjadi calon kawasan transmigrasi | Data kabupaten yang berpotensi menjadi calon kawasan transmigrasi | Dokumen usulan Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi. | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data kabupaten yang berpotensi menjadi calon kawasan transmigrasi? | |
| 1331 | Laporan hasil koordinasi kerja sama | Laporan hasil koordinasi kerja sama | Naskah kerjasama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Laporan hasil koordinasi kerja sama? | |
| 1332 | Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Rekomendasi Kebijakan | Rekomendasi Kebijakan adalah suatu naskah ringkas yang disampaikan kepada pemerintah dan/atau kementerian/lembaga yang berisi masukan tentang tindakantindakan yang harus diputus atau diambil dalam menyelesaikan suatu isu. | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Standar Keluaran Kebijakan Kemaritiman Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun di Kabupaten Sragen? |
| 1333 | Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | Rekomendasi Kebijakan | Rekomendasi Kebijakan adalah suatu naskah ringkas yang disampaikan kepada pemerintah dan/atau kementerian/lembaga yang berisi masukan tentang tindakantindakan yang harus diputus atau diambil dalam menyelesaikan suatu isu. | Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Standar Keluaran Kebijakan Kemaritiman Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun di Kabupaten Sragen? |
| 1334 | Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Pendampingan dan Asistensi | Konsep Perangkat Daerah Yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Didefinisikan sebagai Lembaga atau unit yang memberikan dukungan teknis, bimbingan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. | Satu Data Indonesia | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sragen? |
| 1335 | Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Pendampingan dan Asistensi | Reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. | PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 – 2025 | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sragen? |
| 1336 | Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Pemberantasan Korupsi | Pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. | Pusat edukasi antikorupsi | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Sragen? |
| 1337 | Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Pendampingan dan Asistensi | Integritas adalah konsistensi dalam perilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi, serta kejujuran dalam berinteraksi dengan atasan, rekan kerja, bawahan, dan pemangku kepentingan. Individu yang berintegritas juga mampu mendorong terciptanya budaya etika yang tinggi, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan atau keputusan yang diambil, termasuk risiko yang menyertainya. | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas di Kabupaten Sragen? |
| 1338 | Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | Gladi Kesiapsiagaan Bencana | Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana prioritas kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih aspek manajerial maupun teknis dalam hal komunikasi, koordinasi, maupun pengerahan sumber daya untuk penanganan darurat bencana berdasarkan skenario yang disusun mendekati kondisi sebenarnya | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan di Kabupaten Sragen? |
| 1339 | Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran | Pemadam Kabakaran yang Tersertifikasi | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah | Permendagri Nomor 16 Tahun 2009tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Sragen? |
| 1340 | Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran | Pemadam Kabakaran yang Tersertifikasi | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah | Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan kebakaran di Kabupaten Sragen? |
| 1341 | Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | Desa/Kelurahan yang Terbina | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Desa/Kelurahan yang terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di Kabupaten Sragen? |
| 1342 | Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi | Kajian Resiko Bencana | Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal dalam bentuk data dan peta yang memberikan analisa ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana untuk mengetahui potensi masyarakat terdampak, potensi kerugian, dan potensi kerusakan lingkungan bila terjadi bencana dan digunakan untuk menyusun kebijakan strategi penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen kajian resiko bencana yang dilegalisasi di Kabupaten Sragen? |
| 1343 | Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat | SOP | SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki oleh Kab/Kota | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Sragen? |
| 1344 | Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman MasyaraDokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkankat yang Telah Dibuat | SOP | SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki dan telah di mutahirkan oleh Kab/Kota | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah dimutakhirkan di Kabupaten Sragen? |
| 1345 | Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana | Korban bencana yang mendapatkan bantuan | Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik evakuasi korban bencana di Kabupaten Sragen? |
| 1346 | Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana | Korban bencana yang mendapatkan bantuan | Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan korban bencana di Kabupaten Sragen? |
| 1347 | Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana | Pencarian korban bencana | Merupakan pelaksanaan pencarian Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk upaya untuk menemukan korban bencana di lokasi bencana | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah korban bencana yang berhasil ditemukan per jenis kejadian bencana di Kabupaten Sragen? |
| 1348 | Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana | Upaya pertolongan korban bencana | Merupakan memberikan pertolongan pada Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk menolong korban bencana pada tempat kejadian bencana | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah korban bencana yang berhasil ditolong per jenis kejadian bencana di Kabupaten Sragen? |
| 1349 | Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | Evakuasi korban bencana | Merupakan pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk memindahkan/mengevakuasi korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman | Renstra | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah korban yang berhasil dievakuasi per jenis kejadian bencana di Kabupaten Sragen? |
| 1350 | Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | KIE | Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten/kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya di Kabupaten Sragen? |
| 1351 | Orang yang Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | Pelayanan dasar SPM SUB (Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana) | Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten/kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi rawan bencana di Kabupaten Sragen? |
| 1352 | Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara | Peralatan Penyelamatan Diri | Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Penyediaan Peralatan keselamatan diri di kawasan rawan bencana daerah Kabubpaten/Kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah peralatan keselamatan diri yang tersedia untuk warga negara di Kabupaten Sragen? |
| 1353 | Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga | Peralatan Penyelamatan Diri | Merupakan penyediaan alat peyelamatan diri bagi keluarga yang tinggal di daerah rawan bencana lingkup daerah kabupaten/kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah peralatan keselamatan diri yang tersedia untuk keluarga yang tinggal di kawasan rawan bencana Kabupaten Sragen? |
| 1354 | Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas | Peralatan Penyelamatan Diri | Merupakan Penyediaan Peralatan penyelamatan diri bagi petugas operasi kedaruratan bencana daerah kabubpaten/kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah peralatan keselamatan diri yang tersedia untuk petugas operasi kedaruratan bencana di Kabupaten Sragen? |
| 1355 | Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya | Pengembangan personil TRC | Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas manajerialnya dalam hal koordinasi/ dukungan bagi dan/atau di wilayah kabupaten/kota untuk melakukan penanganan awal, penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang ditingkatkan kapasitas manajerialnya di Kabupaten Sragen? |
| 1356 | Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis | Pengembangan personil TRC | Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas teknis operasionalnya dalam hal meningkatkan kecepatan respon time untuk dukungan penanganan awal daurat bencana di wilayah kabupaten/kota untuk melakukan penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang ditingkatkan kapasitas teknisnya di Kabupaten Sragen? |
| 1357 | Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi Bencana | Pelayanan dasar SPM SUB (Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana) | Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk pelatihan mitigasi bencana dalam tangka peningkatan kemampuan dan keterampilan warga negara di wilayah kabupaten/kota untuk mengenali potensi risiko bencana yang menjadi kewenangan kabupaten.kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahwarga negara yang mendapatkan pelatihan mitigasi bencana di Kabupaten Sragen? |
| 1358 | Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana | Pelayanan dasar SPM SUB (Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana) | Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk pelatihan pencegahan bencana dalam tangka peningkatan kemampuan dan keterampilan warga negara di wilayah kabupaten/kota untuk meperkuat aspek pencegahan terhadap bencana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlahwarga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan bencana di Kabupaten Sragen? |
| 1359 | Data Kebencanaan yang tersedia | Kebencanaan | Data kebencanaan adalah Data mengenai Bencana yang sesuai kriteria dan ditetapkan oleh walidata bencana yang disediakan secara bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi urusan kabupaten/kota | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Data Kebencanaan yang tersedia di Kabupaten Sragen? |
| 1360 | Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Pengendalian penyediaan sarana prasarana | Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll). aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar SPM SUB | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Kabupaten Sragen? |
| 1361 | Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Kerja Sama Antar Kemitraan | Merupakan dokumen yang berisi perjanjian kesepakatan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di tingkat provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sragen? |
| 1362 | Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana | Kerja Sama Antar Lembaga | Merupakan dokumen yang berisi perjanjian kesepakatan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundangundangan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Kerja Sama antar lembaga dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sragen? |
| 1363 | Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | Penetapan Status Darurat Bencana | SKPDB merupakan dokumen yang berisikan mekanisme koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh unsur dalam organisasi Komando Darurat Bencana untuk penanganan darurat bencana | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen SK Penetapa Status darurat bencana dan SKPDB di Kabupaten Sragen? |
| 1364 | Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Pemberdayaan perlindungan masyarakat | Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Sragen? |
| 1365 | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB Terpadu | Status Darurat Bencana dan SKPDB | Merupakan pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit adalah penanganan awal KLB yang ditingkatkan statusnya menjadi darurat bencana non alam, dengan alat ukur SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB Terpadu di Kabupaten Sragen? |
| 1366 | Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota | Satgas Linmas | Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Satgas Linmas di Kabupaten Sragen? |
| 1367 | Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP | Tim penilai angka kredit dan sekretariat pengelolaan jabatan fungsional Pol PP | Tim penilai angka kredit adalah tim yang menilai angka kredit Jabatan Fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP adalah Sekretariat yang melakukan tugas pembinaan jabatan fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 | SIPD RI | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Tim penilai angka kredit dan sekretariat pengelolaan jabatan fungsional Pol PP di Kabupaten Sragen? |
| 1368 | Orang yang mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah | Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah | Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan, yang salah satunya melalui sosialisasi | Undangundang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Sragen? |
| 1369 | Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan | Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah | Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan, yang salah satunya melalui sosialisasi | Undangundang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan di Kabupaten Sragen? |
| 1370 | Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | Fasilitasi Naskah Akademik | Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan UndangUndang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. | UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan di Kabupaten Sragen? |
| 1371 | Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | Dokumen, Tata Tertib DPRD | Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD. | PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun di Kabupaten Sragen? |
| 1372 | Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | Sosialisasi Peraturan Daerah | Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan, yang salah satunya melalui sosialisasi | Undangundang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen? |
| 1373 | Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | Dokumen KUA dan PPAS | KUA adalah dokumen yang disusun oleh Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai acuan awal dalam penyusunan APBD. PPAS adalah dokumen yang merinci alokasi anggaran yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam KUA. | bbpmpjateng | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS di Kabupaten Sragen? |
| 1374 | Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD. | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli di Kabupaten Sragen? |
| 1375 | Tenaga Ahli Fraksi | Tenaga Ahli Fraksi | Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah tenaga ahli fraksi di Kabupaten Sragen? |
| 1376 | Dokumen PokokPokok Pikiran DPRD yang Disusun | Dokumen PokokPokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen PokokPokok Pikiran DPRD yang sudah disusun | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen PokokPokok Pikiran DPRD yang Disusun di Kabupaten Sragen? |
| 1377 | Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah | Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah, Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan, yang salah satunya melalui sosialisasi | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undangundang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Sragen? |
| 1378 | Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun | Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang sudah disusun, informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undangundang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun di Kabupaten Sragen? |
| 1379 | Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan | Sosialisasi, Raperda | Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan, yang salah satunya melalui sosialisasi | Undangundang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan | Tahunan | Integer | - | Isian harus terisi, apabila tidak ada maka diisikan 0 (nol) | Berapa jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan di Kabupaten Sragen? |