Ewalidata SIPD adalah sistem yang digunakan dalam pengelolaan data dan informasi pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD digunakan untuk mendukung perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.
Metadata Indikator merupakan suatu metadata yang dikumpulkan dalam kaitannya dengan informasi yang melekat pada indikator yang dihasilkan dari suatu kegiatan statistik. Secara sederhana, metadata indikator adalah informasi dari indikator.
| NO | Nama Variabel | Konsep | Definisi | Interpretasi | Metode/Rumus Perhitungan | Ukuran | Satuan | Klasifikasi Penyajian | Apakah Indikator Komposit | Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun | Nama Indikator Pembangun | Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun | Nama Variabel Pembangun | Level Estimasi | Apakah Dapat Diakses Umum ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar | Pangan segar | Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat merupakan perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan dengan jumlah total sampel yang diuji | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan | (Jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan atau mutu pangan / jumlah total sampel yang diuji) * 100% | Nilai | 0 | Wilayah | 1 | 0 | 1. Jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan 2. Jumlah total sampel yang diuji | 0 | 0 | 0 | Kabupaten/Kota | 1 |
| 2 | Jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan | Sampel pangan segar | Banyaknya sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan | Menjumlahkan total sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 3 | Jumlah total sampel yang diuji | Sampel yang diuji | Banyaknya total sampel yang diuji | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar total sampel yang diuji | Menjumlahkan total sampel yang diuji | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total sampel yang diuji | Kabupaten/Kota | 1 |
| 4 | Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kasus penyakit hewan menular | Penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dibandingkan tahun sebelumnya dalam satu daerah kab/kota | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis | (Jumlah kasus penyakit hewan menular dan zoonosis tahun n1 dikurangi dengan Jumlah kasus penyakit hewan menular dan zoonosis tahun n) | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kasus penyakit hewan menular dan zoonosis | Kabupaten/Kota | 1 |
| 5 | Jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun | Pembinaan pelaku usaha | Banyaknya dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun. | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun | Akumulasi dari dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhanyang sudah disusun | Total | Tanpa satuan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun | Kabupaten/Kota | 1 |
| 6 | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Peningkatan Ketahanan Pangan | Banyaknya keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga | Akumulasi keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga | Total | Tanpa satuan | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Kabupaten/kota | 1 |
| 7 | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara | Cadangan Pangan Pemerintah | Banyaknya cadangan pangan pemerintah yang terpelihara | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak cadangan pangan pemerintah yang terpelihara | Akumulasi cadangan pangan pemerintah yang terpelihara | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara | Kabupaten/kota | 1 |
| 8 | Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah | Cadangan Pangan | Banyaknya pengadaan cadangan pangan pemerintah | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak pengadaan cadangan pangan pemerintah | Akumulasi pengadaan cadangan pangan pemerintah | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah | Kabupaten/Kota | 1 |
| 9 | Jumlah Alat Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Alat Penangkapan Ikan | Banyaknya Alat Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak Alat Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Akumulasi Alat Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alat Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 10 | Jumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Alat Bantu Penangkapan Ikan | Banyaknya Alat Bantu Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak Alat Bantu Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Akumulasi Alat Bantu Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alat Bantu Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 11 | Jumlah Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Sarana Pendukung Penangkapan Ikan | Banyaknya Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Akumulasi Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 12 | Jumlah sarana keselamatan pelayaran yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Sarana Keselamatan Pelayaran | Banyaknya sarana keselamatan pelayaran yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak sarana keselamatan pelayaran yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Akumulasi sarana keselamatan pelayaran yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sarana keselamatan pelayaran yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 13 | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi | Balai Penyuluh | Banyaknya Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi | Akumulasi Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 14 | Jumlah Benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji atau benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lainlain) yang tersedia | Benih bersertifikat | Banyaknya Benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji atau benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lainlain) yang tersedia | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak Benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji atau benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lainlain) yang tersedia | Akumulasi Benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji atau benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lainlain) yang tersedia | Total | Ton | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji atau benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lainlain) yang tersedia | Kabupaten/Kota | 1 |
| 15 | Jumlah Benih Ternak yang beredar | Benih Ternak | Banyaknya Benih Ternak yang beredar | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak Benih Ternak yang beredar | Akumulasi Benih Ternak yang beredar | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benih Ternak yang beredar | Kabupaten/Kota | 1 |
| 16 | Jumlah Benih ternak yang bermutu | Benih Ternak | Banyaknya Benih ternak yang bermutu | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak benih ternak yang bermutu | Akumulasi benih ternak yang bermutu | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benih ternak yang bermutu | Kabupaten/Kota | 1 |
| 17 | Jumlah benih ternak yang bersertifikat | Benih Ternak | Banyaknya benih ternak yang bersertifikat | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak benih ternak yang bersertifikat | Akumulasi benih ternak yang bersertifikat | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benih ternak yang bersertifikat | Kabupaten/Kota | 1 |
| 18 | Jumlah benih ternak yang dibutuhkan | Benih Ternak | Banyaknya benih ternak yang dibutuhkan | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak benih ternak yang dibutuhkan | Akumulasi benih ternak yang dibutuhkan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benih ternak yang dibutuhkan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 19 | Jumlah benih ternak yang tersedia | Benih Ternak | Banyaknya benih ternak yang tersedia | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak benih ternak yang tersedia | Akumulasi benih ternak yang tersedia | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benih Ternak yang tersedia | Kabupaten/Kota | 1 |
| 20 | Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali | Daerah terdampak wabah yang terkendali | Banyaknya daerah terdampak wabah yang terkendali | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak daerah terdampak wabah yang terkendali | Akumulasi daerah terdampak wabah yang terkendali | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Daerah terdampak wabah yang terkendali | Kabupaten/Kota | 1 |
| 21 | Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | Balai Penyuluh | Banyaknya eksisting balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak eksisting balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | Akumulasi jumlah eksisting balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | Kabupaten/Kota | 1 |
| 22 | Jumlah Eksisting DAM Parit | DAM Parit | Banyaknya eksisting DAM parit | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak eksisting DAM parit | Akumulasi jumlah eksisting eksisting DAM parit | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eksisting DAM parit | Kabupaten/Kota | 1 |
| 23 | Jumlah Eksisting Embung Pertanian | Embung Pertanian | Banyaknya eksisting embung pertanian | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak eksisting embung pertanian | Akumulasi jumlah eksisting embung pertanian | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Embung Pertanian | Kabupaten/Kota | 1 |
| 24 | Jumlah Eksisting Gedung UPTD Pertanian | UPTD Pertanian | Banyaknya eksisting UPTD pertanian | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak eksisting UPTD pertanian | Akumulasi jumlah eksisting UPTD pertanian | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | EksistingUPTD pertanian | Kabupaten/Kota | 1 |
| 25 | Jumlah Eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jaringan Irigasi Usaha Tani | Banyaknya eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani | Akumulasi jumlah eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani | Kabupaten/Kota | 1 |
| 26 | Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota | Lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota | Banyaknya eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota | Akumulasi jumlah eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 27 | Jumlah Eksisting Obat Hewan yang beredar | Obat Hewan | Banyaknya eksisting obat hewan yang beredar | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak eksisting obat hewan yang beredar | Akumulasi jumlah eksisting obat hewan yang beredar | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eksisting obat hewan yang beredar | Kabupaten/Kota | 1 |
| 28 | Jumlah Eksisting Penyuluh Pertanian ASN | Penyuluh Pertanian ASN | Banyaknya eksisting penyuluh pertanian ASN | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak eksisting penyuluh pertanian ASN | Akumulasi jumlah eksisting penyuluh pertanian ASN | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eksisting Penyuluh Pertanian ASN | Kabupaten/Kota | 1 |
| 29 | Jumlah Eksisting Pos Pemeriksaan Hewan | Pos Pemeriksaan Hewan | Banyaknya eksisting Pos Pemeriksaan Hewan | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak eksisting Pos Pemeriksaan Hewan | Akumulasi jumlah eksisting Pos Pemeriksaan Hewan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pos Pemeriksaan Hewan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 30 | Jumlah Eksisting Prasarana Hortikultura Lainnya | Prasarana Hortikultura | Banyaknya prasarana hortikultura lainnya yang berfungsi baik | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak eksisting Prasarana Hortikultura Lainnya | Akumulasi jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prasarana Hortikultura Lainnya | Kabupaten/Kota | 1 |
| 31 | JumlahEksisting Prasarana Perkebunan Lainnya | Prasarana Perkebunan | Banyaknya prasarana perkebunan lainnya yang berfungsi baik | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak eksisting Prasarana Perkebunan Lainnya | Akumulasi jumlah Prasarana Perkebunan Lainnya | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prasarana Perkebunan Lainnya | Kabupaten/Kota | 1 |
| 32 | Jumlah Eksisting Prasarana Peternakan Lainnya | Peternakan Lainnya | Banyaknya prasarana peternakan lainnya yang berfungsi baik | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak eksisting Prasarana Peternakan Lainnya | Akumulasi jumlah Prasarana Peternakan Lainnya | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prasarana Peternakan Lainnya | Kabupaten/Kota | 1 |
| 33 | Jumlah Eksisting Prasarana Tanaman Pangan Lainnya | Prasarana Tanaman Pangan | Banyaknya prasarana tanaman pangan lainnya yang berfungsi baik | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak eksisting Prasarana Tanaman Pangan Lainnya | Akumulasi jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prasarana Tanaman Pangan Lainnya | Kabupaten/Kota | 1 |
| 34 | Jumlah Eksisting Puskeswan | Penyuluh Pertanian ASN | Banyaknya eksisting Puskeswan | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak Puskeswan yang ada di suatu wilayah | Akumulasi jumlah eksisting Puskeswan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puskeswan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 35 | Jumlah Eksisting Sarana Pendukung | Sarana Pendukung Pertanian | Banyaknya eksisting sarana pendukung | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak sarana pendukung di suatu wilayah | Menjumlahkan total eksisting sarana pendukung di suatu wilayah | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eksisting Sarana Pendukung | Kabupaten/Kota | 1 |
| 36 | Eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terbangun | Fasilitas Kesehatan Hewan | Banyaknya Eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terbangun | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar Eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terbangun | Menjumlahkan total Eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terbangun | Total | 0 | Wilayah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terbangun | Kabupaten/Kota | 1 |
| 37 | Jumlah Eksisting UPTD Pembibitan dan UPTD Produksi Ternak | UPTD Pembibitan dan UPTD Produksi Ternak | Banyaknya Eksisting UPTD Pembibitan dan UPTD Produksi Ternak di suatu wilayah | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar Eksisting UPTD Pembibitan dan UPTD Produksi Ternak di suatu wilayah | Menjumlahkan total Eksisting UPTD Pembibitan dan UPTD Produksi Ternak di suatu wilayah | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eksisting UPTD Pembibitan dan UPTD Produksi Ternak | Kabupaten/Kota | 1 |
| 38 | Jumlah Esksisting Rumah Potong Hewan | Rumah Potong Hewan | Banyaknya esksisting Rumah Potong Hewan | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar Esksisting Rumah Potong Hewan | Menjumlahkan total Esksisting Rumah Potong Hewan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esksisting Rumah Potong Hewan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 39 | Jumlah hewan yang berhasil ditangani | Hewan yang berhasil ditangani | Banyaknya hewan yang berhasil ditangani di suatu wilayah | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar hewan yang berhasil ditangani di suatu wilayah | Menjumlahkan total hewan yang berhasil ditangani di suatu wilayah | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hewan yang berhasil ditangani | Kabupaten/Kota | 1 |
| 40 | Jumlah infrastruktur peternakan yang direhabilitasi dan rekonstruksi | Infrastruktur peternakan | Banyaknya infrastruktur peternakan yang direhabilitasi dan rekonstruksi | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak infrastruktur peternakan yang direhabilitasi dan rekonstruksi | Menjumlahkan total infrastruktur peternakan yang direhabilitasi dan rekonstruksi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Infrastruktur peternakan yang direhabilitasi dan rekonstruksi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 41 | Jumlah Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola | Jaringan Irigasi | Banyaknya jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola | Menjumlahkan total jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola | Kabupaten/Kota | 1 |
| 42 | Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan | Sarana Pascapanen Perkebunan | Banyaknya kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan | Menjumlahkan total kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 43 | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk | Kelembagaan Ekonomi Petani | Banyaknya Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Kelembagaan Ekonomi Petani | Menjumlahkan total Kelembagaan Ekonomi Petani | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk | Kabupaten/Kota | 1 |
| 44 | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya | Kelembagaan Penyuluhan Pertanian | Banyaknya Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya | Menjumlahkan total Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya | Kabupaten/Kota | 1 |
| 45 | Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya | Kelembagaan Petani | Banyaknya kelembagaan petani di desa yang ditingkatkan kapasitasnya | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak kelembagaan petani di desa yang ditingkatkan kapasitasnya | Menjumlahkan total kelembagaan petani di desa yang ditingkatkan kapasitasnya | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya | Kabupaten/Kota | 1 |
| 46 | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya | Kelembagaan Petani | Banyaknya Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya | Menjumlahkan total Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya | Kabupaten/Kota | 1 |
| 47 | Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan | Penyuluhan kelompok tani | Banyaknya kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan | Menjumlahkan total kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 48 | Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik | Sarana pascapanen Perkebunan | Banyaknya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik | Menjumlahkan total ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik | Kabupaten/Kota | 1 |
| 49 | Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak | Sarana pascapanen Perkebunan | Banyaknya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak | Menjumlahkan total ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak | Kabupaten/Kota | 1 |
| 50 | Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik | Sarana pengolahan hasil Perkebunan | Banyaknya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik | Menjumlahkan total ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik | Kabupaten/Kota | 1 |
| 51 | Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak | Sarana pengolahan hasil Perkebunan | Banyaknya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak | Menjumlahkan total ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak | Kabupaten/Kota | 1 |
| 52 | Jumlah Korporasi Petani | Korporasi Petani | Banyaknya Korporasi Petani di suatu wilayah | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Korporasi Petani di suatu wilayah | Menjumlahkan total Korporasi Petani di suatu wilayah | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Korporasi Petani | Kabupaten/Kota | 1 |
| 53 | Jumlah layanan jasa medik veteriner | Layanan jasa medik veteriner | Banyaknya Layanan jasa medik veteriner | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Layanan jasa medik veteriner | Menjumlahkan total Layanan jasa medik veteriner | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Layanan jasa medik veteriner | Kabupaten/Kota | 1 |
| 54 | Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Hortikultura | Luas area Bencana Alam | Banyaknya Luas area Bencana Alam Bidang Hortikultura | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semain besar Luas area Bencana Alam Bidang Hortikultura | Menunjukkan total Luas area Bencana Alam Bidang Hortikultura | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luas area Bencana Alam Bidang Hortikultura | Kabupaten/Kota | 1 |
| 55 | Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan | Luas area Bencana Alam | Banyaknya Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan | Menjumlahkan total Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 56 | Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Hortikultura yang ditanggulangi | Luas area Bencana Alam | Banyaknya Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Hortikultura yang ditanggulangi | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Hortikultura yang ditanggulangi | Menjumlahkan total Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Hortikultura yang ditanggulangi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Hortikultura yang ditanggulangi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 57 | Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan yang ditanggulangi | Luas area Bencana Alam | Banyaknya Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan yang ditanggulangi | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan yang ditanggulangi | Menjumlahkan total Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan yang ditanggulangi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan yang ditanggulangi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 58 | Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan | Luas area terdampak Perubahan Iklim | Banyaknya Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan | Menjumlahkan total Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 59 | Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani | Luas area terdampak Perubahan Iklim | Banyaknya Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani | Menjumlahkan total Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani | Kabupaten/Kota | 1 |
| 60 | Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura | Luas Serangan OPT | Banyaknya luas serangan OPT Hortikultura | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar luas serangan OPT Hortikultura | Menjumlahkan total luas serangan OPT Hortikultura | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luas Serangan OPT Hortikultura | Kabupaten/Kota | 1 |
| 61 | Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan | Luas Serangan OPT | Banyaknya luas serangan OPT Perkebunan | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar luas serangan OPT Perkebunan | Menjumlahkan total luas serangan OPT Perkebunan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luas Serangan OPT Perkebunan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 62 | Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan | Luas Serangan OPT | Banyaknya Luas Serangan OPT Tanaman Pangan | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar Luas Serangan OPT Tanaman Pangan | Menjumlahkan total Luas Serangan OPT Tanaman Pangan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luas Serangan OPT Tanaman Pangan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 63 | Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani | Luas Serangan OPT | Banyaknya Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani | Menjumlahkan total Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani | Kabupaten/Kota | 1 |
| 64 | Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani | Luas Serangan OPT | Banyaknya Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani | Menjumlahkan total Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani | Kabupaten/Kota | 1 |
| 65 | Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani | Luas Serangan OPT | Banyaknya Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani | Menjumlahkan total Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani | Kabupaten/Kota | 1 |
| 66 | Jumlah Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas | Medik Veteriner | Banyaknya Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas | Menjumlahkan total Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas | Kabupaten/Kota | 1 |
| 67 | Jumlah Paramedik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas | Paramedik Veteriner | Banyaknya Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas | Menjumlahkan total Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paramedik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas | Kabupaten/Kota | 1 |
| 68 | Jumlah sarana dan prasarana pascapanen perkebunan | sarana dan prasarana pascapanen perkebunan | Banyaknya sarana dan prasarana pascapanen perkebunan | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak sarana dan prasarana pascapanen perkebunan | Menjumlahkan total sarana dan prasarana pascapanen perkebunan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | sarana dan prasarana pascapanen perkebunan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 69 | Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan | Penggunaan Sarana dan prasarana pascapanen perkebunan | Banyaknya penggunaan sarana pascapanen Perkebunan | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak penggunaan sarana pascapanen Perkebunan | Menjumlahkan total penggunaan sarana pascapanen Perkebunan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | penggunaan sarana pascapanen Perkebunan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 70 | Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan | Penggunaan Sarana dan prasarana pascapanen tanaman pangan | Banyaknya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan | Menjumlahkan total penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 71 | Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik | Penggunaan Sarana dan prasarana pascapanen perkebunan | Banyaknya penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik | Menjumlahkan total penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Penggunaan Sarana dan prasarana pascapanen perkebunan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 72 | Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik | Penggunaan Sarana dan prasarana pascapanen tanaman pangan | Banyaknya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik | Menjumlahkan total penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Penggunaan Sarana dan prasarana pascapanen tanaman pangan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 73 | Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak | Penggunaan Sarana dan prasarana pascapanen perkebunan | Banyaknya penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak | Menjumlahkan total penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak | Kabupaten/Kota | 1 |
| 74 | Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak | Penggunaan Sarana dan prasarana pascapanen tanaman pangan | Banyaknya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak | Menjumlahkan total penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak | Kabupaten/Kota | 1 |
| 75 | Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan | Sarana pengolahan hasil Perkebunan | Banyaknya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan | Menjumlahkan total penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 76 | Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik | Sarana pengolahan hasil perkebunan | Banyaknya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik | Menjumlahkan total penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik | Kabupaten/Kota | 1 |
| 77 | Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak | Sarana pengolahan hasil perkebunan | Banyaknya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak | Menjumlahkan total penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak | Kabupaten/Kota | 1 |
| 78 | Jumlah pengolahan hasil perkebunan | Pengolahan hasil perkebunan | Banyaknya pengolahan hasil perkebunan | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengolahan hasil perkebunan | Akumulasi Jumlah pengolahan hasil perkebunan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pengolahan hasil perkebunan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 79 | Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan | Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan | Banyaknya Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan | Akumulasi Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 80 | Jumlah perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan | Perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan | Banyaknya perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan | Akumulasi perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 81 | Jumlah Petugas Medik Veteriner | Petugas Medik Veteriner | Banyaknya Petugas Medik Veteriner | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Petugas Medik Veteriner | Akumulasi Jumlah Petugas Medik Veteriner | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Petugas Medik Veteriner | Kabupaten/Kota | 1 |
| 82 | Jumlah Petugas Pengawas Mutu Pakan yang mengikuti pengembangan kapasitas | Petugas Pengawas Mutu Pakan yang mengikuti pengembangan kapasitas | Banyaknya Petugas Pengawas Mutu Pakan yang mengikuti pengembangan kapasitas | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Petugas Pengawas Mutu Pakan yang mengikuti pengembangan kapasitas | Akumulasi Jumlah Petugas Pengawas Mutu Pakan yang mengikuti pengembangan kapasitas | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Petugas Pengawas Mutu Pakan yang mengikuti pengembangan kapasitas | Kabupaten/Kota | 1 |
| 83 | Jumlah petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | Banyaknya Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | Akumulasi Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 84 | Jumlah prasarana pascapanen hasil perkebunan | Prasarana pascapanen hasil perkebunan | Banyaknya prasarana pascapanen hasil perkebunan | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak prasarana pascapanen hasil perkebunan | Akumulasi Jumlah prasarana pascapanen hasil perkebunan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | prasarana pascapanen hasil perkebunan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 85 | Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan | Prasarana pengolahan hasil perkebunan | Banyaknya prasarana pengolahan hasil perkebunan | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak prasarana pengolahan hasil perkebunan | Akumulasi prasarana pengolahan hasil perkebunan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | prasarana pengolahan hasil perkebunan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 86 | Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang direhabilitasi | Prasarana Peternakan Lainnya yang direhabilitasi | Banyaknya Prasarana Peternakan Lainnya yang direhabilitasi | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyakPrasarana Peternakan Lainnya yang direhabilitasi | Akumulasi Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang direhabilitasi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prasarana Peternakan Lainnya yang direhabilitasi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 87 | Jumlah Produksi Bahan Pakan/Pakan Ternak | Produksi Bahan Pakan/Pakan Ternak | Banyaknya Produksi Bahan Pakan/Pakan Ternak | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Produksi Bahan Pakan/Pakan Ternak | Akumulasi Jumlah Produksi Bahan Pakan/Pakan Ternak | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Produksi Bahan Pakan/Pakan Ternak | Kabupaten/Kota | 1 |
| 88 | Jumlah Rekomendasi Pemasukan HPM | Rekomendasi Pemasukan HPM | Banyaknya Rekomendasi Pemasukan HPM | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Rekomendasi Pemasukan HPM | Akumulasi Jumlah Rekomendasi Pemasukan HPM | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rekomendasi Pemasukan HPM | Kabupaten/Kota | 1 |
| 89 | Jumlah Rekomendasi Pengeluaran HPM | Rekomendasi Pengeluaran HPM | Banyaknya Rekomendasi Pengeluaran HPM | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Rekomendasi Pengeluaran HPM | Akumulasi Jumlah Rekomendasi Pengeluaran HPM | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rekomendasi Pengeluaran HPM | Kabupaten/Kota | 1 |
| 90 | Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun | Rumah Potong Hewan yang dibangun | Banyaknya Rumah Potong Hewan yang dibangun | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Rumah Potong Hewan yang dibangun | Akumulasi Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah Potong Hewan yang dibangun | Kabupaten/Kota | 1 |
| 91 | Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi | Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi | Banyaknya Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi | Akumulasi Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 92 | Jumlah tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang akan dibangun | Tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang akan dibangun | Banyaknya tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang akan dibangun | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang akan dibangun | Akumulasi Jumlah tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang akan dibangun | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang akan dibangun | Kabupaten/Kota | 1 |
| 93 | Jumlah tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang terehabilitasi | Tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang terehabilitasi | Banyaknya tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang terehabilitasi | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang terehabilitasi | Akumulasi Jumlah tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang terehabilitasi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang terehabilitasi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 94 | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | Banyaknya SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | Akumulasi Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | Kabupaten/Kota | 1 |
| 95 | Jumlah SDG Tanaman yang dimanfaatkan | SDG Tanaman yang dimanfaatkan | Banyaknya SDG Tanaman yang dimanfaatkan | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak SDG Tanaman yang dimanfaatkan | Akumulasi Jumlah SDG Tanaman yang dimanfaatkan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SDG Tanaman yang dimanfaatkan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 96 | Jumlah Sertifikat Veteriner HPM | Sertifikat Veteriner HPM | Banyaknya Sertifikat Veteriner HPM | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Sertifikat Veteriner HPM | Akumulasi Jumlah Sertifikat Veteriner HPM | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sertifikat Veteriner HPM | Kabupaten/Kota | 1 |
| 97 | Jumlah wilayah Penanggulangan Zoonosis | Wilayah Penanggulangan Zoonosis | Banyaknya wilayah Penanggulangan Zoonosis | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak wilayah Penanggulangan Zoonosis | Akumulasi Jumlah wilayah Penanggulangan Zoonosis | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | wilayah Penanggulangan Zoonosis | Kabupaten/Kota | 1 |
| 98 | Jumlah wilayah terkendali Zoonosis | Wilayah terkendali Zoonosis | Banyaknya wilayah terkendali Zoonosis | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak wilayah terkendali Zoonosis | Akumulasi Jumlah wilayah terkendali Zoonosis | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wilayah terkendali Zoonosis | Kabupaten/Kota | 1 |
| 99 | Jumlah Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain | Banyaknya Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain | Akumulasi Jumlah Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain | Kabupaten/Kota | 1 |
| 100 | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan | Wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan | Banyaknya wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan | Akumulasi Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 101 | Jumlah Bimbingan Peningkatan Pakan Kewenangan Provinsi | Pakan | Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Bahan yang berkualitas | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah bimbingan peningkatan pakan kewenangan provinsi | Akumulasi bimbingan peningkatan pakan kewenangan provinsi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bimbingan Peningkatan Pakan Kewenangan Provinsi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 102 | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Potong Hewan | Perizinan | Kegiatan administrasi yang dilakukan sebagai salah satu proses penerbitan izin usaha rumah potong hewan | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah penatausahaan penerbitan izin usaha rumah potong hewan | Akumulasi penatausahaan penerbitan izin usaha rumah potong hewan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Potong Hewan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 103 | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan | Perizinan | Kegiatan administrasi yang dilakukan sebagai salah satu proses penerbitan izin usaha rumah sakit hewan/pasar hewan | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah penatausahaan penerbitan izin usaha rumah sakit hewan/pasar hewan | Akumulasi penatausahaan penerbitan izin usaha rumah sakit hewan/pasar hewan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 104 | Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | Petugas Teknis | Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kersehatan Masayarakat Veteriner yang sesuai standar dan mutu dalam rangka peningkatan mutu | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | Akumulasi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 105 | Jumlah Penduduk | Penduduk | Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak jumlah penduduk dalam lingkup Kabupaten/Kota | Penjumlahan dari setiap individu | Penduduk | 0 | Wilayah Umur/Usia Jenis Kelamin Klasifikasi Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Penduduk | Kabupaten/Kota | 1 |
| 106 | Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Dokumen, koordinasi dan sinkronisasi, mutu pangan segar asal tumbuhan | Banyaknya Dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Akumulasi dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 107 | Jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun | Pembinaan | Banyaknya dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang di susun | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang di susun | Akumulasi dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang di susun | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang di susun | Kabupaten/Kota | 1 |
| 108 | Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun | Dokumen, penerapan SOP | Banyaknya Dokumen penerapan SOP kelembagaan yang telah disusun | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak dokumen penerapan SOP kelembagaan yang telah disusun | Akumulasi Dokumen penerapan SOP kelembagaan yang telah disusun | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen penerapan SOP kelembagaan yang telah disusun | Kabupaten/Kota | 1 |
| 109 | Jumlah dokumen SOP kelembagaan yang disusun | Dokumen SOP | Banyaknya Dokumen SOP kelembagaan yang telah disusun | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak dokumen SOP kelembagaan yang telah disusun | Akumulasi Dokumen SOP kelembagaan yang telah disusun | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen SOP kelembagaan yang telah disusun | Kabupaten/Kota | 1 |
| 110 | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala | Koordinasi dan sinkronisasi | Banyaknya koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala yang dilaksanakan | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala | Akumulasi koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala | Kabupaten/Kota | 1 |
| 111 | Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) | Fasilitasi, Distribusi Pangan (FDP) | Banyaknya pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) | Akumulasi pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) | Kabupaten/Kota | 1 |
| 112 | Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar | Gerakan Pangan Murah | Banyaknya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar | Akumulasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar | Kabupaten/Kota | 1 |
| 113 | Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Pemberdayaan masyarakat | Banyaknya pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Akumulasi pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kabupaten/Kota | 1 |
| 114 | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Koordinasi dan Sinkronisasi | Banyaknya koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Akumulasi koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Kabupaten/Kota | 1 |
| 115 | Jumlah registrasi PSAT PDUK per tahun | Registrasi PSAT PDUK | Banyaknya registrasi PSAT PDUK per tahun | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak registrasi PSAT PDUK per tahun | Akumulasi registrasi PSAT PDUK selama satu tahun | Total | 0 | Tahun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registrasi PSAT PDUK per tahun | Kabupaten/Kota | 1 |
| 116 | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok | Koordinasi dan sinkronasi | Banyaknya koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok | Akumulasi koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok | Kabupaten/Kota | 1 |
| 117 | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya | Koordinasi dan sinkronasi | Banyaknya koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya | Akumulasi koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya | Kabupaten/Kota | 1 |
| 118 | Jumlah analisis Risiko media pembawa penyakit hewan lainnya | Analisis risiko | Banyaknya analisis risiko media pembawa penyakit hewan lainnya | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak analisis risiko media pembawa penyakit hewan lainnya | Akumulasi analisis risiko media pembawa penyakit hewan lainnya | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Analisis risiko media pembawa penyakit hewan lainnya | Kabupaten/Kota | 1 |
| 119 | Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan | Analisis risiko | Banyaknya analisis Risiko Penyakit Hewan | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak analisis Risiko Penyakit Hewan | Akumulasi analisis Risiko Penyakit Hewan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Analisis Risiko Penyakit Hewan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 120 | Jumlah analisis Risiko Penyakit zoonosis | Analisis risiko | Banyaknya analisis risiko penyakit zoonosis | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak analisis risiko penyakit zoonosis | Akumulasi analisis risiko penyakit zoonosis | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Analisis risiko penyakit zoonosis | Kabupaten/Kota | 1 |
| 121 | Jumlah analisis Risiko produk hewan | Analisis risiko | Banyaknya analisis risiko produk hewan | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak analisis risiko produk hewan | Akumulasi analisis risiko produk hewan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Analisis risiko produk hewan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 122 | Jumlah analisis Risiko zoonosis | Analisis risiko | Banyaknya analisis risiko zoonosis | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak analisis risiko zoonosis | Akumulasi analisis risiko zoonosis | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Analisis risiko zoonosis | Kabupaten/Kota | 1 |
| 123 | Jumlah Eksisting Pakan yang diproduksi | Produksi Pakan | Banyaknya Eksisting Pakan yang diproduksi | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak eksisting pakan yang diproduksi | Akumulasi Eksisting Pakan yang diproduksi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eksisting Pakan yang diproduksi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 124 | Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan | Hasil uji laboratorium | Banyaknya hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewani | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan | Akumulasi hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 125 | Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | Hasil uji laboratorium | Banyaknya hasil pengujian di laboratorium kesehatan masyarakat veteriner | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak hasil pengujian di laboratorium kesehatan masyarakat veteriner | Akumulasi hasil pengujian di laboratorium kesehatan masyarakat veteriner | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hasil pengujian di laboratorium kesehatan masyarakat veteriner | Kabupaten/Kota | 1 |
| 126 | Jumlah izin usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi | Izin usaha | Banyaknya izin usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak izin usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi | Akumulasi izin usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Izin usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 127 | Jumlah izin usaha Distributor Obat Hewan yang memenuhi komitmen | Izin usaha | Banyaknya izin usaha Distributor Obat Hewan yang memenuhi komitmen | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak izin usaha Distributor Obat Hewan yang memenuhi komitmen | Akumulasi izin usaha Distributor Obat Hewan yang memenuhi komitmen | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Izin usaha Distributor Obat Hewan yang memenuhi komitmen | Kabupaten/Kota | 1 |
| 128 | Jumlah izin usaha pasar hewan yang diawasi | Izin usaha | Banyaknya Izin usaha pasar hewan yang diawasi | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak Izin usaha pasar hewan yang diawasi | Akumulasi izin usaha pasar hewan yang diawasi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Izin usaha pasar hewan yang diawasi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 129 | Jumlah izin usaha RPH yang diawasi | Izin usaha | Banyaknya Iizin usaha RPH yang diawasi | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyakI izin usaha RPH yang diawasi | Akumulasi izin usaha RPH yang diawasi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Izin usaha RPH yang diawasi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 130 | Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan | Kegiatan pengawasan | Banyaknya kegiatan pengawasan peredaran produk hewan | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak kegiatan pengawasan peredaran produk hewan | Akumulasi kegiatan pengawasan peredaran produk hewan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kegiatan pengawasan peredaran produk hewan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 131 | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | Koordinasi dan Sinkronisasi | Banyaknya koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya | Akumulasi koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | Kabupaten/Kota | 1 |
| 132 | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Pelayanan jasa | Banyaknya pelayanan jasa medik veteriner | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak pelayanan jasa medik veteriner | Akumulasi pelayanan jasa medik veteriner | Total | 0 | Tahun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pelayanan jasa medik veteriner | Kabupaten/Kota | 1 |
| 133 | Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian | Pendampingan | Banyaknya pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian | Akumulasi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian | Kabupaten/Kota | 1 |
| 134 | Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan | Persyaratan Teknis | Banyaknya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan | Akumulasi ppenerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 135 | Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | Pengawasan Kesehatan Hewan | Banyaknya Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | Akumulasi Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | Kabupaten/Kota | 1 |
| 136 | Jumlah SKKH/SKPH HPM | SKKH/SKPH HPM | Banyaknya SKKH/SKPH HPM | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak SKKH/SKPH HPM | Akumulasi SKKH/SKPH HPM | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SKKH/SKPH HPM | Kabupaten/Kota | 1 |
| 137 | Jumlah Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | Standar Pelayanan Publik | Banyaknya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | Akumulasi Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | Kabupaten/Kota | 1 |
| 138 | Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan | Pembinaan Usaha | Banyaknya unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan | Akumulasi unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 139 | Jumlah izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi | Izin usaha | Banyaknya Izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak Izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi | Akumulasi izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 140 | Jumlah izin usaha produksi pakan yang diawasi | Izin usaha | Banyaknya Izin usaha produksi pakan yang diawasi | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyakIzin usaha produksi pakan yang diawasi | Akumulasi Izin usaha produksi pakan yang diawasi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Izin usaha produksi pakan yang diawasi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 141 | Jumlah izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner | Izin usaha | Banyaknya izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner | Semakin besar nilai indikator menandakan semakin banyak izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner | Akumulasi izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner | Kabupaten/Kota | 1 |
| 142 | Jumlah promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/kota | Promosi | Banyaknya promosi gemar membaca yang terlaksana di tingkat Kabupaten/kota | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah promosi gemar membaca yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota | Akumulasi jumlah promosi gamar membaca di tingkat Kabupaten/Kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Promosi gemar membaca | Kabupaten/Kota | 1 |
| 143 | Jumlah Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial | Perpustakaan | Banyaknya Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak perpustakaan yang melaksanakan layanan berbasis inklusi sosial | Akumulasi jumlah perpustakaan yang melaksanakan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di suatu daerah | 0 | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial | Kabupaten/Kota | 1 |
| 144 | Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah | Utilisasi server | Perbandingan antara penggunaan server pemerintah daerah dibandingkan dengan kapasitas total server pemerintah daerah | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah | (Jumlah penggunaan server pemerintah daerah dibagi dengan jumlah kapasitas total server pemerintah daerah) * 100% | Persentase | Persen | Wilayah | 1 | 0 | 1. Jumlah penggunaan server pemerintah daerah 2. Jumlah kapasitas total server pemerintah daerah | 0 | 0 | 0 | Kabupaten/Kota | 1 |
| 145 | Jumlah penggunaan server pemerintah daerah | Penggunaan server | Banyaknya penggunaan server Kapasitas server | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar penggunaan server Kapasitas server | Akumulasi total penggunaan server Kapasitas server | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Penggunaan server pemerintah daerah | Kabupaten/Kota | 1 |
| 146 | Jumlah kapasitas total server pemerintah daerah | Kapasitas server | Banyaknya kapasitas total server pemerintah daerah | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin besar kapasitas total server pemerintah daerah | Akumulasi kapasitas total server pemerintah daerah | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kapasitas total server pemerintah daerah | Kabupaten/Kota | 1 |
| 147 | Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu | Utilisasi server | Perbandingan antara jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu dibagi dengan kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data. | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu | (Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data) * 100% | Persentase | Persen | Wilayah | 1 | 0 | 1. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 2. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data | 0 | 0 | 0 | Kabupaten/Kota | 1 |
| 148 | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu | Kegiatan statistik sektoral | Banyaknya kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu | Akumulasi total kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu | Kabupaten/Kota | 1 |
| 149 | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data | Kegiatan statistik sektoral | Banyaknya kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data | Akumulasi total kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data | Kabupaten/Kota | 1 |
| 150 | Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan | Penggunaan data Statistik | Perbandingan antara jumlah OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan dibanding dengan total seluruh OPD | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan | (Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan dibagi dengan total seluruh OPD) * 100% | Persentase | Persen | Wilayah | 1 | 0 | 1. Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 2. Jumlah total OPD | 0 | 0 | 0 | Kabupaten/Kota | 1 |
| 151 | Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan | Pegguna data statistik | Banyaknya OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan | Menjumlahkan total OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 152 | Jumlah total OPD | OPD | Banyaknya total OPD di suatu wilayah | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak total OPD di suatu wilayah | Akumulasi total OPD di suatu wilayah | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total OPD | Kabupaten/Kota | 1 |
| 153 | Jumlah kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah | Kanal pengaduan masyarakat | Banyaknya kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah | Akumulasi kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah | Total | Tanpa satuan | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah | Kabupaten/Kota | 1 |
| 154 | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | Metadata | Banyaknya kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | Akumulasi kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | Total | Tanpa satuan | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | Kabupaten/kota | 1 |
| 155 | Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data | Standar data | Banyaknya kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data | Akumulasi kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data | Total | Tanpa satuan | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data | Kabupaten/kota | 1 |
| 156 | Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi | Kode Referensi Indikator | Banyaknya indikator statistik sektoral yang menerapkan kode referensi | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak indikator statistik sektoral yang menerapkan kode referensi | Akumulasi indikator statistik sektoral yang menerapkan kode referensi | Total | Tanpa satuan | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indikator statistik sektoral yang menerapkan kode referensi | Kabupaten/kota | 1 |
| 157 | Jumlah statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil | Analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil | Banyaknya statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil | Akumulasi statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil | Total | Tanpa satuan | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil | Kabupaten/kota | 1 |
| 158 | Jumlah statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik | Rekomendasi Statistik Sektoral | Banyaknya statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik | Akumulasi statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik | Total | Tanpa satuan | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik | Kabupaten/kota | 1 |
| 159 | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | Pelatihan Pegawai | Banyaknya pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | Akumulasi pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | Total | Tanpa satuan | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | Kabupaten/kota | 1 |
| 160 | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data | Pelatihan Pegawai | Banyaknya pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data | Semakin besar nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data | Akumulasi pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data | Total | Tanpa satuan | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data | Kabupaten/kota | 1 |
| 161 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Lingkungan Hidup | IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan | Klasifikasi Skor IKLH: 90 ? X ? 100 = Sangat Baik 70 ? X ? 90 = Baik 50 ? X ? 70 = Sedang 25 ? X ? 50 = Kurang 0 ? X ? 25 = Sangat Kurang | (0,376 x IKA) + (0,405 IKU) + (0,29 IKL) Ket: IKA = Indesk Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan | Indeks | 0 | Wilayah | 1 | 0 | 1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Kualitas Lahan | 0 | 0 | 0 | Kabupaten/Kota | 1 |
| 162 | Indeks Kualitas Air | Kualitas Air | Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas air di suatu daerah | Sangat Baik 90 <= x <= 100 Baik 70 <= x < 90 Sedang 50 <= x < 70 Kurang 25 <= x < 50 Sangat Kurang 0 <= x < 25 | Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 0 | Wilayah | 1 | 0 | 1. Indeks Kualitas Air dibangun berdasarkan indikator Indeks Pencemaran (IP) | 0 | 0 | 0 | Kabupaten/Kota | 1 |
| 163 | Indeks Kualitas Udara | Kualitas Udara | Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu (PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP ) | Sangat Baik 90 <= x <= 100 Baik 70 <= x < 90 Sedang 50 <= x < 70 Kurang 25 <= x < 50 Sangat Kurang 0 <= x < 25 | Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 0 | Wilayah | 1 | 0 | 1. Indeks SO2,dan 2. Indeks NO2. | 0 | 0 | 0 | Kabupaten/Kota | 1 |
| 164 | Indeks Kualitas Lahan | Kualitas Lahan | Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. (PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP ) | Sangat Baik 90 <= x <= 100 Baik 70 <= x < 90 Sedang 50 <= x < 70 Kurang 25 <= x < 50 Sangat Kurang 0 <= x < 25 | Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 0 | Wilayah | 1 | 0 | 1. Nilai Tutupan Lahan (TL); dan 2. Nilai dampak kanal dan kebakaran di kesatuan ekosistem gambut (DKK) | 0 | 0 | 0 | Kabupaten/Kota | 1 |
| 165 | Persentase luas layanan pengumpulan sampah | Layanan, sampah | Perbandingan antara luas wilayah yang dilayani oleh sistem pengumpulan sampah dengan total luas wilayah secara keseluruhan | Semakin tinggi nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin luas wilayah yang dilayani oleh sistem pengumpulan sampah | (Luas wilayah yang dilayani oleh sistem pengumpulan sampah dibagi dengan total luas wilayah secara keseluruhan) * 100% | Persentase | Persen | Wilayah | 1 | 0 | 1. Luas wilayah yang dilayani oleh sistem pengumpulan sampah 2. Luas total wilayah | 0 | 0 | 0 | Kabupaten/Kota | 1 |
| 166 | Luas wilayah yang dilayani oleh sistem pengumpulan sampah | Luas wilayah, sistem pengumpulan sampah | Besar luas wilayah yang dilayani oleh sistem pengumpulan sampah | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin luas wilayah yang dilayani oleh sistem pengumpulan sampah | Akumulasi total luas wilayah yang dilayani oleh sistem pengumpulan sampah | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luas wilayah yang dilayani oleh sistem pengumpulan sampah | Kabupaten/Kota | 1 |
| 167 | Luas total wilayah | Luas wilayah | Besar luas total wilayah | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin luas total wilayah | Akumulasi luas total wilayah | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luas total wilayah | Kabupaten/Kota | 1 |
| 168 | Volume sampah yang didaur ulang | Daur ulang, Sampah | Volume sampah atau berat sampah yang di hasilkan dari jenis sumber sampah diwilayah tertentu yang diproses untuk mengembalikan limbah limbah atau bahan bahan yang sudah tidak berguna menjadi berguna kembali. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan seluruh bahan atau bahan tertentu saja yang akan diolah kembali. | Semakin besar nilai indikator ini maka semakin berat atau semakin banyak sampah yang didaur ulang | 0 | Volume | Ton/Tahun | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sampah yang didaur ulang | Kabupaten/Kota | 1 |
| 169 | Volume timbulan sampah yang diangkut | Sampah | Volume timbulan sampah yang diangkut atau berat sampah yang diangkut dari TPS/TPST/Bank Sampah/PDU/TPS3R dll ke TPA | Semakin besar nilai indikator ini maka semakin berat atau semakin banyak timbulan sampah yang diangkut | 0 | Volume | Ton/Tahun | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Timbulan sampah yang diangkut | Kabupaten/Kota | 1 |
| 170 | Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Sampah | Volume atau berat timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa, di daur ulang , hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan, serta dimanfaatkan kembali | Semakin besar nilai indikator ini maka semakin berat atau semakin banyak timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | 0 | Volume | Ton/Tahun | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Kabupaten/Kota | 1 |
| 171 | Volume timbulan sampah yang diolah | Sampah | Volume atau berat timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan; jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan; serta jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) | Semakin besar nilai indikator ini maka semakin berat atau semakin banyak timbulan sampah yang diolah | 0 | Volume | Ton/Tahun | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Timbulan sampah yang dikelola | Kabupaten/Kota | 1 |
| 172 | Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA | Sampah | Volume atau berat timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah) serta jumlah residu sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (hasil dari pengolahan di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) | Semakin besar nilai indikator ini maka semakin berat atau semakin banyak timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA | 0 | Volume | Ton/Tahun | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA | Kabupaten/Kota | 1 |
| 173 | Volume sampah yang didaur ulang | Sampah | Volume sampah yang di di daur ulang serta volume sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan | Semakin besar nilai indikator ini maka semakin semakin banyak sampah yang didaur ulang | 0 | Volume | Ton/Tahun | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sampah yang didaur ulang | Kabupaten/Kota | 1 |
| 174 | Volume sampah yang dimanfaatkan kembali | Sampah | Volume sampah yang dimanfaatkan kembali | Semakin besar nilai indikator ini maka semakin semakin banyak sampah yang dimanfaatkan kembali | 0 | Volume | Ton/Tahun | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sampah yang dimanfaatkan kembali | Kabupaten/Kota | 1 |
| 175 | Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Sampah | Volume timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah) serta volume residu sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (hasil dari pengolahan di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) | Semakin besar nilai indikator ini maka semakin semakin banyak sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | 0 | Volume | Ton/Tahun | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Kabupaten/Kota | 1 |
| 176 | Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya | Sampah | Volume timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan serta volume residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. tersedianya data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) ton | Semakin besar nilai indikator ini maka semakin semakin banyak sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya | 0 | Volume | Ton/Tahun | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya | Kabupaten/Kota | 1 |
| 177 | Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara | Alat pemantau kualitas lingkungan | Banyaknya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara | Semakin tinggi nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara | Akumulasi alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara | Total | Unit | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara | Kabupaten/Kota | 1 |
| 178 | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun | Dokumen, Penganganan sampah | Banyaknya dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun | Semakin tinggi nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun | Akumulasi dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun | Total | Tanpa satuan | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun | Kabupaten/Kota | 1 |
| 179 | Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan | Pembinaan | Banyaknya fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan | Semakin tinggi nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan | Akumulasi fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan | Total | Tanpa satuan | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 180 | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | Koordinasi dan sinkronisasi | Banyaknya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | Semakin tinggi nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | Akumulasi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 181 | Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting | Lembaga masyarakat | Banyaknya lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting | Semakin tinggi nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting | Akumulasi lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting | Kabupaten/Kota | 1 |
| 182 | Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan unsur pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | Pembersihan | Banyaknya lokasi pelaksanaan pembersihan unsur pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | Semakin tinggi nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak lokasi pelaksanaan pembersihan unsur pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | Akumulasi lokasi pelaksanaan pembersihan unsur pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | Total | Unit | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lokasi pelaksanaan pembersihan unsur pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 183 | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota | Sanksi administratif | Banyaknya penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota | Semakin tinggi nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota | Akumulasi penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 184 | Jumlah PPLHD yang dibutuhkan | PPLHD | Banyaknya PPLHD yang dibutuhkan | Semakin tinggi nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak PPLHD yang dibutuhkan | Akumulasi PPLHD yang dibutuhkan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPLHD yang dibutuhkan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 185 | Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota | Sarana dan prasarana | Banyaknya sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota | Semakin tinggi nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota | Akumulasi sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 186 | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi | Sarana dan prasarana | Banyaknya sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi | Semakin tinggi nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi | Akumulasi sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 187 | Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Sengketa, Lingkungan Hidup | Banyaknya sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Semakin tinggi nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyaksengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Akumulasi sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 188 | Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup | Pengujian Mutu | Banyaknya dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup | Akumulasi dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup | Kabupaten/Kota | 1 |
| 189 | Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun | RPPLH | Banyaknya Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun | Akumulasi Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun | Kabupaten/Kota | 1 |
| 190 | Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi | KLHS | Banyaknya KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi | Akumulasi KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 191 | Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota | Perizinan | Banyaknya Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota | Akumulasi laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 192 | Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | Sampah | Banyaknya Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | Akumulasi laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | Kabupaten/Kota | 1 |
| 193 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Pencemaran | Banyaknya Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut | Akumulasi laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Kabupaten/Kota | 1 |
| 194 | Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | Rehabilitasi | Banyaknya Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi | Akumulasi laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 195 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Pencemaran | Banyaknya Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah laporan hasil koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut | Akumulasi laporan hasil koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Kabupaten/Kota | 1 |
| 196 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Pencemaran | Banyaknya Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah laporan hasil kegiatan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup untuk peningkatakan kualitas air, udara dan laut pada lingkup provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota | Akumulasi laporan hasil kegiatan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup untuk peningkatakan kualitas air, udara dan laut pada lingkup provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Kabupaten/Kota | 1 |
| 197 | Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota | Perubahan Iklim | Banyaknya Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota | Akumulasi laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 198 | Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. | Pencemaran | Banyaknya Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. | Akumulasi laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. | Kabupaten/Kota | 1 |
| 199 | Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | Perubahan Iklim | Banyaknya Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | Akumulasi laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 200 | Jumlah Arsitek yang terdaftar | Arsitek | Banyaknya Arsitek yang terdaftar | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak arsitek yang terdaftar | Akumulasi Jumlah Arsitek yang terdaftar | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arsitek yang terdaftar | Kabupaten/Kota | 1 |
| 201 | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi | Badan Usaha Jasa Konstruksi | Banyaknya Badan Usaha Jasa Konstruksi | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak badan usaha jasa kontruksi | Akumulasi Jumlah Badan Usaha Jasa Kontruksi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Usaha Jasa Kontruksi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 202 | Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Badan Usaha Jasa Konstruksi | Banyaknya Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Akumulasi jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 203 | Jumlah Bangunan Konstruksi | Bangunan Konstruksi | Banyaknya Bangunan Konstruksi | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak bangunan kontruksi | Akumulasi Jumlah Bangunan Konstruksi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bangunan Konstruksi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 204 | Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota | Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota | Banyaknya Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota | Akumulasi Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 205 | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Banyaknya Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Akumulasi Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 206 | Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Banyaknya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Akumulasi Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Kabupaten/Kota | 1 |
| 207 | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Banyaknya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Akumulasi Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Kabupaten/Kota | 1 |
| 208 | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Banyaknya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Akumulasi Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 209 | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota | Banyaknya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Banyaknya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota | Akumulasi Jumlah Banyaknya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banyaknya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 210 | Jumlah SPALD | SPALD | Banyaknya SPALD | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak SPALD | Akumulasi Jumlah SPALD | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPALD | Kabupaten/Kota | 1 |
| 211 | Jumlah SPAM | SPAM | Banyaknya SPAM | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak SPAM | Akumulasi Jumlah SPAM | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPAM | Kabupaten/Kota | 1 |
| 212 | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Banyaknya Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Akumulasi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Kabupaten/Kota | 1 |
| 213 | Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Banyaknya Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Akumulasi Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Kabupaten/Kota | 1 |
| 214 | Jumlah Rehabilitasi embung | Rehabilitasi embung | Banyaknya Rehabilitasi embung | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Rehabilitasi embung | Akumulasi Jumlah Rehabilitasi embung | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rehabilitasi embung | Kabupaten/Kota | 1 |
| 215 | Jumlah Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Jumlah Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Akumulasi Jumlah Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Kabupaten/Kota | 1 |
| 216 | Jumlah Pembangunan Unit Air Baku | Pembangunan Unit Air Baku | Banyaknya Pembangunan Unit Air Baku | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Pembangunan Unit Air Baku | Akumulasi Jumlah Pembangunan Unit Air Baku | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pembangunan Unit Air Baku | Kabupaten/Kota | 1 |
| 217 | Jumlah Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah | Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah | Banyaknya Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah | Akumulasi Jumlah Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah | Kabupaten/Kota | 1 |
| 218 | Jumlah Paket Pekerjaan | Paket Pekerjaan | Banyaknya Paket Pekerjaan | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Paket Pekerjaan | Akumulasi Jumlah Paket Pekerjaan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paket Pekerjaan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 219 | Jumlah Warga Negara Penerima Layanan IPALD | Warga Negara Penerima Layanan IPALD | Banyaknya Warga Negara Penerima Layanan IPALD | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Warga Negara Penerima Layanan IPALD | Akumulasi Jumlah Warga Negara Penerima Layanan IPALD | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Warga Negara Penerima Layanan IPALD | Kabupaten/Kota | 1 |
| 220 | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Tenaga Kerja | Banyaknya Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dokumen data dan informasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis | Akumulasi dokumen data dan informasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Kabupaten/Kota | 1 |
| 221 | Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | SPALD | Banyaknya Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dokumen kajian kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Akumulasi dokumen kajian kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Kabupaten/Kota | 1 |
| 222 | Jumlah Dokumen Pengawasan | Pengawasan | Banyaknya Dokumen Pengawasan | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dokumen pengawasan | Akumulasi dokumen pengawasan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Pengawasan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 223 | Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Pengawasan | Banyaknya Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dokumen pengawasan pembangunan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota | Akumulasi dokumen pengawasan pembangunan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 224 | Jumlah Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | SPAM | Banyaknya Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dokumen readiness criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kabupaten/kota | Akumulasi dokumen readiness criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kabupaten/kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 225 | Jumlah Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) | RPAM | Banyaknya Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) | Akumulasi dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) | Kabupaten/Kota | 1 |
| 226 | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air | Sumber Daya Air | Banyaknya Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dokumen rencana pengelolaan sumber daya air | Akumulasi dokumen rencana pengelolaan sumber daya air | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air | Kabupaten/Kota | 1 |
| 227 | Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | SPALD | Banyaknya Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dokumen rencana teknis rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Akumulasi dokumen rencana teknis rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Kabupaten/Kota | 1 |
| 228 | Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | SLF | Banyaknya Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Akumulasi dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Kabupaten/Kota | 1 |
| 229 | Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) | SSK | Banyaknya Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) | Akumulasi dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) | Kabupaten/Kota | 1 |
| 230 | Jumlah Informasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | Pembangunan | Banyaknya Informasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah informasi pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis kabupaten/kota | Akumulasi informasi pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis kabupaten/kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 231 | Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik | Limbah | Banyaknya Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah kajian naskah akademis penyusunan regulasi air limbah domestik | Akumulasi kajian naskah akademis penyusunan regulasi air limbah domestik | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik | Kabupaten/Kota | 1 |
| 232 | Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum | Air Minum | Banyaknya Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah laporan pengembangan dan pengelolaan sistem data dan informasi Air minum | Akumulasi laporan pengembangan dan pengelolaan sistem data dan informasi Air minum | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum | Kabupaten/Kota | 1 |
| 233 | Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum | SPAM | Banyaknya Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah rencana teknis rinci sistem penyediaan air minum | Akumulasi rencana teknis rinci sistem penyediaan air minum | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum | Kabupaten/Kota | 1 |
| 234 | Jumlah SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | SPO | Banyaknya SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Akumulasi SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksisemakin banyak jumlah SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 235 | Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | SPALD | Banyaknya Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Akumulasi dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Kabupaten/Kota | 1 |
| 236 | Jumlah Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum | SPAM | Banyaknya Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum | Akumulasi Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum | Kabupaten/Kota | 1 |
| 237 | Jumlah Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Rekomtek | Banyaknya Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dokumen Rekomtek pemanfaatan SDA WS kewenangan kabupaten/kota | Akumulasi dokumen Rekomtek pemanfaatan SDA WS kewenangan kabupaten/kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 238 | Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota | Kompetensi SDM | Banyaknya SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota | Akumulasi jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 239 | Jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan | Pengelolaan kawasan wisata | Banyaknya kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan | Akumulasi jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 240 | Jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengelolaan destinasi wisata | Banyaknya anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Akumulasi jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 241 | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan | Pemberdayaan masyarakat | Banyaknya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan | Akumulasi jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 242 | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan | Pengelolaan destinasi wisata | Banyaknya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan | Akumulasi jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 243 | Jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengelolaan kawasan strategis pariwisata | Banyaknya anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Akumulasi jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 244 | Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota | Kompetensi SDM | Banyaknya SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota | Akumulasi jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 245 | Jumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Mikro 3 Kilo Liter yang Sudah Berizin | Perizinan | Banyaknya gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Mikro 3 Kilo Liter yang Sudah Berizin | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Mikro 3 Kilo Liter yang Sudah Berizin | Akumulasi jumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Mikro 3 Kilo Liter yang Sudah Berizin di suatu wilayah | 0 | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Mikro 3 Kilo Liter yang Sudah Berizin | Kabupaten/Kota | 1 |
| 246 | Jumlah perlintasan sebidang | Perlintasan sebidang | Banyaknya perlintasan keretaapi yang berpotongan dengan jalan raya | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah perlintasan sebidang di suatu wilayah | Akumulasi perlintasan sebidang di suatu wilayah | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlintasan sebidang | Kabupaten/Kota | 1 |
| 247 | Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Pengelolaan Air Limbah Domestik | Banyaknya SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Akumulasi jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Kabupaten/Kota | 1 |
| 248 | Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | BanyaknyaSDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Akumulasi jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Kabupaten/Kota | 1 |
| 249 | Jumlah Backlog Rumah di Luar Kawasan Permukiman Kumuh | Backlog Rumah, Kawasan Permukiman Kumuh | Banyaknya Backlog Rumah di Luar Kawasan Permukiman Kumuh | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah Backlog Rumah di Luar Kawasan Permukiman Kumuh | Akumulasi jumlah Backlog Rumah di Luar Kawasan Permukiman Kumuh | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Backlog Rumah di Luar Kawasan Permukiman Kumuh | Kabupaten/Kota | 1 |
| 250 | Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | Sosialisasi | Banyaknya pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | Akumulasi jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | Kabupaten/Kota | 1 |
| 251 | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh | Rumah Baru Layak Huni | Banyaknya Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh | Akumulasi jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh | Kabupaten/Kota | 1 |
| 252 | Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha | Rumah, Kawasan Kumuh | Banyaknya Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha | Akumulasi jumlahRumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha | Kabupaten/Kota | 1 |
| 253 | Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasi | Rumah, Kawasan Kumuh | Banyaknya Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasi | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasi | Akumulasi jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 254 | Jumlah Rumah di Lokasi Kumuh yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekumuhan dan penanganannya | Rumah, Kawasan Kumuh | Banyaknya Rumah di Lokasi Kumuh yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekumuhan dan penanganannya | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah Rumah di Lokasi Kumuh yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekumuhan dan penanganannya | Akumulasi jumlah Rumah di Lokasi Kumuh yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekumuhan dan penanganannya | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah di Lokasi Kumuh yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekumuhan dan penanganannya | Kabupaten/Kota | 1 |
| 255 | Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Rumah, Kawasan Kumuh | Banyaknya Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Akumulasi jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Kabupaten/Kota | 1 |
| 256 | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Rumah Tidak Layak Huni | Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Akumulasi jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Kabupaten/Kota | 1 |
| 257 | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | Rumah Tidak Layak Huni | Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | Akumulasi jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | Kabupaten/Kota | 1 |
| 258 | Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | Sarana fungsi hunian | Banyaknya Backlog Rumah di Luar Kawasan Permukiman Kumuh | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | Akumulasi jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | Kabupaten/Kota | 1 |
| 259 | Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanahtanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota | Tanah Adat | Banyaknya laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanahtanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanahtanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di suatu wilayah | Akumulasi jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanahtanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanahtanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 260 | Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan | Pertanahan | Banyaknya Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dokumen rencana program/kegiatan urusan pertanahan di suatu wilayah | Akumulasi Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 261 | Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan | Sistem Informasi Pertanahan | Banyaknya Dokumen Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dokumen pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pertanahan di suatu wilayah | Akumulasi dokumen pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pertanahan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 262 | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Data dan Informasi Tenaga Kerja Kontruksi | Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi paling sedikit mencakup nama, NIK, jabatan kerja, klasifikasi subklasifikasi, jenjang keahlian, dan nomor sertifikat kompetensi kerja kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis. | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Akumulasi Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | 0 | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | Kabupaten/Kota | 1 |
| 263 | Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Dokumen Kajian SPALD | Dokumen Studi kelayakan merupakan kajian kelayakan teknis, keuangan, dan ekonomi serta analisis risiko lingkungan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian atau seluruh komponen SPALD, dengan cakupan layanan penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Akumulasi Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 0 | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Kabupaten/Kota | 1 |
| 264 | Jumlah Dokumen Pengawasan | Dokumen, Pengawasan | Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundangundangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.& | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Jumlah Dokumen Pengawasan | Akumulasi Jumlah Dokumen Pengawasan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Pengawasan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 265 | Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen, Pengawasan pembangunan gedung | Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundangundangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan. | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Akumulasi Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 266 | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha | Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah dokumen terkait peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud dibuat dalam suatu wilayah daerah kabupaten/kota, khusus DKI Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi. | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha | Akumulasi Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha | Kabupaten/Kota | 1 |
| 267 | Jumlah Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) | Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) | Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) didefinisikan sebagai upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (prevention) sumber air dan pencegahan (protection) pencemaran badan air mulai maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (cathment) sampai ke keran air (watertap) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen risiko untuk mencapai standar kualitas air yang diterima oleh semua pihak | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Jumlah Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) | Akumulasi Jumlah Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) | Kabupaten/Kota | 1 |
| 268 | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air | Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air | Dokumen meliputi jumlah air baku (mata air, air tanah, air permukaan) kapasitas air baku (l/det), kapasitas yang sudah digunakan (l/det), kapasitas masih dapat dimanfaatkan (l/det) | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air | Akumulasi Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air | Kabupaten/Kota | 1 |
| 269 | Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Dokumen rencana teknis rinci (RTR/DED) SPALD merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Akumulasi Jumlah Dokumen Pengawasan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Kabupaten/Kota | 1 |
| 270 | Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | 1. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan 2. Penyiapan dokumen SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Kabupaten/Kota melaui Dinas Perizinan Kabupaten/Kota 3. Jumlah Dokumen SLF yang Terbit Dari 2 Agustus 2021 s.d 7 Agustus 2023 berjumlah 30.291 terdiri dari | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Akumulasi Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | 0 | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Kabupaten/Kota | 1 |
| 271 | Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) | Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) | Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang difasilitasi penyusunannya oleh Provinsi merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten/Kota yang disusun oleh Pemda Kab/Kota yang difasilitasi oleh Provinsi | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) | Akumulasi Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) | Kabupaten/Kota | 1 |
| 272 | Jumlah Informasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | Informasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. Pemerintah Daerah provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam bentuk pemberdayaan, pengawasan dan evaluasi proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah b. Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Masyarakat dan penyelenggara Bangunan Gedung dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Teknis dan proses Penyelenggaraan Bangunan dan c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Masyarakat dan penyelenggara Bangunan Gedung dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Teknis dan proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung.& | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Informasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | Akumulasi Informasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 273 | Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik | Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik | Dokumen Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mengatur pengelolaan air limbah domestik | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik | Akumulasi Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik | Kabupaten/Kota | 1 |
| 274 | Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum | Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum | Dokumen meliputi Data Umum SPAM (jumlah unit SPAM, ketenagakerjaan, jam operasional), Data Teknis SPAM (status keberfungsian spam, kapasitas terpasang, produksi, distribusi, terjual dan idle capacity, NRW, jumlah sambungan rumah) | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum | Akumulasi Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum | Kabupaten/Kota | 1 |
| 275 | Jumlah SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Jasa pada kegiatan konstruksi | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Jumlah SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Akumulasi Jumlah SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 276 | Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum | Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum | Rencana Teknis Rinci SPAM suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum | Akumulasi Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum | Kabupaten/Kota | 1 |
| 277 | Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Akumulasi Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Kabupaten/Kota | 1 |
| 278 | Jumlah Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum | Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum | Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) SPAM merupakan dokumen rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Jumlah Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum | Akumulasi Jumlah Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum | Kabupaten/Kota | 1 |
| 279 | Jumlah Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen Perizinan Pengusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air, permasalahan dan penyelesaian Kasus dalam kegiatan Rekomtek Perizinan, Evaluasi Rekomtek, Implementasi pada Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Jumlah Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Akumulasi Jumlah Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 280 | Jumlah Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Dokumen, Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi SPAM lintas kab/kota adalah dokumen yanng memuat kelengkapan kesiapan pelaksanaan kontruksi SPAM lintas kab/kota Readiness criteria pelaksanaan konstruksi SPAM lintas kab/kota terdiri dari: PKS/MoU, RISPAM Provinsi, Studi kelayakan/ justifikasi teknis, DED, KAK dan RAB, Kesiapan lahan, Izin penggunaan Air Baku, Kesiapan lembaga pengelola, Kesiapan DDUB, Kesiapan serah terima aset, Surat pernyataan bupati/walikota& | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Jumlah Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Akumulasi Jumlah Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 281 | Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang difasilitiasi | Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang difasilitiasi | Jumlah dokumen rencana tapak dan lantai perumahan yang terfasilitasi sesuai rekomendasi teknis | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang difasilitiasi | Akumulasi Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang difasilitiasi | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang difasilitiasi | Kabupaten/Kota | 1 |
| 282 | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah dokumen serah terima rumah baru layak huni dari Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | Akumulasi total Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh | Kabupaten/Kota | 1 |
| 283 | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | Jumlah laporan. Laporan tersebut memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan khususnya mengenai hasil pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, didapatkan dengan ketentuan sebagai berikut: Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Permukiman. Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 terdapat ketidaksesuaian maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang melakukan upaya penanganan sesuai dengan kewenangannya. | Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | Akumulasi Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | Kabupaten/Kota | 1 |
| 284 | Jumlah KK transmigrasi yang dibina | KK transmigrasi | Banyaknya KK transmigrasi yang dibina | Semakin tinggi nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak KK transmigrasi yang dibina | Akumulasi KK transmigrasi yang dibina | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KK transmigrasi yang dibina | Kabupaten/Kota | 1 |
| 285 | Data jumlah kerja sama antar provinsi dan provinsikabupaten/kota, kabupaten/kotakabupaten/kota | Kerja sama | Banyaknya jumlah kerja sama antar provinsi dan provinsikabupaten/kota, kabupaten/kotakabupaten/kota | Semakin tinggi nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah kerja sama antar provinsi dan provinsikabupaten/kota, kabupaten/kotakabupaten/kota | Akumulasi jumlah kerja sama antar provinsi dan provinsikabupaten/kota, kabupaten/kotakabupaten/kota | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kerja sama antar provinsi dan provinsikabupaten/kota, kabupaten/kotakabupaten/kota | Kabupaten/Kota | 1 |
| 286 | Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan | Program transmigrasi | Banyaknya Kepala Keluarga yang ditempatkan | Semakin tinggi nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak Kepala Keluarga yang ditempatkan | Akumulasi Kepala Keluarga yang ditempatkan | Total | 0 | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kepala Keluarga yang ditempatkan | Kabupaten/Kota | 1 |
| 287 | Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki tanah di kawasan transmigrasi | Program transmigrasi | Banyaknya Kepala Keluarga yang memiliki tanah di kawasan transmigrasi | Semakin tinggi nilai indikator ini maka menunjukkan bahwa semakin banyak Kepala Keluarga yang memiliki tanah di kawasan transmigrasi | Akumulasi Kepala Keluarga yang memiliki tanah di kawasan transmigrasi | Total | Unit | Wilayah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kepala Keluarga yang memiliki tanah di kawasan transmigrasi | Kabupaten/Kota | 1 |