BERITA SATU DATA SRAGEN
Rakor Sragen Satu Data Bahas Rencana Aksi Satu Data dan Tindak Lanjut Penilaian SDI 2025
Sragen – Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Badan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Bapperida) menyelenggarakan rapat koordinasi Pembina Data dan Walidata dalam rangka penguatan penyelenggaraan Sragen Satu Data. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dasih Rusgi Nur Isnaeni, S.T., M.T.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen yang diwakili oleh Pranata Komputer Puspo Tulodo Utomo, S.Kom, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Tata Ruang (Disperkimtaru) yang diwakili oleh Vellisa, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sragen yang diwakili oleh Dodi.
Dalam pembahasan, disampaikan bahwa rencana aksi Satu Data Kabupaten Sragen telah selesai disusun dan saat ini tinggal menunggu proses pengesahan. Rencana aksi tersebut akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Sragen agar tata kelola data semakin terintegrasi, berkualitas, serta sesuai dengan standar nasional.
Selain itu, rapat juga membahas tindak lanjut hasil penilaian Indeks Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2025, khususnya pada indikator-indikator yang masih perlu ditingkatkan. Perbaikan akan dilakukan melalui penguatan koordinasi antar pembina data dan walidata, peningkatan kualitas data dan metadata, serta optimalisasi pemanfaatan data sektoral.
Pada kesempatan yang sama, turut dibahas pelaksanaan program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026 yang direncanakan akan dilaksanakan pada tiga desa dalam satu kecamatan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan data statistik sehingga mampu mendukung perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi juga menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait pembinaan data geospasial. Dalam kebijakan tersebut, fungsi pembinaan data geospasial dikembalikan kepada Bapperida sebagai perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus memperkuat implementasi Sragen Satu Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang berbasis data berkualitas, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen yang diwakili oleh Pranata Komputer Puspo Tulodo Utomo, S.Kom, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Tata Ruang (Disperkimtaru) yang diwakili oleh Vellisa, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sragen yang diwakili oleh Dodi.
Dalam pembahasan, disampaikan bahwa rencana aksi Satu Data Kabupaten Sragen telah selesai disusun dan saat ini tinggal menunggu proses pengesahan. Rencana aksi tersebut akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Sragen agar tata kelola data semakin terintegrasi, berkualitas, serta sesuai dengan standar nasional.
Selain itu, rapat juga membahas tindak lanjut hasil penilaian Indeks Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2025, khususnya pada indikator-indikator yang masih perlu ditingkatkan. Perbaikan akan dilakukan melalui penguatan koordinasi antar pembina data dan walidata, peningkatan kualitas data dan metadata, serta optimalisasi pemanfaatan data sektoral.
Pada kesempatan yang sama, turut dibahas pelaksanaan program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026 yang direncanakan akan dilaksanakan pada tiga desa dalam satu kecamatan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan data statistik sehingga mampu mendukung perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi juga menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait pembinaan data geospasial. Dalam kebijakan tersebut, fungsi pembinaan data geospasial dikembalikan kepada Bapperida sebagai perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus memperkuat implementasi Sragen Satu Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang berbasis data berkualitas, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.